Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Walikota Jaya Negara Pimpin Rapat Koordinasi Pemkot Denpasar Tahun 2023

Program Kegiatan OPD Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat

Loading

BALIILU Tayang

:

Rapat Koordinasi
Walikota Jaya Negara saat memimpin Rapat Koordinasi Pemkot Denpasar Tahun 2023, Rabu (10/5). (Foto : ist)

 Denpasar, baliilu.com – Sebagai upaya untuk memastikan program yang dianggarkan pada TA 2023 tepat sasaran dan tepat guna agar manfaatnya dirasakan masyarakat, Pemkot Denpasar menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi di berbagai bidang pemerintahan. Kegiatan yang diikuti seluruh Pimpinan OPD dan Dirut Perumda di lingkungan Pemkot Denpasar ini dipimpin langsung Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa, dan Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana  di Ruang Sewaka Mahotama, Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Rabu (10/5).

Dalam kesempatan tersebut, ada beberapa hal penting menjadi fokus pembahasan utama. Yakni realisasi APBD Kota Denpasar TA 2023, Penggunaan Produk Dalam Negeri, Investasi  serta Penilaian SAKIP, Zona Integritas, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Indeks Korupsi.

Dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, Kepala Inspektorat Kota Denpasar Putu Naning Djayaningsih menyampaikan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi Pengawasan, Pembinaan door to door ke OPD, Penyuluhan antikorupsi ke desa/ kelurahan, melakukan  Survey Penilaian Integritas (SPI), Stranas PK, MCP, Evaluasi LHKPN-LHKAN, Dumas, mengaktifkan Saber Pungli, dan Pengendalian Gratifikasi.

“Pencegahan korupsi terus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, sosialiasi door to door ke seluruh OPD terus kami lakukan untuk pembinaan administrasi, diskusi permasalahan serta informasi arah kebijakan pengawasan tahun 2023 baik oleh pengawas eksternal maupun internal,” ujarnya.

Selanjutnya  Kepala Bappeda Putu Wisnu Wijaya memaparkan, terkait penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Hal ini tentu akan meningkatkan cara kerja instansi pemerintah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Dukung Peringatan May Day 2025 di Kota Denpasar

“Peningkatan SAKIP akan dilakukan melalui pembentukan klinik SAKIP yang bertugas memberikan pendampingan dan asistensi bagi Perangkat Daerah dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,”ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar Made Kusuma Dewi mengatakan, perbaikan yang telah dilakukan menjadi suatu reformasi birokrasi di Kota Denpasar. Hal ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Ratih Purnama Sari mengatakan, pihaknya terus mendorong Perangkat Daerah dalam pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui pengadaan sistem e-purchasing

Sementara Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam arahannya mengatakan, pelaksanaan rakor ini merupakan evaluasi dan pembahasan isu strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Di mana, beberapa isu strategis menjadi fokus utama dalam mendukung kemajuan daerah.

Lebih lanjut dikatakan Jaya Negara, beberapa fokus utama tersebut yakni reformasi birokrasi, penurunan kemiskinan ekstrem, pencegahan korupsi, investasi, fokus APBD dibelanjakan untuk produk dalam negeri, pembangunan kota sesuai dengan ciri khas dan potensi, menjaga stabilitas politik hingga jaminan atas kebebasan beragama.

“Harapan kami tentu seluruh OPD di lingkungan Pemkot Denpasar dapat membangun sinergitas dalam mewujudkan Visi Misi Kota Denpasar, serta dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan Jaya Negara, seluruh  OPD wajib memahami dan fokus terhadap target yang telah ditetapkan. Sehingga dalam pelaksanaanya rapat kordinasi awal tahun ini seluruh program prioritas telah tertuang dalam APBD Kota Denpasar TA 2023. Namun demikian, seluruh program dan inovasi yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

“Melalui pelaksanaan rapat koordinasi kami harapkan dapat menjadi wahana evaluasi dan pemantauan kinerja, dan wahana untuk memastikan program kerja yang tepat sasaran dan tepat guna, serta memacu semangat  para kepala perangkat daerah  dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tahun 2023 ini,” ujarnya.

Baca Juga  Ny. Ayu Kristy Arya Wibawa Hadiri Pelatihan Membuat "Banten" di Banjar Kertha Bhuwana Kaja

Jaya Negara menjelaskan, pada RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kota Denpasar merancang anggaran  mengacu visi pembangunan yakni Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju. Hal inilah yang direalisasikan melalui program prioritas jangka pendek maupun program prioritas jangka menengah dan panjang.

“Saya juga berharap untuk seluruh OPD dapat terus berinovasi, dan tak lupa kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras dan komitmen jajaran Pemkot Denpasar untuk terus berinovasi sehingga mampu mendulang prestasi sebagai Pemda Berkinerja Tinggi di Makassar,” ujar Jaya Negara. (eka/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Gubernur Koster Sukses Bawa Bali Raih Penghargaan Terbaik I Nasional Penurunan Kemiskinan dan Stunting

Published

on

By

gubernur koster
SERAHKAN PENGHARGAAN: Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyerahkan penghargaan pemerintah Daerah Berprestasi kategori Pengendalian Inflasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster pada ajang apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026). (Foto: bi)

Yogyakarta, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster sukses meraih apresiasi dan penghargaan nasional (regional Jawa-Bali) pada ajang Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026).

Gubernur Koster juga dinilai mampu memanage kabupaten kota se-Bali sehingga berhasil meraih prestasi serupa pada kategori kabupaten/kota se-nasional.

Rekor penurunan angka kemiskinan dan stunting secara nasional di Bali era kepemimpinan Gubernur Koster mengantarkan Bali menerima penghargaan Terbaik Pertama pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat provinsi se-Jawa-Bali.

Penghargaan bergengsi ini diterima langsung Gubernur Koster, yang diserahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mewakili Kementerian Dalam Negeri.

Selain trofi penghargaan, Pemerintah Provinsi Bali juga berhak membawa pulang insentif apresiasi senilai Rp 3 miliar dari Kemendagri atas keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting yang dinilai kreatif, adaptif, serta berdampak nyata hingga tingkat desa.

Sementera itu, Provinsi Jawa Barat menempati posisi terbaik kedua di bawah Provinsi Bali. Selain meraih prestasi nasional pada kategori tingkat provinsi, dominasi Bali terlihat karena prestasi serupa tingkat kabupaten dan kota juga diraih jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Dewata.

Untuk kategori kabupaten, Kabupaten Badung sukses meraih predikat terbaik pertama, disusul Kabupaten Gianyar di posisi kedua, dan Kabupaten Tabanan di tempat ketiga. Sementara itu, Kota Denpasar juga sukses mengamankan predikat terbaik pertama untuk kategori tingkat kota.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Tabanan Komang Sanjaya, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra hadir langsung menerima penghargaan terbaik nasional tersebut.

Baca Juga  Sekda Alit Wiradana Buka Seminar Nasional Sambut HUT Ke-235 Kota Denpasar

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutannya menegaskan, pemberian penghargaan ini merupakan bentuk keseimbangan (reward) dari Kemendagri yang selama ini kerap memberikan pengawasan ketat dan sanksi bagi daerah yang melanggar aturan.

“Kali ini kita berikan carrot-nya (hadiah) supaya imbang, dengan harapan timbul extreme competition dan juga ada semangat untuk saling bersaing yang sehat,” ujar Tito Karnavian.

Tito menjelaskan bahwa sistem penilaian tahun ini dibagi menjadi enam regional untuk menciptakan iklim kompetisi yang lebih adil bagi daerah-daerah kecil yang keterbatasan kemampuan fiskal.

Tito juga mengatakan, sebetulnya banyak sekali kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus.

“Ini yang perlu diangkat. Bahwa banyak pemimpin yang juga bagus, terlepas dari ada beberapa mungkin oknum yang bermasalah. Itulah tujuan kita, sehingga ada trust (kepercayaan) dari masyarakat dari publik kepada para kepala daerah,” ujar Mendagri.

Ajang penghargaan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi pembangunan yang berkelanjutan di daerah, sekaligus menyelaraskan target pembangunan daerah menuju visi besar Indonesia Emas.

Bagi daerah yang belum mendapatkan penghargaan pada gelombang ini, Kemendagri mencatat masih ada dua putaran evaluasi lagi pada gelombang berikutnya untuk terus memperbaiki kinerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat tingkat kemiskinan di Provinsi Bali terus menurun dan menjadi yang terendah secara nasional. Penurunan ini juga diikuti oleh tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang kian melandai.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Koster, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 3,42 persen terendah secara nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.

Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 7,2 persen terendah secara nasional dan menjadi satu-satunya provinsi dengan angka di bawah 10 persen.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Lepas Penyemprotan Eco Enzyme Sasar Seluruh Wilayah Denpasar

Tingkat pengangguran juga turun signifikan menjadi 1,45 persen, kembali menempatkan Bali sebagai provinsi dengan angka terendah di Indonesia.

Dari sisi pemerataan ekonomi, gini ratio Bali tercatat sebesar 0,333, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional 0,363. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata.

Sementara itu, pendapatan per kapita masyarakat meningkat menjadi Rp 72,66 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37, disertai usia harapan hidup sebesar 75,46 tahun.

Capaian tersebut mencerminkan kinerja pembangunan yang melampaui target yang telah direncanakan. Ini menunjukkan hasil pembangunan Bali tahun 2025 berada pada kategori sangat baik. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wabup Bagus Alit Sucipta Serahkan Penghargaan Tertib Administrasi Akta Kematian

Published

on

By

tertib administrasi badung
SERAHKAN PENGHARGAAN: Wabup Bagus Alit Sucipta, didampingi istri, Nyonya Yunita Oktarini Alit Sucipta, menyerahkan penghargaan atas tertib administrasi pengurusan akta kematian di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kamis (4/6). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, didampingi istri, Nyonya Yunita Oktarini Alit Sucipta, menyerahkan penghargaan atas tertib administrasi pengurusan akta kematian kepada keluarga almarhumah Ni Wayan Meji (Ibunda Bendesa Adat Jimbaran, I Putu Subamia) di rumah duka, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kamis (4/6).

Di sela kunjungan tersebut, Wabup Bagus Alit Sucipta menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya almarhumah. Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Badung, dirinya mendoakan agar almarhumah memperoleh tempat terbaik sesuai dengan dharma dan karma bhaktinya semasa hidup.

“Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, serta keikhlasan dalam menghadapi suasana duka ini,” ujarnya.

Wabup menjelaskan bahwa, penghargaan tertib administrasi ini merupakan bentuk apresiasi nyata dari Pemkab Badung. Penghargaan diberikan kepada masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dalam mengurus dokumen kependudukan secara tepat waktu.

“Upacara penyerahan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung,” jelasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Ny. Ayu Kristy Arya Wibawa Hadiri Pelatihan Membuat "Banten" di Banjar Kertha Bhuwana Kaja
Lanjutkan Membaca

NEWS

Badung Raih Terbaik I Nasional Regional Jawa–Bali

Bupati Adi Arnawa: Ini Bukti Kerja Kolaborasi Seluruh Pihak

Loading

Published

on

By

penghargaan badung
TERIMA PENGHARGAAN: Bupati Wayan Adi Arnawa menerima penghargaan Terbaik I Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten dari Menteri PKP RI, Maruarar Sirait di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, DI Yogyakarta, Kamis (4/6). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung sukses menyabet penghargaan Terbaik I Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten dalam ajang Apresiasi Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa–Bali.

Acara yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini berlangsung di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, DI Yogyakarta, Kamis (4/6). Atas capaian ini, Badung menerima trofi serta insentif fiskal senilai Rp 3 miliar yang diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait.

Malam apresiasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua Komisi II DPR RI, Menko Bidang Politik dan Keamanan, Kepala BPS RI, Wamenhub, serta jajaran Kepala Daerah se-Jawa dan Bali.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan penghargaan ini adalah instrumen strategis untuk mendorong budaya kompetisi sehat antar-pemda guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Perlu ada exposure, harus ada pemberitaan. Sesuatu yang bagus kalau tidak diberitakan, orang tidak akan tahu,” ujar Tito Karnavian dalam sambutannya.

Prestasi Badung didorong oleh keberhasilan menekan angka stunting dan kemiskinan lewat pendekatan konvergensi lintas sektor. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Badung berada di angka 5,3 persen pada 2024 dan 4,9 persen pada 2023, menjadi salah satu yang terendah di Indonesia. Sementara itu, kemiskinan ekstrem di Badung sukses menyentuh angka nol persen sejak 2023.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengapresiasi kerja keras seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah yang konsisten memprioritaskan pembangunan manusia. “Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Badung. Ini bukan semata-mata keberhasilan pemerintah daerah, tetapi buah dari kolaborasi seluruh pihak, mulai dari tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah desa, dunia usaha, hingga keluarga-keluarga yang memiliki komitmen kuat terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak kita,” jelasnya.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Dukung Peringatan May Day 2025 di Kota Denpasar

Ia menambahkan, penanganan stunting harus terintegrasi, mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, kesehatan balita, sanitasi, hingga penguatan ekonomi. “Kami meyakini bahwa penanganan stunting bukan hanya soal angka statistik, tetapi tentang kualitas generasi masa depan. Karena itu, Pemkab Badung terus memastikan seluruh program berjalan secara terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan agar setiap anak Badung memiliki kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan produktif,” tegasnya.

Bagi Bupati, penghargaan dari Kemendagri ini menjadi motivasi besar untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik ke depan. “Apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri ini menjadi energi sekaligus tanggung jawab yang lebih besar bagi kami. Prestasi hari ini adalah pijakan untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, menekan kemiskinan secara berkelanjutan, menjaga angka stunting tetap rendah, dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Adi Arnawa.

Sebagai informasi, indikator sosial Badung pada 2024 juga menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan daerah turun menjadi 2,2 persen, sementara angka pengangguran berhasil ditekan hingga ke level 1,8 persen. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca