Monday, 15 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Walikota Rai Mantra Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019

BALIILU Tayang

:

de
SIDANG, Walikota Denpasar Rai Mantra ikuti Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-11 melalui teleconference.

Denpasar, baliilu.com – Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-11 masa persidangan II dengan agenda rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2019 digelar Jumat, (10/7-2020) dengan menggunakan teleconference.

Pelaksanaan Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede didampingi para Wakil Ketua DPRD di ruang sidang DPRD Denpasar. Sedangkan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra melaksanakan teleconference bersama Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara serta OPD terkait di Gedung Graha Sewaka Dharma. Sementara itu anggota DPRD Denpasar dan undangan lainnya mengikuti seluruh rangkaian sidang secara virtual.

Agenda persidangan penyampaian pidato Walikota Rai Mantra terkait rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 untuk dapat dijadikan peraturan daerah (perda).

“Pada sidang dewan kali ini, kami mengajukan ranperda untuk bersama-sama secara simultan kita bahas guna dapat ditetapkan sebagai Perda Kota Denpasar. Ranperda tersebut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019,” ujar Rai Mantra

Lebih lanjut Walikota Rai Mantra menyampaikan secara umum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 kemampuan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,18 triliun lebih, sedangkan realisasinya sebesar Rp 2,19 triliun lebih. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 2,48 triliun lebih, sedangkan realisasinya sebesar Rp 2,25 triliun lebih.

Realisasi pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 1,01 triliun lebih atau mencapai sebesar 106,38 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp. 950,19 milyar lebih.

Pendapatan asli daerah tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 800,35 milyar lebih atau sebesar 106,71 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 750 milyar lebih.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Buka Bulan Bakti Gotong-royong di Densel

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya adalah restribusi daerah dimana realisasinya sebesar Rp. 33,16 milyar lebih atau sebesar 112,55 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 29,46 milyar lebih. 

Walikota Rai Mantra menyampaikan gambaran mengenai Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dibagi menjadi dua yakni belanja langsung dan tidak langsung. Total anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,48 triliun lebih sedangkan realisasinya sebesar Rp 2,25 triliun lebih atau sebesar 90,67 persen. Penghematan belanja daerah ini terjadi antara lain karena adanya upaya penghematan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan dengan mengedepankan prinsip -prinsip efisiensi, efektivitas dan, ekonomis.

Total belanja daerah tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 1,19 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 1,11 triliun lebih. Sementara belanja langsung yang dirancang sebesar Rp. 1,29 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 1,14 triliun lebih. Belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada pemerintah daerah, bantuan keuangan kepada pemerintah  desa dan partai politik serta belanja tidak terduga. Penghematan belanja tidak langsung ini terjadi khususnya pada pos belanja pegawai yang direncanakan sebesar Rp 876,60 milyar lebih dengan realisasinya Rp 809,37 milyar lebih, karena dalam perencanaannya diperhitungkan kenaikan untuk mengantisipasi gaji CPNS.

Selain belanja pegawai, komponen belanja tidak langsung lainnya adalah belanja hibah yang terealisasi sebesar Rp 97,70 milyar lebih dari yang dianggarkan Rp 105,12 milyar lebih atau terealisasi sebesar 92,94 persen. “Semoga perda yang akan dihasilkan memiliki manfaat yang sebesar-besarnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar,” ujar Rai Mantra. (*/eka)

Baca Juga  Pasien Sembuh Bertambah 23 Orang, Kasus Positif kembali Melejit di Denpasar
Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan

NEWS

Polri Gelar Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024, 700 Atlet Akan Berlaga Besok

Published

on

By

judo kapolri cup
KEJUARAAN JUDO: Suasana kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024 di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024). (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menggelar kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024 di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024). Kegiatan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-78 ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Peserta Judo Kapolri Cup 2024 tidak hanya diikuti oleh atlet dari Polri, namun juga dari TNI dan Umum. Hal itu menjadi dasar kejuaraan ini diselenggarakan yakni untuk mencetak generasi atlet yang sportif, mandiri dan professional.

Ketua Pelaksana Judo Kapolri Cup 2024, Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid mengatakan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Sebanyak 700 atlet Judo akan mengikuti pertandingan yang akan berlangsung pada Selasa dan Rabu besok. Adapun atlet yang akan bertanding pada kejuaraan tahun ini dari Polri sebanyak 379 atlet, TNI 34 atlet dan 287 atlet umum (usia 14-21 tahun).

“Alhamdulillah tahun ini peserta yang ikut bertanding pada tahun ini lebih banyak dua kali lipat dimana tahun lalu ada kurang lebih 340 peserta, sekarang ada 700 peserta,” kata Brigjen Yudhi di GBK Basket Hall usai pembukaan Judo Kapolri Cup 2024, dikutip dari humas.polri.go.id.

Yudhi berharap Kejuaraan Judo Kapolri Cup terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga Indonesia bisa lebih berkiprah lagi pada kejuaraan Judo nasional dan internasional.

“Tentunya banyak prestasi yang hilang di tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap dengan kejuaraan seperti ini bisa menambah semangat atlet-atlet baru, kemudian prestasinya lebih bagus,” ucapnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Pasien Sembuh Bertambah 23 Orang, Kasus Positif kembali Melejit di Denpasar
Lanjutkan Membaca

NEWS

Buka MPLS, Kadis Astika Ingatkan Sekolah Lakukan Kegiatan Bersifat Edukatif dan Kreatif

Published

on

By

mpls di buleleng
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika, S.Pd., M.M., saat membuka secara resmi MPLS Tahun Pelajaran 2024/2025 di SMP N 4 Sukasada pada Senin, (15/7). (Foto: bulelengkab.go.id)

Buleleng, baliilu.com – Pentingnya kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif harus di tekankan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Hal ini untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, ramah anak, sejuk, dan nyaman bagi peserta didik.

Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika, S.Pd., M.M., saat membuka secara resmi MPLS bagi siswa baru Tahun Pelajaran 2024/2025 jenjang TK, SD, dan SMP yang diadakan di SMP N 4 Sukasada pada Senin, (15/7).

Lebih lanjut, pihaknya berharap sekolah dapat menciptakan kegiatan yang edukatif dan kreatif serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para peserta dalam pelaksanaan MPLS.

“Masa pengenalan lingkungan sekolah di Kabupaten Buleleng tidak hanya sekadar perkenalan, melainkan juga bagian integral dari proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional,” ujar Kadis Astika, dikutip dari bulelengkab.go.id.

Ditambahkannya, bahwa pada MPLS kali ini, sekolah harus mengimplementasikan program pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Sekolah (PPKSP) serta fokus pada Gerakan Sekolah Sehat (GSS). Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bebas dari masalah bullying serta kekerasan.

Tidak hanya itu, Pemerintah melalui program Merdeka Belajar dengan 26 episodenya menekankan pentingnya penyesuaian dan penyelarasan paradigma berpikir dalam pengembangan pendidikan, yang harus dimulai dari para pelaku pendidikan untuk kemudian diteruskan kepada anak-anak.

Terkait program Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Kadis Astika menyampaikan bahwa dukungan sumber daya manusia melalui penempatan tenaga guru PAUD ke SD telah dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran di kelas awal berjalan efektif.

Baca Juga  Kelurahan Ubung Adakan Kerjasama dengan Pemilik Kost Terapkan Protokol Kesehatan

“Pengelolaan pendidikan fase fondasi yang ada di PAUD mesti dilanjutkan di SD kelas awal. Menyikapi hal tersebut, pihak PAUD dan SD serta dukungan para orang tua perlu menyamakan persepsi dan gerak dalam memfasilitasi anak-anak, sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang mereka terima sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri,” tutupnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPRD Gianyar Beri Pandangan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023

Published

on

By

DPRD Gianyar
Suasana Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar pada Senin (15/7). (Foto: gianyarkab.go.id)

Gianyar, baliilu.com – DPRD Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang DPRD Gianyar, Senin (15/7).

“Ada empat fraksi yang menyampaikan pandangannya, semua menyatakan setuju dan dilaksanakannya pembahasan lebih lanjut terkait Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023,” terang pimpinan sidang I Gusti Ngurah Anom Masta selaku Wakil Ketua DPRD, dikutip dari gianyarkab.go.id.

Fraksi PDI Perjuangan Luh Suciningsih menyampaikan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dimana Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke-10 secara berturut-turut Kabupaten Gianyar memperoleh WTP. “Ini harus terus dipertahankan dengan melaksanakan setiap catatan-catatan dari BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Gianyar,” ujarnya.

Fraksi Golkar I Wayan Gede Sudarta menyampaikan, bahwa antara RPJPD, RPJM, RKPD dan APBD perlu dicermati sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat direalisasikan dalam setiap penyusunan RKA dan APBD setiap tahunnya. Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gianyar. “Harapan kita tidak hanya mengejar kuantitas pertumbuhan pariwisata tetapi yang lebih penting adalah quality tourism mengingat masih banyak keluhan terkait fasilitas dasar penunjang pariwisata,” ucapnya.

Terkait sampah dia mengatakan, pemerintah semestinya memberikan ruang dan waktu untuk menguji tingkat kesadaran masyarakat agar benar-benar memahami clean and green. “Perlu edukasi, sehingga pejabat bersangkutan mengemas kepada pejabat di bawahnya sampai ke tingkat desa dan banjar sesering mungkin menginformasikan melalui rapat atau sosialisasi agar terbangun kesadaran masyarakat tentang persampahan sesuai dengan jenisnya,” terangnya.

Baca Juga  Sinergikan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat, Gubernur Koster Terbitkan Pergub Nomor 26 Tahun 2020

Masalah pendidikan, karena banyak kondisi gedung sekolah yang mengalami kerusakan terutama gedung Sekolah Dasar, Fraksi Golkar mengimbau kepada Dinas Pendidikan untuk memonitoring keberadaan gedung-gedung sekolah yang memerlukan rehab gedung.

Sedangkan Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Ida Bagus Rai Artha mengatakan, pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, supaya dioptimalkan Tahun Anggaran 2024. “Terhadap belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer semua bisa ditekan dari yang direncanakan, efisiensi belanja daerah sudah terlaksana, tetapi jangan sampai mengurangi hak masyarakat yaitu kesejahteraan untuk masyarakat,” terangnya.

Fraksi Indonesia Raya yang disampaikan oleh I Gusti Ngurah Agus Supriadi, mengapresiasi capaian target pendapatan daerah yang telah direalisasikan. “Namun, kami juga mendorong agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya, terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi Gianyar. Selain itu, upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah harus terus ditingkatkan,” katanya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca