Denpasar, baliilu.com – Belajar dari pandemi Covid-19 yang menekan pertumbuhan ekonomi Bali hingga titik nadir, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mendorong upaya penguatan sektor pertanian.

Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi salah satu narasumber pada 2nd Webinar Transformasi Bali Nusra “Balinusra Menuju Pertanian 4.0” yang diselenggarakan oleh Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Bali, secara daring pada Selasa (14/9).

Menurut Wagub Cok Ace, Bali mengalami kontraksi ekonomi paling hebat jika dibandingkan provinsi lain di Indonesia karena sangat bergantung pada sektor pariwisata. Ia menyebut, 54 persen PDRB bersumber dari sektor ini sehingga di masa pandemi, Bali kehilangan devisa hingga Rp. 9,7 triliun setiap bulan.

“Bali sangat terpuruk karena ketergantungan pada sektor pariwisata. Sementara daerah lain lebih tahan,” ucapnya. Menurut Cok Ace, hal ini perlu dijadikan bahan evaluasi untuk menggenjot sektor alternatif selain pariwisata. Salah satu sektor alternatif yang menurutnya harus digarap lebih serius adalah pertanian. Untuk menggairahkan sektor pertanian, ia mendorong pemanfaatan teknologi.

“Penerapan teknologi di bidang pertanian sangat penting untuk menarik minat generasi muda menekuni sektor ini,” imbuhnya. Dengan demikian, ke depan ia berharap sektor pertanian bisa memberi kontribusi yang sama besar dengan pariwisata.

“Jika kedua sektor ini bisa dijadikan lokomotif perekonomian secara imbang, saya yakin kita tak akan menghadapi keterpurukan seperti ini,” sebutnya.

Untuk itu, Wagub Cok Ace mengimbau masyarakat Bali untuk kembali menekuni pertanian dan membangkitkan kerajinan lokal di tengah kondisi pandemi Covid-19. Harapannya bisa mendongkrak aktivitas perekonomian yang kini tengah tertekan.

Padahal, menurutnya, Bali pada awalnya hidup di sektor agraris kemudian beralih pada sektor pariwisata, dan secara tanpa sengaja melompati sektor industri pengolahan (sekunder). Kontribusi sektor pariwisata sebelum pandemi mencapai 68 persen, sedangkan sektor pertanian dan pengolahan berkisar 15 hingga 17 persen.

“Oleh karena itu, beberapa langkah yang saat ini bisa dilakukan yakni kembali menekuni sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan membangkitkan kerajinan lokal sebagai mata pencaharian penopang ekonomi rakyat,” ucapnya.

Menurut pria yang biasa disapa Cok Ace itu, hikmah yang dapat dipetik saat ini, salah satunya harus kembali kepada sektor pengolahan hasil-hasil pertanian yakni di antaranya memetik buah yang ditanam contohnya jeruk dan salak yang masing-masing buah ini dapat diolah menjadi jus yang kemudian bisa dijual untuk masyarakat lokal.

Selain itu, Cok Ace juga mendorong masyarakat Bali untuk menggunakan transaksi digital dalam kegiatan jual beli hasil produksi. “Dengan begitu perputaran ekonomi juga akan kembali tumbuh,” katanya.

Untuk mendukung peningkatan produk pertanian lokal, maka sebagai payung hukum Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali (Pergub) No. 99 Tahun 2018 Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali, petani lokal Bali akan memiliki kepastian harga dan keuntungan dalam menjual hasil panennya.

Dengan adanya payung hukum tersebut, Wagub Cok Ace berharap masyarakat semakin semangat dalam menekuni dunia pertanian sehingga sektor pertanian dan pariwisata menjadi satu kesatuan mata rantai yang tidak terpisahkan dan saling menguatkan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provisni Bali Trisno Nugroho menyampaikan bahwa sejak triwulan II 2020 hingga triwulan I 2021, ekonomi Balinusra mengalami kontraksi. Namun pada triwulan II 2021, mulai menunjukkan pemulihan dengan tumbuh 3,70% (yoy). Apabila dilihat secara spasial, waktu pemulihan berbeda diantara masing- masing provinsi. Ekonomi NTT sudah mulai tumbuh positif sejak triwulan I 2021, sedangkan ekonomi NTB dan Bali baru tumbuh positif pada triwulan II 2021.

Momentum pemulihan ini perlu terus kita jaga dan dorong dengan menggali potensi sumber- sumber pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat potensi tersebut, kita perlu melihat struktur ekonomi masing-masing provinsi di Balinusra. Secara umum terdapat kemiripan dimana lapangan usaha (LU) pertanian menjadi salah satu penopang perekonomian di masing-masing provinsi.

Di NTB dan NTT, lapangan usaha pertanian menjadi penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pangsa masing-masing 23% dan 29% pada tahun 2020. Sementara itu, di Bali, lapangan usaha pertanian memiliki pangsa 15% terhadap PDRB tahun 2020, terbesar kedua setelah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum. Apabila dilihat lebih rinci, struktur PDRB Balinusra untuk lapangan usaha pertanian terutama ditopang oleh peternakan dengan pangsa 28%, tanaman pangan (26%), perikanan (24%), Tanaman Hortikultura (11%) serta Tanaman Perkebunan (8%). Tingginya kontribusi sektor pertanian dalam ekonomi Balinusra menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian memiliki potensi sebagai pendorong pemulihan ekonomi Balinusra.

Pentingnya peranan lapangan usaha pertanian dalam ekonomi Balinusra juga tergambar dari penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Di Bali, 23% penduduk bekerja di sektor pertanian, sedangkan di NTB dan NTT, pekerja di sektor pertanian masing-masing sebesar 35% dan 54%. Dengan struktur ini, secara total, 54% pekerja Balinusra bekerja di sektor pertanian.

Potensi sektor pertanian Balinusra juga bisa kita lihat dari sisi ekspornya. Pada tahun 2020, ekspor komoditas pertanian dan kelautan Balinusra memiliki pangsa 13,5% dari total ekspor Balinusra, menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 18,9%. Berbagai komoditas pertanian dan kelautan yang menjadi penopang ekspor Balinusra antara lain komoditas kelautan seperti kepiting, udang, ikan tuna, mutiara, rumput laut serta komoditas hortikultura dan perkebunan seperti tanaman obat, buah-buahan, vanili, kopi, kakao.

Dengan adanya komoditas unggulan pertanian Balinusra tersebut, potensi pengembangan sektor pertanian di Balinusra ke depan masih sangat besar. Namun, sejumlah tantangan juga masih menghadang. Pertama, dari sisi faktor produksi, teknologi produksi masih rendah dengan kapasitas SDM yang terbatas sehingga produktivias masih rendah dan nilai tambah pengolahan komoditas juga terbatas. Kedua, dari sisi kelembagaan, peran kelembagaan kelompok tani juga masih belum optimal baik dari sisi hulu seperti pengawasan praktek bertani yang baik (Good Agriculture Practices) maupun dari sisi hulu seperti implementasi korporatisasi petani untuk mencapai skala ekonomi, mendapat pembiayaan, dan pasar yang lebih pasti. Ketiga, tantangan terkait kerjasama perdagangan luar negeri (ekspor) yang mencakup hambatan non-tarif seperti pemenuhan persyaratan/sertifikasi pasar internasional maupun hambatan tarif yang dikenakan oleh negara pasar.

Terkait tantangan-tantangan di atas, terutama terkait peningkatan produktivitas dan nilai tambah, maka perlu transformasi pertanian ke arah digitalisasi pertanian (pertanian 4.0). Penerapan digitalisasi pertanian di sisi hulu diharapkan akan mengubah cara bertani, perilaku petani, hingga cara penyediaan input. Kemudian, digitalisasi sisi hilir akan memperluas cakupan pasar, efisiensi harga, hingga cara penjualan produk.

Upaya digitalisasi pertanian ini sudah mulai kita lihat di Indonesia melalui berbagai model dan inovasi seperti pertanian vertikal, pertanian presisi, dan pertanian pintar (smart farming). Di wilayah Balinusra sendiri, penerapan Pertanian 4.0 masih terbatas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali tahun 2020, implementasi pertanian digital di Balinusra masih didominasi pada sisi hilir yaitu pemanfaatan e-commerce untuk penjualan produk. Selain itu, implementasi pertanian digital tersebut belum dilakukan secara end to end. Bila dilihat secara spasial, tingkat implementasi pertanian 4.0 di Bali relatif lebih tinggi dibandingkan NTB dan NTT. Hal ini dipengaruhi oleh faktor struktural seperti ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Selain Wagub Cok Ace, sejumlah narasumber juga dihadirkan pada kesempatan tersebut diantaranya Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementrian PPN/Bappenas Arifin Rudyanto dan Guru Besar IPB, Prof. Muhammad Firdaus. (gs)