Denpasar, baliilu.com – Dalam acara pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), yang dilaksanakan serentak secara nasional pada Selasa, 21 Oktober 2025, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 300 triliun pada tahun 2025 dengan proporsi minimal 60% untuk sektor produksi, serta memperkenalkan KPP senilai Rp 130 triliun, dimana Rp 117 triliun diarahkan untuk sisi supply melalui dukungan pembiayaan kepada UMKM pengembang perumahan dan kontraktor, serta sisanya di sisi demand untuk pembangunan dan renovasi rumah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, yang hadir daring beserta Gubernur Bali, BPD Bali, dan stakeholders lainnya, memandang langkah ini sebagai sinergi strategis lintas kementerian, lembaga, dan perbankan yang selaras dengan arah kebijakan nasional dalam mendorong financial inclusion dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, turut dilaksanakan penandatanganan dan penyerahan akad KUR oleh perbankan kepada perwakilan pelaku UMKM di Bali. BI Bali mengapresiasi peran aktif BPD Bali dan Bank Mandiri Taspen, serta seluruh perbankan yang turut menjadi penyalur program ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, penyaluran KUR di Bali pada Januari hingga Agustus 2025 mencapai Rp 7,04 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 99.539 debitur. Penyaluran KUR tertinggi tercatat di Kota Denpasar (Rp 1,17 triliun dan 12.285 debitur), Kabupaten Badung (Rp 1,13 triliun dan 12.591 debitur), dan Kabupaten Gianyar (Rp 1,03 triliun dan 13.019 debitur). Sementara itu, penyaluran KUR terbesar berdasarkan jumlah debitur terdapat di Kabupaten Buleleng, sebanyak 17.945 debitur dengan nilai Rp 855 miliar.

Erwin menyampaikan, penyaluran KUR dan KPP di Bali diharapkan dapat memperkuat daya dorong ekonomi Bali untuk berkembang lebih kuat, lebih inklusif, dan berdaya tahan. Saat ini, Erwin menjelaskan KUR banyak dimanfaatkan ke sektor perdagangan dan jasa searah dengan keunggulan Bali sebagai daerah wisata. Ke depan, perbankan perlu mendorong pemanfataan ke sektor-sektor pertanian dan industri pengolahan. Ini memerlukan sinergi berbagai pihak.

Erwin melihat pentingnya berbagai upaya untuk meminimalkan berbagai risiko pinjaman dan peminjam, memperluas akses pembiayaan, membangun kapasitas kewirausahaan, dan membangun pasar rantai nilai yang kuat dari hulu ke hilir. Bali punya kekuatan untuk mewujudkan hal tersebut.

“Dan kami di BI Bali akan terus memperkuat komitmen untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk mendorong ekonomi Bali tumbuh tinggi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat kemandirian pelaku UMKM, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Bali tetap inklusif dan berkelanjutan,‘‘ ujar Erwin.

Pertumbuhan ekonomi Bali triwulan II 2025 tercatat 5,95% (yoy), searah dengan hasil survei rutin BI yang menunjukkan optimisme kuat ekspektasi masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan akan terus kuat di triwulan-triwulan berikutnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan diseminasi perkembangan ekonomi dan kebijakan terkini melalui event bertajuk Balinomics pada Jumat, 17 Oktober 2025 yang berlangsung di kantor setempat.

Dalam pengantarnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, menyampaikan perkembangan ekonomi terkini dan pembahasan topical issues yang berkembang di daerah. Melalui penyampaian perkembangan ekonomi dan kebijakan terkini diharapkan dapat menjadi fondasi percepatan transformasi ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Bali.

Hal ini selaras dengan hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur September 2025, dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1% dan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya.

Prospek perekonomian global masih belum kuat dengan adanya penerapan tarif resiprokal AS dan ketidakpastian yang masih tinggi diprakirakan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara melambat. “Namun demikian, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali masih tumbuh solid pada triwulan II 2025 mencapai 5,95%, lebih tinggi dari nasional. Kinerja ini utamanya ditopang oleh sektor pariwisata yang terus mengalami pemulihan dan berdampak pada sejumlah lapangan usaha, seperti akomodasi makan minum, konstruksi, perdagangan, maupun transportasi dan pergudangan,“ ujarnya.

Erwin menuturkan bahwa hingga September 2025, Bank Indonesia telah menurunkan BI Rate menjadi 4,75%. Penurunan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah dilakukan sejak 2024, sebagai respons untuk penguatan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

Terdapat 4 (empat) strategi yang menjadi fokus utama memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik, khususnya Provinsi Bali yaitu (1) akselerasi investasi melalui proyek strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai new engine of growth pertumbuhan ekonomi daerah, (2) strategi pariwisata berkualitas dimana Quality Tourism menjadi aspek penting mengingat pariwisata Bali menyumbang 64,29% devisa pariwisata nasional, (3) peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta (4) penetrasi dan akselerasi digitalisasi pembayaran yang efisien dan inklusif di daerah perkotaan dan nonperkotaan.

“Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mempercepat transformasi digital di seluruh daerah,“ ucap Erwin.

Selanjutnya pembahasan topical issues kedaerahan, Butet Linda, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menuturkan kondisi kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Bali tetap solid di tengah tantangan global. Perkembangan investasi di Bali telah mencapai 52,60% on track terhadap target. Terdapat 2 (dua) KEK di Bali yaitu KEK Sanur dan KEK Kura-Kura yang masuk ke dalam realisasi investasi terbaik secara nasional pada 2024, dengan dampak penyerapan tenaga kerja cukup besar. Melalui capaian tersebut Bank Indonesia memandang investasi berbasis kawasan dan infrastruktur strategis menjadi penggerak utama ekonomi Bali ke depan yang sejalan dengan arah kebijakan untuk dalam meningkatkan daya dukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Sektor pariwisata masih menjadi sektor unggulan dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Bali. Sejalan dengan hal tersebut arah pengembangan Quality Tourism perlu diperkuat. ”Berbagai langkah konkret telah dilakukan oleh Bank Indonesia, tentunya melalui penguatan Quality Toursim. Ke depan terdapat beberapa strategi diantaranya manajemen kunjungan di Destinasi Tujuan Wisata (DTW) melalui sistem tiket digital dan digitalisasi batas kunjungan harian berbasis data carrying capacity, pengembangan aplikasi terintegrasi seperti Love Bali, penguatan dan optimalisasi Forum Diskusi Pusat Daerah, serta mendorong investasi tersier baru ke non-Sarbagia,” ujar Butet.

Dukungan dan optimisme tersebut, mendukung perekonomian Provinsi Bali. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tumbuh kuat di atas titik tengah kisaran 5,0%- 5,8%(yoy). Arah pertumbuhan ini mencerminkan semakin solidnya momentum pemulihan ekonomi pascapandemi, turut didukung oleh progam unggulan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah, diantaranya Bali Jagaditha, Baligivation, Bali Investment Challenge, Event QRIS Nasional dan QRIS Summer Run, serta yang akan datang Bali Green Economic Forum.

Terkait strategi digitalisasi sistem pembayaran disampaikan langsung oleh Yusuf Wicaksono, Ekonom Ahli dan Nindy, Kepala Tim Implementasi Kebijakan SP & PUR, terdapat 4 (empat) area akselerasi penetrasi digital, yaitu digitalisasi bantuan sosial (bansos), transportasi, transaksi pemerintah daerah, dan ekosistem pariwisata. Perkembangan dari sisi supply tercermin dari kesiapan infrastruktur digital BI Bali yang secara umum sudah tergolong baik. Namun demikian, masih terdapat titik-titik blankspot terutama di kawasan wisata seperti daerah wisata Pandawa dan Nusa Dua, sehingga perlu dorongan untuk pemerataan penetrasi digital baik melalui penguatan infrastruktur.

Selain itu juga dilakukan sosialisasi berbasis komunitas untuk meningkatkan literasi digital. Dari sisi demand, akseptansi dan perkembangan ekosistem digital terus menunjukkan peningkatan. Perkembangan transaksi QRIS per Agustus 2025 mencapai 1,1 juta, tumbuh 4,7% (yoy), merchant mencapai 1 juta merchant, yang tumbuh 16,2% (yoy).

”QRIS Cross Border juga semakin meningkat, menandakan wisatawan yang berkunjung ke Bali juga semakin aware akan penggunaan QRIS,” ujar Nindy.

Dengan adanya perkembangan ekosistem digital, baik supply dan demand mendukung perkembangan pariwisata Bali yang semakin maju dan berkualitas. Kombinasi investasi yang produktif, pariwisata berkualitas, peningkatan produktivitas pertanian, serta percepatan digitalisasi ekonomi daerah akan menjadi fondasi utama dalam menjaga momentum pertumbuhan Bali. Melalui sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan daerah serta fokus pada penguatan ekonomi domestik, Bank Indonesia meyakini perekonomian Bali akan tumbuh kuat, inklusif, dan berkelanjutan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Rilis BPS Provinsi Bali pada 1 Oktober 2025 menyebutkan bahwa perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada September 2025 secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0,01% (mtm), setelah bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar -0,39% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi 2,51% (yoy) dari 2,65% (yoy) pada Agustus 2025. Inflasi Bali pada September 2025 secara tahunan lebih rendah dibandingkan Nasional yang sebesar 2,65% (yoy).

Secara spasial, 3 (tiga) Kota/Kabupaten di Bali mengalami deflasi bulanan pada September 2025. Badung mengalami deflasi terdalam sebesar -0,50% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 1,32% (yoy), diikuti Tabanan sebesar -0,45% (mtm) atau 1,88% (yoy). Selanjutnya, Singaraja mengalami deflasi bulanan sebesar -0,06% (mtm) atau inflasi tahunan 2,39% (yoy). Sementara itu, Kota Denpasar mengalami inflasi tahunan pada September 2025 yakni sebesar 0,41% (mtm) atau 3,42% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa secara bulanan, deflasi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, seiring dengan penurunan harga komoditas pada kelompok ini di tengah peningkatan pasokan karena panen. Berdasarkan komoditasnya, secara bulanan deflasi bulan September 2025 terutama bersumber dari penurunan harga komoditas bawang merah, tomat, angkutan udara, daging babi, bawang putih. “Sementara itu, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga komoditas daging ayam ras, canang sari, jeruk, beras, dan rampela hati ayam,“ ujar Erwin.

Ke depan, sebut Erwin, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain masih tingginya permintaan barang dan jasa pada peak season kunjungan wisatawan mancanegara, berlanjutnya kenaikan harga emas dunia, serta kenaikan harga acuan minyak sawit mentah yang berpotensi mendorong imported inflation. Selain itu, kenaikan harga jagung pipilan sebagai pakan ternak berisiko mendorong terjadinya inflasi. “Lebih lanjut, ketidakpastian cuaca karena peralihan musim penghujan berpotensi meningkatkan risiko pertumbuhan hama dan organisme pengganggu tanaman yang dapat mengganggu panen hortikultura,‘‘ ujarnya.

Dalam menghadapi potensi tekanan inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali melalui implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. “Ke depan, TPID Provinsi dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Bali akan terus mendorong penguatan dan perluasan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada upaya menjaga inflasi yang stabil melalui penguatan regulasi, stabilitas pasokan, dan efisiensi distribusi,‘‘ ucapnya.

Erwin menegaskan bahwa sinergi juga akan terus diperkuat melalui operasi pasar, kerja sama antardaerah baik intra-Bali maupun dengan luar Bali, serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan, guna membangun ekosistem ketahanan pangan yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi. Sinergi pengendalian inflasi pangan juga mencakup kolaborasi antara pelaku hulu dan hilir, mulai dari petani, penggilingan, Perumda pangan, hingga sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimis inflasi pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)