Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sosialisasi dari BDDN, Pemprov Bali akan Fasilitasi Dana Punia dari ASN Bagi Program Keumatan Hindu

BALIILU Tayang

:

Sosialisasi Program Kerja Pengurus Yayasan Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Kamis (16/3) pagi. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Asisten Administrasi Umum Pemprov Bali, I Dewa Putu Sunartha menyambut baik adanya inisiasi dari Yayasan Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) untuk memfasilitasi Dharma Dana menjadi Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib bagi Umat Hindu. Khususnya bagi ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Bali.

“Saya kira ini penting untuk pengembangan dan penguatan umat Hindu kedepan,” katanya dalam acara Sosialisasi Program Kerja Pengurus Yayasan Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Kamis (16/3) pagi.

Sunartha pun mengaku kewajiban berdana punia ini akan difasilitasi dalam bentuk sistem khusus dan akan segera disosialisasikan kepada segenap ASN di Pemprov Bali.

“Jadi Bapak Ibu yang sekarang ada disini juga saya harapkan melakukan sosialisasi ke dinas masing-masing untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Karena yang penting bukan apa yang kita bicarakan hari ini, namun bagaimana kerja-kerja ke depan,” tegas Sunartha.

Sementara itu Ketua BDDN Tri Handoko Seto dalam paparannya mengingatkan terkait Bhisama tentang Dana Punia merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang mesti ditaati oleh seluruh umat Hindu sebagai suatu kewajiban suci.

“PHDI Pusat melalui Sabha Pandita telah mengeluarkan Bhisama tentang hal ini termasuk mengatur besarannya,” kata Mantan Dirjen Bimas Hindu ini.

Dirinya menyontohkan betapa umat agama lain sangat konsen dengan penguatan dan penggalangan dana umat untuk, untuk program-program keumatan masing-masing.

“Kalau dibandingkan sebenarnya dana dari pemerintah untuk tiap agama itu, hampir sama. Hanya yang membedakan adalah dana keumatan yang dikelola masing-masing. Contohnya Badan Amil Zakat Nasional untuk umat muslim atau persepuluhan bagi umat kristen,” ujarnya.

Handoko menyebut Bhisama Nomor: 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang Dana Punia jadi dasar terbentuknya BDDN. Pengurus Parisada Pusat menurutnya telah merumuskan besarnya Dana Punia wajib bagi umat Hindu Indonesia yang kemudian disebut dengan Dharma Dana berdasarkan Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia pada 2006 tentang Dharma Dana Nasional.” Besarnya Dharma Dana telah ditetapkan yaitu 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan,” katanya.

Baca Juga  Nilai IPS Terbaik, Seluruh Provinsi Se-Indonesia Studi Tiru Pembangunan Statistik di Provinsi Bali

Handoko melanjutkan banyak sumber dari kitab suci yang juga mengamanatkan adanya kewajiban ber-dana punia bagi umat Hindu seperti tersurat dalam Atharwa Weda, Sarasamuscaya dan Wrhaspati Tattwa. Menurutnya dana yang dikumpulkan tersebut dalam penggunaanya akan menyasar hal prioritas yakni kepentingan Pandita, Pinandita, termasuk di dalamnya Pemangku, Romo mangku dan apapun sebutannya. “Banyak kita temukan Pinandita kita yang secara kesejahteraan kurang mampu. Makanya kita prioritas untuk kesehatan dan kesejahteraan pemuka agama kita,” katanya.

Lalu, dilanjutkan untuk pengembangan SDM Hindu berupa beasiswa baik di tingkat sekolah dasar, menengah hingga tingkat perguruan tinggi. Ketiga untuk penguatan organisasi Hindu, keempat untuk penguatan ekonomi umat serta untuk bantuan sosial kebencanaan. “Jadi kita harapkan BDDN jadi gerbang kemandirian umat Hindu kedepannya,” tukas Handoko.

BDDN menurut Handoko, sangat mementingkan kredibilitas dalam menyalurkan dana punia umat hingga tepat sasaran dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan prioritas diatas. Terutama dengan menggandeng auditor independen guna melakukan audit secara berkala. “Jadi tentu kami bisa mempertanggungjawabkan dharma dana dari umat Hindu,” tandasnya.

Dalam waktu dekat ini misalnya, Handoko mengungkapkan program BDDN menjelang Hari Suci Nyepi yakni 1000 set pakaian pemangku serta 1000 biaya pendidikan siswa tidak mampu untuk sekolah Hindu formal. “Untuk awal kita tidak targetkan berapa, yang penting berpartisipasi dahulu. Besarannya tidak masalah,” tutupnya.

Acara sosialisasi tersebut, nampak dihadiri perwakilan dari tiap OPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Bali. Nampak pula dalam kesempatan tersebut, Kadis Sosial Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra dan Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali I Made Teja. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Jelang Galungan dan Kuningan, DKPKP Gianyar Gelar Gerakan Pangan Murah

Published

on

By

pasar murah
PANGAN MURAH: Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP) saat menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di sisi utara Alun-alun Kota Gianyar, Kamis (11/6/2026). (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di sisi utara Alun-alun Kota Gianyar, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan yang melibatkan 25 peserta dari unsur UMKM, BUMD, kelompok tani, bulog, dan pelaku usaha pangan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari raya.

Kepala DKPKP Kabupaten Gianyar, Ir. I Gusti Agung Sri Widyawati, mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu langkah strategi pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan sekaligus mengendalikan kenaikan harga bahan pokok.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang memadai menjelang hari raya. Stabilitas pangan menjadi prioritas agar masyarakat merasa tenang dan daya beli tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai, buah-buahan, serta aneka produk pangan lainnya persiapan hari raya dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.

Selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Gerakan Pangan Murah juga menjadi wadah yang mempertemukan produsen dan konsumen secara langsung. Melalui keterlibatan kelompok tani, distributor, UMKM, dan pelaku usaha pangan, rantai distribusi dapat dipersingkat sehingga harga yang diterima masyarakat menjadi lebih kompetitif.

Sri Widyawati menambahkan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, khususnya pada periode meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

“Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan,” tegasnya.

Baca Juga  Bali dan Nasional Sama-sama Inflasi Secara Tahunan, Rata-rata Alami Deflasi Secara Bulanan Hampir Se-Bali

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Sejak pagi hari, warga tampak memadati area kegiatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih hemat. Karena permintaan masyarakat, GPM akan dilaksanakan 2 hari (11-12 Juni 2026) khusus untuk buah – buahan.

Melalui Gerakan Pangan Murah ini, Pemerintah Kabupaten Gianyar berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga, tersedianya kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, serta masyarakat dapat menyambut dan menyelenggarakan Hari Raya Galungan dan Kuningan dengan aman, nyaman, dan sejahtera. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pelepasan Siswa Kelas XII SLB Negeri 1 Buleleng, Tampilkan Pameran Vokasi dan Pentas Seni Anak Berkebutuhan Khusus

Published

on

By

slb negeri 1 buleleng
PELEPASAN: SLB Negeri 1 Buleleng menggelar kegiatan pelepasan siswa kelas XII yang dirangkaikan pameran vokasi serta pentas seni di Gedung Sasana Budaya Singaraja, Rabu (10/6). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – SLB Negeri 1 Buleleng menggelar kegiatan pelepasan siswa kelas XII yang dirangkaikan pameran vokasi serta pentas seni di Gedung Sasana Budaya Singaraja, Rabu (10/6). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi perjalanan pendidikan para siswa sekaligus menampilkan berbagai potensi dan kreativitas yang telah dikembangkan selama menempuh pendidikan di sekolah.

Dalam sambutannya, Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Made Winarsa menyampaikan bahwa saat ini sekolah tersebut memiliki 157 siswa dengan berbagai karakteristik dan kebutuhan khusus. Keberagaman tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi seluruh tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal dan inklusif.

Lebih lanjut disampaikan, SLB Negeri 1 Buleleng juga telah memiliki fasilitas asrama yang mampu menampung hingga 40 siswa. Asrama tersebut diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari daerah yang jauh dari sekolah, dengan syarat telah memiliki tingkat kemandirian yang memadai. Kehadiran asrama diharapkan dapat mendukung akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Buleleng maupun wilayah sekitarnya.

Pada kesempatan tersebut, Winarsa juga memberikan motivasi kepada para orang tua siswa agar tidak pernah merasa putus asa dalam mendampingi anak-anak mereka. Menurutnya, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki keistimewaan dan potensi yang dapat dikembangkan apabila mendapatkan pendampingan yang tepat.

“Di balik keterbatasan yang dimiliki, pasti ada kelebihan yang tertanam dalam diri setiap anak. Tugas kita bersama, khususnya para guru, adalah menggali dan mengangkat potensi tersebut ke permukaan sehingga dapat berkembang secara maksimal. Karena itu, jangan pernah merasa rendah diri dan tetaplah percaya pada kemampuan anak-anak kita,” ujarnya.

Melalui pameran karya dan pentas seni yang ditampilkan, para siswa menunjukkan berbagai kemampuan di bidang seni, keterampilan, dan kreativitas. Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mampu berprestasi dan berkarya apabila diberikan kesempatan, dukungan, serta lingkungan yang mendukung perkembangan mereka.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 

Kegiatan pelepasan ini berlangsung penuh kebanggaan, tidak hanya bagi para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah, tetapi juga bagi orang tua dan para guru yang selama ini mendampingi proses tumbuh kembang mereka. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus memberikan perhatian serta dukungan terhadap pendidikan inklusif guna mewujudkan kesempatan yang setara bagi seluruh anak. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Satgas Anti-Mafia Bola akan Kembali Diaktifkan, Cegah Judi Selama Piala Dunia 2026

Published

on

By

mafia bola
BERI KETERANGAN: Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan usai menerima audiensi dengan pihak TVRI di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2026). (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam menjaga penyelenggaraan Piala Dunia 2026 agar tetap menjadi ajang hiburan yang sehat dan menjunjung tinggi sportivitas. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengaktifkan kembali Satgas Anti-Mafia Bola guna mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum, khususnya praktik perjudian yang memanfaatkan momentum pesta sepak bola dunia tersebut.

“Beberapa waktu lalu kita pernah membentuk Satgas Anti-Mafia Bola. Tentunya satgas ini akan kita hidupkan kembali,” ujar Kapolri usai menerima audiensi dengan pihak TVRI di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Kapolri menjelaskan, pengaktifan kembali Satgas Anti-Mafia Bola merupakan upaya preventif untuk mencegah pihak-pihak tertentu memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia sebagai sarana melakukan tindak pidana, termasuk perjudian.

Menurutnya, Piala Dunia seharusnya menjadi ajang hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan tetap menjunjung nilai-nilai sportivitas dan kebersamaan.

“Jangan sampai momentum hiburan Piala Dunia ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum yang justru merusak semangat sportivitas,” tegasnya.

Kapolri juga mengimbau masyarakat agar menjadi penonton yang cerdas dan tidak terlibat dalam aktivitas perjudian selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Ia menekankan bahwa aturan hukum terkait perjudian di Indonesia telah diatur secara tegas sehingga harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

“Perjudian merupakan pelanggaran hukum yang aturannya sudah sangat jelas. Karena itu, masyarakat harus menghindari segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan perjudian,” ujarnya.

Selain melakukan langkah pencegahan terhadap praktik perjudian, Polri juga berupaya menghadirkan suasana menonton yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Untuk itu, Polri bekerja sama dengan LPP TVRI dalam penyelenggaraan kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 di berbagai satuan kewilayahan.

Baca Juga  Pemprov Bali Peroleh Penghargaan Sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik Dalam SPI dari KPK RI

Kegiatan nobar tersebut akan dilaksanakan mulai dari tingkat Mabes Polri, polda, polres, hingga polsek di seluruh Indonesia sebagai sarana mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus memastikan perhelatan Piala Dunia dapat dinikmati secara aman, tertib, dan bebas dari praktik perjudian.

“Kami dari Polri akan mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan nobar, mulai dari Mabes Polri, polda, polres, hingga polsek di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Kapolri. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca