Denpasar, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara menghadiri pelaksanaan Majaya-jaya Pasikian Paiketan Krama Istri (PAKIS) Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar Masa Bakti 2026–2031, yang berlangsung di Pura Agung Lokanatha, Lumintang, Denpasar, Rabu (29/7).

Prosesi tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan Prajuru PAKIS MDA Kota Denpasar dan PAKIS MDA Kecamatan se-Kota Denpasar sebagai momentum memperkuat peran perempuan adat dalam menjaga keberlangsungan adat, tradisi, dan budaya Bali.

Kegiatan berlangsung khidmat dengan dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Raka Purwantara, Ketua PHDI Kota Denpasar I Made Arka, Bendesa Madya MDA Kota Denpasar beserta jajaran, para Jro Bendesa Adat se-Kota Denpasar, Manggala PAKIS Provinsi Bali, serta tokoh adat dan undangan lainnya. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Majelis Desa Adat Kota Denpasar tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru PAKIS MDA Kota Denpasar dan PAKIS MDA Kecamatan se-Kota Denpasar Masa Bakti 2026–2031, yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi pamikukuh oleh Bendesa Madya MDA Kota Denpasar.

Di sela-sela kegiatan, Ny. Sagung Antari Jaya Negara yang juga selaku Pembina PAKIS MDA Kota Denpasar menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru PAKIS MDA Kota Denpasar. Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis sebagai penguat keluarga sekaligus penjaga nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan PAKIS diharapkan mampu menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan antarkrama istri sekaligus memperkuat kontribusi perempuan dalam mendukung pembangunan Kota Denpasar.

Ny. Sagung Antari juga berharap sinergi antara PAKIS, desa adat, dan Pemerintah Kota Denpasar terus diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut sejalan dengan berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari pelestarian adat dan budaya, penguatan ketahanan keluarga, penanganan persoalan sampah, pencegahan stunting, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis desa adat.

“Sinergi antara organisasi perempuan adat, desa adat, dan pemerintah menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya Bali sekaligus mewujudkan masyarakat yang harmonis, berbudaya, dan sejahtera,” ujar Ny. Sagung Antari.

Sementara itu, Bendesa Madya MDA Kota Denpasar, I Ketut Wisna menegaskan bahwa PAKIS sebagai salah satu badan otonom Majelis Desa Adat memiliki peran penting sebagai wadah perjuangan krama istri dalam menjaga kelestarian adat, agama, seni, dan budaya Bali, baik secara sekala maupun niskala.

“Pengurus yang telah dikukuhkan diharapkan mampu menjalankan swadharma dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan awig-awig, AD/ART Majelis Desa Adat Bali, serta semangat ngayah demi kemajuan desa adat dan masyarakat,” ujarnya.

Prosesi Majaya-jaya ditutup dengan doa bersama sebagai simbol permohonan tuntunan dan keselamatan bagi seluruh pengurus dalam menjalankan amanah selama masa bakti 2026–2031. Dengan kepengurusan baru dipimpin Manggala Prof. Dr. Ida Ayu Trisnawati bersama jajaran prajuru yang telah dikukuhkan, PAKIS MDA Kota Denpasar. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan penertiban baliho, spanduk, banner, umbul-umbul, pamflet, dan papan nama yang terpasang di fasilitas umum, Rabu (29/7). Kegiatan penertiban menyasar sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Denpasar, meliputi Jalan Hayam Wuruk, Jalan Raya Puputan, Jalan Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Teuku Umar, dan Jalan Surapati.

Kepala Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya menertibkan sebanyak 200 alat peraga, terdiri atas 52 pamflet, 78 banner, 59 spanduk, 8 umbul-umbul, dan 3 papan nama.

“Penertiban ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan fasilitas umum. Selain itu, kami memastikan pemasangan media informasi maupun promosi tidak mengganggu kepentingan umum dan estetika kawasan perkotaan,” ujar Bawa Nendra.

Pihaknya mengimbau masyarakat maupun pihak yang memasang alat peraga agar memperhatikan ketentuan serta lokasi pemasangan yang telah ditetapkan. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga ruang publik tetap tertib, bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Bawa Nendra menegaskan komitmen Satpol PP Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan berintegritas. Seluruh jenis layanan serta tindak lanjut pengaduan melalui GARBASITA Satpol PP Kota Denpasar tidak dikenakan biaya.

“Untuk menjaga integritas seluruh jajaran, kami menegaskan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun. Apabila masyarakat menemukan adanya pihak yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Satpol PP Kota Denpasar, silakan dilaporkan melalui WhatsApp Bot GARBASITA di nomor 081337338326, dengan menyertakan bukti otentik,” tegasnya.

Satpol PP Kota Denpasar juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban fasilitas umum serta berperan aktif menyampaikan pengaduan apabila menemukan pelanggaran maupun praktik yang mengatasnamakan Satpol PP Kota Denpasar.

“Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan Kota Denpasar yang tertib, bersih, aman, dan nyaman,” ujarnya. (eka/bi)

Badung, baliilu.com – Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya pada sarana dan prasarana jalan, membutuhkan dana yang sangat besar. Tahun 2025 Pemkab Badung telah melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 2,8 triliun ke PT SMI dengan bunga 5,7%. Ke depan pemerintah didorong mencari sumber pendanaan alternatif, salah satunya penerbitan Obligasi Daerah yang dinilai tidak terlalu membebani APBD.

Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan menegaskan sangat mendukung program pembangunan infrastruktur yang saat ini digenjot oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Saat ini pemerintah memulai pembangunan dua proyek infrastruktur strategis, Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Shortcut Berawa–Umalas–Kedampang–Teuku Umar Barat. Dan kedepannya, berlanjut Jalan Gatot Subroto-Canggu-Mengwitani-Werdi Bhuana. Kata dia, untuk membiayai proyek ini tidak bisa dibebankan kepada APBD, sehingga dibutuhkan sumber pembiayaan alternatif.

Menurutnya, salah satu instrumen pembiayaan kreatif yang mulai mendapatkan momentum adalah Obligasi Daerah, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik. Penerbitan Obligasi Daerah sebagai alternatif untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, di tengah penurunan atau pemangkasan Dana Transfer Daerah (TKD).

“Pemerintah DKI Jakarta telah mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Daerah senilai Rp 3,5 triliun. Terobosan ini sangat bisa diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung,” kata Ponda saat ditemui di Kantor DPRD Badung, Rabu (29/7).

Diterangkannya, Obligasi Daerah adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat/investor pasar modal, dengan kewajiban membayar bunga (kupon) secara berkala dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang, obligasi daerah pada umumnya memiliki tenor menengah hingga panjang yang sesuai dengan siklus pembangunan infrastruktur. Menurut politisi PDI Perjuangan ini penerbitan Obligasi Daerah lebih menguntungkan dibandingan dengan pinjaman daerah.

“Tenor atau jangka waktu pinjaman bisa lebih panjang, suku bunga kemungkinan lebih kecil menyesuaikan dengan kondisi pasar. Dan lebih transparan karena masyarakat yang akan membeli obligasi daerah akan ikut mengawasi,” ujarnya.

Ditambahkannya, obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan pembangunan yang sah secara hukum dan strategis untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, dengan landasan regulasi yang telah relatif komprehensif melalui Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta peraturan turunannya PP 1/2024, PMK 87/2024, POJK 10/2024.

“Dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan dana dari obligasi daerah, otomatis APBD bisa lebih besar dialokasikan untuk program-program kemasyarakatan,” pungkasnya. (gs/bi)