Denpasar, baliilu.com – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
Trisno Nugroho mengatakan shock eksternal terhadap industri pariwisata Bali bukan pertama kali terjadi. Pernah
terjadi bom Bali, SARS, MERS, Gunung Agung meletus, namun Bali terbukti
berkali-kali mampu bangkit dari kondisi krisis dengan cepat.
Demikian juga ketika ada
wabah virus corona, Trisno Nugroho menandaskan
saat ini perlu sinergitas langkah dan aksi cepat dalam
meminimalisir dampak virus corona terhadap perekonomian, sekaligus melindungi masyarakat Bali. Sebagai benchmarking, pemerintah provinsi
lainnya telah melakukan pembentukan tim tanggap Covid-19, pembentukan call centre,
SOP penanganan Covid-19 dan himbauan
untuk tidak melakukan panic buying.
‘’Kami merekomendasikan strategi jangka pendek dalam menghadapi Covid-19 outbreak yaitu mendorong percepatan
implementasi kebijakan stimulus pariwisata Bali. Pembentukan
tim tanggap Covid-19,
pembentukan central for diseases control and prevention/crisis centre dan menyusun
protokol kesehatan. Meminimalkan kontraksi pertumbuhan 2020 melalui akselerasi konsumsi
pemerintah (percepatan
realisasi rencana pembangunan proyek-proyek pemerintah Bali-red),’’ ujar Trisno saat memberi sambutan
pembukaan pada Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan
Pariwisata dan Perekonomian Bali Dampak Virus Corona (Covid-19), Jumat (6/3-2020) di ruang Tirta Gangga,
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Denpasar.
Dalam
jangka panjang perlu adanya tourism crisis management framework yang meliputi strategi dan langkah aksi dari fase preventif hingga
resolution.
‘’Saya yakin dengan sinergi dari semua pihak upaya kita dalam mewujudkan pertumbuhan
pariwisata Bali yang berkesinambungan akan terlaksana dengan baik,’’ ujar Trisno.
Trisno Nugroho lebih
lanjut menegaskan, di sektor pariwisata China memegang peranan
penting secara global maupun nasional. Menurut UNWTO, share outbound global China terus meningkat dengan rata-rata lima tahun terakhir sebesar 16%. Wisman China yang
bepergian ke Indonesia di tahun 2019 tercatat sebesar 2,07 juta. Ini merupakan ranking ke-13 secara global (rangking pertama adalah
Hongkong 49 juta) China
juga tercatat sebagai penyumbang utama devisa pariwisata nasional.
Sebagai
provinsi yang perekonomiannya ditopang oleh sektor pariwisata, Covid-19 outbreak diperkirakan akan
memberikan dampak cukup besar terhadap perekonomian Bali. Hal ini tidak lepas dari besarnya share kunjungan wisatawan mancanegara asal Tiongkok ke Bali yang sebesar 57,25% dari
total kunjungan wisman Tiongkok ke Indonesia di tahun 2019. Wisman Tiongkok mendominasi wisman ke Bali yang
tercatat sebesar 19% di tahun 2019 (ranking kedua setelah Australia dengan share 20%)
Penyebaran
virus Covid-19
menekan kinerja pariwisata yang mulai membaik di awal 2020. Sebanyak 58 maskapai
telah melakukan penutupan rute penerbangan dari dan ke China dimana 47 maskapai
merencanakan penutupan sampai dengan April 2020 dan 11 maskapai belum
menentukan periode penutupan.
Hasil
pengolahan big data menunjukkan adanya peningkatan indeks kekhawatiran wisman terhadap ancaman
virus di destinasi Pulau Bali pada Januari 2020 sampai dengan awal Februari
2020. Sementara itu dari kinerja
ekspor barang dampak terhadap perekonomian Bali diperkirakan kecil hal ini
mengingat share ekspor barang tercatat hanya sebesar 10% dari total ekspor Bali
atau 3,89% terhadap PDRB. Ekspor
ke China juga relatif kecil yakni 5,39% dari total ekspor (rangking 5). ‘’Hasil FGD
kami dengan asosiasi dan eksportir utama di Bali menggambarkan bahwa kinerja ekspor sedikit
menurun akibat pembatasan penerbangan ke China. Sementara itu untuk pasar lainnya masih belum
terasa dampaknya,’’ terang Trisno.
GUBERNUR KOSTER: Bersama Wagub Cok Ace dan Trisno Nugroho.
Hasil terkini survei persepsi Bisnis Bank Indonesia mengindikasikan penurunan optimisme pelaku usaha terutama di pasar ekspor khususnya China. Sementara pasar ekspor negara lainnya dan pasar domestik masih belum terpengaruh.
Hasil
survei konsumen Bank Indonesia Februari 2020 mengindikasikan adanya penurunan
optimisme. Hal
ini tercermin pada indeks keyakinan konsumen yang menurun dari 132,9 pada
Januari 2020 menjadi 125,3 pada Februari 2020. Indeks ekspektasi konsumen turun dari 144,5
menjadi 132,8. Sementara indeks keyakinan ekonomi turun dari 121,3 menjadi 117,7.
Outlook perekonomian Indonesia direvisi
sebesar 0,1% dari 5,1%- 5,5% menjadi 5,0%- 5,4%. Demikian pula dengan pertumbuhan kredit dan DPK terkoreksi ke bawah. Sementara inflasi dan CAD tidak terkoreksi.
Outlook perekonomian
Bali juga terkoreksi ke bawah, dari 5,6%- 6% menjadi 4,6%- 5%. Hal ini berdasarkan
simulasi dampak Covid-19 ini berlangsung selama 6 bulan dimana terjadi 2 bulan penutupan
penerbangan rute dari dan ke China, dan 4 bulan periode recovery wisman turun 6,26%
Sebagai
respons kondisi
terkini Bank Indonesia pada 20 Februari 2020 menurunkan suku bunga acuan
sebesar 25 bps, (dari 5% menjadi 4,75%). Sejak tahun 2019 penurunan suku bunga sudah mencapai 125 bps. Hal ini menunjukkan
kebijakan moneter bersifat akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih
lanjut dengan tetap memperhatikan target inflasi. Kebijakan lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar
keuangan,
ekonomi keuangan syariah diarahkan tetap akomodatif. (GS)
Denpasar, baliilu.com – Perkembangan inflasi Provinsi Bali berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 2 Maret 2026 mencatatkan bahwa secara bulanan Provinsi Bali pada Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,70% (mtm), setelah bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar -0,34% (mtm). Kenaikan inflasi bulanan utamanya didorong oleh kenaikan permintaan jelang HBKN sesuai pola historis, serta berlanjutnya kenaikan harga emas dunia.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa secara tahunan, inflasi Provinsi Bali meningkat dari 2,58% (yoy) pada Januari 2026 menjadi 3,89% (yoy). Kenaikan inflasi tahunan utamanya didorong faktor base effect diskon tarif listrik yang berlaku pada 2025, sehingga bersifat temporer. “Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Februari 2026,” ujar Erwin.
Kabupaten Badung mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,04% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,06 % (yoy), diikuti Singaraja dengan inflasi bulanan sebesar 0,77% (yoy) atau inflasi tahunan sebesar 4,23% (yoy), selanjutnya Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,57% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 4,33% (yoy).
Lebih lanjut Tabanan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,48% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,57% (yoy). Berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Februari 2026 bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, daging ayam ras, emas perhiasan, dan cabai merah.
Sementara itu, Erwin menegaskan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bensin, wortel, daging babi, dan bawang putih. “Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode HBKN Nyepi dan IdulFitri serta berlanjutnya kenaikan harga emas dunia,” ucapnya.
Lebih lanjut, puncak musim hujan berisiko menyebabkan produksi pertanian kurang optimal, gangguan distribusi, dan meningkatkan risiko penyakit hewan ternak serta gelombang tinggi yang berpotensi menahan produksi perikanan.
Menghadapi triwulan I 2026, sebut Erwin, pengendalian inflasi oleh TPID perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dalam menghadapi rangkaian HBKN. Oleh karena itu, sinergi TPID perlu terus diperkuat dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan, khususnya beras, hortikultura, dan daging ayam ras.
Dalam mengantisipasi potensi peningkatan tekanan inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, yang difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat aspek regulasi. Strategi tersebut diimplementasikan utamanya melalui intensifikasi operasi pasar dengan kaidah 3T (tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran), penguatan kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun luar Bali, dan perluasan ekosistem ketahanan pangan hulu-hilir yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi, yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah.
“Dengan langkah-langkah strategis tersebut, inflasi tahun 2026 diprakirakan terjaga dalam sasaran 2,5%±1%,“ pungkasnya. (gs/bi)
Infografis Harga Properti Residensial. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Provinsi Bali mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan IV 2025 tetap solid. Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 1,06% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 1,08% (yoy). Tetap solidnya pertumbuhan IHPR ditopang oleh kenaikan harga di 3 (tiga) jenis properti yaitu kecil (luas bangunan ≤36 m2), menengah (luas bangunan antara 36 m2 sampai dengan 70 m2), dan besar (luas bangunan > 70 m2) yang masing-masing meningkat sebesar 1,57% (yoy), 1,12% (yoy), dan 0,82% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa pertumbuhan IHPR pada triwulan IV 2025 utamanya didorong oleh kenaikan harga bangunan akibat meningkatnya harga faktor produksi. “Sejalan dengan triwulan sebelumnya, mayoritas responden menyatakan bahwa kenaikan harga bahan bangunan dan upah kerja menjadi kontributor utama dalam peningkatan harga unit rumah,” ujarnya.
