Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Tiga Kecamatan di Jembrana Jadi Sasaran Sosialisasi PSBS, Ibu Putri Koster: Gerakan Bali Bersih Sampah adalah Gerakan Kita Bersama

BALIILU Tayang

:

psbs
SOSIALISASI: Duta Percepatan Penanganan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, pada Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di tiga kecamatan di Jembrana pada Rabu (26/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Gerakan Bali Bersih Sampah merupakan inisiatif kolaboratif Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi masalah sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber (PSBS) dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Gerakan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat, desa adat, hingga pelaku usaha, dengan tujuan mengubah perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap sampah serta menjadikan Bali sebagai destinasi wisata yang bersih dan lestari.

Hal itu disampaikan Duta Percepatan Penanganan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, pada Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di tiga kecamatan di Jembrana pada Rabu (26/11).

Pertama, sosialisasi dilaksanakan di Wantilan Pura Dalem Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Jembrana.

Ibu Putri Koster menyampaikan bahwa Gerakan Bali Bersih Sampah menekankan bahwa penanganan sampah bukanlah tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan demi keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa selama ini masyarakat sering membakar sampah karena dianggap sebagai jalan pintas, namun kebiasaan ini berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

“Membakar sampah dapat menyebabkan polusi udara, risiko kesehatan seperti penyakit pernapasan, potensi kebakaran yang meluas, serta dapat dikenakan sanksi hukum berupa denda atau pidana. Sebaiknya, kelola sampah dengan cara memilah sampah organik dan anorganik, mengomposkan sampah organik, serta mendaur ulang sampah anorganik,” terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Kebijakan ini diperkuat oleh Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, serta berbagai Surat Edaran, termasuk SE Nomor 09 Tahun 2025 yang juga mengatur sanksi bagi pelanggar.

“Limbah plastik berbahaya karena mengandung bahan kimia beracun yang dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan manusia serta ekosistem,” ungkapnya.

Ibu Putri Koster kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mengulangi kekeliruan pengelolaan seperti yang terjadi di TPA Suwung, Denpasar, selama puluhan tahun. Untuk itu, ia menyampaikan konsep pengolahan sampah langsung di sumber.

“Pengolahan sampah sejak dari tempat sampah dihasilkan, seperti rumah tangga, kantor, atau pasar, dilakukan dengan cara memilah dan mengolahnya langsung. Tujuannya adalah mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), serta mengubah sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat,” tegasnya.

Baca Juga  48 Desa Adat di Baturiti Sudah Terapkan Teba Modern, Contoh Nyata Komitmen Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Ia juga menyampaikan konsep Teba Modern, inovasi pengolahan sampah organik berbasis rumah tangga yang memodifikasi konsep tradisional teba (lubang di belakang rumah) menjadi komposter yang diperkuat dengan beton dan dilengkapi penutup. Sistem ini bertujuan mengolah sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan menjadi pupuk kompos secara alami, sehingga mengurangi beban TPA.

“Saya mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya dan terlibat aktif dalam pengelolaan sampah,” imbuhnya.

Selain itu, Ibu Putri Koster mengajak masyarakat agar sampah yang dianggap masalah dapat diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti produk bernilai ekonomi, energi, atau hal yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti mengolah sampah organik menjadi kompos atau biogas, mendaur ulang sampah anorganik menjadi kerajinan atau bahan bangunan, serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja dari pengelolaan sampah.

“Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos yang berguna untuk menyuburkan tanah. Sampah kayu bisa digunakan sebagai kerajinan,” tutupnya.

Terakhir, ia mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir dari sekadar “membuang sampah” menjadi “mengolah sampah” karena sangat penting untuk menjaga lingkungan dan menciptakan ekosistem yang lebih bersih dan sehat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kasi PMD) Kecamatan Melaya, Putri Ricearlina, menyampaikan bahwa partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat melalui institusi pemerintah, lembaga adat, serta institusi pendidikan seperti sekolah, sangat dibutuhkan untuk menyukseskan amanat ini.

Permasalahan penanganan sampah di Kecamatan Melaya meliputi meningkatnya jumlah penduduk sehingga meningkatkan volume sampah baik organik maupun anorganik. Selain itu, masih kurangnya komitmen masyarakat untuk memilah sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

“Masyarakat masih memanfaatkan lahan perkebunan di luar pekarangan rumah untuk menimbun sampah yang tidak terpilah, bahkan dibakar. Kurangnya sarana mobilitas pengangkutan sampah serta kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah ke aliran sungai,” terangnya.

Keberadaan dan penerapan konsep Teba Modern telah dilaksanakan di masing-masing lokasi, yaitu 2 unit di Pemerintah Kecamatan, 13 unit di Pemerintah Desa Dinas, 37 unit di Desa Adat termasuk Banjar Adat, serta 59 unit di Banjar Dinas dan Lingkungan. Pada fasilitas pendidikan terdapat 49 unit di Sekolah Dasar (SD), 12 unit di Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 11 unit Teba Modern di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K).

Baca Juga  Gubernur Koster Sampaikan Permasalahan Lingkungan di Bali, Menteri AHY Siap Kawal Persoalan Sampah, Kemacetan dan Tata Ruang

Fasilitas dan program lingkungan lainnya telah tersedia, antara lain 18 unit Teba Modern yang tertata di pinggir jalan desa wilayah banjar, penyediaan Tong Sedekah Botol Plastik, 43 Tong Komposter Rumah Tangga untuk pembuatan pupuk organik cair, serta 1.340 bibit tanaman untuk mendukung ketahanan pangan dan penghijauan.

“Selain kegiatan pengelolaan sampah tersebut, beberapa kelompok penggiat sampah di Kelurahan Gilimanuk seperti Kelompok Bali Lestari, Kelompok Rela, dan Kelompok Suketeki mengolah sampah organik menjadi pupuk organik cair, pupuk kompos, media lahan ternak unggas, serta pemanfaatan limbah popok untuk media tanam,” imbuhnya.

Selanjutnya, sosialisasi dilaksanakan di Kantor Desa Baluk, Kecamatan Negara, Jembrana.

Camat Negara, Gede Wariyana Prabawa, menyampaikan bahwa kebijakan Gubernur Bali tentang Gerakan Bali Bersih Sampah dan instruksi Bupati Jembrana tentang Teba Modern bukan sekadar aturan, tetapi jawaban atas tantangan besar yang dihadapi bersama. Plastik yang sulit terurai telah menimbulkan pencemaran, merusak ekosistem, bahkan mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya.

“Kami di Negara menyambut baik dan siap mendukung penuh program ini. Perubahan dimulai dari rumah tangga—memilah sampah sejak dari dapur. Perubahan di tingkat desa—mengurangi plastik sekali pakai. Dan perubahan di tingkat adat—menjaga kelestarian lingkungan dengan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.

Terakhir, Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber berlangsung di Pura Dalem Sangkaragung, Kecamatan Jembrana.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Jembrana, I Komang Ariawan, menyampaikan bahwa sinergi semua pihak sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya program PSBS PADAS. Selain itu, dibutuhkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya sampah dan pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.

“Kita mendorong percepatan Perarem di Desa Adat tentang pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat. Selanjutnya, mendukung dan ikut melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan sampah berbasis sumber berupa Teba Modern baik di rumah tangga, sektor formal maupun nonformal. Kita juga rutin melaksanakan Jumat Bersih dan gotong-royong seluruh ASN dan non-ASN kecamatan di lingkungan kantor serta fasilitas umum pemerintah lainnya untuk membudayakan hidup sehat,” terangnya.

Baca Juga  Ibu Putri Koster Ajak Generasi Muda Bali Kelola Sampah dari Rumah

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Jembrana, Ny. drg. Ani Setiawarini Kembang Hartawan, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana sangat mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) dengan adanya Instruksi Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber melalui Pembuatan Teba Modern atau sejenisnya.

“Kita juga melaksanakan Gerakan Kebersihan Lingkungan yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa/kelurahan setiap bulan secara rutin dan diikuti juga oleh ibu-ibu PKK dan Dasa Wisma. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak para Perbekel/Bendesa Adat/TP PKK Desa/Kelurahan/Pakis untuk bergerak bersama menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung program Penanganan Sampah Berbasis Sumber ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa ilmu yang didapat hari ini tidak boleh berhenti sebagai catatan atau ingatan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan. “Kita harus menjadi pelopor PSBS di rumah kita, di banjar kita, di desa dan kelurahan.”

“Karena PSBS bukan sekadar program; ini adalah gerakan perubahan budaya, gerakan hidup lebih bersih, sehat, dan bermanfaat,” tutupnya.

Pada kesempatan ini juga diisi sosialisasi oleh Anggota Tim Kerja PSBS Provinsi Bali, Prof. Ni Luh Kartini. Ia mengingatkan bahwa kebiasaan membakar sampah harus segera dihentikan karena berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

“Pengelolaan sampah berbasis sumber tidak hanya soal mengurangi timbulan sampah, tetapi juga memanfaatkan kembali sumber daya alami yang terkandung di dalamnya. Bali telah mendeklarasikan diri menuju pertanian organik, sehingga pengolahan sampah organik dapat diintegrasikan dengan pemanfaatan cacing tanah atau vermicompost untuk menghasilkan pupuk alami,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa gerakan kebersihan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan gerakan moral untuk menjaga bumi, Bhuana Agung dan Lingga Yoni, sebagai sumber kehidupan.

“Limbah plastik sulit terurai dan dapat mencemari tanah, mengurangi kesuburannya, serta mengeluarkan zat beracun ke air tanah. Pembakaran sampah plastik secara terbuka melepaskan gas beracun yang berbahaya jika terhirup. Asap dari pembakaran plastik dapat menyebabkan masalah pernapasan,” terangnya.

Hadir pada kesempatan ini di antaranya Kadis PMD Dukcapil Provinsi Bali I Made Dwi Dewata; Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali Made Rentin; Anggota Tim Ahli Percepatan PSBS PADAS Provinsi Bali; serta Sekretaris I TP PKK Kabupaten Jembrana, Ny. Inda Swari Dewi Patriana Krisna. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

TPID Bali dan BI Jaga Stabilitas Harga untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi di Tengah Keterbatasan Pasokan BBM di Bali

Published

on

By

Warga Antre BBM di SPBU
Suasana Warga saat mengantre BBM di sebuah SPBU. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali terus mencermati perkembangan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pertamina, dan pelaku usaha. Kecepatan dan keberhasilan dari berbagai langkah percepatan pemulihan pasokan yang dilakukan oleh Pertamina, pasokan BBM di Bali diyakini secara bertahap akan dapat mengurangi antrian dan memenuhi permintaan masyarakat. Sinergi seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi BBM, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta stabilitas harga barang dan jasa di Bali.

Kepala Perwakilan Kantor BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui siaran pers mengatakan bahwa hasil pemantauan dan komunikasi Bank Indonesia dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa keterbatasan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir terutama berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat dan wisatawan serta menimbulkan keterlambatan sebagian aktivitas operasional usaha. Dampak yang dilaporkan antara lain keterlambatan layanan transportasi wisatawan, penjemputan dan pengantaran tamu hotel, serta pengiriman kebutuhan operasional seperti bahan makanan, minuman, dan jasa laundry.

Namun demikian, lanjut Achris Sarwani, aktivitas usaha secara umum masih berjalan dan belum terdapat indikasi gangguan yang signifikan terhadap keseluruhan kegiatan ekonomi Bali.

Achris Sarwani menyebutkan, berdasarkan simulasi Bank Indonesia, apabila keterbatasan BBM berlangsung selama 3-5 hari, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Bali diprakirakan sekitar 0,014%, dan meningkat menjadi sekitar 0,019% apabila berlangsung hingga 7 hari. Mengingat proses normalisasi pasokan dan distribusi BBM tengah berlangsung, dampak terhadap perekonomian daerah diprakirakan tetap terbatas dan bersifat sementara.

Dari sisi inflasi, katanya, hasil pemantauan Bank Indonesia di sejumlah pasar tradisional dan pelaku usaha menunjukkan bahwa pasokan barang kebutuhan masyarakat masih relatif terjaga dan harga komoditas pangan secara umum masih stabil. Hingga saat ini belum terdapat indikasi tekanan harga yang meluas akibat keterbatasan BBM mengingat persediaan bahan pangan masih mencukupi. Meskipun terdapat potensi peningkatan biaya distribusi dan logistik dalam jangka pendek, dampaknya terhadap inflasi Bali diprakirakan relatif terbatas.

Baca Juga  Hadiri Sosialisasi PSBS di Gereja Katedral, Putri Koster Ajak WKRI Pilah Sampah Sejak Awal

“Berdasarkan simulasi Bank Indonesia, keterbatasan BBM selama 3-5 hari diprakirakan berdampak sekitar 0,010% terhadap inflasi Bali, sedangkan apabila berlangsung sekitar 7 hari dampaknya diprakirakan mencapai 0,018%. Sejalan dengan percepatan pemulihan pasokan dan distribusi BBM yang sedang berlangsung, dampak terhadap inflasi Bali diperkirakan tetap terkendali,” ujar Achris Sarwani.

Ke depan, kata Achris Sarwani, penguatan sinergi TPID dan koordinasi dengan Pertamina menjadi langkah penting untuk menjaga kecukupan pasokan serta kelancaran distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi. Komunikasi publik yang efektif dan penyampaian informasi secara berkala juga perlu terus diperkuat untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat, menjaga ketenangan, serta menghindari pembelian secara berlebihan (panic buying). Selain langkah jangka pendek tersebut, upaya jangka menengah dan panjang untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik perlu terus diperkuat sebagai bagian dari peningkatan efisiensi energi dan dukungan terhadap kelestarian lingkungan Bali.

Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi langkah-langkah percepatan pemulihan pasokan dan distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina bersama Pemerintah Daerah. Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan pasokan BBM, harga pangan, serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Dengan dukungan pasokan tambahan yang telah tiba, optimalisasi distribusi BBM, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, dampak terhadap aktivitas perekonomian dan inflasi Bali diprakirakan tetap terbatas sehingga stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Puan Dorong Tambahan Pasokan BBM Guna Atasi Kelangkaan di Bali  

Published

on

By

Ketua DPR RI Puan Maharani
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali yang menyebabkan warga antre hingga berjam-jam di SPBU. Puan pun meminta Pertamina bersama Kementerian terkait menyiapkan intervensi dengan menambah pasokan BBM guna mengatasi kelangkaan tersebut.

“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu (14/10/2026). Seperti diketahui, kelangkaan BBM di Bali membuat warga harus berburu bensin hingga berjam-jam. Kondisi tersebut terjadi di Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli.

Akibat kelangkaan BBM ini, terjadi antrean kendaraan yang mengular hingga 1 kilometer di banyak SPBU di Bali. Bahkan seorang warga perempuan di Badung sampai pingsan karena mengantre di SPBU hingga berjam-jam.

Adapun Pertamina mengungkap kelangkaan BBM tersebut disebabkan salah satunya karena kendala bongkar muat kapal tanker. Pertamina menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan BBM di Bali.

Terkait hal ini, Puan mengingatkan agar tambahan pasokan BBM juga disertai dengan perbaikan sistem distribusi. “Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” tuturnya.

Puan pun mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan pemulihan. Mulai dari kedatangan kapal, pembongkaran, persediaan terminal, hingga pengiriman kepada penyalur.

“Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal. “Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Baca Juga  Sasar Wanita Katolik, Duta PSBS PADAS Sosialisasikan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Lebih lanjut, Puan menilai Pertamina perlu memetakan kebutuhan berdasarkan jenis BBM dan wilayah pelayanan. “SPBU yang mengalami kekosongan berulang harus memperoleh perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu menutup kebutuhan sampai pasokan lanjutan tersedia,” jelas Puan.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, Pemerintah harus menetapkan sasaran pemulihan yang terukur. Puan menyebut ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah dan Pertamina.

“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” paparnya.

Selama pemulihan berlangsung, Puan meminta Pemerintah menjaga akses energi untuk pelayanan darurat dan kegiatan penting masyarakat melalui mekanisme yang sah.  “Penanganan harus memperhitungkan kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok sesuai jenis BBM yang digunakan,” ungkap Puan.

Tak hanya itu, Puan menilai pemulihan kelangkaan BBM juga memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas. “Pemerintah dan Pertamina perlu mengetahui lokasi yang masih terkendala, pihak yang menanganinya, dan kapan pelayanan diperkirakan membaik,” tegas cucu Bung Karno tersebut.

Di sisi lain, Puan mengingatkan Bali merupakan salah satu daerah pariwisata dengan penopang industri ekonomi kreatif yang berperan besar bagi roda perekonomian Negara. “Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi Nasional,” ucap Puan.

Puan mengatakan, DPR melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan Bali, termasuk kebutuhan cadangan operasional dan alternatif pengiriman ketika jadwal berubah. “Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkasnya. (gs/bi)

Baca Juga  Gubernur Koster Sampaikan Permasalahan Lingkungan di Bali, Menteri AHY Siap Kawal Persoalan Sampah, Kemacetan dan Tata Ruang

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Polri Mutasi 12 Pati dan Pamen, Sejumlah Jabatan di Bareskrim hingga Kewilayahan Bergeser

Published

on

By

Kadiv Humas Polri Jelaskan Mutasi Pati dan Pamen
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026). (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Polri melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2262/X/KEP./2026 tertanggal 12 Oktober 2026. Mutasi ini mencakup sejumlah jabatan di lingkungan Divisi Hubungan Internasional, Bareskrim Polri, Korbrimob, Lemdiklat Polri, serta kepolisian kewilayahan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026), mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, serta rekam jejak dan integritas personel. Hal ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Johnny.

Sejumlah pergeseran jabatan di antaranya Brigjen Pol Herry Dian Dwiharto dari Widyaiswara Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang NCB/Interpol Divhubinter Polri. Sementara itu, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Dirtipideksus Bareskrim Polri dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri. Jabatan Dirtipideksus selanjutnya diemban Kombes Pol Suhasto, yang sebelumnya menjabat Pemeriksa Inafis Kepolisian Madya Tingkat I Bareskrim Polri.

Di lingkungan Bareskrim Polri, Kombes Pol Afrisal yang sebelumnya menjabat Penyidik Madya Tingkat II diangkat menjadi Pemeriksa Inafis Kepolisian Madya Tingkat I. Adapun Kombes Pol Dodi Ruyatman yang sebelumnya menjabat Dirreskrimsus Polda Jawa Timur dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat II Bareskrim Polri.

Mutasi juga mencakup jabatan kewilayahan. Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan yang sebelumnya menjabat Kapolresta Banyuwangi dimutasi menjadi Dirreskrimsus Polda Jawa Timur. Jabatan Kapolresta Banyuwangi selanjutnya diemban Kombes Pol Muharman Arta, yang sebelumnya menjabat Kapolresta Pekanbaru. Sementara itu, Kombes Pol Ronny Riantoko Eppang yang sebelumnya menjabat Perancang Anggaran Madya Tingkat III Stamarena Polri diangkat menjadi Kapolresta Pekanbaru.

Baca Juga  Sasar Wanita Katolik, Duta PSBS PADAS Sosialisasikan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Selain itu, Kombes Pol Taufik Nurmandia yang sebelumnya menjabat Dirreskrimsus Polda Jambi dimutasi menjadi Dosen Kepolisian Madya Tingkat III STIK Lemdiklat Polri. Jabatan Dirreskrimsus Polda Jambi selanjutnya diemban Kombes Pol Yakhob Silvana Delareskha, yang sebelumnya menjabat Kabidseum Pusjarah Polri.

Dalam mutasi tersebut, terdapat pula penugasan terhadap personel Korbrimob Polri. Brigjen Pol Deonijiu De Fatima dimutasi sebagai Pati Baintelkam Polri dalam rangka penugasan pada BIN. Sementara itu, Brigjen Pol Leonardus Simarmata juga dimutasi sebagai Pati Baintelkam Polri dalam rangka penugasan pada BIN. Adapun Kombes Pol. Robert Da Costa dan Kombes Pol. Dr. Irfan S.D.P. Marpaung dimutasi sebagai Pamen Korbrimob Polri dalam rangka penugasan di luar struktur.

Johnny menambahkan, para pejabat yang memperoleh penugasan baru diharapkan segera menyesuaikan diri dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing.

Polri juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi serta pengabdian selama menjalankan tugas. Pengalaman dan kontribusi yang telah diberikan diharapkan dapat terus mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di berbagai bidang.

Melalui mutasi ini, Polri terus melakukan pembinaan sumber daya manusia dan penataan organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca