Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sinergi Pengendalian Inflasi Bali Jelang Akhir Tahun 2024

BALIILU Tayang

:

Pengendalian Inflasi Bali
HLM: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali pada 20 Desember 2024 di Kantor KPw BI Bali. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali pada 20 Desember 2024. Kegiatan yang mengangkat tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Ekonomi Melalui Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah Menuju Bali Hijau, Tangguh, dan Sejahtera Mendukung Indonesia Maju” ini merupakan wadah koordinasi antar instansi dan stakeholder daerah untuk berkoordinasi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Bali.

Penyelenggaraan HLM TPID dipimpin langsung Pj. Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Bali, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Direktur Utama PT BPD Bali, Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah Bali, Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Bali, serta perangkat daerah terkait yang tergabung dalam TPID.

HLM TPID dilaksanakan dalam rangka membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan tahun baru 2025 (Nataru). Berdasarkan data inflasi November 2024, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), sementara itu secara tahunan inflasi Provinsi Bali sebesar 2,50% (yoy) sesuai dengan target inflasi nasional. Plt. Kepala BPS Provinsi Bali, Kadek Agus Wirawan, menyampaikan terdapat tren inflasi yang terjadi pada bulan Desember selama 7 (tujuh) tahun terakhir.

Pj. Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengutarakan bahwa momen HBKN Natal dan perayaan tahun baru 2025 dapat memicu terjadinya inflasi pada beberapa komoditas strategis. “Inflasi dapat terjadi dipengaruhi banyaknya wisatawan yang akan berkunjung ke Provinsi Bali, di tengah cuaca saat ini sedang kurang baik”. Dewa menambahkan cuaca yang kurang baik dapat menyebabkan potensi terganggunya ketersediaan komoditas strategis, terutama yang menjadi komoditas penyumbang inflasi seperti bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan minyak goreng. “Masyarakat diharapkan dapat bijak dalam berbelanja dengan menerapkan pola konsumsi yang baik dan tidak berlebihan,” ucap Dewa Indra.

Baca Juga  Jelang Nataru 2023, Bupati Sanjaya Hadiri ‘’High Level Meeting’’ Pemprov Bali

Selanjutnya dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengajak seluruh Kepala Daerah dan perangkat daerah melakukan langkah preventif untuk melakukan pengendalian inflasi jelang momen Natal dan tahun baru 2025. “Bersama-sama kita perlu memastikan ketersediaan pasokan terutama untuk komoditas-komoditas pemicu inflasi, memastikan distribusi lancar sehingga harga-harga dapat tetap stabil dan terjaga, serta memaksimalkan peran perumda pangan untuk menjadi offtaker, ” tutur Dewa. Di samping itu, pada kesempatan tersebut Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah Bali, Muhammad Anwar, dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Bali juga menyampaikan bahwa persediaan komoditas pangan di masing-masing daerah aman jelang Nataru.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan perekonomian Bali tetap tumbuh kuat dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 pada rentang 5,1-5,9% (yoy), diikuti dengan inflasi yang terkendali. “Bank Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter yang pro-growth, disertai dengan upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga,” ucap Erwin.

Lebih lanjut Erwin menyampaikan 5 (lima) strategi dalam upaya pengendalian inflasi jangka menengah panjang yaitu dari sisi regulasi diperlukan (1) penguatan regulasi dan pengawasan peraturan daerah pelindungan lahan pangan berkelanjutan dan pertanian organik dan (2) perluasan payung hukum optimalisasi produk lokal oleh horeka. Pada sisi teknologi dan kelembagaan, diperlukan (3) kemudahan akses teknologi untuk petani seperti smart farming, optimalisasi Rice Milling Unit (RMU) dan hilirisasi pangan, serta (4) on boarding pemasaran produk tani/ternak/ikan dan mendukung kerja sama petani dan penguatan perumda sebagai offtaker. Terakhir tentunya (5) sinergi penguatan ekosistem hulu-hilir dan pembiayaan ketahanan pangan dengan bumdes, Jamkrida, dan perbankan untuk perluasan kerja sama antar daerah. Aspek sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan juga perlu diperkuat untuk inovasi yang berkelanjutan, seperti melalui pelaksanaan HLM.

Baca Juga  Pemprov Bali Kembali Raih Predikat Sangat Baik dalam Evaluasi SPBE 2023

Pada kesempatan tersebut diserahkan pula bantuan sarana dan prasarana pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada Kelompok UMKM Desa Jatiluwih Tabanan, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) Renon Mandiri Denpasar, Kelompok Tani Petani Muda Keren dari Buleleng. Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam upaya pengendalian inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Bali. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung produktivitas pertanian, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan sektor pangan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. TPID se-Provinsi Bali akan senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga kestabilan harga di Provinsi Bali dan memastikan inflasi Bali sesuai sasaran target tahun 2024 yaitu 2,5% ± 1%. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Presiden Prabowo Ingin Salurkan Rp 400 Triliun pada 2027: Gerakkan Ekonomi Rakyat dari Daerah

Published

on

By

Presiden Prabowo Sampaikan Sambutan di Rakornas TPAKD
RAKOR: Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Rusman/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp 400 triliun pada 2027 guna menggerakkan ekonomi dari daerah. Pembiayaan tersebut menyasar petani, nelayan, masyarakat pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Presiden Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang mencapai sekitar Rp 53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Presiden menginginkan agar jangkauan pembiayaan tersebut terus diperluas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa perluasan kredit merupakan bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh daerah. “Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mereka yang bekerja dan menjalankan usaha untuk menopang penghasilan keluarga.

“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.

Baca Juga  Jelang Nataru 2023, Bupati Sanjaya Hadiri ‘’High Level Meeting’’ Pemprov Bali

Presiden Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil masyarakat dan daya beli setiap keluarga. Hal tersebut menjadi arah kebijakan ekonomi yang diperjuangkan pemerintah.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden dikutip dari laman presidenri.go.id.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Presiden mengingatkan tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah dalam menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia. Menurutnya, pengamanan sumber daya alam dapat memperbesar kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan para kepala daerah bahwa kesejahteraan rakyat merupakan kebanggaan dalam menjalankan kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa seluruh potensi bangsa harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” kata Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Melalui perluasan pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027, pemerintah ingin membuka lebih banyak kesempatan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Bagi Presiden Prabowo, ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang tumbuh tinggi, tetapi ekonomi yang membuat rakyat semakin sejahtera. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Jambore KSPAN 2026, Pemkab Buleleng Dorong Generasi Muda Jadi Agen Perubahan dalam Pencegahan HIV/AIDS

Published

on

By

Jambore KSPAN Buleleng 2026 di Pancasari
JAMBORE: Pelaksanaan Jambore Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) Kabupaten Buleleng Tahun 2026 yang dilaksanakan di Wisma Nangun Kerti, Desa Pancasari, Rabu-Kamis (21-22 Oktober 2026). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan serta pencegahan HIV/AIDS. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Jambore Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) Kabupaten Buleleng Tahun 2026 yang dilaksanakan di Wisma Nangun Kerti, Desa Pancasari, Rabu-Kamis (21-22 Oktober 2026).

Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa untuk menambah wawasan, bertukar pengalaman, serta memperkuat kepedulian terhadap isu HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi yang benar dan membangun lingkungan pergaulan yang sehat di sekolah maupun masyarakat.

Mewakili Wakil Bupati Buleleng selaku Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gde Surya Bharata, S.Pd., M.A.P., menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi perilaku berisiko.

“Melalui Jambore KSPAN ini, saya berharap seluruh peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat secara sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan tidak berhenti belajar. Manfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengetahuan, memperluas pertemanan, serta membangun keberanian dalam menyampaikan informasi yang benar kepada teman sebaya. Jadilah generasi muda yang cerdas, berkarakter, peduli terhadap sesama, dan mampu menjadi contoh positif di lingkungan masing-masing,” pesannya.

Ia juga berharap semangat yang diperoleh selama jambore tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa diharapkan mampu menjadi pelopor edukasi kesehatan remaja serta ikut menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV.