Di tengah tren harga properti yang meningkat, developer menilai faktor suku bunga KPR, keterbatasan lahan, pajak, uang muka rumah menjadi penghambat utama penjualan properti residensial primer di Bali. Dari sisi pembiayaan, survei menunjukkan bahwa sumber utama pendanaan untuk pembangunan properti residensial di Bali bersumber dari dana sendiri developer dengan pangsa sebesar 55,9%, diikuti oleh pinjaman bank, dana nasabah, serta pinjaman Lembaga Keuangan (LK) non-bank.
“Dari sisi konsumen, skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih mendominasi pembelian rumah dengan porsi sebesar 62,4% dari total pembiayaan,” paparnya. (gs/bi)
Infografis Indek Penjualan Riil di Bali. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Penjualan eceran di Provinsi Bali pada bulan Januari 2026 diprakirakan meningkat secara moderat. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali sebesar 124,2 atau secara tahunan tumbuh 6,5% (yoy), dan masih berada di level optimis (>100). Secara bulanan, IPR Bali meningkat sebesar 0,9% (mtm) diiringi oleh optimisme pelaku usaha seiring penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) tipe Pertamax per 1 Januari 2026 dari Rp 12.750 per liter menjadi Rp 12.350 per liter.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa pelaku usaha meyakini adanya dorongan berbelanja sejalan dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 7% (yoy) di seluruh wilayah Bali. Lebih lanjut, pelaku usaha di bidang penjualan obat-obatan menuturkan bahwa penjualan obat-obatan dan vitamin mengalami kenaikan permintaan yang disebabkan oleh peralihan cuaca, sehingga harga obat-obatan dan vitamin turut meningkat. “Pelaku usaha peralatan sekolah turut menunjukkan optimisme penjualan, dengan adanya momentum peralihan tahun ajaran baru,“ ujarnya.
Survei Penjualan Eceran (SPE) Bali, lanjut Erwin, merupakan survei bulanan terhadap 100 penjual eceran/pengecer di Kota Denpasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.
Berdasarkan komponen pembentuknya, terdapat enam sub-sektor pembentuk IPR dengan pertumbuhan bulanan tertinggi pada kategori Barang Lainnya (Farmasi, Kosmetik, Elpiji untuk Rumah Tangga, dan Barang Kimia untuk Rumah Tangga) dengan peningkatan sebesar 3,2% (mtm); Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan peningkatan sebesar 3,2% (mtm); Sandang dengan peningkatan sebesar 2,6% (mtm); Peralatan Informasi dan Komunikasi dengan peningkatan sebesar 2,3% (mtm); Barang Budaya dan Rekreasi (mencakup alat tulis dan alat olahraga) dengan peningkatan sebesar 2,3% (mtm); serta Makanan, Minuman dan Tembakau dengan peningkatan sebesar 1,4% (mtm).
Dikatakan, optimisme turut tercermin dari data Laporan Umum Bank Terintegrasi pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan per Desember 2025 dengan pertumbuhan sebesar 1,44% (yoy), lebih tinggi dari November 2025 sebesar 0,95% (yoy). Kinerja IPR di Bali yang bertumbuh menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat di Bali masih dalam tren positif.
Meskipun demikian, sebut Erwin, prospek penjualan ritel di Bali yang tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) diperkirakan sempat mengalami perlambatan sebelum akhirnya meningkat. IEP menggambarkan keyakinan pelaku usaha terhadap kinerja penjualan dalam jangka pendek hingga menengah. Para responden memperkirakan penjualan dalam 3 bulan yang tercermin dari IEP Maret 2026 sebesar 126, lebih rendah dari IEP Februari 2026 sebesar 164. Di sisi lain, prakiraan penjualan dalam 6 bulan ke depan, tepatnya pada Juni 2026 sebesar 184, lebih tinggi dari IEP Mei 2026 sebesar 176. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP>100).
Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan nasional, IEP mencerminkan perekonomian Bali yang tetap terjaga. Untuk mendukung stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga kebijakan di bulan Januari 2026.
Lebih lanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus mengakselerasi operasi pasar murah menjelang libur Imlek, Ramadan, dan Nyepi untuk komoditas strategis. Bank Indonesia Provinsi Bali bersama TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya
untuk menjaga kestabilan harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)