Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sinergi Pengendalian Inflasi Bali Jelang Akhir Tahun 2024

BALIILU Tayang

:

Pengendalian Inflasi Bali
HLM: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali pada 20 Desember 2024 di Kantor KPw BI Bali. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali pada 20 Desember 2024. Kegiatan yang mengangkat tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Ekonomi Melalui Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah Menuju Bali Hijau, Tangguh, dan Sejahtera Mendukung Indonesia Maju” ini merupakan wadah koordinasi antar instansi dan stakeholder daerah untuk berkoordinasi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Bali.

Penyelenggaraan HLM TPID dipimpin langsung Pj. Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Bali, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Direktur Utama PT BPD Bali, Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah Bali, Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Bali, serta perangkat daerah terkait yang tergabung dalam TPID.

HLM TPID dilaksanakan dalam rangka membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan tahun baru 2025 (Nataru). Berdasarkan data inflasi November 2024, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), sementara itu secara tahunan inflasi Provinsi Bali sebesar 2,50% (yoy) sesuai dengan target inflasi nasional. Plt. Kepala BPS Provinsi Bali, Kadek Agus Wirawan, menyampaikan terdapat tren inflasi yang terjadi pada bulan Desember selama 7 (tujuh) tahun terakhir.

Pj. Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengutarakan bahwa momen HBKN Natal dan perayaan tahun baru 2025 dapat memicu terjadinya inflasi pada beberapa komoditas strategis. “Inflasi dapat terjadi dipengaruhi banyaknya wisatawan yang akan berkunjung ke Provinsi Bali, di tengah cuaca saat ini sedang kurang baik”. Dewa menambahkan cuaca yang kurang baik dapat menyebabkan potensi terganggunya ketersediaan komoditas strategis, terutama yang menjadi komoditas penyumbang inflasi seperti bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan minyak goreng. “Masyarakat diharapkan dapat bijak dalam berbelanja dengan menerapkan pola konsumsi yang baik dan tidak berlebihan,” ucap Dewa Indra.

Baca Juga  Pariwisata Berangsur Pulih, Kinerja Penjualan Eceran Bali Terus Meningkat

Selanjutnya dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengajak seluruh Kepala Daerah dan perangkat daerah melakukan langkah preventif untuk melakukan pengendalian inflasi jelang momen Natal dan tahun baru 2025. “Bersama-sama kita perlu memastikan ketersediaan pasokan terutama untuk komoditas-komoditas pemicu inflasi, memastikan distribusi lancar sehingga harga-harga dapat tetap stabil dan terjaga, serta memaksimalkan peran perumda pangan untuk menjadi offtaker, ” tutur Dewa. Di samping itu, pada kesempatan tersebut Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah Bali, Muhammad Anwar, dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Bali juga menyampaikan bahwa persediaan komoditas pangan di masing-masing daerah aman jelang Nataru.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan perekonomian Bali tetap tumbuh kuat dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 pada rentang 5,1-5,9% (yoy), diikuti dengan inflasi yang terkendali. “Bank Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter yang pro-growth, disertai dengan upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga,” ucap Erwin.

Lebih lanjut Erwin menyampaikan 5 (lima) strategi dalam upaya pengendalian inflasi jangka menengah panjang yaitu dari sisi regulasi diperlukan (1) penguatan regulasi dan pengawasan peraturan daerah pelindungan lahan pangan berkelanjutan dan pertanian organik dan (2) perluasan payung hukum optimalisasi produk lokal oleh horeka. Pada sisi teknologi dan kelembagaan, diperlukan (3) kemudahan akses teknologi untuk petani seperti smart farming, optimalisasi Rice Milling Unit (RMU) dan hilirisasi pangan, serta (4) on boarding pemasaran produk tani/ternak/ikan dan mendukung kerja sama petani dan penguatan perumda sebagai offtaker. Terakhir tentunya (5) sinergi penguatan ekosistem hulu-hilir dan pembiayaan ketahanan pangan dengan bumdes, Jamkrida, dan perbankan untuk perluasan kerja sama antar daerah. Aspek sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan juga perlu diperkuat untuk inovasi yang berkelanjutan, seperti melalui pelaksanaan HLM.

Baca Juga  Bali Jadi Tuan Rumah Sertifikasi Jafung Arsiparis

Pada kesempatan tersebut diserahkan pula bantuan sarana dan prasarana pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada Kelompok UMKM Desa Jatiluwih Tabanan, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) Renon Mandiri Denpasar, Kelompok Tani Petani Muda Keren dari Buleleng. Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam upaya pengendalian inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Bali. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung produktivitas pertanian, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan sektor pangan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. TPID se-Provinsi Bali akan senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga kestabilan harga di Provinsi Bali dan memastikan inflasi Bali sesuai sasaran target tahun 2024 yaitu 2,5% ± 1%. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Pansus DPRD Badung Gelar Rapat, Masukkan Unsur Budaya Bali dalam Ranperda Ormas

Published

on

By

ranperda ormas badung
RAPAT PANSUS: Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung saat menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung pada Senin, 20 April 2026. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung pada Senin, 20 April 2026 menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pansus menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi nasional dengan kearifan lokal Bali.

Rapat yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung tersebut, dipimpin Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara juga dihadiri Wakil Ketua Pansus I Made Ponda Witawan, Sekretaris Pansus I Wayan Puspa Negara dan Anggota Pansus di antaranya I Made Rai Wirata, I Wayan Sandra, I Putu Sika Adi Putra, I Made Yudana, I Made Tomi Martana Putra, serta I Putu Dendy Astra Wijaya. Turut hadir OPD terkait, Tim Penyusun Naskah Akademik, Tim Ahli Komisi dan Tim Ahli Bapemperda.

Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara menyatakan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memastikan peran Ormas sejalan dengan program pembangunan daerah. Ia menegaskan agar keberadaan Ormas tidak justru mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Badung.

Lanang menyebutkan Bali hanya memiliki sektor pariwisata, terlebih khusus sektor pariwisata itu 80%-nya ada di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, pariwisata itu perlu keamanan dan kenyamanan. Sehingga sangat urgent sekali membentuk ranperda tentang pemberdayaan Ormas ini.

“Kita tidak ingin organisasi kemasyarakatan yang tujuannya membantu Pemerintah justru melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengganggu stabilitas,” ujar Lanang Umbara.

Lebih lanjut, Lanang menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda ini wajib berlandaskan pada undang-undang yang lebih tinggi. Namun, ia memberikan catatan khusus mengenai penerapan prinsip Tri Hita Karana dan kearifan lokal sebagai syarat pendaftaran maupun rekomendasi berdirinya sebuah Ormas di Badung.

“Jangan sampai Ormas yang berdiri di Badung tidak mengenali budaya dan kehidupan sosial kita. Jika tidak selaras dengan kearifan lokal, potensi benturan dan gesekan akan besar. Inilah yang kita sinkronisasikan,” katanya.

Baca Juga  Pemprov Bali Ambil Tanah dan Air Suci dari Pura Pusering Jagat untuk IKN Nusantara

Selain aspek pendaftaran, Pansus juga menyoroti pengaturan sanksi bagi Ormas yang melanggar ketentuan.

Selain merujuk pada PP No. 58 tentang sanksi pembekuan hingga pembubaran, Perda ini nantinya akan memasukkan komponen pelanggaran terhadap kearifan lokal sebagai salah satu dasar pemberian hukuman (punishment).

Melalui regulasi ini, DPRD Badung berharap Ormas dapat tumbuh menjadi mitra pemerintah yang harmonis dengan adat dan budaya Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Sampaikan Pengarahan pada Ketua DPRD Seluruh Indonesia

Published

on

By

Presiden Prabowo
PENGARAHAN: Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. (Foto: BPMI Setpres/Rusman/presidenri.go.id)

Magelang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. Acara KPPD ini mengusung tema “Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia emas 2045.”

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, TB. Ace Hasan Syadzily mengenai pelaksanaan dan tujuan penyelenggaraan KPPD tahun 2026.

“KPPD ini telah berlangsung lima hari Bapak Presiden, sejak tanggal 15 sampai dengan esok hari tanggal 19 April 2026, bertempat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, tempat para pemimpin nasional ditempa dan digembleng, yang dihadiri oleh 503 Ketua DPRD,” ucap Gubernur Lemhanas.

Setelahnya, turut ditayangkan video dokumentasi kegiatan KPPD yang menggambarkan proses pembelajaran, pembinaan kepemimpinan, serta dinamika interaksi antarpeserta selama mengikuti program.

Dalam pengantar arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Negara didasarkan pada pertimbangan peran strategis dari Ketua DPRD. Forum ini juga menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada para pemimpin legislatif daerah.

“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden Prabowo.

Bukan hanya sebagai Kepala Negara, tetapi Presiden Prabowo berbicara sebagai sesama anak bangsa. Presiden menyoroti keberagaman latar belakang para peserta, mulai dari daerah asal, suku, pendidikan, hingga partai politik sebagai kekuatan yang menyatukan dalam semangat kebangsaan.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-13 DPRD Bali, Pj. Gubernur Beri Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Dua Raperda

“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya,” tutur Kepala Negara.

“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” lanjutnya.

Melalui forum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi justru bertumpu pada kepemimpinan yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Kembang Padukan Pembangunan Infrastruktur dan Edukasi Sampah Berbasis Sumber di Baler Bale Agung

Published

on

By

Pemkab Jembrana
TINJAU RENCANA PROYEK: I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), saat meninjau langsung rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mempercepat peningkatan infrastruktur wilayah sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan berbasis masyarakat. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), melakukan peninjauan langsung terhadap rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4).

Proyek peningkatan jalan sepanjang 600 meter ini akan menggunakan pengaspalan jenis hotmix. Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada awal Juni 2026 dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

Dalam tinjauannya, Bupati menekankan pentingnya aspek teknis untuk kenyamanan pengguna jalan. Rencananya, jalan yang semula hanya memiliki lebar 3,5 meter akan ditingkatkan menjadi 5 meter melalui teknis penutupan saluran drainase menggunakan plat beton di titik-titik kritis. Hal ini dilakukan guna memastikan aksesibilitas kendaraan roda empat tetap lancar saat berpapasan.

“Pembangunan infrastruktur ini harus diimbangi dengan kepedulian lingkungan. Saya mengajak masyarakat agar rutin melaksanakan gotong-royong agar kawasan ini tetap asri dan terawat,” tegas Bupati di sela-sela peninjauan.

Usai meninjau lokasi infrastruktur, Bupati dan Wabup Ipat melanjutkan agenda dengan kegiatan ngampik (berkunjung) ke salah satu rumah warga sekitar. Dalam suasana kekeluargaan yang hangat, Bupati tidak hanya berdialog mengenai kondisi infrastruktur, tetapi juga memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.

Bupati mengajak warga untuk mulai disiplin memilah sampah dari rumah tangga. Langkah ini kata Bupati penting mengingat kemajuan fisik daerah harus berjalan beriringan dengan kesadaran ekologis masyarakat khususnya persoalan sampah.

“Kesuksesan pembangunan jalan ini tidak akan lengkap tanpa lingkungan yang bersih. Dengan memilah sampah dari sumbernya, kita tidak hanya menjaga kebersihan di Baler Bale Agung, tapi juga membantu keberlanjutan lingkungan di seluruh Kabupaten Jembrana,” tambahnya.

Baca Juga  Apresiasi Bali Jagadhita, Pj. Gubernur Bali Harap UMKM Bali Dapat Perluas Pasar dan Naik Kelas

Melalui perpaduan pembangunan fisik dan penguatan kesadaran masyarakat ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap kualitas hidup masyarakat di tingkat lingkungan dapat meningkat, mendukung program kebersihan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Jembrana. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca