Friday, 1 March 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

KRIMINAL

Sering Resahkan Masyarakat, Polres Gianyar Amankan 265 Unit Knalpot Brong

BALIILU Tayang

:

polres gianyar
KONFERENSI PERS: Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widiada saat memimpin konferensi pers penindakan knalpot tidak sesuai spesifikasi secara teknis, pada Senin (5/2/2024). (Foto: Hms Polres Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Sering dikeluhkan oleh masyarakat karena terganggu suara bising, petugas kepolisian dari Kepolisian Resor Gianyar mengamankan ratusan unit knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong. Total 256 unit knalpot brong disita oleh polisi dari ratusan pelanggar yang sudah diberikan sanksi tilang.

“Kami dari Polres Gianyar berhasil mengamankan 256 unit knalpot tidak sesuai standar, ini terdiri dari 167 penindakan dari Polres dan 98 penindakan dari Polsek-Polsek Jajaran Polres Gianyar,” ujar Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widiada saat memimpin konferensi pers penindakan knalpot tidak sesuai spesifikasi secara teknis, pada Senin (5/2/2024).

Kapolres menjelaskan, penindakan tilang penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi secara teknis ini dilakukan dari bulan November 2021 sampai dengan 2 Februari 2024. “Ini kami lakukan sesuai dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang peraturan kendaraan bermotor yang beroperasi wajib memenuhi persyaratan ambang batas tingkat kebisingan yakni pasal 210 ayat 1,” katanya.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menggunakan alat pemeriksaan, salah satunya alat ukur kebisingan (Pasal 17 ayat 1 huruf dan ayat 3 huruf d) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 tentang ambang batas

kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi kubikasi kurang dari 80 cc maksimal bisingnya 77 db kubikasi 80 cc – 175 cc maksimal bisingnya 80 db kubikasi di atas 175 cc maksimal bisingnya 83 db.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak memasang knalpot tidak sesuai standar di kendaraannya, demi kenyamanan kita bersama,” tandasnya. (gs/bi)

Baca Juga  Polri Peduli Lingkungan, Polres Gianyar Berikan Bantuan Sumur Bor dan Pompa Air kepada Masyarakat

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan

KRIMINAL

Jambret Kalung Emas Saat Galungan, Residivis Babak Belur Dihajar Massa

Jambret Kalung Emas Saat Galungan, Residivis Babak Belur Dihajar Massa

Published

on

By

Tersangka pelaku penjambretan berinisial MS yang kini sudah ditahan di Polsek Denpasar Selatan. (Foto: Hms Polresta Dps)

Denpasar, baliilu.com – Seorang resedivis berinisial MS (49) nekat menjambret kalung emas seorang wanita yang hendak sembahyang di depan rumahnya di Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa No. 35 Sesetan Denpasar Selatan, Rabu (28/2/2024) pagi.

Korban Ni Made Wardani (68) yang hendak sembahyang di depan rumahnya, tiba-tiba didatangi seseorang dengan mengendarai sepeda motor matic yang langsung menarik kalung korban yang ada di leher korban lalu berusaha kabur.

Mendengar teriakan korban, salah satu warga yang melihat kejadian tersebut, menghadang pelaku dengan menendang sepeda motor yang dikendarai pelaku hingga terjatuh sehingga berhasil diamankan warga sekitar dan sempat dihajar massa hingga babak belur karena geram dengan ulahnya sebelum diamankan pihak kepolisian.

“Pelaku jambret sudah kita amankan. Kita ketahui, ternyata pelaku merupakan residivis pernah ditangkap dua kali di wilayah Denpasar Selatan dan terakhir di Denpasar Barat dalam kasus yang sama, pelaku baru beberapa hari ini keluar dari penjara,” kata Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Ida Ayu Made Kalpika kepada awak media.

“Modus pelaku saat melakukan aksinya dengan mengintai korbannya terlebih dahulu sebelum melakukan penjambretan. Merasa ada kesempatan yang pas, pelaku langsung melancarkan aksinya,” ungkap Kompol Ida Ayu Made Kalpika.

“Sebelum diamankan polisi, pelaku sempat diamuk massa. Anggota kami cepat mengamankan pelaku dari amukan massa dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Denpasar Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Kapolsek.

Dari tangan pelaku barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan liontin, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio biru dongker No. Pol DK 6183 PM yang dikendarai pelaku saat melancarkan aksinya dan 1 (satu) buah HP Samsung pada lokasi TKP berbeda yakni di Jalan Tegal Wangi Sesetan.

Baca Juga  Polres Gianyar Melalui Ops Mantap Brata Agung Amankan Pelipatan Surat Suara oleh KPU Gianyar

“Pelaku telah berada di Mapolsek Denpasar Selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ia terancam dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara,” ungkap Kompol Ida Ayu Made Kalpika Sari. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KRIMINAL

Dittipidkor Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka Suap Pengurusan DID Kota Balikpapan

Published

on

By

korupsi did balikpapan
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago. (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi berupa suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, kedua tersangka yakni TA selaku Kadis PU Kota Balikpapan tahun 2016-2018 dan FI yang merupakan ASN BPK RI (Kasub Auditorat Kaltim I BPK-RI Perwakilan Kaltim tahun 2017-2019).

“Dari hasil gelar perkara penetapan tersangka pada 7 Februari, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah menetapkan TA dan FI sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengurusan DID,” kata Erdi dalam keterangan tertulis, Jumat (23/2/2024).

Erdi mengatakan, kedua tersangka dipersangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001.

Seperti diberitakan, pengusutan kasus dugaan suap pengurusan DID di Kota Balikpapan merupakan pelimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Agustus 2023 lalu. “Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan peningkatan status perkara aquo dari tahap penyelidikan ke penyidikan,” jelas Erdi.

Ia mengungkapkan, pada Maret 2017 lalu, RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

Akhirnya, anak buah RE yaitu MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD meminta bantuan FI anggota BPK perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID. Kemudian FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu.

Baca Juga  Sambut Hari Bhayangkara, Polres Gianyar Gelar Bakti Sosial Revitalisasi Situs Budaya di Pura Durga Kutri

“Saudara YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa mencairkan dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID,” terangnya.

Lebih lanjut, Erdi mengatakan Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID untuk nantinya digunakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu Kadis PU adalah TA. “FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp. 26 miliar,” kata Erdi.

Namun untuk mencairkan dana tersebut, bahwa ada permintaan uang dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp. 1,36 miliar. Apabila tidak diberikan, maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain.

Akhirnya, TA mengiyakan permintaan uang yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID. “Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang nantinya buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI,” bebernya. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KRIMINAL

Tak Terbukti Bersalah, Prof. Antara Akhirnya Divonis Bebas

Published

on

By

antara
VONIS BEBAS: Ketua Majelis Hakim Agus Akhyudi memvonis bebas mantan Rektor Unud Prof. Nyoman Gde Antara dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Kamis (22/2/2024). (Sumber: BB)

Denpasar, baliilu.com – Setelah melalui persidangan yang panjang, Majelis Hakim yang dipimpin Agus Akhyudi dalam sidang kasus dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Unud akhirnya memvonis bebas mantan Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. Nyoman Gde Antara pada sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Kamis (22/2/2024).

Kasus yang menjadi perhatian publik ini ramai dihadiri rekan dan kolega Prof. Antara yang hadir pada persidangan Pengadilan Tipikor untuk memberikan dukungan moril.

Pada persidangan kali ini, majelis hakim terdiri dari Ketua Majelis Hakim Agus Akhyudi bersama Hakim Anggota Putu Sudariasih, Nelson, Gede Putra Astawa dan Soebekti satu persatu membacakan pendapat. Dari semua pendapat hakim, Prof. Antara dinyatakan tidak bersalah dan divonis bebas oleh Hakim di hadapan persidangan.

“Terdakwa (Prof Antara, red) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum,” kata Hakim Ketua Agus Akhyudi di hadapan persidangan.

Agus Akhyudi dalam putusannya meminta agar harkat dan martabat Prof. Antara dikembalikan sebagaimana sebelumnya. “Dua, membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan pengembalian jabatan Prof. Antara sebagaimana sebelumnya,” tegas Agus Akhyudi seraya meminta agar terdakwa agar segera dibebaskan dari penahanan sementara.

Prof. Antara divonis bebas setelah semua dalil dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dianggap oleh Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan karena tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Baca Juga  Bhabinkamtibmas Desa Tulikup Lakukan Pengamanan Lomba Mancing Air Deras

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali langsung menyatakan akan mengajukan banding. Sementara terdakwa Prof. Antara dan penasihat hukumnya langsung menerima putusan tersebut.

Sementara itu, ditemui setelah persidangan Prof. Antara menyebut, sejak awal dirinya sudah meyakinkan kalau tidak pernah melakukan perbuatan korupsi. “Sedari awal kami sudah mengatakan bahwa kami tidak melakukan seperti yang disangkakan kepada kami. Tetapi kami menghargai proses hukum. Dan kita menyaksikan bahwa tidak terbukti bahwa korupsi. Itulah yang sebetulnya terjadi,” pungkas Prof. Antara. (bi/bb)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca