Karangasem, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mendorong Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi menjadi ruang yang mempertemukan secara langsung pelaku IKM/UMKM dan petani dengan masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu memperpendek rantai pemasaran sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal Bali.

Hal tersebut disampaikan Ibu Putri Koster saat menghadiri Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi di Taman Budaya Kapten A.A. Made Karang Candra Buana, Kabupaten Karangasem, Jumat (4/9).

Dalam kegiatan tersebut, Ibu Putri Koster didampingi Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, bersama para Ketua TP PKK Kabupaten se-Bali dan kepala perangkat daerah terkait.

Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi merupakan program TP PKK yang dilaksanakan setiap bulan secara bergilir di sembilan kabupaten/kota se-Bali. Selain mendukung pelaku IKM/UMKM dan petani, kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan dan kolaborasi TP PKK se-Bali agar semakin aktif hadir di tengah masyarakat.

Menurut Ibu Putri Koster, keberadaan Pasar Rakyat harus memberikan manfaat nyata bagi produsen lokal. Karena itu, petani didorong untuk hadir dan menjual hasil pertaniannya secara langsung kepada masyarakat sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek dan konsumen dapat memperoleh produk dengan harga yang lebih baik.

“Kesempatan ini saya harapkan dapat digunakan langsung oleh para petani kita untuk menjual produknya. Petani, ya, bukan pedagang di pasar,” tegas Ibu Putri Koster.

Dorong Bunga Kasna Temukus Masuk Pasar yang Lebih Luas

Pada kesempatan tersebut, Ibu Putri Koster juga menaruh perhatian terhadap potensi bunga kasna (edelweis) yang tumbuh di wilayah Temukus, Kabupaten Karangasem. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Karangasem memberikan perhatian terhadap pengembangan bunga kasna agar memiliki pasar yang lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Salah satu potensi yang didorong adalah pemanfaatan bunga kasna sebagai salah satu jenis bunga untuk mempercantik canang sebagai sarana persembahyangan umat Hindu di Bali.

Menurut Ibu Putri Koster, tingginya kebutuhan canang di Bali membuka peluang pasar bagi bunga kasna. Pemanfaatannya diharapkan tidak terbatas pada momentum tertentu, seperti rahina Galungan, tetapi dapat diperluas untuk kebutuhan sehari-hari.

“Mari kita lakukan MoU atau kerja sama untuk masyarakat Temukus agar bunga kasna dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bunga pada canang. Apalagi kebutuhan canang cukup tinggi karena digunakan hampir setiap hari. Saya berharap penggunaan bunga kasna tidak hanya saat rahina Galungan,” ujarnya.

Ia juga mendorong pengembangan bunga kasna dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, pemberdayaan masyarakat, hingga pemasarannya. Dengan demikian, bunga kasna tidak hanya menjadi salah satu kekayaan khas Karangasem, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Temukus.

124 IKM Terlibat, Bantuan Diserahkan kepada 100 Warga

Dalam laporannya, Ketua TP PKK Kabupaten Karangasem Ny. Mas Parwata menyampaikan bahwa sebanyak 124 IKM berpartisipasi dalam Pasar Rakyat kali ini. Jumlah tersebut terdiri atas 19 IKM kain tenun tradisional endek, termasuk tenun geringsing; 66 IKM kuliner; serta 39 IKM hasil pertanian dan produk olahan.

Ny. Mas Parwata menyampaikan apresiasi dan rasa bahagia atas kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Bali beserta rombongan yang datang membawa perhatian sekaligus berbagi dengan masyarakat Karangasem.

“Kegiatan ini sangat menginspirasi kader TP PKK Kabupaten Karangasem untuk terus peduli terhadap warga yang membutuhkan. Kami tentu akan berupaya melaksanakan kegiatan serupa secara berkesinambungan,” ungkapnya.

Kegiatan Pasar Rakyat juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada 100 orang penerima. Bantuan yang diserahkan Ketua TP PKK Provinsi Bali berupa 2.000 kilogram beras, 200 krat telur atau 6.000 butir, serta 100 liter minyak tanusan.

Selain itu, TP PKK kabupaten se-Bali masing-masing menyerahkan 10 paket bingkisan yang merupakan hasil berbelanja di Pasar Rakyat. Konsep berbelanja sekaligus berbagi tersebut diharapkan menciptakan manfaat ganda, yakni membantu pemasaran produk IKM/UMKM dan petani sekaligus berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Karangasem didampingi Wakil Bupati Karangasem serta jajaran terkait. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Direktur Jenderal baru Taipei Economic and Trade Office (TETO) Surabaya, David Wen-Chiun Lin. Pertemuan berlangsung Kamis (3/9) pagi di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar. Agenda utama berupa kunjungan perkenalan David Lin sebagai Dirjen TETO Surabaya yang baru.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan warga Taiwan yang berkunjung maupun menetap di Bali. Koster dan David Lin melihat peluang memperkuat hubungan Bali dan Taiwan. Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis dalam penguatan hubungan tersebut.

Dihadapan Gubernur Koster, David Lin menyampaikan rencana pembukaan kembali konektivitas langsung Taipei–Bali. Maskapai Starlux dijadwalkan meresmikan penerbangan perdana Taipei (TPE)–Denpasar (DPS) pada 1 Oktober 2026. Penerbangan langsung diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat Taiwan untuk berwisata ke Bali. Konektivitas baru ini dinilai berpotensi mendorong peningkatan kunjungan wisatawan Taiwan.

Sementara Gubernur Koster menyambut baik rencana penerbangan langsung Taipei–Bali. Koster menyatakan ketertarikannya untuk menghadiri acara penyambutan penerbangan perdana Starlux pada 1 Oktober. Koster mengharapkan pembukaan rute langsung ini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata Bali. Ia mengungkapkan konektivitas udara menjadi faktor penting dalam membuka dan memperkuat pasar wisatawan mancanegara.

David Lin optimistis jumlah wisatawan Taiwan ke Bali akan terus bertambah. Tingginya minat masyarakat Taiwan melakukan perjalanan ke luar negeri menjadi peluang bagi Bali. Penerbangan langsung diharapkan dapat memperkuat posisi Bali sebagai salah satu destinasi pilihan wisatawan Taiwan.

“Dengan penerbangan langsung (direct flight) dari Taiwan ke Bali, diharapkan kunjungan wisatawan asal Taiwan ke Bali bisa terus meningkat,” ujar David.

Pertemuan menjadi momentum awal bagi Gubernur Bali dan Dirjen TETO Surabaya yang baru untuk memperkuat komunikasi dan hubungan Bali–Taiwan. Penerbangan langsung Taipei–Bali menjadi momentum strategis untuk membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan Taiwan ke Bali.

Pertemuan ditutup dengan pertukaran cendera mata antara kedua pihak. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – “Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama”, pesan tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, saat membuka Rapat Koordinasi Dokumentasi dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Perencanaan Logistik Pemilu Tahun 2029, serta Tindak Lanjut Reviu Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2025 pada KPU Kabupaten Klungkung dan Jembrana, di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Kamis (3/9/2026).

Rapat yang diikuti jajaran KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kesbangpol Provinsi Bali, serta jajaran pengelola keuangan dan logistik tersebut menjadi ruang untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan sekaligus menyiapkan perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu mendatang.

Bagi Lidartawan, pengalaman Pemilu dan Pemilihan 2024 tidak cukup hanya menjadi catatan yang disimpan setelah seluruh tahapan selesai. Setiap persoalan, kebutuhan, hingga kendala yang ditemukan harus diinventarisasi dan dievaluasi agar dapat menjadi pijakan dalam menyusun perencanaan yang lebih baik.

“Kita harus membangun fondasi yang lebih baik,” tegasnya, seraya menekankan bahwa perencanaan logistik harus disusun berdasarkan data dan pengalaman nyata penyelenggaraan sebelumnya, dalam memproyeksikan kebutuhan Pemilu 2029

Upaya memperbaiki fondasi tersebut juga menyentuh aspek pengelolaan anggaran. Anggota KPU Bali I Gede John Darmawan menekankan pentingnya penyampaian kondisi serapan anggaran sekaligus kebutuhan logistik secara jelas. Menurutnya, informasi tersebut perlu diterjemahkan dalam peta logistik yang menggambarkan kebutuhan, kendala pengelolaan, hingga jalur distribusi. Dengan demikian, perencanaan tidak berhenti pada angka kebutuhan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana logistik dapat dikelola dan didistribusikan secara efektif.

Dari sisi tata kelola kelembagaan, Anggota KPU Bali Anak Agung Gede Raka Nakula mendorong adanya inovasi dan penguatan budaya kerja sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan Zona Integritas. Sementara itu, Anggota KPU Bali Luh Putu Sri Widyastini mengingatkan agar proses inventarisasi dilakukan secara akurat, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan data pemilih. Keduanya menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap perencanaan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan kemudian diarahkan pada kondisi riil pengelolaan logistik. Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Bali Santi Chovarida memaparkan hasil inventarisasi serta biaya pengelolaan logistik Pemilu 2024. Paparan tersebut dilengkapi Kasubbag Umum dan Logistik Putu Githa Gowinda yang menjelaskan biaya serta peta jalur distribusi logistik. Dari pembahasan tersebut, sejumlah kendala distribusi kembali menjadi perhatian, bersamaan dengan kebutuhan untuk memastikan setiap penggunaan anggaran tertib secara administrasi.

Pada aspek pertanggungjawaban anggaran, Kasubbag Keuangan KPU Provinsi Bali I Wayan Budiarta menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat, Inspektorat akan melakukan reviu terhadap anggaran KPU Kabupaten Jembrana dan KPU Kabupaten Klungkung. Santi Chovarida kembali mengingatkan jajaran agar tidak mengabaikan kelengkapan administrasi, antara lain memastikan KAK dan RAB terlampir dalam setiap SPJ, seluruh belanja disertai dokumentasi, serta memenuhi ketentuan Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022. Kelengkapan dokumen sewa dan perpajakan juga menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian.

Bagi KPU Bali, evaluasi logistik dan anggaran bukanlah dua persoalan yang berdiri sendiri. Keduanya saling berkaitan dalam membangun penyelenggaraan pemilu yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sebelum rapat ditutup, Lidartawan meminta KPU Kabupaten/Kota se-Bali secara rutin menyampaikan pengeluaran setiap bulan dalam rapat pleno serta mendokumentasikan setiap konsultasi yang berkaitan dengan perpajakan. Dengan administrasi yang lebih tertib, dokumentasi yang lengkap, inventarisasi yang akurat, serta perencanaan logistik berbasis data, KPU Bali berupaya membangun tata kelola penyelenggaraan pemilu yang semakin efisien, akuntabel, dan siap menghadapi Pemilu 2029. (gs/bi)