Badung, baliilu.com – Krama pengempon Pura Maspahit, Br. Kayutulang, Canggu, Kuta Utara menggelar Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Padudusan Alit, Medasar Caru Rsi Gana dan Caru Panca Rupa pada Rahina Tilem Sasih Karo, Rabu (12/8). Rangkaian Puncak Karya dihadiri langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Anggota DPRD Badung I Made Suryananda Pramana, Camat Kuta Utara Nyoman Tirtayasa, Perbekel Desa Adat Canggu I Wayan Suarya, Jro Bendesa Adat Canggu I Nyoman Siana, Ketua Kadin Badung, serta jajaran pengurus desa adat setempat. Pada kesempatan tersebut Bupati Adi Arnawa melakukan penandatanganan prasasti karya dan menyerahkan dana hibah sebesar Rp 800 juta.

Dalam sambrama wacananya, Bupati Wayan Adi Arnawa mengucapkan terima kasih atas semangat gotong-royong serta sinergi yang kuat antara pengempon (pengelola) Pura Maspahit dan krama (warga) Desa Adat, sehingga pujawali dan rangkaian karya agung ini dapat berjalan dengan lancar dan rahayu (labda karya sida purna sida sidaning don). Bupati menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata di kawasan Canggu, Kuta Utara. Selain fokus pada penataan infrastruktur demi kenyamanan wisatawan, pembenahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan juga menjadi prioritas utama.

Ia juga mengatakan bahwa, sebagai salah satu destinasi wisata utama yang perkembangannya sangat pesat, Canggu menghadapi tantangan besar terkait kemacetan dan pelanggaran tata ruang. Menanggapi keluhan dari tokoh masyarakat dan pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten Badung tengah menyiapkan langkah strategis berskala besar. “Canggu adalah daerah tujuan wisata yang berkembang luar biasa. Namun, kita harus tegas terhadap pelanggaran tata ruang, seperti bangunan yang melanggar sempadan jalan atau sungai. Jika dibiarkan, wisatawan tidak akan merasa nyaman lagi, dan hal itu akan menurunkan kunjungan yang berdampak langsung pada pendapatan daerah,” tegasnya.

Untuk mengurai kemacetan, Pemkab Badung berencana memberlakukan sistem arus lalu lintas satu arah (one-way system) dari arah timur ke barat di kawasan Canggu. Tak tanggung-tanggung, anggaran hingga ratusan miliar telah disiapkan untuk perbaikan jalan. Bahkan, Pemkab Badung telah berdiskusi dengan konsultan internasional guna mematangkan rencana jangka panjang pembangunan jalur bawah tanah (underground) yang menghubungkan titik-titik krusial menuju jalur utama seperti Gatot Subroto.

Keberhasilan penataan pariwisata ini terbukti mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung secara signifikan. Tercatat hingga 31 Juli 2026, realisasi uang masuk ke kas daerah telah mencapai Rp 4,1 triliun. Pemerintah Kabupaten Badung memastikan bahwa tingginya PAD ini langsung dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program sosial yang inklusif dan pro-rakyat.

“Beberapa program santunan yang berjalan otomatis antara lain santunan kematian sebesar Rp 10 juta, santunan hari raya Galungan sebesar Rp 2 juta, serta santunan bulanan sebesar Rp 1 juta bagi penyandang disabilitas. Di sektor pendidikan, Pemkab Badung meluncurkan kebijakan baru untuk menghapus kesenjangan akses pendidikan antara warga kaya dan miskin,” ucap Adi Arnawa.

Bupati juga mengungkapkan, mulai tahun ini, seluruh siswa krama Badung yang menempuh pendidikan di tingkat SD, SMP, hingga SMA/sederajat dibebaskan dari biaya sekolah (gratis). Kebijakan ini berlaku merata baik di sekolah negeri maupun swasta, di luar sekolah internasional. Ke depan, Pemkab Badung juga tengah merancang program bantuan beasiswa kuliah jenjang S1 bagi generasi muda Badung.

“Kami tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun ekosistemnya. Kesejahteraan krama dan masa depan pendidikan anak-anak kita di Badung harus berjalan beriringan dengan kemajuan pariwisatanya,” pungkasnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Bunda Antinarkoba Kabupaten Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri sekaligus memimpin kegiatan Prosesi Potong Rambut Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Badung Tahun 2026, Rabu (12/8). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Made Bali ini dirangkaikan dengan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya narkoba bagi seluruh anggota Paskibraka yang sedang menjalani masa pemantapan latihan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Narasumber Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Badung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung beserta jajaran, pembina, pelatih, serta seluruh anggota Paskibraka Kabupaten Badung yang telah terpilih dan siap bertugas dalam peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa menyampaikan bahwa prosesi potong rambut bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan simbol penyempurnaan diri, kedisiplinan, kesetaraan, dan keseragaman sebagai persiapan mental dan fisik sebelum mengemban tugas mulia mengibarkan bendera negara.

“Potong rambut ini adalah tanda bahwa kalian sedang membentuk karakter yang tangguh, bersih, dan berwibawa. Tampil rapi mencerminkan hati yang tertib, pikiran yang bersih, serta tekad yang kuat untuk menjadi teladan bagi generasi muda lain di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Selain itu Bunda Antinarkoba Badung menegaskan bahwa anggota Paskibraka adalah wajah dan teladan pemuda Badung. Oleh karena itu, wajib menjauhi segala bentuk pergaulan bebas dan bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan.

“Kalian adalah generasi pilihan, harapan keluarga dan kebanggaan daerah. Jangan pernah menyentuh narkoba dalam bentuk apa pun. Jadilah pemuda yang sehat, cerdas, berprestasi, dan bermanfaat. Isi waktu dengan kegiatan positif, latihan yang tekun, dan pelajaran yang sungguh-sungguh. Sosialisasi ini kami gencarkan agar kalian sadar sejak dini narkoba bukan solusi, melainkan penghancur mimpi dan masa depan,” tegasnya.

Lebih lanjut Nyonya Rasniathi Adi Arnawa memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Paskibraka, para pelatih, panitia, dan instansi terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Ia berharap persiapan yang matang ini akan melahirkan pengibar bendera yang gagah, berwibawa, serta bersih dari narkoba dan pergaulan yang tidak sehat.

“Semoga kalian menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, bangga, dan penuh semangat. Tunjukkan kepada semua pemuda Badung itu hebat, bersih, dan berprestasi. Selamat berlatih dengan giat,” tutupnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026. Penetapan tersebut dilaksanakan pada Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra di Gedung DPRD Kota Denpasar, Rabu (12/8).

Adapun, dalam Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dimana Pendapatan dirancang Rp 3,08 triliun rupiah lebih, meningkat menjadi Rp 3,24 triliun rupiah lebih, bertambah Rp 162,28 miliar rupiah. Selanjutnya, untuk Belanja Daerah sebelumnya dirancang Rp 3,64 triliun rupiah lebih, setelah perubahan dirancang Rp 3,88 triliun rupiah lebih, bertambah Rp 244,85 miliar rupiah lebih. Sedangkan Pembiayaan Netto Daerah sebelumnya dirancang Rp. 562,16 miliar rupiah lebih, setelah perubahan dirancang Rp. 644,73 miliar rupiah lebih.

Hadir langsung dalam Sidang Paripurna tersebut, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira dan Made Oka Cahyadi Wiguna, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Forkopimda Kota Denpasar, Anggota DPRD Kota Denpasar serta Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Tak hanya itu, Sidang Dewan juga memberikan apresiasi atas peningkatan proyeksi PAD Kota Denpasar di Tahun 2026 ini.

Sebagai pembicara pertama, pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Denpasar yang dibacakan I Gede Tommy Sumerta mengatakan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Denpasar mengapresiasi optimisme Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam merancang Perubahan KUA dan PPAS Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026, khususnya dengan meningkatnya pendapatan daerah dari sekitar Rp 3,08 triliun menjadi Rp 3,24 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp 2,05 triliun menjadi Rp 2,22 triliun.

“Dengan pengelolaan yang semakin efektif, transparan, dan inovatif, peningkatan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” ujar Tommy Sumerta.

Sebagai pembicara kedua datang dari Fraksi Partai PSI-Nasdem DPRD Kota Denpasar dalam pemandangan umum yang dibacakan, AA Putu Gede Anugraha Merta menekankan bahwa Fraksi Partai PSI-NasDem DPRD Kota Denpasar mendorong agar arah perubahan KUA-PPAS yang telah disusun dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Kami berharap arah perubahan KUA-PPAS ini benar-benar menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan APBD 2026, sehingga mampu mengakselerasi pencapaian target program pembangunan dan memastikan anggaran yang telah dirancang dapat terealisasi secara optimal,” ujarnya.

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar dalam pemandangan umum yang dibacakan AA Gede Mahendra mengatakan, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar mengapresiasi peningkatan alokasi Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang naik Rp 244,8 miliar atau 6,7 persen, dari Rp 3,644 triliun menjadi hampir Rp 3,889 triliun.

“Kami mengapresiasi peningkatan Belanja Modal sebesar 6,5 persen atau Rp 48,9 miliar, dari sebelumnya Rp 753,7 miliar menjadi Rp 802,7 miliar lebih. Peningkatan ini diharapkan semakin memperkuat dukungan anggaran terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kota Denpasar,” ujarnya.

Sebagai pembicara terakhir, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Denpasar dalam pemandangan umum yang dibacakan, I Ketut Budha mengapresiasi kinerja OPD penghasil, seperti Bapenda, BLUD, dan Perumda, atas berbagai kerja keras dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan serta peningkatan pendapatan daerah. Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong optimalisasi digitalisasi perpajakan dan retribusi serta pengelolaan berbagai potensi pendapatan daerah secara berkelanjutan.

“Kami mendorong agar sistem digitalisasi perpajakan dan retribusi serta potensi yang ada terus dioptimalkan untuk pemerataan, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak,” ujarnya.

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama antara Pemerintah Kota Denpasar bersama DPRD Kota Denpasar dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026. Pembahasan yang berlangsung secara konstruktif tersebut telah menghasilkan kesepakatan bersama sebagai bagian dari upaya menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Kesepakatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelaraskan visi, tujuan, serta prioritas pembangunan Kota Denpasar. Berbagai pandangan, usulan, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arya Wibawa.

Menurutnya, semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus terus dipelihara dan diperkuat, mengingat tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan semakin kompleks. Dinamika serta meningkatnya harapan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, perekonomian, sosial budaya, hingga ketenteraman dan ketertiban umum, membutuhkan komunikasi yang harmonis dan sinergi yang berkelanjutan.

“Setiap masukan yang disampaikan akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk dikaji secara cermat serta ditindaklanjuti sesuai tingkat urgensi, prioritas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kami meyakini seluruh masukan tersebut menjadi kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik,” pungkasnya. (eka/bi)