Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Terbentuk Dewan Pakar, Mahasabha IV Kukuhkan IGN Jaya Negara Ketum PW Arya Wang Bang Pinatih

BALIILU Tayang

:

de
FOTO BERSAMA: Ketua Umum PW-AWBP I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE foto bersama dengan Angga Sabha Pandita, Panglingsir Puri Sulang, Panglingsir Puri Pinatih Ketua Harian Mahakertawarga Danghyang Bang Manik Angkeran Siddhimantra dll, usai Mahasabha yang digelar di Hotel Golden Tulip Essential Denpasar, Minggu 31 Oktober 2021.

Denpasar, baliilu.com – Selain berhasil membentuk Dewan Pakar, Tokoh Puri Pinatih I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE terpilih kembali dan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih (PW-AWBP) Bali/Pusat masa bhakti 2021-2026 dalam Mahasabha IV PW-AWBP Bali/Pusat tahun 2021 yang berlangsung di Golden Tulip Essential Hotel, Denpasar, Minggu, (31/10/2021).

Hadir dalam acara yang diselenggarakan secara tatap muka dan virtual ini, Angga Sabha Pandita, Panglingsir Puri Sulang, Panglingsir Puri Pinatih Ketua Harian Mahakertawarga Danghyang Bang Manik Angkeran Siddhimantra yang terdiri dari pratisentana Catur Warga Arya Wang Bang Pinatih, Arya Wang Bang Sidemen, Arya Wang Bang Wayabya dan Sira Bang Agra Manikan, Pengurus PW-AWBP kabupaten/kota se-Bali, NTB dan Lampung, Dharma Patni PW-AWBP, Sabha Yowana PW-AWBP dan undangan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Menurut Ketua Harian PW-AWBP Provinsi Bali/Pusat masa bhakti 2016-2021 I Gusti Mangku Ketut Adi Kertiyasa, Pertanggungjawaban Pengurus PW-AWBP masa bhakti 2016-2021 sebelumnya telah diterima secara aklamasi oleh peserta dan perwakilan Ketua PW-AWBP kabupaten/kota se-Bali tanpa ada catatan.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Mahasabha Drs. Wayan Sudiarta, MM menyatakan pengukuhan sosok IGN Jaya Negara sebagai ketua umum paiketan tak terlepas dari dorongan dan aspirasi kuat dari segenap pasemetonan (persaudaraan, red) dan para pengurus PW-AWBP kabupaten/kota se-Bali yang telah disampaikan dalam Pra-Mahasabha tanggal 24 Oktober 2021 lalu. “Turah Jaya Negara awalnya sempat menolak secara halus karena beliau merasa sudah pernah menjadi ketua umum, tapi saking kuatnya aspirasi pasemetonan akhirnya beliau bersedia dipilih kembali,” ungkap Sudiarta yang juga terpilih kembali menjadi Sekretaris Umum PW-AWBP Bali/Pusat masa bhakti 2021-2026.

Terkait program ke depan yang akan dilakukan pengurus baru adalah tindaklanjut pembentukan Dewan Pakar atau Sabha Maha Widya yang merupakan think tank paiketan. Di dalamnya terdiri dari para cendekiawan, intelektual, akademisi, birokrat, teknokrat, usahawan yang selanjutnya kepengurusannya dibentuk oleh Prof. Nyoman Sucipta. “Semoga lembaga yang baru kita bentuk ini dapat memberikan kontribusi positif meningkatkan kualitas SDM dan peran serta kita demi paiketan, daerah, bangsa dan negara kita,” harapnya.

Selain itu program kerja dalam jangka pendek adalah meningkatkan bhakti kepada leluhur dan memberikan perhatian pada palinggih-palinggih leluhur baik yang ada di Puri Sulang, Puri Pinatih, baik yang berada di Pura Batu Madeg di Pura Besakih. “Termasuk palinggih yang berada di Pura Payogan dan Penataran Segara Rupek,” ujarnya.

Solidaritas dan kepedulian panitia Mahasabha diwujudkan dengan memberikan bantuan sosial berupa puluhan paket sembako kepada warga yang terdampak Covid-19, sakit dan tertimpa bencana di Kabupaten Gianyar, Bangli dan Bandung. Yang kedua pihaknya mengadakan kegiatan upacara yadnya yang bersifat massal guna mengurangi beban warga. “Targetnya dimulai tahun 2022 atau setidak-tidaknya tahun 2023 karena masih dalam suasana pandemi Covid-19, menghimpun semeton dan pendanaan yang terbatas. Yang paling mendesak adalah perlunya pendataan warga dan palinggih warga seluruh Bali dan di luar Bali,” pungkas Sudiarta.

Selanjutnya Ketua Paiketan PW-AWBP IGN Jaya Negara menggantikan Ketut Sudikerta yang telah habis masa jabatannya menegaskan tujuan membuat paiketan adalah agar kita tetap ingat dan bhakti kepada Ida Bhatara Lelangit (leluhur yang suci). “Yang kedua bagaimana agar kita semua benar-benar kompak, solid, ikhlas dan rukun dalam pasemetonan. Saya sangat menyambut gembira tema Mahasabha kali ini, gotong-royong ala ayu tunggal kabeh. Kalimat yang sederhana namun penuh makna. Spirit kebersamaan leluhur kita saat Ida Bang Banyak Wide jatuh cinta dengan putri Arya Buleteng yang bernama I Gusti Ayu Pinatih, di mana karena saking cintanya beliau dengan wanita kesayangannya, leluhur kita mau melepas kebrahmanannya menjadi Arya. Dan spirit kebersamaan leluhur kita ala ayu tunggal kabeh ini saya terapkan jelang maju sebagai calon Walikota Denpasar dengan jargon Vasudhaiva Kutumbakam (seluruh dunia ini adalah satu keluarga tunggal, red), semangat menyamabraya (kekeluargaan, red). Dan ternyata Vasudhaiva Kutumbakam itu sangat diterima oleh umat lain di luar Hindu. Dia merasa dilibatkan dan diberikan berpartisipasi di dalam membangun Kota Denpasar,” tutur Jaya Negara.

Tak lupa Jaya Negara juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan jasa mantan Ketua Umum sebelumnya Ketut Sudikerta yang telah menggelar Upacara Anta Sapa dan Pegat Sot yang diikuti puluhan ribu warga Maha Warga Arya Wang Bang Pinatih tanggal 24 Agustus 2015.

Karya Anta Sapa Lan Pegat Sot Maha Warga Arya Wang Bang Pinatih Provinsi Bali ini merupakan suatu upacara yang dilakukan untuk memutuskan, menghilangkan, menyelesaikan sumpah, kutukan, kualat yang terjadi sejak abad ke-17 tepatnya tahun 1615 saat Raja Kyai Anglurah Agung Mantra memimpin Badung di Puri Kertalangu, demikian disampaikan Ketua Harian Pangurus Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih Provinsi Bali I Ketut Sudikerta yang juga selaku Wakil Gubernur Bali saat itu.

Mengenai program kerja, Jaya Negara selaku ketua umum baru menyebutkan dalam waktu dekat ini berencana membangun kantor sekretariat yang sangat dibutuhkan pasemetonan untuk melaksanakan kegiatan sosio religius. “Bapak Gubernur Bali sudah memberikan lahan di eks Balitex yang dulunya adalah Kerajaan Kertalangu. Kerajaan pertama di Badung dari trah Arya Wang Bang Pinatih yang berdiri sekitar tahun 1350. Gambarnya sudah ada dari Pak Made Suartana dan di sana nanti dapat dipergunakan untuk sekretariat dan menggelar kegiatan bersama sesuai program paiketan seperti Mepandes Massal, Ngaben Massal, Nyekah Massal dan lain-lain,” paparnya.

Di sisi lain Ajik Krisna salah satu anggota Sabha Maha Widya, pengusaha sukses Krisna Oleh-Oleh Bali menyambut baik dan antusias untuk bergabung dalam wadah tersebut. “Tyang (saya, red) baru pertama kali ini, di kawitan tyang sudah sering. Tyang merasa bersyukur didaulatlah tyang ikut sebagai pengurus, semoga dengan ini ke depannya bisa lebih baik,” ucap pria yang kerap disapa Pak Cok ini.

Ia menandaskan memang selama ini kegiatan sosial yang dilakukannya lebih banyak di luar. “Nah sekarang kita punya Paiketan Arya Wang Bang Pinatih, pasti nanti kita utamakan untuk kegiatan yang isinya sosial, punia. Makanya untuk tanggal 5 November ini (Mulang Dasar di Pura Segara Rupek) kita siap menjamu semeton Arya Wang Bang Pinatih di Segara Rupek itu,” pungkas Ajik Krisna yang bernama asli I Gusti Ngurah Anom ini.

Rangkaian akhir Mahasabha ditutup dengan pemotongan tumpeng HUT ke-13 Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih.

Adapun Susunan Pengurus Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih masa bhakti 2021-2026 antara lain, Ketua Umum I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE, Sekretaris Umum, Drs Wayan Sudiarta, MM, Bendahara Umum Drs. I Wayan Sumarna. Untuk posisi Ketua 1, 2, 3, dan 4, Sekretaris 1, 2, 3, dan 4, Bendahara 1, 2, 3, dan 4. Seksi-seksi akan dilengkapi kemudian. (gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca