Connect with us

BUDAYA

Wacana Revisi Perda 4/2019 tentang Desa Adat di Bali, Begini Tanggapan Bandesa Madya MDA Karangasem Ketut Alit Suardana

BALIILU Tayang

:

de
Bandesa Madya MDA Karangasem Ketut Alit Suardana

Karangasem, baliilu.com –  Bandesa Madya MDA Karangasem Ketut Alit Suardana menyampaikan terkait wacana revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang akan digagas oleh para pihak dan siapa pun itu, haruslah disikapi secara tegas, lugas, dan bertanggung jawab oleh desa adat dan majelis desa adat.

‘’Sepatutnya desa adat dan majelis desa adat  menggagas Penandatanganan Petisi Tolak Revisi oleh 1.493 desa adat dan majelis desa adat terhadap rencana Revisi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali secara bersama-sama dan bersatu, agar wacana tersebut tidak membias jauh dan menimbulkan kegaduhan kontraproduktif di Bali,’’ terang Alit Suardana kepada baliilu, Sabtu (9/1).

Alit Suardana yang juga Bandesa Desa Adat Liligundi ini menguraikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, sejak ditetapkan dan diundangkan 28 Mei 2019, belum genap berumur 2 tahun. Namun bagi krama desa adat, desa adat, majelis desa adat, tokoh-tokoh desa adat yang aktif dalam aktivitas pemberdayaan desa adat, dirasakan telah membawa perubahan fundamental dalam tata kelola, tata laksana, serta tata keuangan dan ekonomi adat ke arah yang lebih maju, transparan, dan akuntable.

Ia juga menjelaskan Perda ini juga telah membawa perspektif- prospektif yang maju, berpengharapan, partisipatif, nondiskriminatif, nonfeodal, berkemajuan, dan mandiri dari patronisasi desa adat, majelis desa adat era lama menuju desa adat, majelis desa adat era baru yang tercapainya desa adat yang visioner, maju, sejahtera, dan mandiri. Lebih jelas lagi ke depan desa adat dengan majelis desa adat menjadi bermartabat,  berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan tetap berkepribadian dalam kebudayaan.

Alit Suardana juga menegaskan bahwa Perda 4/2019 tentang Desa Adat di Bali bukanlah rangkaian naskah yang tiba-tiba turun dari langit atau serpihan wahyu dari malaikat. Namun merupakan spirit perjuangan para pejuang- pejuang desa adat dan tokoh-tokoh desa adat yang merasa peduli, prihatin, dan muak terhadap perlakuan desa adat yang  selama ini terpinggirkan, terkucilkan, lemah, terkotak-kotak, terpecah-belah, tidak memiliki kepercayaan diri, termarginalisasi oleh kebijakan yang terstruktur, sistemik, dan masif, hingga kelak diharapkan dipunahkan, kini dibangkitkan kesadaran kolektifnya untuk memasuki gerbang baru menuju desa adat dan majelis desa adat yang memiliki harkat martabat dan kehormatan yang sepatutnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Hadiri Upacara Peringatan HUT Ke-75 TNI di Kodam IX/Udayana

Dinamika dan dialektika tentang desa adat, ungkap Alit Suardana, sejatinya tetap sengit dan tak pernah mengenal lelah, apalagi kalah, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ‘’Rupanya rasa igau dan kegundahan hati siapa pun itu juga belum mampu bernapas lega dan secara kesatria berlapang dada menerima fakta bahwa desa adat dan majelis desa adat kini dengan adanya Perda 4 Tahun 2019  telah mulai mampu bangun, beranjak, dan berjalan menyongsong cahaya pengharapan untuk menjadikan desa adat dan majelis desa adat yang lebih baik dan terbaik,’’ kata Alit.

Alit menengarai wacana norma dalam naskah peraturan daerah oleh beberapa pihak dianggap syarat konflik, syarat kepentingan, bersifat memihak, dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, rupanya nafsu kesadaran untuk bersama satya-wirang  terhadap desa adat dan majelis desa adat telah dikalahkan oleh arogansi jabatan dan kekuasan.

‘’Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 hingga saat ini belum satu desa adat pun dari 1.493 desa adat di Bali atau belum satu majelis adat pun dari 57 majelis desa adat kecamatan, 9 majelis desa adat kabupaten/kota apalagi Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang secara sah, legal, dan resmi menyatakan menentang atau tidak menyetujui diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali,’’ ungkapnya.

Fakta yang tersaji justru sebaliknya. Kata Alit, seluruh desa adat bersama majelis desa adat dengan penuh semangat mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ini yang mampu memberi berjuta pengharapan menuju desa adat dan majelis desa adat yang lebih baik dan lebih terhormat.

‘’Oleh karena itu, wacana revisi Perda 4/2019 yang akan digagas oleh para pihak dan siapa pun itu haruslah disikapi secara tegas, lugas, dan bertanggung jawab oleh desa adat dan majelis desa adat secara bersama-sama dan bersatu, agar wacana tersebut tidak membias jauh dan menimbulkan kegaduhan kontraproduktif di Bali, ‘’ pungkasnya. (gs)

Baca Juga  Update Covid-19 (29/11) di Bali, Total Sembuh Capai 12.588 orang

Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BUDAYA

Wabup Suiasa Serahkan Gong Semarandana kepada Banjar Baler Pasar Darmasaba

Published

on

By

de
Wabup Suiasa menyerahkan bantuan seperangkat Gong Semarandana kepada Krama Banjar Baler Pasar, Desa Adat Tegal, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Sabtu (16/1) malam.

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyerahkan bantuan seperangkat Gong Semarandana kepada Krama Banjar Baler Pasar Desa Adat Tegal Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal, Badung, Sabtu (16/1) malam. Bantuan gong diterima Kelian Dinas Banjar Baler Pasar I Ketut Sania. Acara tersebut juga dihadiri anggota DPRD Provinsi Bali I Bagus Alit Sucipta dan Camat Abiansemal IB Putu Mas Arimbawa.

Wabup Suiasa menyampaikan bantuan Gong Semarandana ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Badung dalam melestarikan seni, adat, agama dan budaya. Komitmen ini telah pula menjadi salah satu prioritas dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) di Kabupaten Badung. “Kami harapkan gong ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kreativitas generasi muda di bidang seni karawitan maupun seni tari serta mendukung pelaksanaan yadnya,” jelasnya.

Dijelaskan pula bahwa Agama Hindu di Bali tidak bisa dilepaskan dari tiga hal yaitu, agama, budaya dan adat. Gong bagian dari kesenian dan budaya yang sudah menjadi bagian dari Agama Hindu. Untuk itu Suiasa mengajak masyarakat, selain mengajegkan seni dan budaya, juga yang terpenting meningkatkan sradha bhakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. “Seni adalah rasa, seni akan meningkatkan rasa persatuan kita, dimana seni berjalan dengan baik disana kramanya bersatu,” tambahnya.

Di bagian lain, untuk mempercepat penanggulangan wabah Covid-19, Suiasa meminta masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan Covid-19 dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. “Mohon taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Kuncinya disiplin dan taat prokes serta jangan takut divaksin,” imbuhnya.

Sementara itu Kelian Dinas Banjar Baler Pasar I Ketut Sania menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung khususnya Bupati dan Wakil Bupati Badung yang sudah membantu Krama Banjar Baler Pasar berupa satu barung Gong Semarandana karena gong ini sangat bermanfaat bagi krama banjar khususnya sekaa teruna dalam upaya meningkatkan kreativitas dalam bidang seni dan budaya.

Baca Juga  Selama 3 Bulan, Transaksi Penjualan Denfest 2020 Tembus Rp 3 Miliar Lebih

“Kami atas nama Krama Banjar Baler Pasar sangat berterima kasih atas bantuan gong ini. Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik, tentunya dalam mendukung kegiatan keagamaan, seni dan budaya,” jelasnya. (bt)

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Ny. Putri Koster: PAKIS Bali Dukung Program Desa Adat, sebagai Implementasi dari Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Published

on

By

de
Ny. Putri Suastini Koster

Denpasar, baliilu.com – Manggala Utama Paiketan Krama Istri Provinsi Bali (PAKIS Bali) Ny. Putri Suastini Koster menyampaikan keberadaan PAKIS Bali di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program-program yang dicanangkan desa adat sebagai implementasi dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Hal itu dikatakannya saat menjadi salah satu narasumber dalam siaran tunda acara ‘Perempuan Bali Bicara’ yang mengangkat tema ‘Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Sosialisasi PAKIS MDA Bali’, yang berlangsung di Denpasar, Kamis (14/1).

Ny. Putri Koster yang juga sebagai Ketua TP PKK Provinsi Bali menyampaikan bahwa keberadaan PAKIS Bali di tengah masyarakat dalam menjalankan programnya tidak saling tumpang tindih dengan program-program TP PKK.  PAKIS Bali akan terus bersinergi dengan TP PKK untuk mensosialisasikan program-program Pemprov Bali yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. ‘’Posisi keduanya  sudah jelas di suatu desa, di mana Ketua TP PKK adalah istri kepala desa, sedangkan Ketua PAKIS Bali adalah istri jro bendesa. Dari keduanya tersebut selama ini sudah dalam ranah ruang lingkup yang beda dan keduanya menjalankan fungsinya secara beriringan,’’ terang seniman multitalenta ini.

Ny. Putri Koster saat acara ‘Perempuan Bali Bicara’ yang mengangkat tema ‘Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Sosialisasi PAKIS MDA Bali’, yang berlangsung di Denpasar, Kamis (14/1).

Ditambahkan istri orang nomor satu di Bali ini, keberadaan PAKIS Bali yang memiliki pengurus sebanyak 19 orang ini, telah menyusun sejumlah program kerja yang mendukung kegiatan di desa adat serta memberdayakan dan memperkuat kemampuan krama istri di adat dalam  melakukan swadharmanya masing-masing. Dengan demikian, krama istri akan bisa menjadi subjek dalam wewidangan desa adat dan turut mengemban tanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian serta ajegnya tradisi, adat dan budaya di desa adat.

Baca Juga  Drainase Tersumbat Sampah, Dinas PUPR Denpasar Gencarkan Pembersihan

Dalam kepengurusannya, pengurus PAKIS Bali yang dilantik pada 17 September 2020 ini terdiri dari manggala, penyarikan, petengen, kemudian memiliki 5 pasayahan yang terdiri dari pasayahan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, kemudian pasayahan pendidikan dan olahraga, pasayahan kesehatan, pasayahan ekonomi dan kesejahteraan krama adat, serta pasayahan hukum adat dan perlindungan krama istri dan anak. Keberadaan PAKIS Bali ini berfungsi untuk mendukung tugas-tugas MDA sebagai lembaga adat yang memiliki payung hukum yakni Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali IGAK Kartika Jaya Seputra dalam arahannya menyampaikan lahirnya Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat merupakan payung hukum yang sangat lengkap dan jelas terkait keberadaan desa adat di Bali. Perda ini tidak hanya mengatur tata kelola pemerintahan di desa adat, tetapi juga tata kelola keuangan desa adat serta pemberdayaan desa adat. Dengan perda ini desa adat memiliki potensi untuk mengembangkan potensi desanya ke dalam unit usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali terhadap keberadaan desa adat tidak hanya dalam bentuk regulasi berupa perda tetapi juga didukung penganggaran serta gedung yang representatif  serta lembaga-lembaga yang mendukung di dalamnya seperti PAKIS Bali. Dengan demikian, diharapkan keberadaan desa adat di Bali akan semakin kuat sehingga desa adat akan mampu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan. (gs)

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Ngeratep Tapakan di Pura Dalem Tambangan Badung, Wabup Suiasa Serahkan Bantuan Rp 200 Juta

Published

on

By

de
Wabup Suiasa melakukan persembahyangan bersama saat menghadiri upacara Ngeratep, Melaspas dan Pasupati Tapakan dan Prelingga Sesuhunan di Pura Dalem Tambangan Badung Penarungan, Rabu (13/1).

Badung, baliilu.com – Bertepatan rahina Buda Cemeng Klawu dan Tilem Kepitu, Rabu (13/1), krama pengempon Pura Dalem Tambangan Badung, Br. Umahanyar, Desa Adat Penarungan, Kecamatan Mengwi melaksanakan upacara Ngeratep, Melaspas dan Pasupati Tapakan dan Prelingga Sesuhunan yang merupakan rangkaian dari upacara Ngetus, Ngodak Tapakan dan Prelingga Sesuhunan yang sudah dilaksanakan sebelumnya di pura tersebut.  

Upacara Ngeratep dan Melaspas ini dihadiri oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Wakil Ketua DPRD I Wayan Suyasa dan anggota DPRD Badung I Made Yudana. Hadir pula, Camat Mengwi I Nyoman Suhartana, Pj. Perbekel Penarungan I Wayan Narayana, Bendesa Adat Penarungan I Made Widiada, serta tokoh masyarakat setempat. Sebagai wujud dukungan pemerintah, Wabup Suiasa bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Badung menyerahkan bantuan sebesar Rp 200 juta. 

Dalam sambutannya Wabup Suiasa menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah saat pelaksanaan upacara ini untuk ikut memotivasi masyarakat agar senantiasa bersemangat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan swadharmanya dalam mengajegkan seni, adat, agama dan budaya. Terlebih di masa mewabahnya pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk taat dan patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Selain itu, kehadirannya juga sebagai upaya pemerintah untuk ikut mendoakan segala rencana-rencana dari pemerintah maupun masyarakat.

“Yang terpenting adalah bersama-sama di setiap upacara kita menghaturkan doa kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar kondisi saat ini, kehidupan alam semesta dan manusia secepatnya bisa pulih dan Covid-19 segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan kita kembali normal,” katanya. 

Sementara itu Panitia Pelaksana Karya I Ketut Oka Astawa menyampaikan, terlaksananya upacara Ngodak dan Ngeratep sudah menjadi kesepakatan krama Banjar Adat Umahanyar sebagai penyungsung Pura Dalem Tambangan Badung yang telah disepakati sejak tahun 2019 lalu. Hal ini dilakukan karena tapakan Ida Bhatara (Barong Landung dan Rangda) sudah lama tidak pernah diperbaiki. Untuk perbaikan tapakan telah dianggarkan dana sebesar Rp 250 juta, namun dalam pelaksanaannya dana yang dihabiskan melebihi dari yang dianggarkan.

Baca Juga  Drainase Tersumbat Sampah, Dinas PUPR Denpasar Gencarkan Pembersihan

“Untuk kegiatan fisik saja kami menghabiskan biaya Rp 215 juta dan upacara kurang lebih Rp 50 juta, jadi totalnya Rp 265 juta. Sumber dana selain dari kewajiban krama, juga bersumber dari dana punia serta bantuan Pemerintah Kabupaten Badung,” jelasnya. 

Lebih lanjut dijelaskan, tapakan yang diperbaiki yaitu Tapakan Ratu Bagus, Ratu Nyoman dan Ratu Mas. Sementara Prelingga yang diperbaiki yaitu Pretima Ida Ratu Gede Dalem Tambangan, Ratu Pregina dan Ratu Sri Sedana. Terkait dengan dudonan, bertepatan dengan Tilem Kepitu ini dilaksanakan upacara Ngeratep, Melaspas dan Pasupati yang dipuput Ida Pedanda Gria Sigaran. Dilanjutkan nunas ica ke Pura Dalem Jati, Pura Kahyangan Tiga dan ke Setra. Dilanjutkan Kamis (14/1) Tapakan Ida Bhatara Napak Pertiwi.

Ke depan, panitia pembangunan sudah merancang untuk perbaikan pelinggih yang ada di Pura Dalem Tambangan Badung. Untuk itu pihaknya kembali mohon dukungan sekaligus difasilitasi untuk dapat dibantu oleh Pemerintah Badung. (bt)

Lanjutkan Membaca