Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Tindak Lanjut UU Provinsi Bali, Gubernur Sampaikan Raperda Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali

BALIILU Tayang

:

koster
RAPAT PARIPURNA: Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Bali pada Rapat Paripurna Ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 Bali, Rabu (12/7/2023). (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster, dalam Rapat Paripurna Ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, dihadapan Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Bali menyampaikan Raperda Provinsi Bali tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Hal ini didasarkan pada kekuatan Bali yang memiliki keunikan kebudayaan dan keindahan alam yang menjadi sumber keunggulan pariwisata Bali yang perlu dilindungi dan dilestarikan sesuai dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memperoleh sumber pendanaan berupa pungutan bagi Wisatawan Asing yang berwisata ke Bali, untuk pelindungan kebudayan dan lingkungan alam Bali yang diatur dalam Peraturan Daerah.

‘’Saya kira ini adalah berkah luar biasa bagi Kita di Bali, karena baru pertama kali Kita mendapatkan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Undang – Undang yang memberikan mandat kepada Provinsi Bali memberlakukan kebijakan pungutan wisatawan asing,’’ ujar Gubernur Bali pada rapat paripurna yang diselenggarakan di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali, Rabu (Buda Wage, Warigadean), 12 Juli 2023

Selanjutnya dalam Pasal 3, bahwa pengaturan pungutan bagi Wisatawan Asing dilakukan melalui Peraturan Daerah, yang ditujukan untuk : 1) Pelindungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali; 2) Pemuliaan serta pemeliharaan Kebudayaan dan Lingkungan Alam yang menjadi daya tarik wisata di Bali; 3) Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali; dan 4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan hasil pungutan bagi Wisatawan Asing.

Baca Juga  Fraksi Nasdem PSI Hanura DPRD Bali Apresiasi Gubernur Atas Pengajuan 3 Raperda Tindak Lanjut UU Provinsi Bali

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi mengenakan pungutan bagi Wisatawan Asing setiap masuk ke Bali secara langsung dari luar negeri atau secara tidak langsung melalui wilayah lainnya di Indonesia. Pembayaran pungutan oleh Wisatawan Asing berlaku hanya untuk satu kali selama berwisata di Bali. Pungutan yang wajib dibayar melalui pembayaran secara elektronik (e-Payment) sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk sekali datang ke Bali. Pembayaran pungutan bagi Wisatawan Asing, wajib dilakukan sebelum atau pada saat memasuki pintu kedatangan di Bali.

Penerimaan dari pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing, akan diklasifikasikan ke dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hasil pungutan bagi Wisatawan Asing, akan digunakan untuk pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam dengan atau tanpa dukungan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Selain digunakan untuk pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam, hasil pungutan ini juga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur prioritas daerah yang akan dikelola oleh perangkat daerah dan pihak terkait secara terencana, terarah, tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta terbebas dari tindakan korupsi yang melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Raperda Provinsi Bali tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, terdiri dari 10 BAB dan 21 Pasal yang secara umum mengatur materi pokok yang berisi Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan Pungutan Bagi Wisatawan Asing, Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam, Manfaat Bagi Wisatawan Asing, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Masyarakat, Sanksi Hukum, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Peresmian Jembatan Perintis Garuda, Wujud Sinergi TNI dan Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

By

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto meresmikan Jembatan Perintis Garuda didampingi Gubernur Bali Koster dan Bupati Gianyar Mahayastra.
PERESMIAN: Pangdam Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto meresmikan Jembatan Perintis Garuda di Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Rabu (29/7). Peresmian dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra. (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto meresmikan Jembatan Perintis Garuda di Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Rabu (29/7). Peresmian tersebut dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra.

Peresmian diawali dengan penandatanganan prasasti Jembatan Perintis Garuda oleh Pangdam IX/Udayana didampingi Gubernur Bali dan Bupati Gianyar. Selanjutnya dilakukan pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya jembatan, dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi serta penyerahan paket sembako kepada masyarakat Desa Saba.

Jembatan Perintis Garuda memiliki panjang 10 meter dengan lebar 3 meter. Infrastruktur tersebut menghubungkan Banjar Adat Saba dengan Banjar Adat Adegan, Kecamatan Blahbatuh, sehingga menjadi akses penting yang memperlancar mobilitas masyarakat di kedua wilayah.

Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan menghadirkan infrastruktur untuk membantu masyarakat desa mengatasi berbagai persoalan, khususnya terkait aksesibilitas.

“Program strategis nasional salah satunya membangun jembatan untuk keperluan masyarakat di desa. Ini penting bagi kami untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.

Mayjen Piek Budyakto menegaskan, Kodam IX/Udayana akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kodam IX/Udayana mendukung program Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk memecahkan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Saba.

“Terima kasih Bapak Pangdam yang telah membangun jembatan ini sehingga dapat menghubungkan dua wilayah di Desa Saba. Infrastruktur ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Gubernur Koster.

Baca Juga  Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Gubernur Koster dalam UU Provinsi Bali

Peresmian Jembatan Perintis Garuda menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Gianyar, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Puncak Karya Praja Mandala Singa Ambara Raja, Bupati Sutjidra: Milik Seluruh Masyarakat

Published

on

By

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Gede Supriatna melaksanakan persembahyangan di Praja Mandala Singa Ambara Raja.
PUNCAK KARYA: Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ny. Wardhany Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna bersama Ny. Hermawati Supriatna, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya melaksanakan persembahyangan bersama dalam rangka Puncak Karya Mamungkah, Melaspas, Ngenteg Linggih, dan Mapedudusan Agung di Kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja serta Kantor Bupati Buleleng, Rabu (29/7). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ny. Wardhany Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna bersama Ny. Hermawati Supriatna, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), serta jajaran kepala perangkat daerah melaksanakan persembahyangan bersama dalam rangka Puncak Karya Mamungkah, Melaspas, Ngenteg Linggih, dan Mapedudusan Agung di Kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja serta Kantor Bupati Buleleng, Rabu (29/7).

Prosesi yadnya dipuput oleh Ida Pandita Mpu Nabe Ratangkara Bayu Segara Gni Ananda Wijaya Nata, Ida Sri Bhagawan Rama Sogata, Ida Rsi Bujangga Waisnawa Surya Adnyana, serta Ida Pandita Mpu Nabe Dwi Dharma Wijaya Nanda. Kegiatan keagamaan ini merupakan wujud sraddha bhakti sekaligus ungkapan rasa syukur atas rampungnya pembangunan kawasan tersebut, serta memohon keselamatan, kerahayuan, dan keharmonisan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng.

Dalam sambutannya, Bupati I Nyoman Sutjidra menyampaikan bahwa kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai Titik Nol Kota Singaraja dan kini bernama Praja Mandala Singa Ambara Raja merupakan milik seluruh masyarakat Buleleng. Melalui pelaksanaan upacara secara sekala dan niskala, diharapkan kawasan tersebut senantiasa lestari, metaksu, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kawasan sebagai ikon baru Kabupaten Buleleng.

“Praja Mandala Singa Ambara Raja ini milik masyarakat Buleleng, milik kita semua. Bukan milik saya ataupun milik Pak Wakil Bupati. Mari kita jaga bersama agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.

Bupati Sutjidra juga mengungkapkan keinginannya untuk mengembangkan kembali Pelabuhan Buleleng sebagai bagian dari upaya mengembalikan kejayaan Kota Singaraja. Menurutnya, Pelabuhan Buleleng memiliki nilai sejarah yang penting karena menjadi saksi ketika Buleleng pernah dikenal sebagai pusat pendidikan, perdagangan, pemerintahan, dan kebudayaan di Bali. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas sejarah sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Buleleng.

Baca Juga  Berdedikasi Tinggi Tangani Pandemi, Gubernur dan Wagub Bali Apresiasi Kinerja Kepala KPw BI Bali Trisno Nugroho

Rangkaian upacara turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat. Prosesi berlangsung khidmat sesuai tata cara agama Hindu sebagai bentuk penyucian dan penyempurnaan kawasan yang telah dibangun. Melalui pelaksanaan karya ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap Praja Mandala Singa Ambara Raja tidak hanya menjadi ikon daerah yang memiliki nilai estetika dan historis, tetapi juga memiliki nilai spiritual sebagai simbol persatuan, kebanggaan, dan semangat masyarakat Buleleng dalam mewujudkan daerah yang maju, harmonis, dan sejahtera. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sinergi Lintas Sektor Perkuat Ketahanan Pangan dan Stabilitas Inflasi Balinusra

Published

on

By

Suasana Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan.
GPIPS: Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 yang diselenggarakan di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali pada 27 Juli 2026. (Foto: BI Bali)

Tabanan, baliilu.com – Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah Bali, NTB, dan NTT serta berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di wilayah Bali, NTB, NTT (Balinusra). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan berbagai kolaborasi strategis yang dikukuhkan dalam rangkaian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 yang diselenggarakan di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali pada 27 Juli 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pangan yang terintegrasi, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran komoditas pangan strategis guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Dalam rangka memperkuat konektivitas pasokan pangan antardaerah, dilakukan seremoni Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Di Provinsi Bali, Perumda Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung menjalin kerja sama dengan Perumda Swatantra Kabupaten Buleleng dan Perumda Swakadarma Kota Denpasar dalam penyerapan, penyediaan, dan pemasokan komoditas pangan. Selain itu, Perumda Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung, Bali juga menandatangani kerja sama penyediaan pangan strategis guna memperluas jaringan pasok antarwilayah dengan Rumah Tani Nusantara (RTN). Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kerja sama dilakukan antara Kelompok Tani Beriuk Geger dan Bale Bawang Mataram untuk mendukung penyerapan, penyediaan, dan pemasokan bawang putih. Sementara itu, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, PEPSI NTT, HP2SK NTT, dan HKTI Kepulauan Riau menjalin kerja sama dalam penguatan distribusi komoditas pangan.

Penguatan konektivitas tersebut turut didukung melalui kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kelancaran distribusi pangan. Pada kesempatan tersebut dilakukan seremoni flag-off distribusi 2.000 kilogram beras SPHP dan MinyaKita oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Bali menuju pasar tradisional dan Rumah Pangan Kita (RPK), serta pengiriman cabai merah, bawang merah, dan sayuran oleh Koperasi Petani Muda Keren (BOS Fresh) menggunakan BosBox kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe (Horeka) di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Baca Juga  Gubernur Koster Sampaikan Permasalahan dan Tantangan Manusia Bali ke Depan, Manusia Bali Alami Degradasi Akibat Faktor Internal dan Eksternal

GPIPS Balinusra 2026 juga menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan sektor pertanian. Sinergi tersebut diwujudkan melalui kerja sama penelitian, pengembangan teknik budidaya, dan pembesaran umbi bawang putih siap produksi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Universitas Mataram, sinergi penyerapan komoditas beras antara PP Boy dan Perum BULOG Manggarai Barat, serta Program Urban Farming komoditas cabai rawit bagi pelajar SMA se-Kota Kupang yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbagai kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat kepastian pasar bagi petani, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan.

Penguatan sinergi pengendalian inflasi juga didukung melalui komunikasi kebijakan yang melibatkan pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta figur publik seperti Chef Juna dalam mengampanyekan diversifikasi pangan dan Gerakan Bangga Pangan Lokal. Melalui demo memasak berbahan baku komoditas lokal, kampanye tersebut mengajak masyarakat untuk semakin memanfaatkan dan mengonsumsi pangan lokal sebagai alternatif yang bernilai tambah. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat permintaan terhadap hasil produksi petani, meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal, sekaligus menjadi implementasi strategi Komunikasi Efektif dalam mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.

Asisten Gubernur Bank Indonesia, Rudy B. Hutabarat, menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan memerlukan sinergi yang kuat dan berkelanjutan antarpemangku kepentingan. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan ekosistem pangan menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau di tengah berbagai tantangan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas ekonomi daerah.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat implementasi Kerja Sama Antar Daerah serta kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi yang berkelanjutan. Melalui sinergi yang semakin erat, diharapkan ketahanan pangan di wilayah Balinusra semakin kuat, kesejahteraan petani terus meningkat, serta inflasi tetap terjaga rendah dan stabil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (gs/bi)

Baca Juga  Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Gubernur Koster dalam UU Provinsi Bali

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca