Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Terima Kunjungan Calon Duta Besar LBBP RI, Gubernur Koster Paparkan Konsep Ekonomi Kerthi Bali

BALIILU Tayang

:

eka
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Calon Duta Besar LBBP RI di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar pada, Kamis, 11 November 2021 dalam program Lintas Nusantara yang dipimpin oleh Staf Ahli Hubungan Antar-Lembaga Kementrian Luar Negeri RI, Muhsin Syihab. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI memberikan apresiasi terhadap program pembangunan Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali Wayan Koster dengan visinya Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Adapun arah pembangunan di Bali bertujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala. Serta menuju kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Apresiasi tersebut disampaikan saat Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Calon Duta Besar LBBP RI di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Kamis (Wraspati Umanis, Dungulan) 11 November 2021 dalam program Lintas Nusantara yang dipimpin oleh Staf Ahli Hubungan Antar-Lembaga Kementrian Luar Negeri RI, Muhsin Syihab, dan dihadiri oleh Calon Duta Besar LBBP RI yang diantaranya: R. Pribadi Sutiono dari Perwakilan Dubes Republik Slowakia, Tri Yogo Jatmiko dari Perwakilan Dubes Republik Persatuan Tanzania merangkap Republik Burundi, dan Republik Rwanda, R. Heru Hartanto Subolo dari Perwakilan Dubes Republik Rakyat Bangladesh merangkap Republik Demokratik Federal Nepal, Okto Dorinds Manik dari Perwakilan Dubes Republik Demokratik Timor-Leste, Ghafur Akbar Dharmaputra dari Perwakilan Dubes Ukraina merangkap Republik Armenia dan Georgia, Rudy Alfonso dari Perwakilan Dubes Republik Portugal, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dari Perwakilan Dubes Republik Filipina merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Palau, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak dari Perwakilan Dubes Kanada merangkap ICAO, Dr. Abdul Aziz Ahmad dari Perwakilan Dubes Kerajaan Arab Saudi, Zuhairi Misrawi dari Perwakilan Dubes Republik Tunisia, Dr. Damos Dumoli Agusman dari Perwakilan Dubes Republik Austria merangkap Slovenia, hingga UNOV, dan  Suwartini Wirta dari Perwakilan Republik Kroasia.  

Staf Ahli Hubungan Antar-Lembaga Kementerian Luar Negeri RI, Muhsin Syihab menyampaikan, Bali dipilih sebagai program Lintas Nusantara untuk Calon Duta Besar LBBP RI bertujuan untuk  memperoleh informasi yang utuh dari Gubernur Bali yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, pembukaan pariwisata, hingga program di Pemerintah Provinsi Bali yang nantinya dapat diinformasikan ke tempat para Dubes bertugas.

Baca Juga  Tokoh Pemuda Nasional Apresiasi Pembangunan Bali Era Baru 100 Tahun, Wujud Keberpihakan Koster pada Generasi Muda

“Mengingat Bali dalam waktu dekat ini akan menggelar event internasional seperti BWF World Tour Finals 2021, hingga di tahun 2022 akan berlangsung pertemuan KTT G20,” ujar Muhsin Syihab seraya mengatakan kami memilih kunjungan ke Bali, karena Bali sebagai tempat kajian promosi pariwisata, yang berkaitan dengan recovery atau pemulihan pariwisata, karena sempat terpuruk sejak dihantam badai pandemi Covid-19.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Calon Duta Besar LBBP RI karena sudah memilih Bali sebagai program kunjungan Lintas Nusantara. Ini baru pertama kali ada kunjungan Calon Dubes ke Pulau Dewata. Mengenai pandemi Covid-19, dalam situasi terkini (10 November 2021- red) bahwa angka kesembuhan telah mencapai 96,26%, angka kematian 3,54%, jumlah yang dirawat 232, pemakaian TT Isolasi 2,24%, dan pemakaian TT ICU 6,18%.

Mengenai vaksinasi, Gubernur Koster lebih lanjut menjelaskan, pencapaian vaksinasi di Bali sudah tinggi, untuk vaksinasi tahap1 telah mencapai lebih dari 100% dan vaksinasi tahap 2 mencapai 87% lebih, sehingga terjadi pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok di Bali dan hal ini menjadi prioritas pemerintah pusat.

Jadi perkembangan Covid-19 di Bali yang sudah cukup baik, melandai, dan mulai stabil. Sehingga aktivitas di Bali sudah berjalan seperti biasa, dimana sudah ada ribuan wisatawan domestik yang melakukan perjalanan ke Pulau Dewata melalui udara, dan ada juga puluhan ribu yang melalui jalur darat.

‘’Meskipun demikian, kami akan tetap waspada, dan menjalankan tertib prokes hingga menerapkan testing, tracing, treatment. Penanganan Covid-19 juga kami berlakukan sampai ketingkat desa adat, seperti penggunaan masker,” jelas Gubernur Bali jebolan ITB ini.

Belajar dari pandemi, Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menyampaikan, sebagai Gubernur Bali, ‘’Saya telah menyusun arah pembangunan Provinsi Bali dengan konsep kearifan lokal Bali yang dikenal dengan nama Ekonomi Kerthi Bali. Ekonomi Kerthi Bali bertujuan untuk mewujudkan Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan memiliki 6 sektor unggulan sebagai Pilar Perekonomian Bali, mulai dari:  sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan, sektor kelautan/perikanan, sektor industri, sektor industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, dan sektor pariwisata,’’ terangnya.

Baca Juga  Debat Perdana, Koster-Giri Langsung Presentasi Animasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Cegah Kemacetan Beberapa Titik Krusial di Bali

Jadi sekali lagi, kami telah belajar dari pengalaman dalam berbagai kejadian bencana, maka sudah waktunya Bali mengembangkan perekonomian yang tidak lagi menggantungkan pada satu kantung, yaitu sektor pariwisata. Bali harus mengambil pilihan mengembangkan perekonomian yang bersumber dari keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal meliputi: alam, krama, dan Kebudayaan Bali sebagai sumber daya potensial pada sektor pertanian, kelautan/perikanan, dan industri kerajinan rakyat.

“Khusus juga untuk ekonomi digital, akan kami dorong agar memasarkan produk-produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi digital, karena sangat efektif, efisien, produktif, serta bernilai tambah,” jelas mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini yang disambut tepuk tangan seraya menyampaikan saat ini Bali sedang gencarnya meningkatkan promosi dan produksi Minuman Arak, Kain Tenun Endek Bali, serta Produk Garam Tradisional Lokal Bali yang tertuang dalam: Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali, Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali, dan Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali. Jadi kita akan berdayakan produk lokal Bali ini dari hulu sampai hilir yang sejalan dengan amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Untuk menjaga kebersihan alam Bali, saat ini Pulau Dewata telah memiliki regulasi untuk menjaga alam Bali ini agar tetap harmonis dan suci berserta isinya, dengan terbitnya: Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Baca Juga  Wayan Koster dan Ni Putu Putri Suastini Koster Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal

Kemudian supaya kehidupan masyarakat di Bali sehat, maka harus didukung oleh suplai makanan yang sehat dengan memanfaatkan hasil pertanian organik yang saat ini sedang berjalan di Bali dan menjadi percontohan pertanian organik dengan mengacu pada Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

Sebagai penutup, Gubernur Koster menyatakan, sinergi Pemprov Bali dengan Dubes untuk membantu Bali, diharapkan terus terjalin. Karena kehadiran Dubes di negara tetangga telah menjadi ujung tombak Negara Indonesia.

Mendengar informasi yang disampaikan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, membuat Staf Ahli Hubungan Antar-Lembaga Kementerian Luar Negeri RI, Muhsin Syihab kembali berkomentar dengan mengatakan Bali telah berhasil menangani laju pertumbuhan Covid-19 dengan menekan penularan di angka dua digit per harinya. “Sebaran vaksinasi di Bali juga sudah sangat meluas. Sehingga keberhasilan ini perlu dipromosikan ke luar negeri agar pariwisata Bali kembali tumbuh dan ekonominya kembali pulih,” ungkapnya.

Sementara itu, Zuhairi Misrawi dari Perwakilan Dubes Republik Tunisia menyampaikan, Bali sangat dikenal juga dengan UMKM-nya. Jadi supaya bisa UMKM Bali go internasional dan kita bisa lebih melakukan ekspor dari pada impor, maka saya akan mempromosikan Bali secara besar-besaran ke Tunisia. “Untuk itu, saya minta dibuatkan buku dan video tentang Bali dan nanti saya akan terjemahkan dengan bahasa Arab,” katanya yang disambut tepuk tangan.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Koster menyanggupi permintaan Zuhairi Misrawi dari Perwakilan Dubes Republik Tunisia dan sebagai gambaran awal, Gubernur Koster memberikan buku Ekonomi Kerthi Bali yang disusunnya sendiri. Sedangkan untuk video dan informasi tentang Bali yang lebih detail akan disampaikan pada bulan Desember sebagai bahan promosi ke Republik Tunisia.

Di akhir acara, Gubernur Koster menyerahkan cinderamata berupa Kain Tenun Endek Bali kepada Staf Ahli Hubungan Antar-Lembaga Kementerian Luar Negeri RI, Muhsin Syihab dan Calon Duta Besar LBBP RI. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Wayan Koster dan Ni Putu Putri Suastini Koster Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Gubernur Koster Tegaskan Filosofi Pembangunan Bali Masa Depan Bersumber dari Wejangan Leluhur

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Puluhan Ribu Masyarakat Jembrana 'Pekikkan' GANJAR - MAHFUD Menang Satu Putaran di Pilpres 2024

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Sanjaya Hadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Published

on

By

Bupati Sanjaya Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi
HADIRI RAKOR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang diwakili Kabid Pendapatan Hak dan Pendaftaran David Cristhian, Tim KPK RI, serta para Bupati dan Sekretaris Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ia mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayah Bali yang menunjukkan hasil tinggi.

“Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menekankan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.

“Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” ungkapnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Tegaskan Filosofi Pembangunan Bali Masa Depan Bersumber dari Wejangan Leluhur

Dalam koordinasi tersebut, pembahasan difokuskan pada progres sertifikasi aset milik pemerintah daerah, khususnya berupa tanah dan bangunan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil review dan pendampingan KPK. Masing-masing pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan penertiban dan sertifikasi aset sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga aset serta keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” tegas Bupati Sanjaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca