Denpasar, baliilu.com – Dijadikannya Bali sebagai salah satu pilot project penerapan SOP dan protokol kesehatan seperti cleanliness, health, safety (CHS) pada industri pariwisata disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Bali. Bahkan Pemprov sangat yakin dan optimis akan kesiapan Bali menyambut para wisatawan baik domestik maupun manca negara.
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok
Ace) menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber pada program Metro TV
secara langsung via sambungan Skype Indonesia Town Hall dengan tema ‘Cara Baru
Berwisata’, Senin (20/7-2020) malam.
Tokoh pariwisata tersebut juga melanjutkan, melalui
pertimbangan yang matang, Pemprov telah membuka kegiatan lokal di Bali pada 9
Juli yang lalu, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan. “Kita sudah
mulai membuka kegiatan mulai 5 Juli 2020, setelah melalui koordinasi dan rapat
intensif dengan pemerintah kabupaten/kota. Tentu saja dengan melihat kondisi di
lapangan,” jelas Cok Ace.
Untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan dan protokol
pencegahan Covid-19 di lapangan, Gubernur Bali Wayan Koster juga telah
mengeluarkan Surat Edaran No. 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan
Kehidupan Era Baru yang mengatur berbagai standar kebersihan di ruang publik
serta mengatur 14 sektor yang harus dipatuhi.
“Sedangkan untuk sektor pariwisata sendiri bahkan sudah
lebih di depan lagi. Selain mengikuti peraturan dan SOP yang ditetapkan
pemerintah, sektor pariwisata juga berinisiatif untuk melakukan assessment
mandiri, yang meliputi kesiapan industri pariwisata dalam menyambut para
wisatawan,” imbuhnya.
Dalam assessment
tersebut akan dinilai penerapan protokol kesehatan dan pencegahan
Covid-19, serta penerapan standar CHS yang dikeluarkan oleh WHO. “Jika sudah
memenuhi maka akan dikeluarkan sertifikat kompetensi, sebagai modal industri
pariwisata tersebut dalam menarik kepercayaan wisatawan,” jelasnya dalam acara
yang menghadirkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan, CEO Tiket.com George Hendrata, Ketua PHRI Indonesia Hariyadi BS
Sukamdani, serta Ketua Asita Indonesia Nunung Rusmiati.
Mengenai penanganan Covid-19, Wagub Cok Ace juga mengatakan
Bali sudah sangat baik. Hal itu bisa dilihat dengan angka kasus yang cukup
rendah di Indonesia serta fatality rate
yang rendah juga sekitar 1,58%. Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari
koordinasi yang baik antara pemerintah dengan desa adat. “Kami bekerja sama
dengan desa adat untuk mengatur masyarakat, bahkan berbagai sanksi telah
diberlakukan oleh desa setempat. Pada umumnya masyarakat Bali adalah masyarakat
yang patuh, sehingga kami bisa menekan angka kasus,” imbuhnya.
Sementara dari segi sanksi oleh pemerintah, tokoh Puri Ubud
ini menyatakan ketegasan pemerintah bagi para pelanggar. Ia mencontohkan seperti
penyelenggara yoga massal di tengah pandemi, pemerintah langsung mendeportasi
WNA yang menyelenggarakan. “Sebenarnya kegiatannya bagus untuk kesehatan, namun
kita harus tetap menegakkan peraturan makanya kita tindak dengan tegas,”
tambahnya.
Lebih jauh, mengenai kekhawatiran akan merebaknya kembali Covid-19
yang dibawa oleh wisatawan asing, Wagub Cok Ace menjelaskan telah mengambil
langkah preventif. “Kami telah mengeluarkan SE Gubernur tentang protokol
kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri. Dalam SE tersebut diatur
berbagai hal yang harus dipenuhi seperti surat pernyataan dan hasil negatif
Covid-19,” jelasnya.
Sementara untuk mendukung kepercayaan asing terhadap Bali,
dia melanjutkan jika Pemprov tengah meningkatkan fasilitas, baik di ruang
publik maupun fasilitas kesehatan. “Jumlah bed RS kita tambah, fasilitas
penanganan Covid-19 kita tingkatkan. Ini bukannya kita berharap jumlah kasus
naik, kita terus cegah hal tersebut. Ini lebih kepada menjaga trust para
wisatawan kepada pengelolaan pariwisata di tengah pandemi di Bali,” tandasnya.
Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B.
Pandjaitan mengatakan untuk kasus Covid-19 di Indonesia jangan dilihat secara
global, tapi dilihat dari daerah ke daerah. Seperti halnya beberapa provinsi atau
kabupaten yang cukup berhasil menangani virus ini, dan pusat merasa sudah layak
membuka pariwisatanya. “Seperti Bali, Jogyakarta atau Pulau Bintan.
Daerah-daerah ini dinilai cukup berhasil dalam menangani Covid-19, sehingga
cukup layak dibuka,” jelasnya.
Apalagi saat ini Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan
Covid-19 telah menpunyai data real tentang penyebaran virus ini, sehingga
memudahkan para wisatawan untuk memutuskan akan berwisata ke mana. Untuk
membuka kran pariwisata sendiri, Menko Luhut mengatakan Indonesia tengah
menjajagi dengan negara-negara sahabat. Tentu ia menegaskan di sini dibutuhkan
perjanjian kedua belah pihak agar warga mereka juga merasa aman. Semua hal
tersebut menjadi dasar pemerintah membuka pariwisata untuk domestik Indonesia
tanggal 31 Juli serta untuk mancanegara 11 September mendatang.
Lebih jauh ia mengajak masyarakat Indonesia untuk
mengimplementasikan protokol kesehatan dan pencegahan dengan disiplin, karena
itu adalah semua muara. “Mari kita patuhi pakai masker, jaga jarak dan cuci
tangan, ini adalah langkah preventif, dan langkah-langkah ini juga dinilai bisa
membangun kepercayaan wisatawan,” jelasnya. Di samping itu, ia juga mengajak
semua pihak untuk bersatu memberikan sumbangsih dan mendukung pemerintah dalam
penanganan pandemi ini, bukan malah saling menghujat di dunia maya.
Ia mengakui sektor pariwisata adalah sektor yang menghidupi
sektor-sektor lainnya. UMKM, dan masyarakat berbagai kalangan pasti kecipratan
dengan dibukanya pariwisata, serta akan menggerakkan perekonomian nasional
juga. Untuk itu ia berharap pemerintah daerah betul-betul menyiapkan berbagai
keperluan, fasilitas serta sarana prasarana dalam menarik wisatawan.
Menko Luhut juga membeberkan jika Presiden telah
mendatangani gugus tugas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Ini
membuktikan keseriusan pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Di samping itu
pemerintah juga tengah berusaha mendorong bergeliatnya ekonomi terutama di
sektor pariwisata dengan melakukan perjalanan dinas. “Jangan dikritik dulu langkah
pemerintah, ini juga sebagai upaya menggeliatkan kembali hotel atau travel yang
mati suri selama ini,” tandasnya.
Sementara pelaku pariwisata sangat menyambut positif rencana
ini. Mereka mengaku pariwisata adalah sektor pertama yang terkena dampak, dan menjadi
sektor terakhir dalam pemulihan. Mereka juga meyakinkan bahwa wisatawan asing
sudah sangat menunggu untuk berwisata lagi ke Indonesia. Di samping itu
dijelaskan juga bahwa banyak daerah yang sudah siap membuka pariwisatanya. Hal
ini tentu sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian. (*/gs)
