Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Walikota Jaya Negara Terima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI

Bangun Sinergitas Bersama Dukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Loading

BALIILU Tayang

:

Pemkot Denpasar
Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Senin (8/5). (Foto : ist)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Senin (8/5). Kunker yang dipimpin langsung Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwena ini bertujuan menyerap aspirasi guna mendukung tugas pokok dan fungsi Komisi IX DPR RI.

Turut hadir anggota Komisi IX DPR RI Dapil Bali I Ketut Kariasa Adnyana bersama anggota Komisi IX DPR RI lainnya. Tampak pula Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N Gede Ngoerah, dr. I Wayan Sudana, M.Kes, Perwakilan BPJS Kesehatan, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar serta undangan lainnya. 

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwena mengatakan, Komisi IX DPR RI dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan, serta Pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.

“Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Denpasar, Provinsi Bali. Yang nantinya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan rapat kerja dengan mitra Komisi IX DPR RI,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, ketersediaan angkatan kerja menjadi kelebihan Provinsi Bali. Karenanya, menjadi penting dalam peningkatan kualitas SDM. Sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja lainnya.

“Komisi IX DPR RI sangat mengapresiasi perhatian besar pemerintah terhadap Pekerja Migran Indonesia, terutama perihal pemenuhan standar kualifikasi. Termasuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Denpasar,” jelasnya.

Tak hanya itu, Felky Estelita juga mengapresiasi Jaminan Soaial bagi Tokoh Adat dan Pemuka Agama di Bali. Sehingga kedepannya diharapkan mampu menjadi percontohan dalam penerapan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat, terutama yang bukan penerima upah.

Baca Juga  Kelurahan Padangsambaian Panen Cabai danTerong Bentuk Penguatan Ketahanan Pangan

Pihaknya juga menyoroti Kasus DBD,  di mana, isu kesehatan menjadi sebuah kerentanan bagi Bali. Sehingga optimaliasi penanganan harus terus dilaksanakan.

“Saat ini kita dihadapkan dengan isu kesehatan, yakni DBD. Di mana isu ini menjadi perhatian dunia yang sering menimbulkan kasus luar biasa, sehingga optimalisasi penanganan penting dilaksanakan. Dan dari kunker ini kami berharap masukan yang bermanfaat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Komisi IX DPR RI,” harapnya.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, sebagai upaya penyiapan tenaga kerja yang kompeten, beragam kegiatan telah dilaksanakan. Hal ini mulai  dari Pengembangan Pelatihan Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Mandiri, Berbasis Kewirausahaan, Kegiatan Uji Kompetensi yang melibatkan 57 LPKS di Kota Denpasar, Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Job Fair, Pasar Kerja Festival, Penyebarluasan Informasi Lowongan Kerja, Bursa Kerja Online dan Penyuluhan kepada siswa/siswi SMK di Kota Denpasar.

Selain ketenagakerjaan, pada kesempatan tersebut Walikota Jaya Negara menyampaikan beragam upaya dalam rangka peningkatan dan optimalisasi pelayanan kesehatan di Kota Denpasar. Hal ini utamanya dalam peningkatan infrastruktur kesehatan di RSUD Wangaya serta Puskesmas yang ada di Kota Denpasar. Selain itu, sinergitas penanganan Demam Berdarah Dangue (DBD) juga menjadi perhatian serius Pemkot Denpasar yang juga memerlukan dukungan pemerintah pusat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi dan menyelaraskan program kegiatan pusat daerah dalam pelaksanaan pembangunan lintas sektor, serta membangun sinergitas dalam mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan baik dari segi infrastruktur dan penunjang,” ujar Jaya Negara. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

KPU BALI Petakan Pengelolaan dan Distribusi Logistik Sebagai Data Awal SILOG 4.0

Published

on

By

FGD Logistik Pemilu KPU Bali
FGD: KPU Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peta Pengelolaan dan Distribusi Logistik Provinsi Bali sebagai Data Awal Sistem Informasi Logistik (SILOG) 4.0 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, Selasa (20/10/2026). (Foto: Hms KPU Bali)

Denpasar, baliilu.com – Penguatan sistem informasi dan integrasi data menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan logistik pemilu yang lebih akurat, efisien, dan akuntabel. Untuk mendukung upaya tersebut, KPU Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peta Pengelolaan dan Distribusi Logistik Provinsi Bali sebagai Data Awal Sistem Informasi Logistik (SILOG) 4.0 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, serta dihadiri Anggota KPU Republik Indonesia, Yulianto Sudrajat, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, para Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kesbangpol Provinsi Bali, serta jajaran sekretariat. Dalam sambutannya, Lidartawan menyampaikan bahwa KPU Bali telah menyiapkan data awal pengelolaan logistik berdasarkan pengalaman Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Data tersebut mencakup penerimaan dan penyimpanan logistik, distribusi, pengembalian, hingga penghapusan logistik.

Selain data pengelolaan, KPU Bali juga menyiapkan pemetaan jalur distribusi logistik di kabupaten/kota, termasuk urutan tujuan pengiriman, kebutuhan kendaraan, perkiraan biaya transportasi, serta kebutuhan penyeberangan antarpulau. Pemetaan ini diharapkan menjadi bahan pendukung dalam pengembangan SILOG 4.0, sekaligus membantu penyusunan perencanaan distribusi yang lebih terukur sesuai kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah. KPU Bali juga mengkaji alternatif penanganan logistik untuk memperoleh pola kerja yang lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran.

Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengapresiasi inisiatif KPU Bali dalam menyiapkan data dan pemetaan distribusi sebagai masukan bagi pengembangan SILOG 4.0. Ia menegaskan bahwa pengelolaan logistik pemilu harus memenuhi prinsip tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu. Pengalaman Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu menjadi pijakan untuk membangun sistem yang lebih profesional, modern, dan terintegrasi. Dalam diskusi tersebut, Kepala Bagian Dokumentasi dan Pemeliharaan Logistik, Adrian Aditya Nagara, bersama tenaga ahli KPU RI, Ikhwanudin, turut memberikan pembahasan mengenai penguatan perencanaan kebutuhan logistik, pengelolaan persediaan, serta mitigasi risiko distribusi.

Baca Juga  Kelurahan Panjer Jemput “Sampah” bersama Bank Sampah

Pembahasan juga menyoroti pentingnya validasi data pada setiap tahapan, mulai dari penerimaan logistik, penyortiran, pelipatan, pengepakan, hingga pendistribusian. Setiap selisih jumlah perlu ditelusuri berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan agar penanganan kekurangan logistik dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemetaan rute distribusi perlu didukung data geografis, jarak tempuh, kebutuhan kendaraan, perkiraan waktu perjalanan, serta identifikasi wilayah yang memerlukan penanganan khusus. Penguatan tata kelola gudang, standardisasi prosedur, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam penyempurnaan SILOG 4.0.

Melalui FGD ini, KPU Provinsi Bali berharap data awal dan hasil pemetaan yang telah disiapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan SILOG 4.0. Ke depan, sistem yang terintegrasi diharapkan mampu menjaga kesinambungan pengetahuan kelembagaan, meningkatkan efisiensi pekerjaan, serta memperkuat pengelolaan logistik yang tertib dan akuntabel di seluruh tingkatan KPU. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen KPU Bali untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang semakin profesional dan memastikan kebutuhan pemilih terpenuhi dengan baik. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Legislator Dukung Langkah Kapolri Minta Fatwa MUI Soal Larangan Vape

Published

on

By

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo. (Foto : dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung Langkah Kapolri yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji fatwa terkait penggunaan vape. Menurutnya, vape saat ini kerap disalahgunakan untuk peredaran narkoba.

“Saya mendukung langkah Kapolri yang mendorong MUI mengkaji fatwa terkait vape. Jika benar rokok elektrik disalahgunakan sebagai modus peredaran narkoba, persoalan ini harus ditangani secara serius karena menyangkut keselamatan masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Rudianto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil Sulsel I itu mengatakan fatwa MUI perlu dikaji secara mendalam. Ia berharap peredaran vape yang disalahgunakan bisa ditekan bila ada fatwa MUI.

“Namun, kajian fatwa perlu dilakukan secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Yang terpenting, kita harus memastikan vape tidak menjadi celah baru bagi peredaran narkoba,” tukas Rudianto dikutip dari laman dpr.go.id.

Ia mengatakan penegakan hukum harus ditingkatkan oleh Polri dalam memberantas peredaran narkotika melalui vape. Ia berharap edukasi hingga pencegahan digencarkan ke masyarakat. “Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan vape untuk kejahatan harus diperkuat, disertai edukasi dan pencegahan agar masyarakat terlindungi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh menyambut permintaan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terkait fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape. Niam mengatakan MUI siap menindaklanjuti usulan dari Kapolri.

“Kapolri saat kunjungan silaturrahim ke MUI, menyampaikan bahaya vape, karenanya MUI akan menindaklanjutinya dalam pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan,” kata Niam, Jumat (16/10).

Permintaan Kapolri itu disampaikan saat bertandang ke kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10). Kapolri menyebut angka penyelundupan narkoba menggunakan modus rokok elektrik saat ini semakin tinggi. (gs/bi)

Baca Juga  Desa Dangin Puri Laksanakan Jumat Bersih dan Perompesan Pohon

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ny. Antari Jaya Negara Hadiri Sosialisasi Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu Bersama Ketua Umum TP PKK Pusat

Published

on

By

Sosialisasi Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu
HADIRI SOSIALISASI: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menghadiri Sosialisasi Sadar Hukum dan Sosialisasi Registrasi Posyandu yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (21/10). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menghadiri Sosialisasi Sadar Hukum dan Sosialisasi Registrasi Posyandu yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (21/10).

Acara yang diinisiasi TP PKK Pusat ini dihadiri langsung Ketua Umum TP PKK Pusat/Pembina Posyandu Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, Ketua TP PKK Provinsi Bali/Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, serta Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran kader PKK dan Posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, kader memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat.

“Pencegahan kekerasan perlu dilakukan sejak dini melalui edukasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat. PKK dan Posyandu dinilai memiliki posisi strategis. Jangan diam jika melihat kekerasan, kader harus berani membantu dan mendampingi korban, baik kekerasan fisik maupun verbal,” ujar Ny. Tri Tito Karnavian.

Lebih lanjut dijelaskan, sosialisasi sadar hukum ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum keluarga, sementara sosialisasi registrasi Posyandu merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh Posyandu terdata dalam Sistem Informasi Posyandu (SIP) nasional, sehingga pembinaan dan bantuan dapat tepat sasaran dalam mendukung transformasi Posyandu menjadi 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara usai acara menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Ketua Umum TP PKK Pusat di Kota Denpasar.

“Kami di Kota Denpasar akan terus mendorong kader PKK dan Posyandu untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Melalui sosialisasi dan kepedulian sosial, kita harapkan potensi kekerasan bisa dikenali sejak dini, sehingga korban dapat segera memperoleh dukungan dan pendampingan yang diperlukan,” ujar Ny. Antari Jaya Negara.

Baca Juga  Kelurahan Padangsambaian Panen Cabai danTerong Bentuk Penguatan Ketahanan Pangan

Dalam acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sembako kepada kader PKK, layanan perekaman KTP-el bagi pemula, serta penyerahan bantuan sanitasi komunal dari TP PKK Pusat kepada perwakilan penerima. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca