Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Tepis Isu Seputar DSP dan Pembiayaan Karantina, Rentin Jelaskan Bukan Pemprov Bali yang Punya Tunggakan melainkan BNPB

BALIILU Tayang

:

de
Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, I Made Rentin. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Terkait isu yang beredar mengenai kasus penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari pusat (APBN), yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di masa pandemi Covid-19 ini, Satgas Penanganan Covid-19 angkat bicara. Apalagi dalam masa pandemi, DSP dimanfaatkan salah satunya untuk pembiayaan hotel karantina bagi pasien Covid-19 yang gejala ringan dan orang tanpa gejala (OTG). Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali juga mendapat fasilitas DSP untuk hotel karantina, yang dimulai sejak September 2020 sampai dengan Februari 2021.

“Selama kurang lebih 6 bulan memanfaatkan DSP untuk perawatan pasien OTG – GR yang tersebar di 15 hotel di Bali, yang dominan ada di Denpasar, Badung, dan Gianyar,” jelas Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, I Made Rentin di Denpasar, pada Sabtu (23/4).

Dijelaskan pula, total DSP yang harus dibayarkan ke hotel-hotel di Bali sebesar Rp 27,676,390,000,- tetapi dana yang baru diterima sebesar Rp 24,771,575,000 sehingga masih ada kekurangan (tunggakan) sebesar Rp 2,904,815,000. Adapun proses permohonan DSP melalui mekanisme yaitu pengajuan proposal, dan dilakukan reviu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali. “Reviu dilakukan untuk mengkaji kelayakan dan kesesuaian baik harga maupun peruntukan DSP itu. Angka 27,6 milyar lebih itu adalah hasil reviu BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang menyatakan layak untuk dibayar dari DSP,” jelas pria yang juga Kalaksa BPBD Provinsi Bali ini.

“Perlu ditegaskan bahwa segala kelengkapan administrasi termasuk hasil reviu BPKP sudah lengkap, untuk dijadikan dasar pembayaran DSP oleh BNPB. Tetapi sudah 1 tahun, tunggakan 2,9 milyar lebih belum dibayarkan oleh BNPB, jadi bukan tunggakan Pemerintah Provinsi Bali (Satgas). Info terakhir yang diperoleh dari Pejabat BNPB bahwa masih menunggu gelontoran anggaran dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan,” tegasnya lagi.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Apresiasi Kegiatan Budaya Konjen India di Bali

Rentin sendiri menurut pengakuannya selaku Sekretaris Satgas, sudah hadir memenuhi undangan Kejaksaan Tinggi Bali pada hari Rabu 13 April 2022, memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi terhadap DSP untuk hotel karantina di Bali. Dirinya membeberkan dua pertanyaan mendasar yang harus dijawab yaitu apakah DSP digunakan untuk pembelian masker. “Kami jawab “tidak” karena DSP hanya untuk pembiayaan hotel karantina saja, sedangkan masker kami terima dalam bentuk barang sedangkan pengadaannya oleh BNPB,” tandas Rentin.

Lalu yang kedua, terkait adanya  tunggakan DSP.  “Terhadap pertanyaan ini, dapat dijelaskan bahwa tunggakan sebesar 2,9 milyar lebih, adanya di BNPB bukan kami di BPBD (Pemprov. Bali), kami meyakinkan bahwa semua proses dan syarat kelengkapan dokumen (terutama reviu BPKP) sudah final sebagai dasar (acuan) untuk pembayaran DSP oleh BNPB. Hal yang sama juga kami jelaskan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite I Bidang Hukum DPD RI Perwakilan Bali pada hari Selasa 19 April 2022,” urai Rentin perihal kejelasan DSP tersebut.

Terhadap kondisi ini, Rentin menyatakan Pemerintah Daerah  dan dalam hal ini Satgas tidak tinggal diam. Pihaknya terus melakukan komunikasi intens dengan BNPB terutama Deputi Penanganan Darurat yang mengelola DSP, termasuk melayangkan surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Bali selaku Ketua Satgas. “Terakhir surat kepada BNPB dikirim awal April 2022 mohon percepatan pembayaran tunggakan DSP untuk hotel karantina. Dalam rangka transparansi dan menjamin keterbukaan informasi publik, Satgas selalu intens berkomunikasi dengan pihak hotel tempat karantina, memberikan update informasi yang ada termasuk hasil komunikasi dengan BNPB,” terangnya lagi.

Rentin juga menghimbau untuk menyikapi kondisi ini, kepada semua pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, sambil menunggu proses yang sedang berlangsung di pusat antara BNPB dengan Kementerian Keuangan. “Dalam menjalankan tugas, kami selalu patuh atau taat azas, apalagi di masa darurat seperti sekarang dimana Bapak Presiden RI menetapkan Pandemi Covid-19 ini sebagai bencana nasional nonalam. Kata kuncinya adalah dalam penanganan bencana jangan sampai menimbulkan bencana baru. Semoga tunggakan DSP ini segera terbayarkan, dan pandemi Covid-19 segera berakhir, menuju ke tatanan kehidupan Bali era baru, masyarakat produktif tetapi aman dari Covid-19,” pungkasnya. (gs/bi)

Baca Juga  Sambut Galungan dan Kuningan, Pemprov Bali Gelar Pasar Gotong-royong

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Jaga Warisan Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan Bali dan Pemkot Denpasar Gelar Aksi Pemeliharaan Cagar Budaya Bale Kulkul Puri Pemecutan

Published

on

By

Aksi Pemeliharaan Bale Kulkul Puri Pemecutan
AKSI PEMELIHARAAN: Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Bali bersama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar menggelar Aksi Pemeliharaan Ngayah Ring Cagar Budaya Bale Kulkul Puri Pemecutan, Sabtu (17/10). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Sebagai wujud kepedulian dan semangat gotong-royong dalam menjaga warisan budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Bali bersama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar menggelar Aksi Pemeliharaan Ngayah Ring Cagar Budaya Bale Kulkul Puri Pemecutan, Sabtu (17/10).

Kegiatan yang berlokasi di Jalan Gunung Batur, Denpasar ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kebudayaan.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didampingi Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Ni Wayan Sri Witari, menyampaikan bahwa kegiatan yang digagas Balai Pelestarian Kebudayaan Bali (BPK) ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan cagar budaya sebagai identitas dan sejarah Kota Denpasar.

“Kegiatan ini tidak hanya sekadar pemeliharaan fisik, tetapi juga merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran, kecintaan, dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan serta keberlanjutan warisan budaya. Kebudayaan adalah jati diri bangsa yang harus kita jaga, kembangkan, dan wariskan kepada generasi mendatang,” ujarnya.

Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya, Penglingsir Puri Pemecutan, jajaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, para kader Pelestari Budaya Kota Denpasar, serta Mahasiswa Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

Melalui aksi dengan semangat gotong-royong ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah, puri, komunitas pelestari budaya, dan generasi muda dalam menjaga keberadaan cagar budaya agar tetap lestari.

“Melestarikan warisan budaya adalah tanggung jawab bersama. Dengan semangat ngayah, kita rawat warisan leluhur, kita jaga identitas budaya Bali,” imbuhnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster Ajak Masyarakat Tebar Kepedulian melalui Gerakan Berbagi
Lanjutkan Membaca

NEWS

Antisipasi Kelelahan di Tengah Antrean BBM, Pemkot Denpasar Sigap Pantau Kesehatan Petugas SPBU dan Aparat

Published

on

By

Dinkes Denpasar Periksa Kesehatan Petugas SPBU
PEMERIKSAAN KESEHATAN: Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan secara serentak dan masif melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembagian vitamin kepada petugas SPBU, aparat Kepolisian, serta TNI yang berjaga di berbagai titik SPBU, Sabtu (17/10). (Foto: Bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan secara serentak dan masif melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembagian vitamin kepada petugas SPBU, aparat Kepolisian, serta TNI yang berjaga di berbagai titik SPBU, Sabtu (17/10).

Kegiatan ini merupakan bentuk layanan kesehatan dan kepedulian Pemkot Denpasar menyusul antrean panjang pengendara akibat gangguan distribusi BBM di Bali.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda menjelaskan, pemeriksaan dan pemantauan kesehatan ini dilaksanakan oleh jajaran petugas Puskesmas di seluruh wilayah Kota Denpasar.

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran antara lain SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Gatot Subroto, SPBU wilayah Tangtu, SPBU Jalan Buana Raya, dan sejumlah lokasi lainnya.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kesehatan para petugas yang telah bekerja dengan waktu lebih panjang dari biasanya guna melayani masyarakat yang mengantre BBM.

“Adapun pemeriksaan dan pemantauan kesehatan ini meliputi pengecekan tensi dan kondisi kesehatan secara umum. Kami juga memberikan asupan vitamin untuk menunjang kondisi para petugas SPBU,” ungkap dr. Agung Candrawati.

Hal senada disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Agung Dharmayuda. Selain pemberian vitamin, tindakan medis juga akan diberikan secara langsung oleh petugas Puskesmas jika mendapati petugas yang mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan.

“Pemberian obat-obatan ataupun tindakan medis lainnya akan segera diberikan jika ada petugas yang mengalami gangguan kesehatan,” jelasnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Stop Kekerasan pada Perempuan dan Anak! Layanan SAPA 129 Launching di Provinsi Bali
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tongkat Komando Kodam IX/Udayana Beralih ke Mayjen TNI Putra Widiastawa, Putra Daerah Bali

Published

on

By

Mayjen TNI Putra Widiastawa Jadi Pangdam IX/Udayana
PANGLIMA KODAM IX/UDAYANA: Tongkat komando kepemimpinan Kodam IX/Udayana resmi berganti. Mayjen TNI Putra Widiastawa dipercaya mengemban amanah sebagai Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana, menggantikan Mayjen TNI Piek Budyakto. (Foto: Pendam IX)

Denpasar, baliilu.com – Tongkat komando kepemimpinan Kodam IX/Udayana resmi berganti. Mayjen TNI Putra Widiastawa dipercaya mengemban amanah sebagai Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana, menggantikan Mayjen TNI Piek Budyakto yang selanjutnya mendapat penugasan sebagai Pangdam V/Brawijaya. Pergantian ini merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Darat dalam rangka pembinaan personel, regenerasi kepemimpinan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan negara.

Mutasi dan rotasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep: 1236/X/2026 tanggal 1 Oktober 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya menempatkan perwira tinggi sesuai kebutuhan organisasi dan tantangan tugas yang terus berkembang.

Pergantian sejumlah Pangdam tersebut berlangsung di tengah pengembangan organisasi TNI, seiring dengan peresmian enam Kodam baru oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 5 Oktober 2026. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, TNI terus memperkuat struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok secara lebih optimal di berbagai wilayah Indonesia.

Serah terima jabatan sejumlah Pangdam dilaksanakan di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (16/10/2026), dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Momentum ini menandai kesinambungan kepemimpinan di lingkungan TNI AD, sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan karier perwira tinggi untuk menjawab kebutuhan organisasi dan dinamika strategis nasional.

Mayjen TNI Putra Widiastawa merupakan perwira tinggi TNI AD kelahiran Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, 3 April 1971. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1995 dan mengawali perjalanan pengabdiannya di TNI AD melalui kecabangan Infanteri satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Pengalaman pendidikan militer, penugasan operasi, serta berbagai jabatan strategis yang pernah diembannya menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya hingga dipercaya memimpin Kodam IX/Udayana.

Baca Juga  Demi Jaga Bali, Gubernur Koster Tegaskan Pemprov Bali Berhak Tolak Terbitkan SKT Ormas

Dalam perjalanan pendidikannya, Mayjen TNI Putra Widiastawa telah mengikuti berbagai jenjang pendidikan militer, mulai dari pendidikan kecabangan Infanteri, Suslapa Infanteri, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) tahun 2009, Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) tahun 2018, hingga pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2024. Rangkaian pendidikan tersebut menjadi bekal dalam membangun kapasitas kepemimpinan, kemampuan perencanaan strategis, serta pemahaman terhadap tantangan pertahanan dan keamanan.

Kariernya juga diwarnai beragam penugasan operasional dan jabatan komando. Ia pernah terlibat dalam Operasi Timor Timur pada 1998, pengamanan wilayah Ambon pada 2000, Operasi Komite Aceh pada 2002, Operasi Pengamanan Perbatasan RI–Papua pada 2015, serta Operasi Tinombala di Poso pada 2016. Pengalaman tersebut memperkaya pemahamannya terhadap karakteristik wilayah operasi, dinamika keamanan, dan pentingnya profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas negara.

Selain penugasan operasi, Mayjen TNI Putra Widiastawa juga pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, antara lain Danyonif Linud 328 Kostrad, Dandim 0911/Nunukan, Danbrigif 22/Ota Manasa, Asops Kasdam XII/Tanjungpura, Wadan Rindam XIII/Merdeka, Kapusdalops, serta Staf Khusus Kasad. Sebelum dipercaya menjadi Pangdam IX/Udayana, ia menjabat sebagai Inspektur Komando Pasukan Khusus (Ir Kopassus), jabatan yang diembannya sejak 15 Agustus 2025.

Dalam perjalanan pengabdiannya, Mayjen TNI Putra Widiastawa juga memperoleh sejumlah tanda kehormatan, di antaranya Satyalancana Seroja, Satyalancana GOM VIII/Dharma Phala, Satyalancana GOM IX/Raksaka Dharma, Satyalancana PBB/UN Medal, Satyalancana Wira Dharma, serta tanda kehormatan lainnya. Penghargaan tersebut tercatat dalam riwayat hidupnya sebagai bagian dari perjalanan pengabdian dan pelaksanaan tugas di lingkungan TNI.

Dengan pengalaman komando, teritorial, operasi, dan staf yang dimiliki, kepemimpinan Mayjen TNI Putra Widiastawa diharapkan dapat melanjutkan program-program strategis Kodam IX/Udayana, memperkuat profesionalisme prajurit, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat di wilayah Bali.

Baca Juga  Gubernur Koster Tegaskan Komitmen Bali Hadapi Perubahan Iklim melalui Pengembangan Kawasan Rendah Emisi

Sementara itu, penugasan Mayjen TNI Piek Budyakto sebagai Pangdam V/Brawijaya menjadi bagian dari kesinambungan pengabdian perwira tinggi TNI AD dalam mengemban tanggung jawab di wilayah yang berbeda. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat soliditas organisasi, menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, serta meningkatkan kontribusi TNI AD dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan nasional.

Sementara itu, dalam keterangan persnya, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menyampaikan bahwa penunjukan Mayjen TNI Putra Widiastawa sebagai Pangdam IX/Udayana merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier di lingkungan TNI AD. “Sebagai putra daerah Bali yang lahir di Singaraja, Mayjen TNI Putra Widiastawa diharapkan dapat melanjutkan kesinambungan kepemimpinan serta memperkuat pelaksanaan tugas Kodam IX/Udayana. Dengan pengalaman penugasan dan kepemimpinan yang dimiliki, beliau diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme prajurit, memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa, serta terus menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Bali” ungkapnya.

Pergantian tongkat komando tersebut sekaligus menegaskan komitmen TNI AD untuk terus beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dengan kepemimpinan baru, Kodam IX/Udayana diharapkan terus menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan adaptif dalam menjaga kedaulatan negara serta mendukung terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca