Jembrana, baliilu.com – Informasi mengenai meninggalnya seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), I Kadek Mas Heriadi (34) asal Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo yang menghembuskan nafas terakhirnya di Ibaraki, Jepang pada Minggu (24/5), membuat Pemerintah Kabupaten Jembrana mengambil langkah cepat untuk membantu pemulangan jenazah almarhum.

Langkah awal, Pemkab Jembrana bersama Satgas BP3MI Bali hadir langsung ke rumah duka untuk menjalin komunikasi dengan keluarga almarhum bersama Kelurahan dan Bendesa Adat Tegalcangkring pada Senin (25/5). Selanjutnya, BP3MI berkoordinasi dengan KBRI di Jepang untuk memfasilitasi proses pemulangan almarhum.

Pemkab Jembrana juga akan mendampingi pengurusan administrasi serah terima jenazah, langkah ini diambil dengan membangun kolaborasi lintas sektor agar proses administrasi dapat diselesaikan tanpa hambatan. Pemkab Jembrana juga memfasilitasi pengantaran keluarga ke bandara I Gusti Ngurah Rai dan ambulance yang nantinya mengantarkan jenazah hingga ke rumah duka.

Diketahui sebulan sebelumnya, almarhum mengeluhkan sakit pada bagian kaki yang tampak membengkak, ia pun sempat dibawa berobat ke klinik terdekat. Namun, lima hari menjelang wafat, kondisi almarhum memburuk hingga tidak dapat bekerja dan kembali dibawa ke rumah sakit terdekat, namun almarhum menolak dirawat, dan minta pulang ke rumah karena berharap bisa segera kembali ke Bali setelah kondisinya membaik.

Namun takdir berkata lain, almarhum menghembuskan napas terakhir pada Minggu (24/5) dengan didampingi oleh adik kandungnya, Komang Eri Wahyudi (24) yang juga berstatus sebagai pemagang di Jepang yang merawat almarhum selama masa-masa kritis hingga dinyatakan meninggal dunia.

Di balik suasana duka, solidaritas PMI asal Bali yang bekerja di Jepang menjadi sorotan yang memicu haru sekaligus rasa bangga dari pemerintah daerah. Begitu kabar duka menyebar, komunitas PMI Bali ini tanpa menunda waktu mengambil tanggung jawab kolektif mengumpulkan donasi untuk membantu membiayai kepulangan almarhum sembari menunggu dokumen kepulangan rampung.

Kepala Dinas Nakerprin Jembrana Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi menyampaikan Pemkab Jembrana telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai otoritas terkait guna memastikan almarhum dapat segera dipulangkan ke kampung halaman. Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi atas solidaritas sesama PMI Bali yang dinilai menjadi pilar penting dalam membantu penanganan situasi darurat seperti ini.

“Bekerja sama dengan berbagai pihak, kita akan upaya percepatan pengurusan administrasi pemulangan almarhum sesegera mungkin. Kami mewakili pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada semeton PMI Bali di Jepang yang memiliki rasa menyama braya yang kuat untuk ikut membantu kepulangan almarhum,” ucapnya.

Mirah menegaskan bahwa penanganan ini sesuai dengan SOP dinas dan instruksi langsung Bupati Jembrana untuk bergerak cepat membantu setiap permasalahan PMI di luar negeri. Guna mengoptimalkan penanganan tersebut, pihaknya bersinergi dengan BP2MI selaku otoritas pusat yang berwenang menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi para pekerja migran.

“Kami juga terus bersinergi dengan BP2MI yang memegang wewenang di tingkat pusat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan PMI selama ini,” pungkasnya. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Menghadapi pesatnya kemajuan era digitalisasi, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memperkuat integritas, kompetensi, dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa mengungkapkan hal terpenting yang harus dilakukan ASN masa kini adalah memiliki jiwa melayani masyarakat yang baik, adaptif, mampu membangun kompetensi dan dapat memprediksi fenomena yang akan terjadi ke depannya. Demikian disampaikan dalam Podcast Petuah Ngopi Satpol PP Buleleng di Ruang Kerja Sekda Buleleng, Selasa (26/5).

Sekda Suyasa menyampaikan, pengembangan kompetensi melalui mandatory standing, seperti Pelatihan Dasar (Latsar), Diklat, hingga Bimtek akan terus dioptimalkan. Berdasarkan pengalaman memimpin di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berulang kali mengemban amanah sebagai Sekretaris Daerah hingga Kepala Dinas, ditekankan bahwa aspek kepemimpinan (leadership) memegang peranan yang jauh lebih krusial dari pada sekadar manajemen tata kelola.

“Sistem reward and punishment (penghargaan dan sanksi) harus berjalan tegas, namun dalam pelaksanaannya kita tetap harus mengutamakan keharmonisan lingkungan kerja,” ujarnya.

Ditambahkan, perubahan pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat kini berubah drastis akibat masifnya penggunaan gawai dan media sosial. Menanggapi fenomena tersebut, para pimpinan dituntut untuk lebih responsif. Dicontohkan, pada saat menjabat di Dinas Pendidikan, pemantauan langsung ke lapangan secara terjadwal dilakukan demi memastikan kondisi riil di sekolah sebelum berkembang menjadi konsumsi publik. Di era sekarang, setiap individu dapat dengan mudah memviralkan suatu peristiwa.

Berbicara sebagai pribadi, pihaknya menyikapi perkembangan zaman, pemanfaatan platform digital seperti TikTok bahkan diadopsi secara adaptif, salah satunya sebagai instrumen untuk mengukur dan mengetahui respons serta aspirasi masyarakat secara langsung. Kendati demikian, masyarakat juga diimbau untuk bijak, mengingat masih adanya kecenderungan bersikap terlalu kaku terhadap digitalisasi hingga kesulitan memilah informasi valid dan terjebak dalam hoaks.

Disinggung terkait ASN masa kini, Sekda Suyasa mengatakan Generasi Z yang tumbuh di tengah pesatnya kemajuan digital kini mulai memasuki fase kerja produktif (prime work) sebagai ASN. Menyadari adanya posisi dilematis di mana kreativitas terkadang dibatasi oleh sekat-sekat birokrasi, perhatian khusus diberikan kepada para abdi negara muda ini. ASN Gen Z diharapkan tetap aktif dan cepat melakukan penyesuaian. Namun, seluruh inovasi yang dilahirkan wajib berada di dalam koridor hukum. Pemikiran yang bersifat out of the box tidak boleh menabrak peraturan yang berlaku agar tidak memicu pelanggaran regulasi.

Selain itu, era saat ini adalah era kolaborasi. Sekda Suyasa menegaskan bahwasannya tidak ada lagi pekerjaan yang dapat diselesaikan sendiri secara parsial. Ego sektoral harus sepenuhnya dihilangkan, dan seluruh lini harus saling mendukung demi mempermudah pelayanan publik. “Jangan sampai hal yang mudah dipersulit agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak menurun. Melayani masyarakat harus dilakukan dengan membahagiakan,” ujarnya.

Menanggapi prihal kinerja Satpol PP Buleleng, Sekda Suyasa menerangkan transformasi pelayanan juga menyasar pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak ketenteraman dan ketertiban umum. Jika dahulu pola penegakan berorientasi pada sanksi denda, saat ini skema tersebut akan dirumuskan kembali melalui penerapan sanksi administratif yang lebih tepat. Sebagai bagian dari Tim Yustisi, Satpol PP Buleleng diarahkan untuk selalu mengedepankan pendekatan yang edukatif, humanis, dan regulatif, sehingga tindakan di lapangan tidak selalu berujung menjadi materi konflik. Pihaknya menegaskan Paradigma baru harus dibangun agar masyarakat melihat Satpol PP Buleleng sebagai aparat penegak ketertiban yang humanis.

“Saat ini, arah perubahan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Upaya penertiban papan reklame maupun penataan rumah-rumah tidak layak yang berdiri di pesisir pantai telah direspons dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.

Sekda Suyasa berharap seluruh ASN masa kini untuk senantiasa memunculkan jiwa pelayanan publik yang tulus, terus membangun kompetensi, bersikap adaptif, serta mampu memprediksi fenomena di masa depan.

“Jangan sampai kita tertinggal oleh zaman. ASN akan dicintai oleh rakyat jika kita mampu berada dan hadir langsung di tengah-tengah mereka. Ketika masyarakat dapat bersatu dan mendukung penuh program pemerintah, di situlah kunci keberhasilan pembangunan kita,” pungkasnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) bersama stakeholder terkait melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Kantor Disdikpora Kota Denpasar, Selasa (26/5). Penandatangan tersebut dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan kemajuan dunia pendidikan dengan mengedepankan prinsip obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.Disdikpora Denpasar melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Kadisdikpora Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Bali, BPMP Provinsi Bali, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Ketut Dewi Ratih Purnamasari, OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Kanwil Kementerian Agama Kota Denpasar, PHDI Kota Denpasar, Dewan Pendidikan Kota Denpasar, Kepala Sekolah se-Kota Denpasar serta undangan lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, AA Gede Wiratama menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin melalui proses penerimaan murid baru yang adil dan berkualitas. Karenannya, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 di Kota Denpasar dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi (inklusi).

“Prinsip-prinsip ini bukan sekadar slogan, tetapi menjadi fondasi utama dalam memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan sesuai potensi dan kemampuannya,” ujarnya.

Menurut AA Gede Wiratama, objektivitas dalam proses penerimaan murid baru diwujudkan melalui seleksi yang didasarkan pada kemampuan, prestasi, dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak relevan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang setara dan diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun budaya,” katanya.

Lebih lanjut, Wiratama menjelaskan bahwa transparansi menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan SPMB Kota Denpasar. Seluruh tahapan, mekanisme, serta persyaratan penerimaan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar mudah dipahami dan diawasi bersama.

“Masyarakat berhak mengetahui seluruh proses penerimaan murid baru secara jelas dan terbuka. Dengan keterbukaan tersebut, kami berharap kepercayaan publik terhadap pelaksanaan SPMB dapat terus meningkat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, AA Gede Wiratama juga memaparkan pembagian jalur penerimaan murid baru untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun Pelajaran 2026/2027. Ia menyebutkan bahwa penerimaan peserta didik SD dibagi menjadi tiga jalur, yakni jalur domisili sebesar 80 persen, jalur afirmasi 15 persen, dan jalur mutasi 5 persen.

“Pembagian ini dilakukan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan serta memberikan ruang kepada peserta didik dari berbagai latar belakang sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), penerimaan murid baru dibagi ke dalam empat jalur, yakni jalur domisili sebesar 40 persen, jalur afirmasi 20 persen, jalur prestasi 35 persen, dan jalur mutasi 5 persen. Menurutnya, setiap jalur memiliki kuota yang telah disesuaikan dengan kapasitas sekolah dan kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap distribusi peserta didik dapat berjalan lebih seimbang, adil, dan tetap mengakomodasi potensi akademik maupun kondisi sosial masyarakat,” tutur AA Gede Wiratama.

Pihaknya mengatakan, rangkaian pendaftaran pelaksanaan SPMB jenjang Sekolah Dasar (SD) akan dimulai pada 22 – 25 Juni 2026. Adapun jumlah daya tampung yakni sebanyak 9.248 siswa dengan total sebanyak 289 Rombel. Sementara, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dimulai pada 22 – 24 Juni 2026 untuk jalur prestasi, 29 – 30 Juni 2026 untuk jalur mutasi dan afirmasi, serta pada 1 – 4 Juli 2026 untuk jalur domisili.

Agung Wiratama mengajak seluruh pihak, mulai dari sekolah, orang tua, masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan SPMB Kota Denpasar agar berjalan lancar dan kondusif. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan semangat kebersamaan demi menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak di Kota Denpasar.

“Mari kita kawal bersama proses SPMB ini dengan menjunjung kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sehingga seluruh anak-anak kita mendapatkan hak pendidikan yang terbaik,” pungkasnya.

Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Bali, IB Kade Oka Mahendra memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 dengan menjunjung prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Ombudsman menilai langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan setara.

“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Denpasar yang terus berkomitmen menjaga integritas dan keterbukaan dalam proses penerimaan murid baru, sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan rasa keadilan dalam mengakses pendidikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ombudsman RI Perwakilan Bali berharap seluruh tahapan pelaksanaan SPMB dapat berjalan sesuai regulasi dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Pihaknya juga mendorong agar pengawasan serta penyampaian informasi kepada publik dilakukan secara maksimal guna mencegah potensi maladministrasi.

“Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus terus dijaga agar pelaksanaan SPMB berjalan lancar, kondusif, dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik tanpa adanya diskriminasi,” tegasnya. (eka/bi)