Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (10/3). RUPS ini dilaksanakan atas amanat AD/ART perseroan serta UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang RUPS tahunan yang wajib dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

Tampak hadir Gubernur Bali, Wayan Koster, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra serta undangan lainnya.

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa dalam kesempatan tersebut, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Sehingga, PT. Jamkrida Bali Mandara dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“RUPS ini merupakan wadah untuk membahas kinerja perusahaan dan strategi ke depan,” kata Arya Wibawa.

Arya Wibawa juga berharap perusahaan dapat terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama UMKM yang menjadi sektor penggerak ekonomi perkotaan.

“Kami berharap PT. Jamkrida Bali Mandara dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Direktur Utama PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, mengatakan bahwa perusahaan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan RUPS kali ini juga membahas tentang laporan pertanggungjawaban direksi, laporan pengawasan, hingga penyaluran TJSL.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada PAD dan mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Adhi Ardhana menambahkan bahwa perusahaan siap mendukung program-program pemerintah daerah. Hal ini utamanya dalam mendukung kemajuan UMKM di Provinsi Bali.

“Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Para kader Posyandu dari seluruh kecamatan di Kota Denpasar, mengikuti pembekalan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bina Posyandu tahun 2026 yang digelar Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, di Gedung UPTD Bapelkesmas, Kesiman Kertalangu, Selasa (10/3).

Adapun tujuan dari pembekalan ini, adalah untuk menguatkan kapasitas dan juga pengetahuan para kader Posyandu terkait dengan pelaksanaan Posyandu 6 SPM yang kini sedang gencar dilakukan.

Pada kesempatan itu, hadir langsung Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster dan Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara.

Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster dalam arahannya mengatakan, kegiatan Bina Posyandu ini sengaja diinisiasi untuk semakin menguatkan para kader yang merupakan garda terdepan dalam program Posyandu 6 SPM ini.

“Sebagai Tim Pembina, kami bertugas untuk melakukan pembinaan. Terutama para kader, agar bisa mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan di sini, kepada masyarakat pada saat pelaksanaan Posyandu 6 SPM nanti di wilayah masing-masing,” katanya.

Putri Koster juga berharap seluruh Posyandu harus melakukan pembinaan sejalan dan melaporkannya secara berkelanjutan dan berkala kepada TP Posyandu Provinsi Bali, untuk kemudian diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan yang sama, Putri Koster juga menekankan dan mengajak seluruh kader Posyandu untuk ikut bersama-sama mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Hal ini lantaran, kebersihan lingkungan juga menjadi salah satu poin yang ada di dalam Posyandu 6 SPM.

“Ngiring para kader mari kita sama-sama bergerak untuk kebersihan lingkungan ini. Salah satu upayanya adalah setiap bulannya, kita sudah melakukan gerakan Kulkul TP PKK dan Posyandu. Ini adalah sinergitas yang harus kita lakukan berkelanjutan,” ujar Putri Koster.

Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, mengungkapkan, pelatihan Bina Posyandu 6 SPM ini sendiri diikuti oleh kurang lebih 111 orang kader dari masing-masing kecamatan di Kota Denpasar. Ratusan kader tersebut akan mengikuti pelatihan selama 3 hari 2 malam.

“Hari ini kami kirim 111 orang kader Posyandu, dari 4 kecamatan. Harapannya para kader nanti bisa menjalankan dan mengaplikasikan pada program Posyandu 6 SPM,” ujarnya.

Sagung Antari juga mengemukakan, para kader Posyandu dari Kota Denpasar ini, hendaknya dapat memahami dengan baik seluruh materi terkait, antara lain akselerasi layanan Posyandu, pengelolaan Posyandu desa/lurah, serta layanan yang berkaitan dengan sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas diperlukan dukungan ekosistem pariwisata yang tertata, kuat, dan andal. Salah satu unsur penting dalam ekosistem tersebut adalah ketersediaan layanan penukaran valuta asing yang aman, transparan dan akuntabel. Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Bali dengan Bank Indonesia dan Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA) Bali pada tanggal 8 Maret 2025 di Jaya Sabha.

Pertemuan tersebut bertujuan memperluas dukungan pemerintah daerah dan membangun kolaborasi lintas instansi agar penertiban money changer ilegal dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi di seluruh wilayah Bali. Kehadiran Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang berizin akan menunjang kenyamanan transaksi wisatawan selama berada di Bali.

Pada kegiatan ini, Kepala KPwDN BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menyampaikan kepada Gubernur Bali Wayan Koster, bahwa Bank Indonesia terus akan memperkuat fungsi perizinan dan pengawasan untuk memastikan industri KUPVA BB yang berizin dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Bank Indonesia juga secara aktif mendorong upaya penertiban money changer ilegal, antara lain dengan pembuatan website moneychangerbali.com, yang terintegrasi dengan portal lovebali.baliprov.go.id milik Pemerintah Provinsi Bali, sebagai salah satu sarana informasi dan media edukasi terhadap wisatawan dan masyarakat terkait KUPVA BB berizin. Bank Indonesia juga menyediakan sarana pengaduan masyarakat terhadap kegiatan atau aktivitas money changer ilegal melalui portal (BI-PATROL).

”Berbagai langkah penertiban money changer illegal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas instansi termasuk bersama Pemerintah Daerah, APVA, Aparat Penegak Hukum, dan juga Lembaga Adat,” jelas Erwin.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster mengapresiasi dan menyampaikan dukungan penuh terhadap tugas Bank Indonesia untuk penguatan industri KUPVA BB di Bali, serta upaya untuk menanggulangi money changer ilegal. Gubernur Bali menegaskan bahwa keberadaan KUPVA BB merupakan bagian penting dari ekosistem pariwisata Bali yang harus dijaga integritas dan kredibilitasnya.

”Penertiban money changer ilegal merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pariwisata Bali berkualitas, dan berdaya saing global. Saya juga mendorong keterlibatan Desa Adat sebagai bentuk kearifan lokal dalam menertibkan praktik money changer ilegal,” jelas Koster.

Berdasarkan data tahun 2025, BI Bali mencatat terdapat 601 jaringan kantor KUPVA BB berizin, terbesar kedua di Indonesia, dengan konsentrasi utama di tiga wilayah destinasi wisata, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar. Besarnya jaringan kantor ini menunjukkan peran strategis industri KUPVA BB dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.

Ketua APVA Bali terpilih periode 2026-2030, Ni Made Tirtaningsih, menyampaikan bahwa peran industri KUPVA BB terhadap pariwisata Bali masih signifikan, namun banyaknya praktik money changer tidak berizin (ilegal) yang berpotensi merugikan konsumen serta mencoreng citra pariwisata Bali dan Indonesia di mata dunia. Saat ini telah terdapat beberapa peraturan desa adat (perarem) di wilayah Kuta, Seminyak, dan Legian yang secara tegas melarang beroperasinya money changer ilegal di wilayah tersebut. Namun untuk semakin memperkuat upaya tersebut, APVA mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah, APVA Bali, dan Aparat Penegak Hukum akan memperkuat koordinasi lintas lembaga serta mendorong sinergi dengan berbagai pihak, termasuk unsur masyarakat adat, dalam rangka meningkatkan efektivitas penertiban praktik money changer ilegal. Masyarakat dan wisatawan juga senantiasa diimbau untuk selalu melakukan penukaran valuta asing pada KUPVA BB yang berizin dengan ciri-ciri antara lain memiliki sertifikat resmi dari Bank Indonesia, memiliki nama perusahaan yang jelas dan terdaftar di Bank Indonesia, serta memasang logo KUPVA BB berizin yang dilengkapi dengan QR code, untuk menghindari potensi risiko bertransaksi pada money changer ilegal. (gs/bi)