Jakarta, baliilu.com – Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) pada Rabu, 22 Januari 2025 menyetujui pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 pada 6 Februari 2025 mendatang.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 bagi kepala daerah yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) dan telah ditetapkan Oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di lbu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rapat yang dipimpin ketua rapat Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, SH, MH bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagia, SH, LL.M. serta Ketua DKPP RI Heddy Lugito meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali, PT Pertamina, Hiswana Migas, dan Satpol PP melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tujuh pangkalan LPG 3 kg di Desa Medahan, Gianyar, Rabu (22/1/2025). Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan kelangkaan LPG yang sebelumnya telah diinvestigasi oleh Disperindag Kabupaten Gianyar.

Koordinator Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali, I Wayan Pasek Putra, mengungkapkan bahwa beberapa pangkalan terbukti melakukan praktik penjualan di luar ketentuan atau canvassing. “Sejumlah pangkalan ini mendistribusikan LPG 3 kg ke warung-warung dan pengecer, yang berakibat pada distribusi yang tidak terkontrol. Padahal, LPG subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, seperti rumah tangga dan pelaku Usaha Kecil Mikro (UMKM),” jelasnya.

Selain itu, tim juga menemukan sejumlah pelanggaran lainnya, seperti pangkalan yang tidak memasang papan nama di lokasi yang mudah terlihat. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan mengetahui lokasi resmi pangkalan.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Tim Pengawasan Terpadu mewajibkan pemilik pangkalan menandatangani kesepakatan kepatuhan terhadap aturan distribusi LPG 3 kg. Sementara itu, PT Pertamina memberikan sanksi tegas bagi pangkalan yang melanggar, termasuk pemberian Surat Peringatan pertama, pemotongan alokasi agen, serta kemungkinan pengembalian nilai subsidi kepada negara dan denda selisih nilai subsidi.

Sales Branch Manager IV Bali Pertamina, Zico Aldillah Syahtian, menegaskan bahwa pelanggaran serius akan berujung pada pemutusan kerja sama dengan PT Pertamina. “Pangkalan yang terbukti melakukan penyimpangan distribusi akan dikenakan sanksi tegas hingga pemutusan hubungan kerja sama,” ujarnya.

Dalam sidak kali ini selain penandatanganan kesepakatan juga terdapat pencabutan izin terhadap salah satu pangkalan yang jumlah pendistribusian LPG 3 kg-nya tidak sesuai.

Sebagai langkah pengawasan lebih lanjut, PT Pertamina, Hiswana Migas, dan agen akan meningkatkan pembinaan terhadap pangkalan di wilayah Gianyar. Saat ini, terdapat 476 pangkalan LPG 3 kg di Kabupaten Gianyar yang akan terus diawasi untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan mencegah kelangkaan di lapangan. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Ada dua proyek bendungan yang sudah selesai dan siap diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengungkapkan proyek tersebut adalah Bendungan Rukoh di Aceh dan Bendungan Jlantah di Jawa Tengah.

Kedua bendungan ini dipastikan dapat mendorong sasaran swasembada pangan, karena mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Bendungan Rukoh misalnya, akan mengairi lahan irigasi seluas 11.950 hektar (ha) dengan pola tanam padi-padi-palawija dan intensitas tanam 300 persen. Sementara Bendungan Jlantah, akan menyuplai air ke lahan persawahan seluas 1.494 ha di Kecamatan Jatiyoso dan Jumapolo.

Keberadaan bendungan di Kabupaten Karanganyar ini juga bisa meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 172 persen menjadi 272 persen pada lahan seluas 806 ha. Lalu pada lahan seluas 688 ha pun, IP berpotensi mencapai 272 persen.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, sebagai BUMN Konstruksi, Perseroan selalu mendukung program pemerintah melalui pembangunan infrastruktur. Maka melalui proyek bendungan, lanjut dia, Waskita ikut mendorong ketahanan pangan dan hilirisasi yang tengah menjadi fokus pemerintah sekarang.

“Memasuki 100 Hari Kerja Kementerian BUMN yang dipimpin Pak Erick Thohir, Waskita terus mengerjakan berbagai proyek bendungan yang memiliki sejumlah manfaat sesuai Asta Cita Presiden. Terutama terkait pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru,” ujar Ermy dalam keterangan resmi, Selasa (21/1/2025).

Ia menambahkan, Bendungan Rukoh dan Jlantah pun ikut mendukung ketahanan air dan energi karena, tidak hanya berfungsi menyediakan air baku tapi juga berpotensi menjadi pembangkit listrik. Ermy menyebutkan, Rukoh mampu menyediakan air baku sebanyak 0,90 meter kubik per detik (m3/dt) dan berpotensi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 140 MegaWatt (MW).

“Sedangkan Jlantah, dapat menyuplai air baku hingga 150 liter per detik. Kemudian berpotensi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH) sebesar 0,625 Megawatt,” kata Ermy dikutip dari laman bumn.go.id.

Sejalan pula dengan Astra Cita Presiden, Waskita turut menyerap banyak tenaga lokal. Sesuai arahan pemerintah, penyerapan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan guna memperluas lapangan pekerjaan di Tanah Air.

Ke depannya, kata Ermy, Waskita akan terus berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur agar dapat mendukung berbagai program pemerintah. Diharapkan, seluruh proyek yang dikerjakan Perseroan dapat memberikan multiplier effect terhadap masyarakat.

Sebagai informasi, saat ini Waskita masih mengerjakan beberapa proyek bendungan seperti Bener, Tiga Dihaji, Mbay, Jragung, Cibeet, serta Karangnongko. Sebelumnya sepanjang 2024, ada empat bendungan garapan Perseroan yang diresmikan mencakup Karian pada Januari, Margatiga dan Leuwikeris pada Agustus, serta Temef pada Oktober. (gs/bi)