Badung, baliilu.com – Perhelatan Pemilu Serentak, termasuk Pilpres dan Pileg tahun 2024 sudah selesai. Bahkan, rekapitulasi sudah dilakukan di tingkat kecamatan. Sekarang, tinggal menunggu lagi 2 hari akan dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten sehingga segera final, pada 20 Maret 2024.
Menyikapi bergulirnya Hak Angket, Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata menyampaikan, bahwa Hak Angket sebagai suatu norma yang memang dimiliki oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Mengingat, Negara ini sudah diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Bahkan, Hak Angket itu menjadi salah satu bagian dari demokrasi, yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan Tata Tertib DPR RI.
“Kami masih menunggu mekanisme Hak Angket dan masih mempertimbangkan beberapa hal, agar betul-betul masuk ke dalam konstitusi yang diatur oleh Negara,” kata Putu Parwata, saat diwawancarai awak media di kediamannya, Jalan Panji Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Jumat, 1 Maret 2024.
Disebutkan, Hak Angket sebagai bentuk pengawasan dan pengawalan mekanisme, agar pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menguji apakah tidak ditemukan atau terjadi pelanggaran Pemilu.
“Jadi, bukan hasilnya dibawa ke Hak Angket, tetapi apakah mekanisme dan proses itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Persoalan hasil, nanti itu, tapi prosesnya. Apakah hasil Pilpres berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada? Apakah ada unsur yang dilanggar? Apakah ada permainan dan lain sebagainya? Nah, ini kita uji. Kita selalu berada dan masuk pada ranah konstitusi, tidak katanya-katanya saja. Ayo kita uji,” tegasnya.
Tak hanya itu, lanjutnya Hak Angket juga akan dikaji lagi dengan mempersiapkan bukti-bukti dan data-data yang dikumpulkan, dengan tetap dilakukan cek dan ricek, sehingga terbangun suatu transparansi melalui proses pengujian nantinya.
Sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung, Putu Parwata menyampaikan, bahwa Hak Angket sebagai keinginan DPP PDI Perjuangan, untuk menguji hasil Pilpres melalui mekanisme konstitusi, sehingga pihaknya di tingkat Kabupaten Badung siap mengawalnya dan selalu mengikuti role arahan pusat.
Terkait hasil Pilpres dan Pileg di Kabupaten Badung ini, tentunya Putu Parwata meminta arahan DPP dan DPD PDI Perjuangan, untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, karena bagaimanapun Negara sudah mengatur, bahwa tahun politik 2024 ini, juga akan dilaksanakan Pilkada Badung, pada bulan November 2024.
“Berdasarkan data-data yang dibaca dan dilihat nanti oleh DPP dan DPD, tentunya kami sebagai struktur partai akan diberikan arahan. Jadi, sabar dulu, kita menunggu arahan dan strategi apa yang harus diambil oleh DPP Partai PDI Perjuangan,” urainya.
Melihat hasil rekapitulasi, pihaknya akan melakukan kajian berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan, sesuai data Pilpres dan Pileg. Biasanya PDI Perjuangan, baik DPP, DPD dan DPC melakukan sejumlah simulasi.
“Nanti simulasi-simulasi itu akan dilakukan, bagaimana bisa memberikan satu nilai lebih yang kita akan dorong di Pilkada ini,” jelasnya.
Kemudian, pihaknya akan mengecek semuanya berdasarkan data dan hasil survei yang akan dilakukan, yang dipastikan akan memberikan prioritas kader partai.
“Bagaimana kita test, kemudian kalau ada di luar kader, mungkin menjadikan pertimbangan dengan catatan, bahwa mereka memang mempunyai nilai-nilai lebih yang kita yakini akan berkontribusi, untuk masyarakat dan partai. Tentunya, untuk kemenangan partai, pasti PDI Perjuangan ini merebut kemenangan,” tambahnya.
Oleh karena itu, pihaknya harus berhati-hati dan melakukan cek dan ricek, supaya benar-benar orang yang terpilih nanti memimpin Pilkada Badung atau memenangkan Pilkada Badung ini akan bisa mengawal kelanjutan pembangunan dari Badung dan melanjutkan kesejahteraan Badung.
“Untuk itu, perlu ekstra sabar. Dari hasil Pileg dan survei dapat dilihat nama-nama nominasi. Saya pikir prioritas kader partai, karena lebih mengetahui rohnya dan keinginan masyarakat. Nah, tentu jika ada pertimbangan lainnya, kami tegak lurus kepada partai,” pungkasnya. (gs/bi)