Baca Juga  Pengukuhan KPw BI Bali: Perkuat Sinergi untuk Mengawal Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali

Salah seorang peserta, Komang Nila Handayani, mengaku senang dapat mengikuti Jambore KSPAN Kabupaten Buleleng Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan baru sekaligus bertemu dengan siswa dari sekolah lain yang memiliki kepedulian serupa.

“Senang sekali bisa ikut jambore ini karena kami tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga bisa bertukar pengalaman dengan teman-teman dari sekolah lain. Saya berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan agar semakin banyak siswa yang memahami pentingnya menjaga kesehatan, menjauhi narkoba, dan tidak memberikan stigma kepada orang yang hidup dengan HIV,” ungkapnya.

Sementara itu, peserta lainnya, Kadek Indra Kresna Yudistira, berharap pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama jambore dapat dibagikan kembali kepada teman-teman di sekolahnya. Ia juga berharap semakin banyak generasi muda yang berani mengambil peran dalam menyebarkan edukasi kesehatan secara positif.

“Harapan saya, setelah mengikuti kegiatan ini, kami bisa menerapkan ilmu yang didapat dan membagikannya kepada teman-teman di sekolah. Saya juga ingin semakin banyak siswa yang peduli, saling mendukung, dan berani menyampaikan informasi yang benar tentang HIV/AIDS dan bahaya narkoba. Semoga kegiatan ini membuat kami semakin semangat untuk belajar dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar,” tuturnya.

Melalui pelaksanaan Jambore KSPAN Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam upaya pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Keterlibatan aktif para siswa diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun generasi muda yang sehat, berpengetahuan, serta memiliki kepedulian sosial yang kuat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Padukan Seni dan Kelestarian Alam, Pemkab Badung dan PPBI Sukses Gelar Kontes Bonsai Skala Nasional

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa Buka Kontes Bonsai dan Suiseki Badung 2026
PAMERAN BONSAI: Bupati Wayan Adi Arnawa bersiap menancapkan tanda pemenang usai membuka Kontes dan Pameran Nasional Pesona Bonsai dan Suiseki Badung 2026 di Lapangan Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Kabupaten Badung, Rabu (21/10). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Kontes dan Pameran Nasional Pesona Bonsai dan Suiseki Badung 2026 menjadi langkah nyata dalam memadukan pelestarian lingkungan, pengembangan seni, sekaligus penguatan daya tarik pariwisata daerah. Kegiatan yang mengusung tema “Seni Alam dan Tradisi” ini dibuka secara resmi oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Lapangan Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Rabu (21/10).

Pameran berskala nasional ini menghadirkan daya tarik luar biasa dengan melibatkan sedikitnya 850 peserta yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kehadiran ratusan penghobi dan kolektor ini menjadikan Puspem Badung sebagai pusat perhatian para pecinta seni tanaman kerdil tingkat nasional sepanjang pekan ini.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas konsistensi penyelenggaraan pameran tersebut. Menurutnya, pameran ini tidak sekedar menjadi ajang perlombaan keindahan tanaman, namun memiliki nilai edukasi lingkungan yang tinggi serta potensi ekonomi kreatif yang menjanjikan lewat kehadiran peserta dari berbagai wilayah Nusantara. Seni bonsai dinilai sebagai medium pelestarian yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan hayati.

“Bapak dan Ibu yang selama ini merawat pohon-pohon ini merupakan pahlawan lingkungan. Bonsai menjadi bagian dari pelestarian sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis pohon yang ada di alam kita,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Cabang Badung melaporkan bahwa partisipasi 850 peserta pada tahun ini mencerminkan tingginya antusiasme komunitas bonsai dan suiseki di tanah air. Kunjungan para peserta dari luar daerah ini diyakini memberikan dampak positif (multiplier effect) terhadap sektor pariwisata lokal, terutama dalam meningkatkan tingkat hunian akomodasi perhotelan serta menggerakkan aktivitas ekonomi UMKM di Kabupaten Badung.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Hadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPP Tahun 2023

Pameran yang dihadiri Ketua umum PBBI Pusat dan Korwil PBBI Bali ini diharapkan menjadi ruang apresiasi, edukasi, dan pertukaran pengetahuan antar-penggemar sekaligus memperkuat citra pariwisata Badung yang berbasis seni alam dan kebudayaan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca