Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan dan pengamanan aset daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (5/11).

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas koordinasi dan pendampingan KPK dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, sinergi tersebut turut berkontribusi terhadap capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) pemerintah daerah di Bali yang menunjukkan hasil baik.

Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Perbaikan dan penyempurnaan tata kelola harus terus dilakukan seiring perkembangan kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita bersama hadir di sini karena memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, kita tidak boleh berhenti sampai di sini, karena tata kelola pemerintahan bersifat dinamis. Oleh karena itu, perbaikan dan penyempurnaan harus terus dilakukan,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Dewa Indra menyoroti pentingnya penataan dan pengamanan aset milik pemerintah daerah melalui percepatan sertifikasi, penguatan administrasi, serta kepastian hukum atas kepemilikan aset.

Ia menegaskan bahwa seluruh aset pemerintah daerah harus didukung kelengkapan dokumen administrasi dan legalitas yang memadai. Karena itu, setiap pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan data serta dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses sertifikasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi aset pemerintah daerah sekaligus memastikan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.

Dewa Indra mengakui bahwa penuntasan sertifikasi aset daerah tidak dapat dilakukan sekaligus. Selain jumlah aset yang cukup besar, proses sertifikasi juga membutuhkan waktu, kelengkapan dokumen, serta dukungan anggaran.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun langkah penyelesaian secara bertahap dan terencana. Terlebih, kegiatan pembangunan yang terus berlangsung juga berpotensi menambah jumlah aset baru yang harus dicatat, ditata, dan diamankan.

Ia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam melanjutkan proses sertifikasi agar seluruh aset secara bertahap memiliki kepastian hukum yang jelas.

KPK Apresiasi Capaian MCSP Pemerintah Daerah di Bali

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.2 KPK, Nuruh Ichsan Al Huda, mengapresiasi capaian MCSP pemerintah daerah di Bali yang menunjukkan hasil baik dari tahun ke tahun.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan integritas aparatur, peningkatan kualitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, capaian dalam indikator pencegahan korupsi perlu diikuti dengan praktik tata kelola pemerintahan yang semakin tertib dan akuntabel.

KPK menempatkan pengelolaan dan pengamanan aset sebagai salah satu fokus penting dalam upaya penyelamatan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah didorong memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dengan baik, memiliki kepastian hukum, serta berada dalam penguasaan fisik yang jelas.

Penataan tersebut diperlukan untuk meminimalkan potensi permasalahan kepemilikan dan penguasaan aset sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatannya.

KPK juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BPN dalam mempercepat penyelesaian sertifikasi, termasuk mengatasi berbagai kendala administrasi maupun pertanahan.

Selain menuntaskan sertifikasi aset yang telah dimiliki, KPK mendorong pemerintah daerah agar memperkuat tertib administrasi sejak awal perolehan aset, baik melalui pengadaan maupun kegiatan pembangunan.

Setiap penambahan aset perlu segera diikuti dengan pencatatan, pengumpulan dokumen pendukung, dan penyelesaian aspek legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penumpukan persoalan administrasi sekaligus memastikan seluruh aset pemerintah daerah terlindungi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah se-Bali diharapkan semakin memperkuat komitmen dan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya melalui penataan, sertifikasi, dan pengamanan aset daerah.

Sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan BPN diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan aset sehingga pengelolaannya semakin tertib, aman, transparan, dan akuntabel.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para bupati/walikota se-Bali, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, serta para sekretaris daerah, inspektur, dan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota se-Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta memimpin Apel Gabungan Kesiapan Pasukan Antisipasi dan Kesiapsiagaan Pencegahan Bencana di Lapangan Iptu Soetardjo, Mako Brimob, Tohpati, Denpasar, Kamis (5/11).

Apel tersebut melibatkan 446 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, dan tenaga kesehatan. Seluruh personel disiagakan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya intensitas hujan di Bali.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terpadu.

Dalam amanatnya, Giri Prasta mengingatkan bahwa Bali tengah memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas ringan hingga lebat berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Bali selama November.

Kondisi tersebut perlu diantisipasi mengingat sejumlah wilayah di Bali memiliki kerawanan terhadap bencana banjir, tanah longsor, banjir rob, hingga abrasi. Potensi cuaca ekstrem yang dapat berubah dengan cepat juga menuntut peningkatan kewaspadaan seluruh pihak.

Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi kebutuhan mendesak bagi Bali sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata. Bencana tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian dan citra pariwisata Bali.

“Kejadian bencana di Bali akan berdampak luas terhadap keselamatan jiwa, perekonomian, serta citra Bali di mata dunia. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi komitmen bersama,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, sebanyak 446 personel gabungan disiagakan dari Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Ditpolair, Polres Bandara, BPBD Bali, Basarnas Bali, serta unsur tenaga kesehatan.

Selain personel, sebanyak 42 unit kendaraan dan sarana pendukung turut disiapkan untuk menunjang pelaksanaan operasi penanganan bencana. Seluruh kekuatan tersebut diharapkan dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana di wilayah Bali.

Giri Prasta menekankan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya menyangkut jumlah personel dan kelengkapan peralatan, tetapi juga kesiapan fisik, mental, serta kemampuan seluruh unsur dalam merespons situasi darurat.

Ia meminta agar kendaraan dan peralatan operasional dipastikan berada dalam kondisi siap digunakan sehingga tidak menghambat kecepatan penanganan ketika terjadi bencana.

Giri Prasta menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan komunikasi antara TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, hingga desa adat dalam menghadapi potensi bencana.

Seluruh unsur terkait diminta membangun mekanisme koordinasi dan komando penanganan yang jelas agar pengerahan personel, peralatan, serta bantuan kepada masyarakat dapat berlangsung secara efektif.

Selain itu, pemantauan informasi dan peringatan dini BMKG perlu terus dioptimalkan, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

“Utamakan keselamatan masyarakat dan keselamatan diri. Tingkatkan edukasi kepada masyarakat, berikan informasi yang akurat, serta laporkan setiap perkembangan secara berjenjang,” pesannya.

Giri Prasta menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dan alam dari ancaman bencana merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Menurutnya, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi tanggung jawab bersama, mengingat dampak bencana dapat diminimalkan melalui perencanaan yang matang, kesiapan sumber daya, dan kerja sama seluruh pihak.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Bali, Kodam IX/Udayana, BPBD, tenaga kesehatan, serta seluruh unsur yang terlibat dalam penguatan kesiapsiagaan bencana di Bali.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Kehadiran kita di sini merupakan bukti bahwa kesiapsiagaan bencana adalah tugas bersama,” ujarnya.

Menutup amanatnya, Giri Prasta mengajak seluruh unsur yang terlibat untuk mengedepankan semangat menyama braya atau kebersamaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

“Dengan semangat menyama braya, mari satukan tekad untuk siaga sebelum bencana, siap saat bencana, dan bangkit setelah bencana. Jadilah yang terdepan menjaga Bali dengan hati dan aksi nyata, demi Bali yang aman, nyaman, dan lestari,” tutupnya.

Usai apel, Giri Prasta bersama Kapolda Bali Brigjen Pol. Pasma Royce dan Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana melakukan pemeriksaan pasukan serta sarana dan prasarana pendukung.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan operasional dalam mendukung upaya antisipasi serta penanganan bencana di wilayah Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menerima kunjungan Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara, Prof. Dr. Muliaman Darmansyah Hadad, dalam rangka peninjauan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali di Jalan Raya Pelabuhan Nomor 7X, Pedungan, Denpasar Selatan, Kamis (5/11). Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar, BPI Danantara, PT PLN (Persero) Pusat, PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), serta pihak terkait lainnya.

Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara, Prof. Dr. Muliaman Darmansyah Hadad, menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy) di Bali yang dinilainya menunjukkan kemajuan sangat baik dan konkret.

Menurutnya, proyek ini memiliki potensi menjadi model percontohan yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Ekosistem kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, PLN, investor, hingga unsur TNI menjadi kekuatan dalam membangun pengelolaan proyek secara terintegrasi. Selain menghasilkan energi, proyek ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

“Proyek PSEL Bali diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan pengelolaan sampah nasional yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adhi Merta, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, menyambut baik kunjungan tersebut.

Menurutnya, penanganan sampah merupakan tantangan perkotaan yang membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan langkah konkret seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pengembangan PSEL Bali diharapkan menjadi salah satu solusi strategis dalam menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

“Melalui penerapan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, sampah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai persoalan, tetapi juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan menjadi sumber energi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Arya Wibawa.

Direktur Utama PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), Fadli Rahman, menjelaskan kapasitas pengolahan sampah 1.500 ton per hari dan potensi produksi listrik sebesar 240 GWh per tahun. Fasilitas yang dibangun di atas lahan seluas enam hektare tersebut memiliki kapasitas energi rata-rata 30 MW dan ditargetkan rampung dalam waktu 24 bulan. Dari sisi pembangunan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan rekomendasi teknis ketinggian bangunan dari otoritas bandara telah diperoleh.

“Penyusunan Basic Engineering Design juga telah rampung dengan 386 gambar desain, sementara mesin dan peralatan utama sedang dalam proses pemesanan serta fabrikasi,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pekerjaan konstruksi berupa pemancangan dengan metode bore pile telah menyelesaikan 723 dari total 1.100 titik dan ditargetkan rampung pada November 2026. Pembangunan pondasi waste bunker dan incinerator juga tengah berjalan dengan target penyelesaian Maret 2027. Proyek ini diperkirakan melibatkan lebih dari 700 tenaga kerja selama masa konstruksi. (eka/bi)