Tuesday, 16 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Up Date Terbaru Covid-19 (22/3): Pekerja Migran Bali Dikarantina, Hentikan Jam Kunjungan Besuk di Rumah Sakit

BALIILU Tayang

:

de
KASATGAS DEWA MADE INDRA

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) menginformasikan up date data per Minggu (22/3) secara komulatif jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 96 orang atau bertambah 1 orang dibandingkan kemarin. Dari 96 orang pasien dalam pengawasan telah keluar hasil uji laboratorium sample swabnya sebanyak 73 orang. Dari 73 yang telah keluar hasil uji swabnya, 70 orang negatif, dan 3 orang positif atau sampai hari ini tidak ada penambahan positif Covid-19.

Sedangkan sample yang belum keluar sebanyak 23 orang, pasien masih dirawat di rumah sakit sambil menunggu uji lab. Jika hasil uji lab keluar dan negatif dengan kondisi pasien sehat tentu dipersilakan pulang. Jika kondisinya belum begitu sehat tetapi dinyatakan negatif maka akan dirawat dengan cara yang berbeda atau dirawat di ruang rawat biasa.

‘’Kepada seluruh masyarakat Bali, melalui teleconference ini saya menyampaikan up date kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan dan menguatkan pencegahan penyebaran Covid-19 ini di Bali tentu saja kebijakan yang diambil mencermati kebijakan pemerintah pusat dan juga mencermati perkembangan resiko yang kita hadapi di Bali,’’ ujar Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 saat teleconference, Minggu petang (22/3-2020) di kantor Diskominfos Pemprov Bali, Renon Denpasar.

Sehubungan hal tersebut, sesuai arahan Gubernur Bali, Dewa Indra menegaskan Pemprov Bali melalui Satgas Covid-19 mengambil beberapa kebijakan. Pertama mulai hari ini semua pekerja migran asal Bali yang bekerja di luar negeri yang akan pulang ke Bali terutama sekali yang berasal dari negara terinfeksi Covid-19 akan dilakukan karantina.

Untuk itu Pemprov Bali telah menyiapkan fasilitas untuk melaksanakan karantina bagi pekerja migran. Prosesnya mulai dari Bandara Ngurah Rai. Di sana, kata Dewa Indra,  tim terdiri dari unsur di Bandara Ngurah Rai dan Pemprov Bali yang dibantu aparat kepolisian bersama-sama melakukan pemisahan atau identifikasi dari para penumpang yang datang, untuk mengetahui yang mana merupakan pekerja migran dari negara terjangkit dan mana yang tidak dari berasal negara terjangkit.

Di situ tim akan melakukan pemeriksaan apakah pekerja yang kembali telah membawa sertifikat kesehatan atau health sertificate dari mana dia berangkat. ‘’Jika khusus pekerja yang berasal dari negara yang terjangkit Covid-19 belum membawa health sertificate dan menunjukkan diri sudah dikarantina maka harus mengikuti karantina di Provinsi Bali,’’ tegas Dewa Indra seraya mengatakan Pemprov Bali menyiapkan karantina sekaligus juga SOP pelaksanaan karantina.

Terkait diterapkan karantina bagi pekerja migran Bali mulai hari ini, Sekda Dewa Indra memohon pengertian kesadaran dan kebersamaan seluruh masyarakat, dari orang tua pekerja migran untuk mengikuti karantina ini dengan penuh disiplin. Karena dengan mengikuti karantina ini berarti telah berpartisipati untuk mencegah Covid-19 secara lebih luas. ‘’Para orang tua juga kami harapkan menerima dengan ikhlas, karena keikhlasan para orang tua ini akan menambah keyakinan bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan lebih kuat lagi,’’ kata Dewa Indra.

Pemerintah kabupaten/kota juga dimohon dukungan kerjasama dan kesatuan tindakan untuk melakukan upaya ini sebaiknya-baiknya.  Bupati dan walikota juga diharapkan mengedukasi masyarakat di tempat karantina untuk meyakinkan masyarakat bahwa sebagai kebutuhan bersama untuk mencegah Covid-19 di Bali.

Dewa Indra juga berharap dukungan tindakan yang sama kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja migran yang sudah pulang atau yang baru pulang dari luar negeri agar mereka benar-benar menerapkan isolasi diri sendiri di rumah masing-masing secara tertib dan disiplin. Bupati dan walikota dapat mengerahkan satgas yang dibentuk atau posko di desa masing-masing yang melibatkan pemerintah desa, desa adat, babinsa dan babinkamtibas, untuk memantau dan mengedukasi menjaga disiplin warga masyarakat yang harus melaksanakan isolasi di rumah masing-masing karena kunci utama mencegah Covid-19 adalah mengurangi sebanyak mungkin kontak antar satu dengan yang lain dengan jarak dekat.

Dalam upaya terus mengurangi interaksi antar-orang dalam jarak dekat, lanjut Dewa Indra, Pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas Covid-19 juga mengeluarkan kebijakan yang menginstruksikan kepada seluruh rumah sakit pemerintah dan swasta untuk menghentikan jam kunjungan dan besuk, dan membatasi jumlah penunggu pasien, satu penunggu untuk satu pasien. Tujuannya untuk mengurangi jumlah orang di rumah sakit semakin sedikit ada kontak antara satu dengan yang lain sehingga menjadi bagian upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

‘’Pemerintah Provinsi Bali kini sedang menyiapkan laboratorium Rumah Sakit Sanglah untuk bisa melakukan tes sample swab. Saat ini sedang dipersiapkan alatnya, bahan-bahan kimianya. Secepat mungkin laboratorium ini bisa berfungsi dengan baik. Dengan demikian kita tidak harus menunggu lama hasil lab yang kita kirim ke Jakarta atau Surabaya.  Kita berharap dengan berfungsinya lab RS Sanglah pemeriksaan menjadi lebih cepat,’’ tegas Dewa Indra.

Dikatakan lebih lanjut, Pemprov Bali kini juga sedang menyiapkan untuk dilakukan screening test dan rapid test untuk orang dalam pengawasan. ‘’Dengan demikian kita bisa mengurangi kepanikan, kegalauan dari masyarakat. Rencanannya screening test akan dilakukan di RS Kesdam IX Udayana. Saat ini alatnya sedang dipersiapkan. Mudah mudahan beberapa hari ke depan bisa segera dilaksanakan,’’ katanya.

Dewa Indra juga menyampaikan kebijakan Pemprov Bali selanjutnya akan mengikuti perkembangan  kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat dan mencermati terus perkembangan penyebaran Covid-19 sehingga Pemerintah Provinsi Bali dapat merespons dengan cepat dan terukur soal penanganan Covid-19.

‘’Melalui kebersamaan Pemprov Bali, kabupaten/kota, TNI, Polri, pemerintah desa, desa adat, kekuatan masyarakat lainnya, astungkara penyebaran Covid-19 di Bali dapat dikendalikan sampai tingkat serendah mungkin sehingga keselamatan masyarakat dapat kita wujudkan sebaik-baiknya,’’ tandas Dewa Indra. (*/GS)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ketua DPRD Badung Putu Parwata Apresiasi Pemerintah Sepakati Rancangan KUA-PPAS Badung 2025

Published

on

By

Ketua DPRD Badung
PENETAPAN RAPERDA: DPRD Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Raperda APBD Kabupaten Badung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Selasa, 16 Juli 2024. (Foto: Hms DPRD Badung)

Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Badung dalam laporan hasil pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2023 serta Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS Tahun 2025.

Atas kesepakatan bersama, akhirnya DPRD Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Raperda APBD Kabupaten Badung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Selasa, 16 Juli 2024.

“Kita telah sepakat menetapkan itu adalah Pendapatan Daerah sebesar Rp 10 triliun 488 miliar lebih dan Belanja Daerah Rp 10 triliun 604 miliar, artinya ini ada defisit Rp 115 miliar,” kata Putu Parwata.

Dengan defisit Rp 115 miliar, lanjutnya dalam pembahasan telah ditanyakan, bahwa pihak  Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai keyakinan dari efisiensi yang akan didapatkan dan tambahan-tambahan pendapatan lainnya, sehingga dari SILPA itu akan ditutupi defisit sebesar Rp 115 miliar.

“Nah, ini apresiasi kami dari DPRD Badung. Kemudian, Laporan Pertanggungjawaban APBD Badung 2023, tentu kami juga mengapresiasi,” ungkapnya.

Hal tersebut dikarenakan telah 12 kali penilaian dari BPK RI Perwakilan Bali dinyatakan WTP artinya Wajar Tanpa Pengecualian.

“Ini adalah sangat luar biasa, sehingga atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung kami apresiasi. Semoga hal ini berkelanjutan, sehingga di 2025 nanti kebutuhan-kebutuhan mandatori daripada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, sarana prasarana, kesehatan, utilitas, transportasi, kemudian taman kota dan lain sebagainya yang memang menjadi kebutuhan Badung ini akan bisa dilaksanakan dan lebih maju,” tandasnya.

Atas dokumen pengganggaran tersebut, lanjutnya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan (MOU) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025.

“Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Bupati Badung dan seluruh jajarannya atas segala kerja sama dan ketekunan mengikuti seluruh proses pembahasan yang telah mencerminkan semangat kebersamaan sehingga Laporan Hasil Pembahasan atas dokumen berjalan dengan lancar dan tepat waktu,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyebutkan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang APBD Badung yang telah disampaikan Pemerintah dan diikuti serta disepakati bersama pihak legislatif tersebut dinyatakan telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai amanah konstitusi.

Oleh karena itu, lanjutnya produk yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif ini dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Badung.

“Intinya, saya menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsinya atas perintah dari Undang-Undang,” tegasnya.

Dengan disepakati KUA-PPAS Tahun 2025 dan 3 Raperda atas seluruh substansi yang terkandung didalamnya, terutama berkenaan dengan arah kebijakan penggunaan anggaran beserta alokasi anggaran ke program kegiatan yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

“Selama proses pembahasan Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 dan tiga Raperda oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah sangat penting tercapai kesepakatan yang saling mendukung pembangunan. Seluruh masukan yang telah disampaikan Dewan, tentu akan dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyesuaikan Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA-PPAS Kabupaten Badung 2025 dengan mengedepankan transparansi, akuntabel, agar lebih realistis, efektif dan efisien,” tutupnya.

Selain Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung, Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Badung, Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung serta para undangan lainnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Disdikpora Buka MPLS Kabupaten Badung 2024

Published

on

By

mpls badung
BUKA MPLS: Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana memimpin pembukaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kabupaten Badung yang dipusatkan di SMPN 1 Petang. (Foto: Hms Diskominfo Badung)

Badung, baliilu.com – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung, pada Senin, 15 Juli 2024 membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kabupaten Badung yang dipusatkan di SMPN 1 Petang. Pembukaan yang langsung dipimpin oleh Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana mengangkat tema ‘‘Melalui MPLS Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar Sesuai Minat, Bakat dan Potensi Peserta Didik‘‘.

Dwipayana mengatakan, MPLS secara serentak di Kabupaten Badung ini sebagai momentum penting untuk mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas bagi setiap anak bangsa. Utamanya dalam melihat peluang, mendorong kemajuan, menumbuhkan karakter, dan memberikan kejernihan dalam menata dan menyiapkan masa depannya.

“Maka saya minta kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraannya agar tetap mengacu kepada Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016,” ujarnya.

Menurutnya, platform merdeka belajar yang telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek menjadikan semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara. Para kepala sekolah dan kepala daerah sekarang dapat memonitor kualitas pendidikannya dengan menggunakan data hasil asesmen nasional di platform rapor pendidikan. “Sehingga dapat melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan. Diharapkan kedepannya Kabupaten Badung mampu bersaing dan berprestasi baik akademik maupun non-akademik,” jelasnya.

Dwipayana juga menyampaikan, MPLS ini akan digelar selama tiga hari, yakni pada 15-18 Juli 2023. Peserta MPLS di tingkat SD 4.374 siswa dan SMP 5.779 siswa. “Melalui MPLS ini anak-anak dapat lebih berkembang, jadi mereka dapat mengenal lingkungan barunya di sekolah masing-masing. Sehingga harapannya nanti pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik,” harapnya.

Sementara Ketua Panitia MPLS Kabupaten Badung 2024, I Nyoman Agus Satwika Ariada menyampaikan, tujuan pelaksanaan MPLS adalah untuk menggali potensi diri peserta didik baru, membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah, menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif, mengembangkan interaksi positif antar-siswa dan warga sekolah, serta menumbuhkan perilaku positif. “Kami ucapkan selamat kepada siswa baru yang sudah diterima baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta,” ucapnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sekda Adi Arnawa Pantau Pelaksanaan Pemeriksaan Katarak di Desa Baha

Published

on

By

Sekda Adi Arnawa
PANTAU PEMERIKSAAN KATARAK: Sekda Wayan Adi Arnawa saat memantau pelaksanaan pemeriksaan katarak dan operasi katarak yang diselenggarakan oleh John Fawcett Foundation yang bekerjasama dengan KKN. UGM, di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Baha, Selasa (16/7). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus memantau langsung pelaksanaan pemeriksaan katarak dan operasi katarak yang diselenggarakan oleh John Fawcett Foundation (JFF) yang bekerjasama dengan KKN Universitas Gadjah Mada (UGM), bertempat di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Baha, Selasa (16/7). Turut hadir Ketua Pengda KAGAMA Bali, I Gusti Ngurah Agung Diatmika, Perbekel Desa Baha, Kelian Dinas se-Desa Baha, Pengurus JFF, Mahasiswa KKN UGM serta masyarakat setempat.

Seusai pemantauan, Sekda Adi Arnawa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada JFF yang merupakan salah satu lembaga sosial sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan katarak serta operasi katarak sekaligus membagikan kacamata gratis kepada masyarakat Kabupaten Badung khususnya masyarakat Desa Sobangan dan Baha.

“Ini merupakan langkah yang sangat luar biasa dan ke depan kerja sama ini pasti akan tetap dilanjutkan antara Pemkab Badung dengan JFF. Untuk memperhatikan kesehatan masyarakat Pemerintah tidak akan bisa sendiri pasti diperlukan kerja sama dan dukungan dari lembaga-lembaga sosial seperti JFF dan langkah ini ke depan akan terus berlanjut ke seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Badung,” ucapnya.

Sementara Ketua Pengda KAGAMA Bali, I Gusti Ngurah Agung Diatmika mewakili JFF menyampaikan, seluruh pelayanan yang diadakan JFF diberikan secara gratis tidak dipungut biaya. Setiap orang baik secara pribadi atau instansi pemerintah dan swasta dapat membawa pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari JFF dengan kategori pasien tidak mampu. JFF tidak pernah memungut bayaran baik uang maupun barang kepada keluarga, pengantar pasien dan panitia penyelenggara dalam melakukan pelayanan, apabila ada yang memungut biaya dengan mengatasnamakan JFF maka akan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca