Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Seluruh Fraksi Setujui Penetapan Ranperda APBD-P TA 2020 dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara

BALIILU Tayang

:

de
Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat mengikuti Sidang Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Denpasar dari Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Selasa (8/9).

Denpasar, baliilu.com – Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar secara resmi menyetujui penetapan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) TA. 2020 dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara. Kedua Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Perda pada Penutupan Sidang Paripurna ke-17 Masa Persidangan III dengan agenda pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede di gedung setempat, Selasa (8/9).

Hadir secara virtual Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dari Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira, Made Mulyawan Arya dan AA Ketut Asmara Putra dan seluruh Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.

Dalam pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi yang diawali oleh Fraksi Partai Demokrat lewat juru bicaranya yakni AA Gede Putra Ariewangsa menjelaskan pada intinya Fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui pengesahan kedua ranperda ini untuk ditetapkan menjadi perda. Fraksi Demokrat juga mengajak pemerintah untuk tetap waspada serta mengimbau masyarakat untuk tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan di masa new normal ini.

Sebagai pembicara kedua, Fraksi PDI Perjuangan lewat juru bicaranya yakni I Nyoman Kari Santika menekankan bahwa Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui penetapan dua ranperda ini. Namun pihaknya menyarankan kepada Pemkot Denpasar untuk lebih cermat dalam menyusun kegiatan prioritas. Sehingga refocusing anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra lewat pemandangan umum fraksi yang dibacakan I Ketut Budiarta. Dimana, Fraksi Gerindra memberikan saran kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota Denpasar yang telah dengan seksama membuat rancangan anggaran  pendapatan daerah. Sehingga ke depannya dalam menyusun rancangan anggaran lebih realistis melihat situasi saat ini dan kepada OPD-OPD penghasil agar tetap semangat dalam menggali potensi pendapatan daerah.

Baca Juga  Rapat Dengar Pendapat Asita dan PHRI dengan DPRD Bangli, Segera Terbitkan Rekomendasi Penundaan Tarif Retribusi Masuki Kawasan Kintamani

Fraksi Partai Nasdem-PSI dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan I Wayan Gatra menekankan agar pemanfaatan anggaran benar-benar cermat dan tepat guna baik untuk anggaran penanganan Covid-19 maupun penggunaan lainnya. Hal ini mengingat anggaran yang tersedia cukup ketat dan perekonomian masyarakat sangat sulit yang menyebabkan sumber-sumber pendapatan semakin sempit.

Sebagai pembicara terakhir, Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya, AA Gede Mahendra memberikan apresiasi atas usaha dan sinergitas eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD-P ini. Ke depan diharapkan realisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam APBDP dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi di masa Covid-19 serta mempercepat akselerasi menuju kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara, seluruh fraksi dapat menyetujui dan memberikan dukungan penuh. Hal ini mengingat penjaminan yang telah dilakukan oleh PT. Jamkrida Bali Mandara memberikan sumbangan positif bagi pengembangan UMKM di Kota Denpasar sehingga berkorelasi positif juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat Kota Denpasar. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara akan semakin meningkatkan pelayanannya pada masyarakat Kota Denpasar khususnya pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Denpasar.

Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam pidato penutupan sidang mengatakan, seluruh jajaran Pemkot Denpasar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya sehingga Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) TA. 2020 dan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara tersebut telah disepakati untuk dapat disetujui oleh seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar.

Lebih lanjut Rai Mantra berkeyakinan keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan-tahapan pembahasan. Kebersamaan ini perlu secara terus-menerus kita tumbuh kembangkan karena disadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan di masa yang akan datang jauh lebih berat.

Baca Juga  Tim Gabungan Yustisi Denpasar lagi Gelar Operasi Penegakan Disiplin Prokes

“Untuk itu kebersamaan tersebut merupakan dasar dan komitmen  bersama untuk secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul atau saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan dikaji serta ditindaklanjuti  sesuai dengan urgensi dan manfaatnya  serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya,” ujar Rai Mantra.

Untuk diketahui,  APBD-P Tahun 2020 ini pendapatan daerah tahun anggaran 2020 setelah perubahan dirancang sebesar Rp. 1,77 triliun lebih. Untuk belanja langsung dan tidak langsung setelah perubahan direncanakan sebesar Rp. 2,00 triliun lebih. Sedangkan defisit sebesar Rp. 237,42 miliar lebih yang akan ditutupi dengan pembiayaan daerah yang dirancang sebesar Rp. 237,42 miliar. (eka)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai KSAD di Istana Negara

Published

on

By

Presiden Prabowo Lantik KSAD Tandyo
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pengangkatan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai KSAD didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/TNI/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh Jenderal Tandyo Budi Revita. Pengucapan sumpah tersebut menjadi penegasan komitmen KSAD yang baru untuk menjunjung tinggi konstitusi, menjaga kehormatan prajurit, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sapta marga dan sumpah prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.

Usai pengucapan sumpah, rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Prosesi tersebut berlangsung khidmat dan disaksikan oleh para pejabat negara serta tamu undangan yang hadir.

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD dan kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Jenderal TNI Tandyo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991.

Lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969, Jenderal TNI Tandyo memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan militer.

Baca Juga  Update Covid-19 (29/8) di Bali, Kabar Duka kembali Terjadi, 2 Pasien Covid Meninggal Dunia

Dalam jabatan barunya, Jenderal TNI Tandyo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah yang melibatkan TNI Angkatan Darat. Menurutnya, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, hingga ketahanan pangan, menjadi perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran TNI Angkatan Darat.

“Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat, khususnya untuk operasionalisasi apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujar Tandyo dalam keterangannya usai pelantikan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, dan undangan lainnya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir sebagai saksi dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI Merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil

Published

on

By

Presiden Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 105/TNI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Keputusan Presiden tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Presiden Prabowo. Acara dilanjutkan penandatanganan berita acara.

Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Usai pelantikan, Maruli mengatakan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil merupakan gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih. Sementara, terkait dengan tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli menegaskan bahwa tugas utamanya adalah membantu Panglima TNI dalam menjalankan tugas.

Baca Juga  Denpasar Raih Penghargaan Langit Biru Kategori Kota Besar, Sukses Laksanakan Evaluasi

“Ini jadi badannya nanti dari badan nasional pengelola perbatasan jadi sekarang pengelola perbatasan dan daerah terpencil. Itu nanti tugas saya. Kalau wakil Panglima ya jelas wakil Panglima dan membantu Panglima,” ujar Maruli kepada awak media.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, dan para undangan lainnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kapolri Suyudi Ario Seto Kunjungi MA, Perkuat Kolaborasi Penegakan Hukum

Published

on

By

Kapolri Kunjungi Mahkamah Agung
KUNJUNGI MA: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengunjungi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Gedung Balairung MA, Jakarta, Rabu (14/10/2026), untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengunjungi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Gedung Balairung MA, Jakarta, Rabu (14/10/2026), untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Kapolri hadir bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri dan disambut langsung oleh Ketua MA RI Sunarto beserta jajaran hakim agung.

Suyudi mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus koordinasi sebagai pejabat baru untuk memperkuat hubungan antarlembaga penegak hukum dalam pelaksanaan tugas ke depan.

“Ini adalah bentuk koordinasi sekaligus juga silaturahmi sebagai pejabat baru agar kita semua bagian dari criminal justice system ini bisa lebih solid, lebih kuat, dan lebih koordinatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas ke depan,” ujar Suyudi.

Ia berharap, penguatan sinergi tersebut dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Indonesia tetap aman dan kondusif.

“Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat, hukum yang berkeadilan bisa terwujud. Situasi masyarakat, kondisi kamtibmas di Indonesia bisa aman, lancar, dan kondusif,” kata Suyudi.

Melalui kunjungan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan MA dan lembaga penegak hukum lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang profesional, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Wakil Walikota Jaya Negara Mendem Pedagingan di Candi Gelung Pura Luhur Uluwatu
Lanjutkan Membaca