Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

TPID Provinsi Bali Sinergikan Langkah Pengendalian Inflasi Jelang HBKN

BALIILU Tayang

:

TPID Bali
HLM: Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk memberikan arahan strategis pada acara “High Level Meeting“ (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali yang dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Jumat (14/11/2025). (Foto: BI Bali)

Denpasar, baliilu.comHigh Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, yang hadir memberikan arahan strategis terkait pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pimpinan Bulog dan BPS, para pimpinan daerah kabupaten/kota, serta anggota TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.

Dalam arahannya, Wamendagri menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja nyata Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan. Beliau menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pencapaian target nasional, termasuk visi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% (yoy). Bali dinilai berprestasi dengan pertumbuhan ekonomi 5,88% (yoy) pada Triwulan III 2025, peringkat ke-4 tertinggi nasional, serta inflasi terjaga di 2,61% (yoy). Selain itu, tingkat kemiskinan Bali turun signifikan menjadi 3,72% (Maret 2025), menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.

Gubernur Bali dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya HLM sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah-langkah pengendalian inflasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Penguatan koordinasi antar TPID provinsi dan kabupaten/kota perlu terus diperkuat, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi, mengamankan pasokan, dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Sementara itu, dari Bank Indonesia Provinsi Bali menunjukkan tiga fokus utama dalam pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan akhir tahun, yaitu (1) memperkuat pasokan komoditas pangan berkontribusi besar terhadap inflasi, terutama komoditas beras, daging ayam, dan telur. (2) mengantisipasi tren kenaikan harga komoditas musiman dalam lima tahun terakhir, seperti Canang Sari, Cabai Merah, Cabai Rawit, Pisang, Jeruk, dan Daging Babi. (3) melakukan monitoring ketat kecukupan stok pangan sebagai mitigasi risiko inflasi akibat dinamika cuaca dan peningkatan permintaan.

Baca Juga  Menuju KTT AIS Forum Pertama, Sekda Bali: Kita Pastikan Siap!

”BI bersama TPID Provinsi Bali akan terus bersinergi dan berinovasi untuk mengawal stabiltias harga dan ingin menjadi contoh bagi nasional dalam memastikan terpenuhinya bahan pangan strategis tidak hanya untuk masyarakat melainkan juga dalam mendukung sektor pariwisata yang saat ini sedang berada pada tren yang meningkat,” tutur Erwin.

Dalam forum yang sama, BPS Provinsi Bali memaparkan perkembangan inflasi daerah, termasuk pola musiman dan komoditas utama penyumbang inflasi. Bulog menyampaikan capaian program stabilisasi pasokan dan harga melalui penyaluran SPHP beras dan jagung, serta perkembangan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah di seluruh kabupaten/kota. Sebagai wujud dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian serta perikanan, Bank Indonesia juga menyalurkan bantuan sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pada kesempatan ini disampaikan secara simbolis perwakilan empat penerima, yaitu Koperasi Pemasaran Petani Muda Keren (Buleleng), Subak Tegal Wani (Jembrana), BUPDA Sari Segara (Klungkung), dan Subak Penasan (Klungkung). Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendukung stabilitas harga jangka panjang. Melalui sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BPS, dan seluruh anggota TPID, Provinsi Bali optimistis mampu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil menjelang akhir tahun serta memperkuat ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat Bali. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Gubernur Koster Dorong Percepatan Penguatan Aksesibilitas Transportasi Keluar Masuk Bandara Ngurah Rai

Published

on

By

aksesibilitas Bandara Ngurah Rai
FGD: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Senin (15/6). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendukung dan mendorong percepatan upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Menurutnya, penguatan aksesibilitas merupakan kebutuhan mendesak mengingat strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai sebagai gerbang utama masuk ke Pulau Dewata.

Dukungan Gubernur Wayan Koster disampaikan dalam arahan saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Senin (15/6).

Mengawali paparannya, Gubernur Koster menyambut baik pelaksanaan FGD sebagai bagian penting dari upaya penguatan aksesibilitas transportasi kaluar masuk bandara. Ia berpendapat, penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara menjadi perhatian urgen karena berkaitan dengan isu kemacetan. Jika tidak diantisipasi, ia khawatir persoalan ini dapat mempengaruhi citra pariwisata Bali.

Selanjutnya, Gubernur Koster memberi gambaran tentang strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai dalam pembangunan bidang kepariwisataan.

“Pada tahun 2025, wisatawan manca negara yang masuk ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai tercatat sebanyak 7 juta 50 ribu orang. Ditambah wisatawan domestik yang mencapai 9,2 juta. Jadi kalau ditotal, mencapai 16 juta lebih,” urainya.

Mencermati data tersebut, menurutnya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara dan kawasan sekitarnya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Ia berharap, FGD menghasilkan rumusan yang komprehensif dalam upaya mengantisipasi kemacetan keluar masuk bandara dan kawasan sekitar khususnya Badung dan Denpasar.

“Petakan betul setiap titiknya. Ini tak bisa fokus di satu titik saja, alur kendaraan harus benar-benar dipetakan,” pintanya.

Ia berharap, seluruh komponen mendukung upaya ini agar segera bisa dikerjakan. Jika tidak ada hal yang sangat krusial, ia berharap FGD kali ini menghasilkan hal yang konkrit agar bisa segera dikerjakan. Masih dalam arahannya, Gubernur Bali dua periode ini juga menyinggung rencana perluasan parkir dan terminal. Ia berharap, pihak pengelola bandara segera merealiasikan rencana tersebut.

Baca Juga  DPRD Bali Sampaikan Catatan Rekomendasi LKPJ 2021 ke Pemprov Bali

Sementara itu, Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT. Angkasa Pura Indonesia Ferry Kusnowo mengatakan, kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan FGD tahun lalu. Ia menyampaikan, kegiatan kali ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai komponen sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Menurutnya, upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara membutuhkan pendekatan integrasi, bertahap dan kolaboratif. FGD diisi penyampaian kajian dari akademisi Universitas Udayana Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya yang mendapat masukan dari sejumlah pihak untuk penyempurnaan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Minta Uji Coba Penambahan Trip 3 Kali per-Hari, Tindaklanjuti Persetujuan Lintas Pelayaran Padangbai-Nusa Penida

Published

on

By

pengiriman barang nusa penida
PIMPIN RAPAT: Gubernur Bali Wayan Koster berfoto bersama usai memimpin rapat tindak lanjut persetujuan lintas pelayaran Padangbai - Nusa Penida, di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (15/6). (Foto: Hms Pemprov Bali)  

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster meminta kepada Bupati Klungkung agar dilakukan penyamaan harga pangan, antara di wilayah daratan dan juga Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

Menindaklanjuti perbedaan harga akibat pengiriman barang atau kebutuhan bahan pokok makanan, Gubernur Wayan Koster meminta kepada instansi terkait khususnya Bupati Klungkung dan jajaran terkaitnya untuk meningkatkan jumlah pengiriman barang untuk lebih sering.

Koster sampaikan hal ini saat memimpin rapat tindak lanjut persetujuan lintas pelayaran Padangbai – Nusa Penida, di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (15/6).

Untuk menindaklanjuti perbedaan harga dan keterbatasan trip pengiriman barang atau kebutuhan bahan makanan pokok ke Nusa Penida, Gubernur Bali meminta kepada Dinas Perhubungan dan Bupati Klungkung untuk melakukan uji coba penambahan trip, dari dua (2) kali menjadi tiga (3) kali per harinya.

“Jika penambahan trip ini berhasil dilakukan, maka ke depan perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi, karena pasokan lancar dan stoknya juga menjadi aman, sekalipun akan terjadi penambahan subsidi dari dua (2) kali sebesar 1,4 M menjadi tiga (3) kali sebesar 2,1 M,” tegas Gubernur Koster.

Ditambahkannya lagi, dengan pola layanan perintis, pengiriman barang terutama bahan kebutuhan pokok ke Nusa penida harusnya bisa dilakukan 3 – 4 kali sehari.

Bupati Klungkung, I Made Satria menyampaikan selama ini perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida terjadi akibat kelangkaan stok, selain itu juga terjadi antrean barang akibat trip pengiriman yang terbatas. Sehingga perlu dilakukan regulasi baru yang menetapkan adanya penambahan pengiriman barang untuk lebih sering dilakukan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta memaparkan bahwa hasil kajian oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali dengan berdasarkan data load factor dan tarif yang berlaku menunjukkan layanan operasional kapal di lintasan Padangbai – Nusa Penida pada saat ini belum layak dikomersialkan secara langsung.

