PARIWISATA
Rapat Dengar Pendapat Asita dan PHRI dengan DPRD Bangli, Segera Terbitkan Rekomendasi Penundaan Tarif Retribusi Masuki Kawasan Kintamani
Bangli, baliilu.com – Sehubungan dengan surat bersama perihal permohonan penundaan tarif retribusi masuki kawasan Kintamani yang dilayangkan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) Bali, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPC Bangli kepada Bupati Bangli tertanggal 14 Februari 2020, yang ditembuskan kepada DPRD Bangli, mendapat respons cepat justru dari wakil rakyat di Bangli.
Senin, 2 Maret 2020, DPRD Bangli mengundang para pelaku wisata baik Asita Bali, HPI Bali, PHRI BPC Bangli dalam acara rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli I Nyoman Diar, SST Par, didampingi Wakil Ketua I Komang Carles, SE, Ketua Komisi II I Ketut Mastrem, Ketua Komisi III Drs. I Made Natis, MM, I Dewa Gede Suamba Adnyana, SS, SH, Ir. I Nengah Wasana, Ir. I Gede Tindih, I Ketut Suastika, SH dll.
Sementara itu dari pihak Asita, HPI, dan PHRI hadir Ketua PHRI Bangli DR. I Ketut Mardjana, Sekretaris Asita Putu Winastra, Wayan Mantik, Rena, Wayan Winurjaya, Ketut Putranata dll.
Dari rapat dengar pendapat yang berlangsung lebih dari 2 jam, baik pemaparan dari Asita dan PHRI maupun tanggapan dari anggota Dewan mencapai keputusan bahwa DPRD Bangli segera akan menerbitkan rekomendasi terkait penundaan tarif retribusi masuki kawasan Kintamani.
Ketut Mardjana yang berkesempatan sebagai pembicara pertama mewakili PHRI Bangli begitu lugas menyampaikan perihal surat yang dilayangkan kepada Bupati yang sampai saat ini belum mendapat tanggapan. Mardjana menegaskan inti dari surat tersebut pertama, permohonan penundaan pemberlakuan kenaikan tarif retribusi memasuki daerah pariwisata Geopark Batur dan mengkoordinasikan serta mengkonsolidasikan berbagai jenis pungutan yang ada guna menghilangkan kesan mahalnya berpariwisata ke Bangli.
Kedua, meminta Pemkab Bangli menunda pelaksanaan Perbup 37/2019 sampai dengan kondisi pariwisata Bangli kembali kondusif. Ketiga, meminta Pemkab mengkaji secara hukum penerapan tiket masuk yang dilaksanakan di jalan raya Denpasar Singaraja melalui Kintamani, serta keempat, meminta kepada Pemkab Bangli agar setiap kebijakan yang diambil lebih berpihak kepada pertumbuhan ekonomi rakyat.
Adapun alasan permohonan penundaan tarif retribusi itu, Mardjana memaparkan sehubungan dengan situasi pariwisata khususnya Bali termasuk pariwisata Bangli yang saat ini sangat terpuruk sebagai akibat merebaknya virus corona.
Berbagai langkah sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mengantisipasi wabah virus corona di Bali. Seperti menyiapkan rumah sakit, pelayanan isolasi, termasuk mengeluarkan surat edaran 556/488/III/Dispar, 27 Januari 2020 yang isinya menghimbau kepada pengusaha hotel/akomodasi di Bali untuk tidak mengenakan beaya pembatalan kepada agen perjalanan/wisatawan China. Begitu juga uang muka yang telah dibayarkan oleh agen perjalanan wisatawan China, kepada hotel/akomodasi tidak dihanguskan karena pembatalan.
Menyikapi kondisi pariwisata yang sangat memprihantinkan ini, Pemerintah Pusat pun telah mengambil kebijakaan strategis dalam bentuk insentif dan stimulus ekonomi. Menteri Perhubungan pada 25 Februari 2020 menegaskan mulai 1 Maret 2020 diberlakukan diskon tiket pesawat sebesar 50 persen ke 10 destinasi wisata di Indonesia termasuk Bali. Begitu juga Menteri Keuangan pada 26 Februari 2020 mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan ke depan, di 10 destinasi wisata, termasuk Bali. Selanjutnya untuk mengkonvensasi ini pemerintah akan menggelontorkan tambahan anggaran di APBN kurang lebih sebesar Rp 500 milyar untuk sektor pariwisata, Rp 260 milyar untuk Angkasa Pura I dan II dan Rp 100 milyar untuk Airnav.
Di tengah gencarnya Pemerintah Pusat dan Provinsi Bali dalam mengatasi dampak negatif virus corona terhadap pariwisata, juga memberikan insentif dan stimulus ekonomi dalam upaya mengamankan ekonomi bangsa, sangat disayangkan Pemkab Bangli sampai saat ini belum mengeluarkan suatu kebijakan yang diharapkan mampu menyelamatkan pariwisata di Kabupaten Bangli. Bahkan sebaliknya tetap melaksanakan Perbup 37 Tahun 2019 tentang tarif retribusi yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2020.
Persoalan yang sama juga dikemukakan Putu Winastra, wakil dari Asita Bali. Di mana Winastra menyebutkan Asita memiliki 401 biro perjalanan full member yang membidangi 11 pangsa pasar. Karena itu ia berharap agar pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya di sektor pariwisata agar selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Asita. Karena Asita satu-satunya yang membuat paket wisata sampai ke pelosok-pelosok Bali. ‘’Asita sebagai biro perjalanan yang punya tamu yang kemudian dibawa oleh rekan HPI,’’ ujar Winastra seraya mengingatkan bahwa saat ini 80 anggota biro perjalanana China sudah tutup dan tidak bisa membayar gaji karyawan. Persoalan-persoalan klise seperti penataan parkir, penataan lingkungan, status Bangli yang tidak mempunyai kawasan wisata sehingga tidak ada pengaturan zone juga mengemuka dari pembicara Wayan Mantik, Rena, Winurjaya, dan Putranata.
Sementara itu, I Ketut Mastrem mendapat kesempatan pertama memberikan tanggapan. Mastrem mengakui dalam kunjungannya diam-diam beberapa hari liburan Kuningan, mengamati di beberapa restoran yang biasanya full mobil kemarin sampai siang hanya ada 3 mobil di parkiran. Ia merasa miris dan menyebut ini bencana pariwisata. Dalam istilah pribadinya, bahwa Pemkab sepatutnya menerapkan konsep suka-duka, saat ramai ikut menikmati begitu juga saat turun ikut juga merasakan. Karena itu, menyikapi kondisi yang terjadi di lapangan, Mastrem menyatakan siap menerbitkan rekomendasi.
Bahkan Ketut Suastika, SH dari Komisi 3 menegaskan terkait tarif retribusi yang melonjak, Dewan agar segera menggelar rapat kerja. ‘’Kalau perlu besok,’’ begitu Suastika seraya menyebutkan tidak layak retribusi naik tanpa ada peningkatan pelayanan. Ia juga mengingatkan bahwa keputusan daerah wajib ada rekomendasi. Dasar kebijakan harus jelas, kalau tentang retribusi semestinya pelaku wisata yang diajak ngobrol.
Hal yang sama juga dilontarkan I Made Natis. Ia menegaskan melihat kondisi yang terjadi saat ini perlu ada sinergi yang bagus antara komponen pariwisata, DPRD, dan pemerintah. ‘’Kami sangat perhatian dan setuju DPRD melakukan kajian dan menerbitkan rekomendasi penundaan retribusi. Sepakat tarif ditunda untuk memberikan ruang untuk berbenah. Dan semoga cepat pulih dan kembali menggeliat,’’ ujar Natis.
Terkait fakta pariwisata yang disampaikan PHRI dan Asita, ungkap Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar, STT Par, begitu juga tanggapan dari anggota Dewan, maka DPRD Bangli akan segera menerbitkan rekomendasi penundaan tarif retribusi di Kintamani. Paling tidak selaku wakil rakyat, dari fakta itu dibuat kebijakan sebagai salah satu fungsi DPRD, namun yang eksekusinya adalah pak Bupati. ‘’Tetapi saya juga memohon ayok kita buka selebar-lebarnya terkait yang terjadi di bangsa ini khususnya masalah pariwisata di Bangli. Dengan hormat segera bisa mengevaluasi terkait tarif retribusi di Kintamani,’’ tegas anggota DPRD Bangli 4 periode ini.
Diar menegaskan, yang terpenting dan mendesak saat ini adalah bagaimana mengevaluasi terkait dengan retribusi di Kintamani. Bagaimana menarik kembali wisatawan yang sedang lesu ini bisa datang ke Kintamani. Terlebih lagi rujukannya sudah jelas, dimana pemerintah pusat memberikan insentif, bebas pajak. Tapi dengan rujukan itu, pemerintah daerah mesti harus bersama-sama berpikir kebangsaan. ‘’Nanti saya akan serahkan rekomendasi DPRD Bangli itu karena rapat dengar pendapat dihadiri pimpinan dan anggota,’’ ujar Diar.
Diar mengaku seberapa kuat rekomendasi lembaga DRPD itu, tidak bisa menjamin. Kalau memang kita paham betul pemerintahan ini terdiri dari eksekutif dan legeslatif maka kita bersama-sama jadinya. Dan itu kalau mau bagus. Kalau pincang, selamanya tidak bisa ngebut, jalan. Maka akan butuh waktu yang lebih lama sampai ke tujuan.
Mardjana menyambut gembira keputusan DPRD Bangli yang bakal menerbitkan rekomendasi terkait kenaikan tarif retribusi di kawasan Kintamani. Sekiranya rekomendasi itu tidak diikuti oleh bupati, tentu ini kurang keberpihakan bupati kepada rakyat. (GS)
