Ketua Komisi I DPRD Badung Made Ponda Wirawan tukar menukar cinderamata saat menerima audiensi dengan LBH Lingkar Karma dan 30 Mahasiswa FH Unud. (Foto: Ist)
Badung, baliilu.com – Komisi I DPRD Badung menerima audiensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Karma beserta 30 mahasiswa Fakultas Hukum Unud, pada Jumat (1/7/2022) di Kantor DPRD Badung. Kehadiran LBH Lingkar Karma beserta mahasiswa dalam rangka menjalankan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). LBH Lingkar Karma dan mahasiswa langsung diterima Ketua Komisi I DPRD Badung Made Ponda Wirawan didampingi perwakilan dari DPM PTSP yang dikenal sebagai lembaga perizinan satu pintu di Badung.
Ketua LBH Lingkar Karma I Gde Edi Budiputra didampingi Sekretarisnya Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani mengungkapkan, kehadirannya ke DPRD Badung dalam rangka mendukung pelaksanaan MBKM. Selain mendapatkan teori di bangku kuliah, tegasnya, mahasiswa juga memerlukan pengetahuan praktis di lapangan.
Hal ini, tegasnya, akan menjadi bekal nyata mahasiswa ketika sudah menamatkan pendidikan di bangku kuliah. “Selain mengenai proses pembentukan legislasi dalam hal ini peraturan daerah (perda), kami juga ingin mengetahui bagaimana proses perizinan di Kabupaten Badung,” ujar I Gde Edi Budiputra.
Mahasiswa FH Unud yang ikut audiensi lakukan sesi foto bersama. (Foto: Ist)
Sebelum menjawab hal ini, Ketua Komisi I DPRD Badung Made Ponda Wirawan memperkenalkan lembaga DPRD Badung di hadapan LBH Lingkar Karma dan mahasiswa. DPRD Badung, terdiri atas 40 anggota yang terdiri atas 28 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 8 anggota Fraksi Golkar, dan 4 anggota Fraksi Badung Gede (gabungan anggota DPRD dari Partai Gerindra dan Demokrat). “Kenapa 40 orang, karena penduduk Badung masih di bawah 500.000 orang,” ujar politisi PDI Perjuangan Dapil Abiansemal tersebut.
DPRD Badung juga dilengkapi dengan 6 alat kelengkapan Dewan (AKD) terdiri atas 4 komisi, satu badan kehormatan dan satu Bapemperda. “Nah proses legislasi atau pembentukan perda bermula dari Bapemperda ini,” tegasnya.
Satu lagi, katanya, DPRD Badung dipimpin oleh tiga orang yakni satu sebagai Ketua DPRD, satu sebagai Wakil Ketua I dan satu sebagai Wakil Ketua II. Ketua DPRD Badung diisi oleh PDI Perjuangan peraih kursi terbanyak, wakil ketua I diisi oleh Partai Golkar sebagai peraih kursi nomor 2 dan satu wakil ketua II diisi oleh Partai Demokrat sebagai peraih kursi nomor III.
Terkait dengan legislasi, ujar Ponda, ada dua ranperda yang digarap. Pertama, ranperda luncuran dari Pemkab Badung dalam hal ini Bupati seperti Ranperda APBD dan ranperda lainnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Yang kedua, ada ranperda inisiatif yang betul-betul merupakan inisiatif dari DPRD Badung. “Perda inisiatif ini merupakan presentasi kinerja DPRD,” tegasnya.
Awalnya tentu ada ide perda inisiatif sesuai dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya DPRD Badung membentuk panitia khusus (pansus) untuk mematangkan ide ranperda inisiatif ini. Setelah melakukan kajian akademis yang melibatkan perguruan tinggi, pansus bisa melakukan rapat pansus dengan mengundang OPD serta masyarakat Badung yang terkait. Langkah berikutnya melakukan studi perbandingan ke daerah lain dan terakhir ranperda diparipurnakan untuk selanjutnya disahkan sebagai perda.
Sementara terkait dengan perizinan perwakilan DPM PTSP menyatakan, saat ini perizinan di Badung semua melalui OSS. Untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, masih ada proses perizinan yang diproses melalui Laperon. Syarat izin usaha salah satunya sesuai dengan tata ruang dan izin-izin lain yang diperlukan.
Seusai memberikan penjelasan mengenai lembaga Dewan dan proses perizinan, Ponda Wirawan membuka ruang tanya jawab. Ruang ini sangat semarak karena sejumlah mahasiswa mengajukan sejumlah pertanyaan. Acara ditutup dengan sesi foto bersama. (gs/bi)
Polisi saat melakukan pencarian hari ketiga nelayan yang hilang. (Foto: Hms Polres Gianyar)
Gianyar, baliilu.com – Memasuki hari ketiga pencarian terhadap seorang nelayan asal Desa Lebih yang dilaporkan hilang saat melaut, tim gabungan melaksanakan penyisiran melalui jalur laut dan darat pada Minggu (19/7/2026). Kegiatan pencarian dipusatkan di kawasan Pantai Rangkan, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, dengan area penyisiran meliputi Pantai Purnama, Pantai Rangkan, Pantai Pabean, Pantai Gumicik, hingga Pantai Lembeng.
Operasi pencarian melibatkan personel dari Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Denpasar, Ditpolairud Polda Bali, Satpolairud Polres Gianyar, Polsek Sukawati, Brimob Polda Bali, Ditsamapta Polda Bali, TNI, serta unsur terkait lainnya.
Korban diketahui bernama I Nyoman Darin (51), seorang nelayan asal Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kabupaten Gianyar. Korban dilaporkan hilang pada Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 15.00 WITA di perairan Pantai Saba, Kecamatan Blahbatuh.
Sebelum pencarian dimulai, seluruh personel mengikuti apel gabungan, kemudian dibagi menjadi dua tim. Tim laut melakukan pencarian menggunakan dua unit rubber boat milik Ditpolairud Polda Bali dan Basarnas Denpasar, serta didukung satu unit drone untuk pemantauan udara. Sementara itu, tim darat melaksanakan penyisiran secara menyeluruh di sepanjang garis pantai guna mencari keberadaan korban maupun petunjuk yang dapat mendukung proses pencarian.
Kasat Polairud Polres Gianyar, AKP I Gede Budarasa, mengatakan bahwa pencarian dilakukan secara terpadu dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.
“Kami bersama seluruh unsur SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian secara maksimal melalui jalur laut maupun darat. Setiap sektor pencarian disisir secara sistematis dengan harapan korban dapat segera ditemukan. Kami juga terus berkoordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat agar proses pencarian berjalan efektif dan aman,” ujar AKP I Gede Budarasa.
Hingga laporan ini disampaikan, operasi pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan tetap melakukan penyisiran di sejumlah titik yang menjadi prioritas berdasarkan hasil evaluasi di lapangan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait keberadaan korban agar segera menyampaikannya kepada petugas guna mendukung proses pencarian. (gs/bi)
KICK OFF: Pemerintah Kabupaten Gianyar menggelar Kick Off kegiatan Penanganan Jalan dan Penandatanganan Kontrak Bersama Tahun 2026 di Wantilan Pura Jemeng, Desa Adat Sebali, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Sabtu (18/7). (Foto: Hms Gianyar)
Gianyar, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar menggelar Kick Off kegiatan Penanganan Jalan dan Penandatanganan Kontrak Bersama Tahun 2026 di Wantilan Pura Jemeng, Desa Adat Sebali, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Sabtu (18/7). Kegiatan menjadi penanda dimulainya pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Gianyar sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gianyar Ir. I Dewa Gede Putra Hartawan K, ST., MT. menyampaikan, pada Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Gianyar melaksanakan 36 paket pekerjaan penanganan jalan. Program ini merupakan bagian dari percepatan peningkatan kualitas jalan kabupaten yang telah menjadi prioritas pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, berdasarkan data kondisi di Kabupaten Gianyar tahun 2026, persentase jalan mantap di Kabupaten Gianyar telah mencapai sekitar 80,66 persen. Melalui pelaksanaan paket-paket pekerjaan tahun 2026, angka tersebut ditargetkan terus meningkat secara signifikan. Disebutkan, dari 36 paket pekerjaan penanganan jalan, 5 paket telah dikerjakan, 10 paket sedang dikerjakan, sisanya segera dikerjakan.
Sementara itu, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Gianyar mengalokasikan anggaran sekitar Rp 189,875 miliar untuk menangani 36 paket pekerjaan di berbagai wilayah Kabupaten Gianyar.
“Keto seriusne bupati membangun infrastruktur. Kami memasang target waktu tiga tahun seluruh jalan kabupaten dapat dituntaskan,” tegas Bupati Mahayastra.
Bupati Mahayastra menjelaskan, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Gianyar telah melaksanakan 55 paket pekerjaan jalan dengan total anggaran mencapai Rp 191.513.938.800. Selanjutnya pada tahun 2026 dilanjutkan dengan 36 paket pekerjaan senilai Rp 189.875.000.000, sehingga pada akhir tahun 2026 tingkat kemantapan yang ditargetkan telah mencapai sekitar 85 persen.
Menurutnya, kegiatan kick off menjadi simbol dimulainya pekerjaan fisik yang akan segera dilaksanakan di lapangan sekaligus memastikan seluruh proses pengadaan telah selesai sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai jadwal.
Memasuki tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Gianyar akan memfokuskan pembangunan pada jalan-jalan lingkungan, setelah sebagian besar ruas jalan kabupaten dalam kondisi mantap. “Astungkara, saat saya selesai menjabat sebagai Bupati, tidak ada lagi jalan kabupaten yang rusak,” ungkapnya.
Bupati Mahayastra juga menyampaikan bahwa pencapaian pembangunan infrastruktur Kabupaten Gianyar saat ini telah melampaui berbagai target yang ditetapkan dan mendapat perhatian sebagai salah satu daerah yang menjadi contoh dalam pembangunan infrastruktur.
“Membangun bukan sekadar membangun fisik, tetapi membangun untuk kepentingan rakyat. Infrastruktur yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Gianyar,” tutupnya. (gs/bi)
KEBAKARAN: Sinergi lintas instansi saat melakukan penanganan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Sabtu (18/7/2026). (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Sinergi lintas instansi kembali ditunjukkan dalam penanganan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Buleleng, BPBD Provinsi Bali, TNI, Polri, Polisi Kehutanan (Polhut), pemerintah kecamatan dan desa, Satpol PP, LPHD, serta unsur terkait lainnya bahu-membahu melakukan upaya pemadaman di medan yang sulit dijangkau, Sabtu (18/7/2026).
Sejak pagi, Tim Reaksi Cepat (TRC) Regu II BPBD Kabupaten Buleleng bersama BPBD Provinsi Bali melaksanakan pendakian menuju titik kebakaran. Kondisi medan yang terjal serta akses yang terbatas membuat proses pemadaman tidak memungkinkan menggunakan kendaraan maupun peralatan pemadam berukuran besar.
Sebagai alternatif, personel membawa kantong air (water bag) dan memanfaatkan dahan pohon untuk memukul serta mengendalikan kobaran api yang terus menyala di sejumlah titik. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan, tim dibagi menjadi dua regu sehingga pemadaman dapat dilakukan dari beberapa arah sekaligus guna menahan laju penyebaran api.
Hingga pukul 15.00 Wita, api masih terlihat membakar kawasan hutan. Cuaca kering yang disertai embusan angin di kawasan perbukitan menyebabkan api terus merambat ke area vegetasi di sekitarnya. Meski demikian, seluruh personel gabungan tetap bertahan di lapangan dengan mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng, I Gede Dharma Sudana, mengatakan bahwa penanganan kebakaran mengedepankan kolaborasi seluruh unsur yang terlibat mengingat tantangan medan di lokasi cukup berat.
“Penanganan dilakukan secara terpadu bersama seluruh unsur terkait. Medan yang curam dan sulit diakses membuat pemadaman hanya dapat dilakukan secara manual menggunakan water bag dan peralatan sederhana. Meski menghadapi kendala di lapangan, seluruh personel tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mengendalikan api dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas,” ujar Dharma Sudana.
Ia menambahkan, hingga sore hari TRC Regu II BPBD Kabupaten Buleleng bersama BPBD Provinsi Bali masih berada di lokasi untuk melanjutkan upaya pemadaman dan pemantauan perkembangan kebakaran.
“Tim masih berada di lokasi untuk melakukan penanganan lanjutan. Perkembangan kondisi di lapangan akan terus kami pantau dan dilaporkan secara berkala,” pungkasnya. (gs/bi)