Denpasar, baliilu.com – Pada September 2026, keyakinan konsumen Bali tetap berada pada level optimis dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 122,75 atau berada di atas ambang optimis (>100). Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang sebesar 118,10. Meskipun sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya (123,08), optimisme konsumen Bali tetap terjaga seiring berlanjutnya aktivitas ekonomi dan pariwisata yang menopang pendapatan masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa optimisme terutama tercermin pada kelompok responden dengan tingkat pengeluaran Rp 5–6 juta dan Rp 2–3 juta per bulan yang menunjukkan peningkatan keyakinan dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain itu, sebut Achris Sarwani optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (120,3) dan sektor informal (125,7). Tetap kuatnya keyakinan konsumen didukung oleh kinerja sektor pariwisata yang masih menjadi penggerak utama perekonomian Bali. Aktivitas wisatawan yang tetap tinggi turut menopang kinerja sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, serta berbagai sektor jasa lainnya sehingga menjaga persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan prospek usaha tetap positif.

Lebih detil, optimisme pada keyakinan konsumen didukung oleh peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari 128,17 pada Agustus 2026 menjadi 130,33 pada September 2026 atau naik sebesar 1,69% (mtm). Peningkatan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan (129,0), perkiraan ketersediaan lapangan kerja (130,50) dan perkiraan kegiatan usaha (131,50). Di sisi lain, penurunan IKK secara keseluruhan terutama dipengaruhi oleh melambatnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami penurunan dari 118,0 pada Agustus 2026 menjadi 115,17 pada September 2026 atau turun sebesar 2,40% (mtm). Penurunan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (123,0), penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (122,00), serta konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (100,50).

Achris Sarwani menegaskan, meskipun mengalami moderasi dibandingkan bulan sebelumnya, keyakinan konsumen Bali pada September 2026 tetap berada pada zona optimis. Perkembangan tersebut mencerminkan proses normalisasi aktivitas ekonomi setelah periode puncak kunjungan wisatawan pada Agustus 2026. Di tengah normalisasi tersebut, peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen mengindikasikan bahwa masyarakat tetap meyakini prospek pendapatan, kesempatan kerja, dan kegiatan usaha dalam enam bulan mendatang akan tetap baik. Optimisme tersebut sejalan dengan berlanjutnya kinerja positif perekonomian Bali yang ditopang oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.

“Ke depan, stabilitas harga tetap menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mengingat inflasi Bali pada September 2026 tercatat sebesar 3,79% (yoy), sedikit di atas rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Oleh karena itu, sinergi pengendalian inflasi dan penguatan aktivitas ekonomi perlu terus diperkuat guna menjaga momentum konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Achris Sarwani.

Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPPED) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya pengendalian inflasi, antara lain pelaksanaan operasi pasar, penguatan pemantauan harga komoditas strategis, serta peningkatan kelancaran distribusi pangan.

“Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia tetap mengarahkan bauran kebijakan secara konsisten untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan daerah, optimisme masyarakat diharapkan tetap terjaga sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berdaya tahan,” pungkasnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Penguatan sistem informasi dan integrasi data menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan logistik pemilu yang lebih akurat, efisien, dan akuntabel. Untuk mendukung upaya tersebut, KPU Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peta Pengelolaan dan Distribusi Logistik Provinsi Bali sebagai Data Awal Sistem Informasi Logistik (SILOG) 4.0 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, serta dihadiri Anggota KPU Republik Indonesia, Yulianto Sudrajat, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, para Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kesbangpol Provinsi Bali, serta jajaran sekretariat. Dalam sambutannya, Lidartawan menyampaikan bahwa KPU Bali telah menyiapkan data awal pengelolaan logistik berdasarkan pengalaman Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Data tersebut mencakup penerimaan dan penyimpanan logistik, distribusi, pengembalian, hingga penghapusan logistik.

Selain data pengelolaan, KPU Bali juga menyiapkan pemetaan jalur distribusi logistik di kabupaten/kota, termasuk urutan tujuan pengiriman, kebutuhan kendaraan, perkiraan biaya transportasi, serta kebutuhan penyeberangan antarpulau. Pemetaan ini diharapkan menjadi bahan pendukung dalam pengembangan SILOG 4.0, sekaligus membantu penyusunan perencanaan distribusi yang lebih terukur sesuai kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah. KPU Bali juga mengkaji alternatif penanganan logistik untuk memperoleh pola kerja yang lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran.

Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengapresiasi inisiatif KPU Bali dalam menyiapkan data dan pemetaan distribusi sebagai masukan bagi pengembangan SILOG 4.0. Ia menegaskan bahwa pengelolaan logistik pemilu harus memenuhi prinsip tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu. Pengalaman Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu menjadi pijakan untuk membangun sistem yang lebih profesional, modern, dan terintegrasi. Dalam diskusi tersebut, Kepala Bagian Dokumentasi dan Pemeliharaan Logistik, Adrian Aditya Nagara, bersama tenaga ahli KPU RI, Ikhwanudin, turut memberikan pembahasan mengenai penguatan perencanaan kebutuhan logistik, pengelolaan persediaan, serta mitigasi risiko distribusi.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya validasi data pada setiap tahapan, mulai dari penerimaan logistik, penyortiran, pelipatan, pengepakan, hingga pendistribusian. Setiap selisih jumlah perlu ditelusuri berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan agar penanganan kekurangan logistik dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemetaan rute distribusi perlu didukung data geografis, jarak tempuh, kebutuhan kendaraan, perkiraan waktu perjalanan, serta identifikasi wilayah yang memerlukan penanganan khusus. Penguatan tata kelola gudang, standardisasi prosedur, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam penyempurnaan SILOG 4.0.

Melalui FGD ini, KPU Provinsi Bali berharap data awal dan hasil pemetaan yang telah disiapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan SILOG 4.0. Ke depan, sistem yang terintegrasi diharapkan mampu menjaga kesinambungan pengetahuan kelembagaan, meningkatkan efisiensi pekerjaan, serta memperkuat pengelolaan logistik yang tertib dan akuntabel di seluruh tingkatan KPU. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen KPU Bali untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang semakin profesional dan memastikan kebutuhan pemilih terpenuhi dengan baik. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung Langkah Kapolri yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji fatwa terkait penggunaan vape. Menurutnya, vape saat ini kerap disalahgunakan untuk peredaran narkoba.

“Saya mendukung langkah Kapolri yang mendorong MUI mengkaji fatwa terkait vape. Jika benar rokok elektrik disalahgunakan sebagai modus peredaran narkoba, persoalan ini harus ditangani secara serius karena menyangkut keselamatan masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Rudianto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil Sulsel I itu mengatakan fatwa MUI perlu dikaji secara mendalam. Ia berharap peredaran vape yang disalahgunakan bisa ditekan bila ada fatwa MUI.

“Namun, kajian fatwa perlu dilakukan secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Yang terpenting, kita harus memastikan vape tidak menjadi celah baru bagi peredaran narkoba,” tukas Rudianto dikutip dari laman dpr.go.id.

Ia mengatakan penegakan hukum harus ditingkatkan oleh Polri dalam memberantas peredaran narkotika melalui vape. Ia berharap edukasi hingga pencegahan digencarkan ke masyarakat. “Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan vape untuk kejahatan harus diperkuat, disertai edukasi dan pencegahan agar masyarakat terlindungi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh menyambut permintaan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terkait fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape. Niam mengatakan MUI siap menindaklanjuti usulan dari Kapolri.

“Kapolri saat kunjungan silaturrahim ke MUI, menyampaikan bahaya vape, karenanya MUI akan menindaklanjutinya dalam pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan,” kata Niam, Jumat (16/10).

Permintaan Kapolri itu disampaikan saat bertandang ke kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10). Kapolri menyebut angka penyelundupan narkoba menggunakan modus rokok elektrik saat ini semakin tinggi. (gs/bi)