Denpasar, baliilu.com – TP PKK Provinsi Bali bergerak mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program andalan yakni memperhatikan tumbuh kembang anak-anak di masa emas dan juga lansia, lebih fokus kepada penataan HATINYA PKK, serta berupaya agar kasus stunting di Bali nihil.
Sementara itu, untuk meningkatkan gerakan pengelolaan PKK meliputi kegiatan-kegiatan pengorganisasian dan peningkatan sumber daya manusia. Sasaran gerakan PKK adalah keluarga, baik di pedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya dalam bidang mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahun dan keterampilan, namun tanpa meninggalkan tugas domestik sebagai ibu rumah tangga.
Hal ini disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster saat didaulat sebagai narasumber dalam dialog interaktif bertema “Sinergitas Program dan Kegiatan PKK dengan Organisasi Wanita di Provinsi Bali”, di Denpasar, Selasa (19/1).
Di sela arahannya, Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster mengingatkan dan meminta di masa pandemi Covid-19 yang wabahnya hingga saat ini belum mereda, agar masyarakat tidak takut untuk divaksin. “Tentunya tidak ada satu pun pemerintah apalagi kepala negara atau kepala daerah yang ingin menyengsarakan warganya, jadi janganlah terlalu mempercayai berita hoax soal vaksin. Dan bagi yang lain, sebaiknya juga berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan yang nantinya akan menyesatkan orang banyak,” ujar Ny. Putri Koster.
Lebih lanjut seniman multitalenta ini menyampaikan sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK pada Pasal 18 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK pada Pasal 62, bahwa pendanaan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
TP PKK Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali melalui OPD Pengampu dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
Dikatakannya, kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spritual sehinga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Tim Penggerak PKK sebagai organisasi yang bergerak fokus pada kesejahteraan masyarakat memiliki visi yakni untuk terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan bathin.
Untuk mensukseskan program dan visi pemerintah, TP PKK Provinsi Bali bersinergi dengan semua pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK maupun sasaran dari gerakan PKK, antara lain TP PKK kabupaten/kota sampai dengan ke dasa wisma, OPD/instansi terkait (Distan dan Ketahanan Pangan, Diskes, Dinsos PPA, BPBD, BKKBN, BPOM, BNN, TNI, Kepolisian, dll), juga dengan organisasi wanita yang ada di Provinsi Bali terkait dengan sasaran gerakan PKK seperti BKOW, Dharma Wanita Persatuan, Dharma Pertiwi Daerah, Bhayangkari Daerah Bali dan lain-lain sesuai kebutuhan urgensi terkait permasalahan.
Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster saat didaulat sebagai narasumber dalam dialog interaktif bertema “Sinergitas Program dan Kegiatan PKK dengan Organisasi Wanita di Provinsi Bali”, di Denpasar, Selasa (19/1).
Dijelaskan Ny. Putri Suastini Koster saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19, kegiatan yang dilakukan masih dominan dalam bentuk sosialisasi. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021 lebih kepada dialog interaktif dalam rangka mensosialisasikan program dan kegiatan TP PKK Provinsi Bali dan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang terkait dengan Gerakan PKK dengan cara berperan dalam mensosialisasikannya melalui radio, televisi maupun melalui media sosial/Youtube dengan harapan dapat berbagi agar semua bergerak secara harmonis dan mampu mendukung program Gubernur Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Sementara, Wakil Ketua I DWP Provinsi Bali Ni Ketut Oka Padmawati mengatakan bahwa DWP Provinsi Bali merupakan organisasi masyarakat yang terdiri dari istri aparatur sipil negara yang berperan sebagai wadah mensejahterakan keluarga dan masyarakat yang langsung melalui pengetahuan di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial. Antara TP PKK dan DWP sama-sama mendukung tugas suami sebagai pengambil keputusan di sebuah lembaga yang nantinya akan bermuara kepada masyarakat luas, sehingga mampu bersinergi dan bergotong-royong mewujudkan kesejahteraan bersama, dengan penggabungan antara birokrasi dan politisi untuk kesejahteraan bersama. Dengan memiliki komando yang masing-masing menggawangi organisasi, ketiga organisasi memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang profesional di bidang pengetahuan, keterampilan, ekonomi dan pembinaan stigma masyarakat dalam membentuk karakter yang beretika dan bermoral.
Sedangkan, Ketua I BKOW Provinsi Bali Luh Putu Sukarini mengatakan bahwa BKOW secara organisasi memiliki peran bersinergi dengan TP PKK, DWP Provinsi Bali dan 31 organisasi yang lainnya untuk bersama membangun keseteraan mewujudkan kesejahteraan masyarakat termasuk membebaskan warga dari buta huruf, memperhatikan perkembangan anak-anak sehingga tidak akan ada mereka yang merasa ditelantarkan, sehingga mampu berbuat lebih banyak untuk banyak pihak dengan slogan “Bersatu Kita Kuat, Bersama Kita Hebat”. (gs)
SERTIJAB: Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sekaligus Pisah Sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar dari Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun, M.Sc., M.Tr.Hanla kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, S.T., M.M.S., yang berlangsung di Markas Komando Lanal Denpasar, Selasa (7/7). (Foto: Hms Dps)
Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sekaligus Pisah Sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar dari Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun, M.Sc., M.Tr.Hanla kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, S.T., M.M.S., yang berlangsung di Markas Komando Lanal Denpasar, Selasa (7/7).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar AA Putu Gede Wibawa, para Bupati se-Bali, pimpinan instansi vertikal, unsur TNI-Polri, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan atas sinergi dan dukungan yang telah terjalin selama dirinya mengemban amanah sebagai Danlanal Denpasar.
“Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan yang telah terbangun dengan sangat baik selama saya bertugas di Lanal Denpasar. Sinergi yang kuat antara TNI AL, pemerintah daerah, Polri, serta seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga keamanan wilayah perairan, mendukung penegakan hukum di laut, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya berharap hubungan baik ini terus berlanjut dan semakin diperkuat ke depannya,” ujarnya.
Sementara itu, Danlanal Denpasar yang baru, Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya.
Menurutnya, TNI Angkatan Laut memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan, menegakkan hukum di laut sesuai kewenangan, serta mendukung berbagai program pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban amanah sebagai Danlanal Denpasar. Sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik akan kami lanjutkan dan tingkatkan. Kami siap memperkuat koordinasi bersama seluruh instansi terkait dalam menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Laut, sekaligus mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas dedikasi Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun selama bertugas di Denpasar serta mengucapkan selamat datang kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa sebagai Danlanal Denpasar yang baru.
Menurut Jaya Negara, keberadaan Lanal Denpasar memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah pesisir dan perairan yang menjadi bagian penting dari Kota Denpasar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan laut.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Denpasar. Berbagai sinergi yang telah dibangun bersama Pemerintah Kota Denpasar telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah,” ujar Jaya Negara.
Lebih lanjut Jaya Negara mengucapkan selamat bertugas kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa. Ia berharap kepemimpinan baru mampu semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan wilayah, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengamanan wilayah pesisir, penanggulangan bencana, serta mendukung pembangunan Kota Denpasar.
“Kami percaya sinergi antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Lanal Denpasar akan terus terjalin semakin erat. Melalui kolaborasi yang solid bersama seluruh unsur Forkopimda, kita optimistis mampu mewujudkan situasi yang aman, kondusif, serta mendukung percepatan pembangunan menuju Denpasar Maju yang berlandaskan semangat Vasudhaiva Kutumbakam, yakni bergotong royong dan bersinergi demi kesejahteraan masyarakat,” kata Jaya Negara. (eka/bi)
SAMPAIKAN TANGGAPAN: Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7). (Foto: Hms Dps)
Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7).
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adiputra, Anggota DPRD Provinsi Bali, Kota Denpasar, Ketut Suteja Kumara dan para pimpinan OPD Pemkot Denpasar.
Sekda Eddy Mulya dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar atas capaian opini WTP selama 14 kali berturut-turut dari BPK. Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar capaian tersebut bisa dipertahankan dimasa yang akan datang.
“Saya atas nama Pemkot Denpasar mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar, capaian opini WTP yang Pemkot Denpasar peroleh dari BPK selama 14 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Eddy Mulya.
Lebih lanjut diungkapkan Eddy Mulya, bahwasanya para perangkat daerah yang ada di Kota Denpasar agar terus melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat Daerah akan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (action plan) tindak lanjut atas seluruh temuan BPK dengan target waktu penyelesaian yang jelas untuk setiap perangkat daerah.
“Nilai SILPA yang ditemukan masih tinggi sebesar Rp. 644,73 miliar lebih diharapkan bisa menjadi evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utamanya, baik yang bersumber dari efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun sisa dana kegiatan yang tidak terserap. Selain itu, evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan terhadap program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target,” kata Eddy Mulya. (eka/bi)
TANDA TANGAN BAST: Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara teken PKS Proyek PSEL bersama Danantara, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan proyek kepada PT Weiming Nusantara Bali New Energy sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), Selasa (7/7), di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. (Foto: Hms Dps)
Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Danantara, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan proyek kepada PT Weiming Nusantara Bali New Energy sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), Selasa (7/7), di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta Perjanjian Penggunaan Lahan Proyek yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, dan BUPP PSEL. Penandatanganan ini menjadi tahapan penting dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di kawasan Denpasar Raya.
Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Danantara, Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar juga menyerahkan fisik lahan proyek dalam kondisi ready to build atau siap dibangun sehingga proses konstruksi dapat segera dilaksanakan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Bali bersiap mencatat sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan melalui peluncuran pembangunan proyek PSEL yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (8/7). Menurutnya, proyek ini menjadi implementasi pertama di Indonesia sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kehadiran PSEL diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah. Secara nasional, sistem PSEL diproyeksikan mampu menangani sekitar 22 persen persoalan sampah di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tetap harus diawali dari perubahan perilaku masyarakat melalui pemilahan sampah sejak dari rumah, yang didukung dengan pemanfaatan alat pengolah kompos skala rumah tangga.
Di sela-sela kegiatan, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi seluruh pihak. Kehadiran fasilitas PSEL diharapkan tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menghasilkan energi listrik melalui pemanfaatan teknologi modern yang ramah lingkungan. Penandatanganan PKS dan penyerahan lahan proyek ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Jaya Negara berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga fasilitas PSEL segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Denpasar maupun Bali secara umum. “Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya Bali yang bersih, hijau, dan mampu mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi yang bernilai,” ujar Jaya Negara. (eka/bi)