Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

POLITIK

Tingkatkan Daya Saing Generasi Muda, Paslon AMERTA Janjikan Subsidi Anak yang Tak Dapat Sekolah Negeri

BALIILU Tayang

:

de
Paslon AMERTA bertemu relawan di rumah perubahan di Jalan Tulip Denpasar, Minggu (15/11).

Denpasar, baliilu.com – Dari hari ke hari dukungan dari berbagai kalangan terhadap pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Denpasar Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kertha Negara terus mengalir. Tidak saja membulatkan dukungan bakal memenangkan Paket AMERTA nomor urut 2 pada Pilwali 9 Desember mendatang, juga menyampaikan keluhan-keluhan terhadap kondisi Denpasar saat ini.

Di antaranya keluhan kehilangan pekerjaan, masalah pendidikan, sampai ketidakpuasan dengan fasilitas umum  seperti taman kota, toilet umum dll yang tidak seperti di tempat lain padahal Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali.

Calon Walikota Gede Ngurah Ambara Putra menyampaikan jika persoalan-persoalan masyarakat ini segera bisa dituntaskan, maka Denpasar sudah seharusnya melakukan perubahan demi harapan baru yang diidamkan masyarakat. Karena itu, Paslon AMERTA  meluncurkan program melalui visinya yang sangat  bisa diterima masyarakat yaitu smart city, berbudaya dan berdaya saing. ‘’Program kita tidak muluk-muluk dan sangat bisa diterima masyarakat  dan jelas keberpihakannya kepada masyarakat,’’ ungkap Gede Ngurah Ambara Putra saat menerima para relawan di rumah perubahan Jalan Tulip, Denpasar, Minggu (15/11) sore.

Seperti permasalahan di bidang pendidikan dimana terjadi ketimpangan antara jumlah tamatan dengan daya tampung di sekolah negeri. Tamatan Sekolah Dasar di Kota Denpasar ada 14.000 tiap tahunnya, sementara yang bisa diterima di Sekolah Menengah Pertama Negeri baru 3.700 orang tiap tahunnya. Ada 10.000 anak tamatan Sekolah Dasar yang tidak mendapatkan perhatian.

Terhadap masalah ini, program AMERTA  di bidang pendidikan jelas tidak akan mendikotomi antara pendidikan negeri dan swasta. ‘’Bagaimana anak-anak yang 10.000 ini kita subsidi supaya gratis, atau sekolah-sekolah swasta di Denpasar kita tingkatkan akreditasi atau kualitasnya sehingga sama dengan sekolah negeri. Supaya tidak membeda-bedakan untuk menghindari permasalahan yang selalu terjadi setiap tahun ajaran baru,’’ terang Ngurah Ambara seraya menyampaikan program AMERTA memberikan subsidi di bidang kesehatan begitu juga subsidi di bidang pendidikan.

Baca Juga  Usai Disetujui DPR, Komjen Listyo Sigit Siapkan Rencana Aksi

Dengan visi berbudaya dan berdaya saing, kata Ambara harapannya masyarakat Denpasar bisa meniru program yang sudah dilaksanakan di  China, Korea, dan Jepang. Dimana setelah tamat SMA pemerintah Kota Denpasar seharusnya bisa memberikan beasiswa dalam menempuh program S2 atau S3 sehingga generasi muda Denpasar bisa memiliki daya saing, supaya tidak seperti di Jakarta dimana gedungnya tinggi-tinggi, jalannya lebar-lebar kesempatan kerjanya luas tapi tidak bisa menyerap tenaga kerja masyarakat lokal Jakarta sendiri karena daya saingnya tidak memadai.

“Kami rasa ke depannya Denpasar ini hampir seperti Jakarta karena Denpasar ini sangat diminati oleh investor dan jika dikelola benar sesungguhnya Denpasar ini tidak kurang lapangan pekerjaan,” ungkap Ambara.

Persoalan pengangguran juga tak kunjung tuntas dimana meningkat dari 2 % menjadi 7%.  ‘’Kita berharap UMKM bisa mengurangi jumlah pengangguran, namun kendalanya adalah UMKM tidak akan bisa berjalan tanpa adanya daya beli masyarakat. Untuk itu kami menghimbau pemerintah agar tetap memberikan stimulus-stimilus kepada masyarakat. Hal ini untuk menjaga pertumbuhan ekonominya,’’ ujar Ambara.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Denpasar dari Fraksi Golkar Nyoman Duaja yang mendampingi pertemuan Paslon AMERTA dengan para relawan Denpasar menyebutkan agenda dari komisi IV adalah akan membangun SMP Negeri 15 yang berlokasi di Dusun Mergaya Desa Pemecutan Kelod. Rencananya gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah mangkrak 8 tahun akan dialihfungsikan menjadi gedung sekolah. Itu akan diusulkan ke provinsi karena lahan tersebut milik provinsi.

Calon Wakil Walikota Denpasar Made Bagus Kertha Negara mengimbuhkan, “Pada intinya kalau tidak sejak dini kita mengarahkan anak-anak muda kemungkinan mereka akan tercerai berai. ‘’Jadi sudah menjadi tugas dari Pemerintah Kota Denpasar untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan anak anak muda yang positif.’’

Baca Juga  Kelurahan Sesetan secara Berkelanjutan Lakukan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Untuk itu Paslon AMERTA berjanji untuk membuatkan sebuah tempat sehingga mereka bisa berkolaborasi seperti gedung-gedung olah raga, arena balap bagi anak-anak yang suka balap, demikian juga bagi anak-anak yang suka IT maka akan disekolahkan dan diberikan beasiawa bagi yang kurang mampu.

“Jika kami terpilih untuk memimpin Kota Denpasar kami akan mewujudkan apa yang sudah kami janjikan, dan jika dalam 2 tahun kami tidak bisa memenuhi janji itu kami siap mundur,” pungkas Ketha Negara. (*/eka)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Ketua DPC PDI-P Badung I Nyoman Giri Prasta Buka Musancab Se-Badung

Published

on

By

dpc badung
MUSANCAB: Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta berfoto bersama usai membuka Musancab PDI-P se-Kabupaten Badung di Wantilan Serba Guna Pusat Latihan Bakti Negara, Perumahan Multi Permai I, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, pada Minggu (4/1). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta membuka secara resmi Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI Perjuangan se-Kabupaten Badung yang dilaksanakan di Wantilan Serba Guna Pusat Latihan Bakti Negara, Perumahan Multi Permai I, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, pada Minggu (4/1).

Turut hadir pada kesempatan ini, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung Wayan Adi Arnawa, Bendahara DPC PDI Perjuangan Badung Bagus Alit Sucipta beserta seluruh fraksi dan pengurus PDI Perjuangan se-Kabupaten Badung.

Musancab merupakan agenda penting partai dalam rangka konsolidasi organisasi dan penguatan struktur kepengurusan di tingkat anak cabang. Kegiatan ini juga menjadi wadah evaluasi kinerja organisasi sekaligus penyusunan langkah strategis partai ke depan.

Dalam arahannya, I Nyoman Giri Prasta menekankan pentingnya soliditas, kedisiplinan, serta loyalitas kader terhadap garis perjuangan partai. Ia menyampaikan bahwa kekuatan PDI Perjuangan terletak pada kerja gotong-royong dan kedekatan kader dengan rakyat, sehingga seluruh jajaran partai diharapkan terus hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara konsisten.

“Saya ingatkan agar Musancab tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan kepengurusan anak cabang yang kuat, solid, dan siap bekerja untuk membesarkan partai serta mengawal program-program kerakyatan. Saya harapkan agar kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan sebagai wujud komitmen PDI Perjuangan dalam memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat bawah,” ujarnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Usai Disetujui DPR, Komjen Listyo Sigit Siapkan Rencana Aksi
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Pertemuan Koster dan De Gadjah Penuh Kekeluargaan

Ajak Krama Bali Bersatu Dukung Pembangunan Pro Rakyat

Loading

Published

on

By

koster de gadjah
PERTEMUAN: Pertemuan Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030 Wayan Koster dengan cagub Bali Made Muliawan Arya (De Gadjah), Senin, 10 Februari 2025 di Denpasar. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030 Wayan Koster akhirnya menepati janji untuk bertemu cagub Bali Made Muliawan Arya (De Gadjah), Senin, 10 Februari 2025. Gubernur Koster mendatangi kediaman De Gadjah di Denpasar. Pertemuan kedua tokoh politik Bali ini dilakukan penuh kekeluargaan.

Jalinan persahabatan, kekeluargaan, penuh ramah, dan canda tampak dalam diskusi yang berlangsung dua jam itu. Gubernur Koster dan De Gadjah yang juga Ketua DPD Gerindra Bali mengajak agar krama Bali bersatu dan kondusif sehingga pembangunan Bali ke depan berjalan lancar, nyaman dan sukses.

“Pertemuan hanya berdua sebagai sesama sahabat, sifatnya kekeluargaan, ramah, dan penuh canda sama seperti suasana sebelum Pilkada 2024, karena memang berdua bersahabat baik sejak lama,” kata Gubernur Koster usai pertemuan.

Dalam durasi waktu pertemuan selama dua jam itu, Koster dan De Gadjah juga santap siang bersama dan ngopi bareng. Suasananya terasa begitu hidup dan bersemangat.

“Suasana menjadi semakin hidup, karena ngobrol sambil menikmati hidangan kopi dan nasi goreng,” tambah Ketua DPD PDIP Bali ini.

De Gadjah secara langsung mengucapkan selamat kepada Wayan Koster atas terpilihnya sebagai Gubernur Bali lima tahun. Moment ini digunakan untuk penyampaian langsung meski sebelumnya telah disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp pada 27 November 2024 lalu.

Kemudian, baik Koster dan De Gadjah sepakat dan berkomitmen Pilkada telah selesai, dan saatnya masyarakat Bali diajak bersatu, agar Bali kondusif. Krama Bali juga diajak untuk mendukung program pembangunan Bali ke depan agar berjalan sesuai harapan bersama.

De Gadjah juga mengaku akan mendukung program kerja Gubernur Koster selama program ini demi kemajuan dan kebaikan Bali. De Gadjah berharap Gubernur Koster berkomitmen menjalankan program-program yang disampaikan saat kampanye dan simakrama bersama krama Bali.

Baca Juga  Peduli Warga Terkena Dampak Covid-19, Polres Klungkung Berbagi Paket Sembako

Gubernur Koster juga menyampaikan, keduanya sepakat segera mengatasi masalah serius dan mendesak di Bali, seperti sampah, macet, infrastruktur dan air. Serta sangat mendukung pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi agar bisa terlaksana ke depan. (*/gs)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Komisi II Bersama Mitra Segera Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024

Published

on

By

jadwal pelantikan kepala daerah
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. (Foto : dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pihaknya akan membahas tentang jadwal pelantikan Kepala dan wakil kepala daerah terpilih dalam Pilkada serentak 2024. Pembahasan tersebut akan dilakukan Komisi II bersama dengan mitra, yaitu Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendatang.

“Komisi II DPR RI akan segera mengundang saudara Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk merumuskan opsi-opsi pelantikan sebagaimana yang kita tahu,” kata Rifqinizamy kepada awak media di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dijelaskannya, ada dua opsi usulan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, baik kepala daerah terpilih yang bersengketa maupun yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, pelantikan seluruh kepala daerah terpilih dilaksanakan serentak setelah seluruh putusan MK berkekuatan hukum (incratch). Diperkirakan proses sengketa pilkada di MK akan selesai pada 12 Maret 2025 mendatang.

Selain itu, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini, ada opsi kedua di mana pelantikan akan dilaksanakan serentak terlebih dahulu, hanya untuk kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa, yakni pada 7 Februari 2025 untuk gubernur dan 10 Februari 2025 untuk bupati dan walikota. Hal itu berdasarkan peraturan presiden yang ada, pelantikan gubernur dan wakil gubernur digelar pada 7 Februari 2025 dan pelantikan bupati-wakil bupati serta walikota-wakil walikota digelar pada 10 Februari 2025.

Meski demikian, Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengakui bahwa dinamika menuju proses pelantikan kepala daerah secara serentak hasil Pilkada 2024 terdapat dilema atau problematika hukum. Di mana Putusan MK Nomor 46 Tahun 2024 menyatakan bahwa pelantikan baru bisa dilaksanakan setelah seluruh sengketa di MK selesai atau telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum, kecuali yang akan melaksanakan pemilihan ulang, penghitungan suara ulang atau pengulangan pilkada karena adanya keadaan mendesak.

Baca Juga  Lakukan Terobosan, Wakil Rektor IV dan Tim Pelaksana ULT Unud Gelar Rakor

Namun, di sisi lain ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 160 dan 160A yang menyebutkan bahwa tahapan pelantikan adalah satu konsekuensi dari penetapan yang dilakukan KPU di provinsi, kabupaten, kota, yang waktunya telah diatur sedemikian rupa.

“Sehingga kalau menunggu putusan MK usai semua pada pertengahan Maret 2024, maka ada kecenderungan juga melanggar dua pasal undang-undang ini,” jelasnya yang dikutip dari laman dpr.go.id. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca