Bandung, Jabar, baliilu.com – Komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat kembali mendapat apresiasi. Kali ini, Pemkot Denpasar meraih LPM Award atas konsistensinya mendorong peran aktif masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar, I Wayan Budha, yang mewakili Pemkot Denpasar, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8). Penghargaan diserahkan langsung Ketua Umum DPP LPM RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam rangkaian pemberian apresiasi kepada daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan sosial, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, tertib, harmonis, dan produktif.

“Kolaborasi pemerintah dan masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menjaga stabilitas serta memperkuat ketahanan sosial. Karena itu, partisipasi masyarakat harus terus dibangun dan diberi ruang dalam setiap proses pembangunan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi daerah yang secara konsisten mendorong keterlibatan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Menurutnya, LPM memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi penggerak gotong royong sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dengan warga.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan LPM memiliki peran penting dalam membangun pola pembangunan yang berbasis pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. LPM tidak hanya menjadi wadah partisipasi, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menggali potensi serta mengawal pembangunan di lingkungan masyarakat.

“LPM harus hadir sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi masyarakat harus dapat diserap, potensi yang ada harus dikembangkan, dan seluruh proses pembangunan harus didorong agar semakin partisipatif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, LPM, serta seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat agar pembangunan tidak hanya berjalan dari atas, tetapi tumbuh dari kebutuhan dan potensi masyarakat di tingkat paling bawah.

Kepala DPMD Kota Denpasar, I Wayan Budha, menyampaikan bahwa LPM Award menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk semakin memperkuat pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan semata-mata capaian pemerintah, melainkan hasil kerja bersama antara pemerintah, LPM, desa/kelurahan, dan masyarakat.

“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami. Ini bukan keberhasilan satu pihak, tetapi hasil kerja bersama antara Pemerintah Kota Denpasar, LPM, desa dan kelurahan, serta seluruh masyarakat. Ke depan, kolaborasi ini akan terus kami perkuat agar partisipasi masyarakat semakin nyata dalam pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budha mengatakan keberadaan LPM memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Selain menjadi mitra pemerintah, LPM juga berperan dalam menampung aspirasi, menggali potensi masyarakat, serta mendorong keterlibatan warga dalam berbagai program pembangunan.

“Kami berharap LPM tidak hanya menjadi lembaga yang hadir secara administratif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak masyarakat. Aspirasi yang tumbuh dari masyarakat harus bisa menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Ketua LPM Kota Denpasar, I Gede Eka Suputra. Ia menilai penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran LPM di Kota Denpasar untuk semakin aktif menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah sekaligus penggerak partisipasi masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik. LPM akan terus hadir di tengah masyarakat, menampung aspirasi, menggerakkan gotong-royong, serta ikut mengawal program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Eka menambahkan, pembangunan yang kuat di tingkat masyarakat membutuhkan semangat gotong-royong dan kolaborasi seluruh komponen. Untuk itu, pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Pemkot Denpasar, desa/kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat.

“Semangat gotong-royong adalah kekuatan utama masyarakat. Karena itu, kami akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah serta seluruh komponen masyarakat. Harapannya, setiap potensi yang ada dapat dikembangkan dan setiap aspirasi masyarakat dapat menjadi bagian dari pembangunan,” tambahnya.

Raihan LPM Award ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Denpasar untuk terus menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Pemerintah tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi bersama LPM dan seluruh elemen masyarakat membangun kolaborasi untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ke depan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemkot Denpasar dan jajaran LPM untuk terus menghadirkan inovasi pemberdayaan, memperkuat partisipasi publik, serta mengembangkan potensi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, pembangunan diharapkan tumbuh sebagai gerakan bersama menuju Denpasar yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI, Prof. Dr. Zudan Arif Fahrulloh, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dan KORPRI Kota Denpasar dalam mengimplementasikan program gotong-royong kepedulian sosial bertajuk Sembagi Arutala. Apresiasi tersebut pun terungkap di hadapan Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat kegiatan Pengukuhan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus KORPRI Kota Denpasar, Jumat (7/8). Dalam acara yang berlangsung di Ruang Taksu Gedung Dharma Negara Alaya tersebut dibarengi dengan peluncuran Gerakan Sembagi Arutala.

Tampak hadir pula dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pusat Dr. Agung Nugroho, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusra I Nyoman Suarjana dan OPD terkait lainnya.

Lebih lanjut Prof. Zundan menyampaikan program Sembagi Arutala menjadi program inovatif ini dinilai sukses menghimpun kepedulian Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mensubsidi iuran jaminan sosial bagi para pekerja rentan di sektor informal. Hingga saat ini, program Sembagi Arutala di Kota Denpasar tercatat telah memberikan cakupan perlindungan (coverage) jaminan sosial ketenagakerjaan kepada lebih dari 12.000 pekerja rentan. Program ini terwujud dari keikhlasan para anggota KORPRI yang rutin menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja rentan di wilayahnya.

“Bukan terletak pada besarnya nominal uang yang disumbangkan, melainkan kebesaran hati rekan-rekan anggota KORPRI Kota Denpasar di bawah bimbingan Pak Walikota dan Pak Wakil Walikota. Gotong-royong adalah fondasi utama yang membuat bangsa Indonesia tangguh bertahan hingga 81 tahun. Kebesaran hati untuk berbagi ini nyata tercermin di Kota Denpasar,” ujarnya.

Melihat keberhasilan dan manfaat konkret dari program ini, DPN KORPRI berkomitmen memboyong praktik baik (best practice) Sembagi Arutala untuk diangkat menjadi gerakan nasional melalui program “KORPRI Berbagi”.

Dengan populasi ASN di Indonesia yang mencapai sekitar 6,7 juta pegawai, strategi gerakan satu ASN melindungi satu pekerja rentan (skema 1:1) berpotensi membuka akses perlindungan jaminan sosial bagi 6,7 juta pekerja rentan di seluruh Indonesia. Gerakan ini diharapkan menjadi bagian penting dari jaring pengaman sosial (social safety net) berbasis kepedulian ASN.

“Saya mengapresiasi kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang dinilai konsisten menjaga kesejahteraan ASN melalui kelancaran Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), serta menciptakan iklim kerja yang harmonis,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya peran pemimpin (leader) dalam membangun suasana kerja yang menyenangkan bagi bawahan demi mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.

“Tugas utama seorang pimpinan adalah membuat anak buahnya senang dan tenang. Ambil hatinya terlebih dahulu. Jika hati para ASN sudah tersentuh dan lingkungan kerjanya kondusif, maka kinerja terbaik akan hadir secara alami. Kehadiran pimpinan pun harus selalu dirasakan—baik hadir secara fisik maupun hadir melalui karya nyata,” tutup Prof. Zudan.

Sementara Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat jaminan dan perlindungan sosial bagi para aparaturnya.

Lebih lanjut, Walikota Denpasar menyampaikan apresiasi mendalam atas hadirnya Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fahrulloh, S.H., M.H., di tengah padatnya agenda internasional yang dimiliki.

“Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Zudan yang telah meluangkan waktu hadir di Kota Denpasar di tengah kesibukan beliau setelah menghadiri konferensi keprofesian tingkat Asia di Kamboja,” ujarnya.

Pihaknya juga mengucapkan rasa syukur dan bangga atas capaian kinerja serta efektivitas tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar. Menurutnya, keberhasilan Pemkot Denpasar dalam meraih berbagai penghargaan nasional merupakan buah kerja keras seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non-ASN.

Beberapa capaian menonjol Pemkot Denpasar antara lain yakni Indeks Reformasi Birokrasi yang sangat tinggi, berada di angka 95, Pelaksanaan Otonomi Daerah yang konsisten menempatkan Denpasar di peringkat 10 besar nasional dan Indeks Inovasi Daerah yang secara berturut-turut meraih predikat terbaik nasional.

“Kami yang menerima penghargaan di Jakarta, namun yang bekerja keras di lapangan adalah para pegawai dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Merupakan suatu kebanggaan memiliki tim yang tangguh, pekerja keras, dan berintegritas,” tegasnya.

Tidak hanya menjalankan fungsi birokrasi, jajaran Pemkot Denpasar juga bergerak aktif hingga ke tingkat desa dan kelurahan sebagai bapak angkat untuk menangani isu-isu kebersihan, lingkungan, hingga masalah sosial masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan pegawai, Pemkot Denpasar bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program “Sembako KORPRI” serta memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial.

Hingga saat ini, sebanyak 12.100 ASN (PPPK) di lingkungan Pemkot Denpasar telah terdaftar dan dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkot Denpasar hadir memberikan rasa aman dan apresiasi atas dedikasi para pekerjanya. (eka/bi)

Jakarta, baliilu.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru tilang tahun 2026 yang menyebut Kapolri mengajukan pemberlakuan kembali tilang manual secara menyeluruh serta kenaikan denda tilang sebesar 150 persen. Informasi tersebut juga mencatut nama tokoh nasional untuk memperkuat narasi yang disebarkan.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Wibowo, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

“Kebijakan penegakan hukum lalu lintas hingga saat ini tetap mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik ETLE statis maupun ETLE mobile. Informasi yang menyebutkan adanya kebijakan pemberlakuan kembali tilang manual secara menyeluruh maupun kenaikan denda tilang sebesar 150 persen adalah informasi yang tidak benar,” tegas Irjen Pol. Wibowo.

Menurutnya, Polri terus berkomitmen mengoptimalkan penegakan hukum berbasis teknologi melalui ETLE guna mewujudkan penegakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Meski demikian, Irjen Pol. Wibowo menjelaskan bahwa petugas kepolisian di lapangan tetap diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan secara manual dalam kondisi tertentu. Kebijakan tersebut bersifat selektif dan situasional, bukan sebagai pengganti sistem ETLE yang tetap menjadi prioritas utama.

“Penindakan secara manual hanya dilakukan secara terbatas terhadap pelanggaran lalu lintas yang kasat mata dan berpotensi menimbulkan fatalitas maupun membahayakan pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

Adapun pelanggaran yang menjadi sasaran penindakan langsung antara lain penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis (knalpot brong), aksi balap liar, melawan arus, serta perilaku berkendara secara ugal-ugalan yang mengancam keselamatan masyarakat.

Kakorlantas menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan yang menghapus prioritas ETLE. Kehadiran tilang manual secara selektif merupakan langkah untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat dijangkau sistem ETLE tetap dapat ditindak secara cepat demi menjaga keselamatan di jalan raya.

Sehubungan dengan beredarnya narasi yang mengatasnamakan pejabat maupun tokoh tertentu, Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak berasal dari sumber resmi dan selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarluaskannya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Pastikan setiap informasi yang diterima berasal dari sumber resmi kami, melalui NTMC Korlantas, sehingga tidak ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan dan belum tentu benar,” tandas Irjen Pol. Wibowo.

Korlantas Polri akan terus mengedepankan penegakan hukum lalu lintas yang profesional, modern, transparan, dan berkeadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh Indonesia. (gs/bi)