Baca Juga  Pemprov Bali Raih Penghargaan Penerapan SPBE Terbaik pada Digital Government Award SPBE Summit 2024

Selain itu juga terdapat penegasan Direktur Sarana Prasarana ASDP Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, tidak diperbolehkan adanya dua jenis layanan (perintis dan komersil) dalam 1 (satu) lintasan pelayaran.

Selanjutnya pengoperasian layanan komersial pada lintasan pelayaran Padangbai Nusa Penida tidak dapat dilakukan tanpa mencabut subsidi layanan existing KMP Nusa Jaya Abadi.

Komersialisasi secara langsung memiliki potensi risiko, seperti layanan kapal swasta dihentikan karena tidak menguntungkan dan lonjakan harga barang, serta proses komersialisasi disarankan melalui proses transisi melalui mekanisme kenaikan tarif secara bertahap guna menurunkan subsidi kapal KMP. Nusa Jaya Abadi tanpa menimbulkan gejolak masyarakat akibat kenaikan harga barang yang signifikan serta memberi waktu Pemerintah Kabupaten Klungkung mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan.

Untuk itu sebagai langkah tindak lanjut, perlu dilakukan penyesuaian tarif, dimana Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan review terhadap tarif existing dan mengusulkan tarif baru dengan mempertimbangkan masukan masyarakat pengguna. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali melakukan revisi terhadap Pergub tentang tarif.

Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi layanan dimana pemerintah provinsi Bali dan pemerintah kabupaten Klungkung melakukan monitoring dan evaluasi kinerja layanan setelah pemberlakuan tarif baru selama 6 bulan, serta apabila load factor konsisten di atas 60% dan pendapatan melebih biaya (laba positif) akan dilakukan proses komersialisasi.

Selanjutnya komersialisasi dilakukan dengan cara melakukan pembentukan badan usaha/ kerja sama untuk mengoperasikan KMP Nusa Jaya Abadi, pencabutan subsidi dan penetapan Lintas Komersial dan Penambahan armada. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Polsek Kutsel Fasilitasi Mediasi Kasus Dugaan Perundungan yang Libatkan Pelajar di Wilayah Jimbaran

Published

on

By

perundungan smp di jimbaran
MEDIASI: Polsek Kuta Selatan memfasilitasi kegiatan mediasi yang berlangsung pada Minggu (14/6/2026) pukul 18.00 Wita di kediaman Jro Bendesa Adat Jimbaran. (Foto: Hms Polresta Dps)

Badung, baliilu.com – Menindaklanjuti beredarnya video viral terkait dugaan perundungan terhadap seorang siswa SMP jajaran Polsek Kuta Selatan memfasilitasi kegiatan mediasi yang berlangsung pada Minggu (14/6/2026) pukul 18.00 Wita di kediaman Jro Bendesa Adat Jimbaran, Jalan Bukit Permai No. 1, Jimbaran, Kuta Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur kepolisian, perangkat desa, tokoh masyarakat, orang tua korban, serta orang tua para siswa yang terlibat.

Kasus yang terjadi di Wantilan Quari Desa Adat Jimbaran pada 5 Juni 2026 dan kemudian viral di media sosial pada 11 Juni 2026 itu melibatkan Pelajar SMP. Dalam mediasi tersebut, seluruh pihak sepakat mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan demi menjaga hubungan baik antarwarga dan masa depan anak-anak yang terlibat.

Jro Bendesa Adat Jimbaran I Putu Subamia berharap proses mediasi dapat menghasilkan penyelesaian terbaik bagi semua pihak. Senada dengan itu, tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD Badung, Dr. I Made Sudira, S.H., M.H., menegaskan pentingnya perdamaian dan komitmen bersama agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Sementara itu, Kanit Intelkam Polsek Kuta Selatan AKP I Wayan Dirga Adnyana mengimbau para siswa agar menjadikan kejadian tersebut sebagai pelajaran berharga serta tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kapolsek Kuta Selatan AKP Muhammad Said Husen, S.I.K., M.H. mengimbau para pelajar untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran penting dalam membangun sikap saling menghormati dan menjaga persaudaraan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Dalam forum mediasi, orang tua korban menyatakan menerima permohonan maaf dari pihak pelaku dan berharap seluruh anak dapat kembali menjalin hubungan pertemanan dengan baik dan seluruh pihak berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. (gs/bi)

Baca Juga  Menuju KTT AIS Forum Pertama, Sekda Bali: Kita Pastikan Siap!

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca