Denpasar, baliilu.com – Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi kepada masyarakat Kota Denpasar khususnya dan Bali pada umumnya yang dinilai telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikan saat kunjungannya ke TPST Kesiman Kertalangu, Jumat (17/4).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH didampingi Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Selain ke TPST Kesiman Kertalangu, rangkaian kunjungan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq kali ini juga turut mendatangi lokasi TPA Suwung, TPST Tahura 1 dan Tahura 2, serta lokasi TPS-3R Sesetan.

Menteri LH Hanif Faisol mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada, lebih dari 60 persen masyarakat Bali telah mulai melakukan pemilahan sampah dari sumber. Menurutnya, capaian ini merupakan lompatan budaya yang luar biasa dan tidak mudah dilakukan.

“Ini adalah manifestasi kerja keras seluruh komponen masyarakat Bali, mulai dari gubernur, walikota, hingga perangkat desa adat. Membangun kebiasaan memilah sampah bukan hal yang mudah, namun Bali telah menunjukkan kemajuan yang signifikan,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penanganan sampah di Provinsi Bali, khususnya di wilayah Denpasar dan Badung, kini menjadi fokus pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, di mana gubernur memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah.

Lebih jauh, Menteri LH Hanif Faisol juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Dengan capaian pemilahan yang telah mencapai 60 hingga 70 persen, pemerintah daerah dinilai perlu menerapkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) bagi masyarakat yang tidak memilah sampah atau membuang sampah sembarangan.

“Tidak adil jika masyarakat yang sudah disiplin tidak dilindungi. Siapa pun yang melanggar harus dikenakan sanksi tipiring, sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang sudah berjuang,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hanif juga menyoroti perkembangan operasional TPST Kesiman Kertalangu yang mulai beroperasi optimal sejak didirikan pada tahun 2021. Saat ini kapasitas pengolahan berada di kisaran 60–80 ton per hari, dan ditargetkan meningkat hingga 200 ton per hari pada Juni mendatang.

Selain itu, pengurangan beban sampah di TPA Suwung juga menunjukkan progres signifikan, dengan kapasitas penanganan yang mendekati 200 ton per hari. Ditambah dengan kontribusi TPA Tahura sekitar 100 ton per hari, total penanganan sampah melalui TPST di Bali diproyeksikan mencapai 500 ton per hari.

Menteri LH juga menegaskan bahwa praktik pembuangan terbuka (open dumping) di seluruh TPA di Bali wajib dihentikan paling lambat Agustus mendatang. Jika tidak, pemerintah pusat akan mengambil langkah hukum tegas terhadap pengelola TPA yang masih menerapkan sistem tersebut.

Khusus untuk TPA Suwung, direncanakan akan dikembangkan menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi (waste to energy). Oleh karena itu, kualitas sampah yang masuk harus terpilah dengan baik agar memenuhi kebutuhan teknologi tersebut.

“Ke depan, hanya sampah non-organik tertentu yang boleh masuk ke Suwung. Ini penting untuk mendukung operasional waste to energy dalam beberapa tahun ke depan,” jelasnya.

Hanif juga optimistis bahwa Bali mampu melakukan perubahan budaya pengelolaan sampah secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan dalam mengelola lingkungan.

“Negara maju tidak hanya ditandai dengan gedung tinggi, tetapi bagaimana mengelola sampah dengan baik. Kebersihan adalah cerminan budaya yang sesungguhnya,” imbuhnya.

Sementara itu, penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber terus didorong, mengingat pemilahan sampah merupakan kewajiban setiap individu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Pemerintah kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan pengelolaan di wilayahnya, sementara gubernur berperan dalam pengawasan. Kementrian menentukan norma apa yang harus dilakukan oleh para bupati walikota, yakni meliputi tiga hal. Antara lain, menjadikan sampah sebagai sudut daya, meningkatkan lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, terhadap upaya pengelolaan sampah di Kota Denpasar, khususnya capaian lebih dari 60 persen masyarakat yang telah melakukan pemilahan sampah dari sumber.

Menurut Jaya Negara, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari desa adat, perangkat daerah, hingga komunitas lingkungan yang secara konsisten mengedukasi dan menggerakkan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Bapak Menteri. Ini menjadi motivasi bagi kami di Kota Denpasar untuk terus memperkuat gerakan pemilahan sampah dari sumber,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar terus menggencarkan berbagai program baik dari pengelolaan dari sumbernya, serta optimalisasi fasilitas pengolahan seperti TPST Kesiman Kertalangu, TPST Tahura, dan juga TPS-3R yang ada di desa dan kelurahan.

Pembagian komposter bagi masyarakat, kata Jaya Negara juga masih menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Pihaknya akan terus menggenjot pendistribusian bag komposter ini agar bisa segera diterima oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Jaya Negara juga menegaskan bahwa pihaknya juga siap menindaklanjuti arahan Menteri terkait penegakan aturan bagi pelanggaran pengelolaan sampah. Penegakan Peraturan Daerah, termasuk penerapan sanksi tipiring, akan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan pendekatan edukatif.

“Tentu penegakan aturan akan kami lakukan, namun sebelumnya penegakan dilakukan kami harus memberikan pelayanan secara keseluruhan kepada masyarakat dulu, serta tetap diiringi dengan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat semakin sadar dan disiplin dalam memilah sampah,” tambahnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa secara resmi dilantik kembali sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Denpasar untuk masa bakti 2025-2030.

Kegiatan pelantikan itu, juga sekaligus dilaksanakan guna melantik Pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Denpasar, Pengurus Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Denpasar dan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Denpasar Masa Bakti 2025-2030. Seluruh kegiatan pelantikan dilaksanakan di Gedung Graha Sewaka Dharma (GSD) Lumintang, Denpasar, pada Jumat (17/4).

Usai dilantik sebagai Ketua Kwarcab Pramuka Kota Denpasar masa bakti 2025-2030, Wawali Arya Wibawa dalam kesempatan yang sama juga melantik sejumlah Badan Kelengkapan dan Pendukung Kwartir Cabang Gerakan  Pramuka Kota Denpasar.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Bali, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. (Cok Ace) serta undangan terkait lainnya.

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Bali, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola organisasi Pramuka di tingkat cabang.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kwartir Cabang Pramuka Kota Denpasar yang telah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi, termasuk perolehan rekomendasi dari Walikota Denpasar untuk susunan kepengurusan Mabicab, Kwarcab, hingga Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK),” katanya.

Cok Ace mengatakan kepada pengurus yang baru dilantik, amanah yang diemban merupakan wujud kepercayaan untuk memajukan pendidikan karakter kaum muda di Kota Denpasar. Tantangan ke depan semakin dinamis, terutama dalam menghadapi era digital.

Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung adanya Bidang Hubungan Masyarakat, Data, dan Digital dalam struktur kepengurusan ini untuk memastikan Pramuka tetap relevan dengan perkembangan zaman.

“Saya berharap Kwarcab Pramuka Kota Denpasar terus bersinergi dengan Kwarda Pramuka Bali dalam mensukseskan program-program strategis ke depan. Mari kita jadikan semangat kolaborasi sebagai dasar untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, baik dalam pembinaan anggota Pramuka muda maupun pengembangan anggota Pramuka dewasa,” tegas Cok Ace.

Sementara Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Denpasar masa bakti 2025-2030, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam sambutannya menyampaikan terima kasih  dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali mengemban amanah sebagai  Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Denpasar Masa Bakti 2025–2030.

“Kepercayaan ini tentu bukan sekedar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk terus memajukan gerakan Pramuka di Kota Denpasar. Kita semua menyadari bahwa gerakan Pramuka bukan sekadar organisasi kegiatan  kepemudaan, tetapi merupakan wadah pendidikan karakter yang sangat strategis dalam menyiapkan generasi muda yang beriman, berkarakter kuat, cinta tanah air, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan,” paparnya.

Dalam perjalanan pembangunan Kota Denpasar, lanjut Arya Wibawa, Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, kreatif, dan berbudaya. Oleh karena itu, pada masa bakti ini para pengurus akan terus memperkuat beberapa fokus pembinaan. pertama, penguatan  karakter generasi muda, kedua, pelestarian seni dan budaya Bali, dan ketiga, kepedulian terhadap lingkungan, khususnya  persoalan sampah.

Kita semua mengetahui bahwa isu lingkungan saat ini menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, Pramuka harus bisa menjadi pelopor gerakan edukasi dan aksi peduli lingkungan. Kegiatan seperti bakti resik serentak di wilayah pesisir dan lingkungan masyarakat harus terus dihidupkan sebagai bentuk nyata pengabdian pramuka kepada alam.

“Saya percaya bahwa pramuka adalah gerakan pendidikan yang mengajarkan anak-anak untuk mencintai alam sekaligus menjaga kelestariannya,” ungkap Arya Wibawa.

Lebih jauh, Arya Wibawa juga mendorong setiap gugus depan untuk aktif melakukan kegiatan peduli lingkungan, mulai dari edukasi disertai aksi pengelolaan sampah sederhana, gerakan mengurangi plastik, hingga aksi bersih lingkungan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Arya Wibawa juga menyampaikan, penguatan nasionalisme dan semangat kebangsaan. kelima, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan pembinaan Pramuka tentu tidak lepas dari peran para pembina. Saya percaya bahwa pembina yang kuat akan melahirkan pramuka yang hebat, dan pramuka yang hebat akan melahirkan generasi masa depan yang unggul.

Arya Wibawa juga mengajak seluruh Majelis Pembina Cabang, Para Pengurus Kwartir, Para Pembina, serta seluruh anggota Pramuka untuk bersama-sama menguatkan gerakan pramuka di Kota Denpasar sebagai gerakan pendidikan yang relevan dengan zaman, peduli lingkungan, berakar pada budaya, serta mampu melahirkan generasi muda yang berkarakter dan berdaya saing.

“Mari kita  jadikan Pramuka sebagai gerakan pengabdian yang nyata, bukan hanya dalam kegiatan seremonial, tetapi melalui aksi-aksi yang memberi manfaat bagi masyarakat. Semoga amanah ini dapat kita jalankan dengan penuh dedikasi, semangat kebersamaan, dan tanggung jawab,” katanya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara memimpin langsung rapat penguatan kelembagaan dan kader posyandu di Kota Denpasar melalui zoom meeting yang digelar di Ruang Rapat Dinas DPMD Kota Denpasar pada Jumat (17/4). Dalam kesempatan tersebut Ketua TP Posyandu Kota Denpasar didampingi oleh Sekretaris I TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, dan Kepala Dinas PMD Kota Denpasar, I Wayan Budha.

Dalam sambutannya, Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengungkapkan bahwa Tim Pembina Posyandu Kota Denpasar sangat mendukung program aksi sosial Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali. Hal ini tentu sangat menginspirasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota untuk terus bersinergi dan bergerak bersama membangun pemberdayaan masyarakat melalui aksi nyata yang dapat menyentuh langsung masyarakat.

“Melalui implementasi Pelaksanaan Enam Standar Pelayanan Minimal sebagai bentuk transformasi layanan posyandu menuju posyandu era baru ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat kita wujudkan bersama-sama,” ungkap Sagung Antari.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PMD Kota Denpasar, I Wayan Budha selaku pengarah TP Posyandu Kota Denpasar menuturkan pelaksanaan sosialisasi hari ini adalah salah satu bentuk upaya penguatan dan peningkatan pemahaman bersama tentang Pelaksanaan Layanan Posyandu 6 SPM, sebagai bentuk tindak lanjut dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Budha menjelaskan, Posyandu kini bukan lagi sekadar tempat menimbang bayi atau imunisasi saja. Posyandu telah bertransformasi menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang menjadi pusat layanan dasar masyarakat. Sehingga mulai sekarang dan kedepannya peran kader tidak hanya lagi tentang deteksi pertumbuhan dan perkembangan atau memantau pelayanan kesehatan untuk siklus kehidupan.

“Para kader Posyandu memiliki peran yang sangat strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan medeteksi kebutuhan masyarakat akan layanan 6 SPM meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, hingga Sosial,” ujar Budha.

Lebih lanjut dikatakannya, Kader Posyandu memiliki peran menerima pengaduan dari setiap permasalahan terkait layanan 6 SPM, kemudian kader dapat menyampaikan data yang diperoleh kepada pemerintah Desa/Kelurahan dengan tetap mendapatkan pengawasan kepala dusun/lingkungan. (eka/bi)