NEWS
Terima Mahasiswa Prodi Tata Negara IAIN Salatiga, Putu Parwata Beberkan UU MD3
Badung, baliilu.com – Di depan 164 mahasiswa dan 13 dosen Prodi Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. membeberkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dengan perubahannya saat melakukan kunjungan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor DPRD Badung, Kamis, 30 Juni 2022.
Putu Parwata menjelaskan, dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPP, dan DPRD (MD3) dengan perubahannya bahwa pelaksanaan antara DPRD dengan MPR, DPR dan DPD sangat berbeda tetapi tanggung jawabnya sama.
Kalau MPR, DPR, dan DPD diikat oleh UU Nomor 17 Tahun 2014 dengan perubahannya tahun 2018 dan 2019 bahwa mereka adalah legislatif. ‘’Jadi kami ini yang di Badung, di DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, kami diikat oleh UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD. Jadi ada perbedaan yang sangat substansi antara DPR, MPR, DPD dengan kami di DPRD. UU Nomor 23 tugas pokoknya anggaran, pengawasan sama. Cuma sekarang tidak membuat undang-undang. Kami di DPRD membuat perda dan perbup untuk kita selaraskan,’’ bebernya.
‘’Karena kami bukan lagi legislatif, maka kami tak punya hak otoritas, tanggung jawab kami kepada presiden di bawah kementerian dalam negeri. Tapi kalau DPR RI tanggung jawabnya sendiri, mengeksekusi sendiri programnya, membuat UU sendiri, membuat anggaran sendiri dan menetapkan sendiri,’’ imbuhnya.
Sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kata Parwata, bahwa bupati dan DPRD sebagai pemerintahan daerah.
‘’Inilah yang kami sedang lakukan satu penyelarasan, atau bagaimana kita mengusulkan antara hak dan kewajibannya sama. Kami dipilih melalui undang-undang politik. Proses untuk menjadi DPRD dan DPR RI sama melalui partai politik dengan UU Politik. Tetapi sampai di atas dipecah, kami diberikan turunan seperti ini. Sehingga posisi kami di daerah adalah pejabat daerah. Bukan pejabat negara,’’ ujarnya.
Oleh karena itu, Putu Parwata meminta kepada mahasiswa IAIN yang melakukan KKL untuk ikut membantu mengkaji bahwa negara ini harus berkeadilan juga. UU No. 23/2014 dengan UU MD3 jomlang sekali. Kasarnya negara tidak adil. ‘’Ini bahan pokok adik-adik sekalian untuk ikut mengkaji, bisa memberikan pandangan dan solusi bahwa kita harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah,’’ ujarnya saat memberikan materi.
Sementara itu, ketua rombongan Wakil Dekan II Prodi Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Salatiga mengatakan masa depan bangsa dan negara ini ada di tangan para mahasiswa. Oleh karena itu, kami harus membekali mereka. ‘’Tantangan kami adalah bagaimana mereka bisa berkompetisi, betul-betul mendalami core bisnis keilmuwan mereka di bidang hukum tata negara maka salah satu langkah yang kami lakukan adalah dengan mengajak mereka belajar lebih dekat dan mendekat ke narasumber dalam kali ini dengan DPRD Kabupaten Badung,’’ ujarnya.
Acara KKL ditutup serah terima cinderamata antara Ketua DPRD Badung Putu Parwata dengan ketua rombongan Wakil Dekan II Prodi Tata Negara IAIN Salatiga. (gs/bi)
NEWS
Walikota Jaya Negara Terima Kunjungan Studi Komparasi Walikota Palu Hadianto Rasyid
Studi Komparasi Terkait Penanganan Sampah, Penataan Kabel Utilitas, Pengelolaan UMKM, serta Penataan Kota dengan Tetap Memperhatikan Aspek Estetika
NEWS
Pemkot Denpasar Jalin Kesepakatan Bersama dengan British Council Foundation
Walikota Jaya Negara: Tingkatkan Kompetensi SDM untuk Wujudkan Daya Saing Global
