Friday, 1 March 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

KRIMINAL

Warga Negara Australia Dideportasi Rudenim Denpasar

Overstay Hingga Pernah Terlibat Kasus Kepemilikan Shabu dan Olah Kratom Jadi Zat Mirip Narkotik di Bali

BALIILU Tayang

:

rudenim denpasar deportasi WNA australia
DEPORTASI: Rudenim Denpasar mendeportasi seorang pria WN Australia berinisial TJM (46) beserta putranya JAM (15) karena telah melanggar Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Rabu (7/2/2024). (Foto: Hms Kanwil Kemenkumham Bali)

Badung, baliilu.com – Rudenim Denpasar, Kantor Wilayah Kemenkumham Bali di bawah kepemimpinan Yasonna H. Laoly ini kembali mendeportasi WNA di Bali. Kali ini adalah seorang pria WN Australia berinisial TJM (46) beserta putranya JAM (15) karena telah melanggar Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar Gede Dudy Duwita menjelaskan bahwa keduanya diamankan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ketika hendak berangkat meninggalkan Bali menuju Malaysia pada 20 Januari 2024. Sebelumnya TJM terakhir masuk Bali pada 15 Maret 2020 dan putranya masuk Bali pada 3 Maret 2020 dengan menggunakan bebas visa kunjungan. Dalam pengakuannya ia sangat suka tinggal di Bali hingga ia menyekolahkan anaknya tersebut di Bali. Berdalih Pandemi Covid-19 saat itu dan pernah mengalami beberapa kali penipuan soal izin tinggal sebelumnya oleh orang lain yang mengurusnya membuatnya kali ini merasa takut dan tidak berani melapor kantor Imigrasi. Dalam pemeriksaan diketahui bahwa keduanya telah overstay lebih dari 3 tahun sehingga dinyatakan telah melanggar Pasal 78 Ayat 3 tersebut.

Sebelumnya ternyata TJM diketahui pernah dibekuk Polresta Denpasar pada 5 November 2020 silam karena memproduksi industri rumahan daun kratom dan juga kepemilikan sabu. TJM ditangkap berdasarkan pengakuan dua warga lokal yang menjadi kurir narkoba, FJ dan KNM. Dua kurir inilah yang membawa pesanan 0,86 gram sabu untuk TJM. Mendapat informasi tersebut, polisi kemudian menggerebek villa yang disewa bule nyentrik itu di Kerobokan, Kuta Utara. Villa itulah yang dipakai sebagai home industry kratom. Di villa itu, polisi menemukan berbagai bahan dan alat untuk memproduksi kratom, terdiri 1 bungkus plastik berisi bunga kering warna coklat, 1 loyang berisi pecahan daun warna hijau, 5 jerigen cairan kimia, 1 plastik berisi serbuk putih, 3 loyang berisi serbuk warna hijau muda, 9 loyang berisi adonan warna coklat. Ada juga 2 saringan plastik, 1 buah blender, 1 bungkus plastik besar berisi kapsul berwarna putih dan ungu, puluhan botol kecil dan 1 timbangan digital. Daun kratom yang telah diolah menjadi bubuk dan cairan itu lantas dijual ke pelanggan yang semuanya warga negara asing yang ada di Bali. Serta ada juga yang dikirim ke Australia.

Baca Juga  Masuk Paksa Villa Milik Warga, Lima WN Moldova Dideportasi

Daun kratom berasal dari pohon cemara tropis di keluarga kopi yang tumbuh subur di Kalimantan. BNN melarang penggunaan daun kratom sebagai suplemen makanan dan obat tradisional mulai 2022. Hal ini disebabkan tanaman kratom telah ditetapkan sebagai narkotika golongan I oleh Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika sejak 2017. Saat itu, TJM tidak bisa dijerat hukuman karena daun kratom sampai saat itu belum terdaftar dalam Permenkes No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika walaupun efeknya sama persis dengan narkoba lain seperti shabu dan ganja. Sehingga disangkakan untuk kasus kepemilikan sabu. Setelah menjalani proses hukum atas kasusnya tersebut dalam persidangan TJM pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun vonis hakim saat itu TJM diharuskan untuk menjalani hukuman pidana 1 tahun dengan direhabilitasi selama 8 bulan sebagai klien yang berkasus hukum (compulsory) di sebuah balai rehabilitasi swasta di Denpasar. Adapun lamanya ia berada dalam masa penangkapan, penahanan, menjalani rehabilitasi, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi klien Compulsory masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Alih-alih orang yang sedang menjalani peradilan dan masa tahanan dalam kasus narkoba di penjara, mereka akan ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Selanjutnya dikarenakan pendeportasian belum dapat dilakukan maka Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menyerahkan bapak dan anak tersebut ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada 21 Januari 2024 untuk didetensi dan diupayakan pendeportasiannya lebih lanjut. Dudy menerangkan setelah keduanya didetensi selama 13 hari di Rudenim Denpasar dan jajarannya berupaya ekstra dalam mengupayakan pendeportasiannya, akhirnya TJM dan JAM dapat dideportasi ke kampung halamannya dengan seluruh biaya ditanggung oleh adik TJM. TJM dan JAM telah dideportasi melalui bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 7 Februari 2024 dengan tujuan akhir Darwin International Airport dengan dikawal oleh petugas Rudenim Denpasar. Keduanya yang telah dideportasi akan dimasukkan dalam daftar penangkalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

Baca Juga  Sosialisasi Buku Pengantar Hukum Keimigrasian dalam Rangka Hari Bhakti Ke-72 Imigrasi

“Sesuai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penangkalan dapat dilakukan paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan dan selain itu penangkalan seumur hidup juga dapat dikenakan terhadap orang asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Namun demikian keputusan penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh kasusnya,” tutup Dudy.

Menanggapi hal tersebut Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Romi Yudianto menjelaskan pendeportasian ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap WNA yang telah melakukan pelanggaran aturan, norma, dan budaya. Ia juga mengimbau kepada WNA yang sedang berkunjung ke Bali untuk selalu menaati peraturan yang berlaku. “Saya meminta kepada WNA yang tengah berlibur di Bali untuk selalu menaati peraturan yang berlaku di Indonesia dan khususnya di Bali. Karena jika ditemukan adanya pelanggaran, Kemenkumham Bali dalam hal ini Imigrasi Bali memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada WNA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Romi. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan

KRIMINAL

Jambret Kalung Emas Saat Galungan, Residivis Babak Belur Dihajar Massa

Jambret Kalung Emas Saat Galungan, Residivis Babak Belur Dihajar Massa

Published

on

By

Tersangka pelaku penjambretan berinisial MS yang kini sudah ditahan di Polsek Denpasar Selatan. (Foto: Hms Polresta Dps)

Denpasar, baliilu.com – Seorang resedivis berinisial MS (49) nekat menjambret kalung emas seorang wanita yang hendak sembahyang di depan rumahnya di Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa No. 35 Sesetan Denpasar Selatan, Rabu (28/2/2024) pagi.

Korban Ni Made Wardani (68) yang hendak sembahyang di depan rumahnya, tiba-tiba didatangi seseorang dengan mengendarai sepeda motor matic yang langsung menarik kalung korban yang ada di leher korban lalu berusaha kabur.

Mendengar teriakan korban, salah satu warga yang melihat kejadian tersebut, menghadang pelaku dengan menendang sepeda motor yang dikendarai pelaku hingga terjatuh sehingga berhasil diamankan warga sekitar dan sempat dihajar massa hingga babak belur karena geram dengan ulahnya sebelum diamankan pihak kepolisian.

“Pelaku jambret sudah kita amankan. Kita ketahui, ternyata pelaku merupakan residivis pernah ditangkap dua kali di wilayah Denpasar Selatan dan terakhir di Denpasar Barat dalam kasus yang sama, pelaku baru beberapa hari ini keluar dari penjara,” kata Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Ida Ayu Made Kalpika kepada awak media.

“Modus pelaku saat melakukan aksinya dengan mengintai korbannya terlebih dahulu sebelum melakukan penjambretan. Merasa ada kesempatan yang pas, pelaku langsung melancarkan aksinya,” ungkap Kompol Ida Ayu Made Kalpika.

“Sebelum diamankan polisi, pelaku sempat diamuk massa. Anggota kami cepat mengamankan pelaku dari amukan massa dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Denpasar Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Kapolsek.

Dari tangan pelaku barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan liontin, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio biru dongker No. Pol DK 6183 PM yang dikendarai pelaku saat melancarkan aksinya dan 1 (satu) buah HP Samsung pada lokasi TKP berbeda yakni di Jalan Tegal Wangi Sesetan.

Baca Juga  Kehabisan Biaya Hidup, Dua Warga Negara Rusia Diamankan Kantor Imigrasi Denpasar

“Pelaku telah berada di Mapolsek Denpasar Selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ia terancam dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara,” ungkap Kompol Ida Ayu Made Kalpika Sari. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KRIMINAL

Dittipidkor Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka Suap Pengurusan DID Kota Balikpapan

Published

on

By

korupsi did balikpapan
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago. (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi berupa suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, kedua tersangka yakni TA selaku Kadis PU Kota Balikpapan tahun 2016-2018 dan FI yang merupakan ASN BPK RI (Kasub Auditorat Kaltim I BPK-RI Perwakilan Kaltim tahun 2017-2019).

“Dari hasil gelar perkara penetapan tersangka pada 7 Februari, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah menetapkan TA dan FI sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengurusan DID,” kata Erdi dalam keterangan tertulis, Jumat (23/2/2024).

Erdi mengatakan, kedua tersangka dipersangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001.

Seperti diberitakan, pengusutan kasus dugaan suap pengurusan DID di Kota Balikpapan merupakan pelimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Agustus 2023 lalu. “Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan peningkatan status perkara aquo dari tahap penyelidikan ke penyidikan,” jelas Erdi.

Ia mengungkapkan, pada Maret 2017 lalu, RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

Akhirnya, anak buah RE yaitu MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD meminta bantuan FI anggota BPK perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID. Kemudian FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu.

Baca Juga  Presiden Jokowi Dorong Layanan Imigrasi Lebih Memudahkan dan Melayani

“Saudara YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa mencairkan dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID,” terangnya.

Lebih lanjut, Erdi mengatakan Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID untuk nantinya digunakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu Kadis PU adalah TA. “FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp. 26 miliar,” kata Erdi.

Namun untuk mencairkan dana tersebut, bahwa ada permintaan uang dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp. 1,36 miliar. Apabila tidak diberikan, maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain.

Akhirnya, TA mengiyakan permintaan uang yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID. “Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang nantinya buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI,” bebernya. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KRIMINAL

Tak Terbukti Bersalah, Prof. Antara Akhirnya Divonis Bebas

Published

on

By

antara
VONIS BEBAS: Ketua Majelis Hakim Agus Akhyudi memvonis bebas mantan Rektor Unud Prof. Nyoman Gde Antara dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Kamis (22/2/2024). (Sumber: BB)

Denpasar, baliilu.com – Setelah melalui persidangan yang panjang, Majelis Hakim yang dipimpin Agus Akhyudi dalam sidang kasus dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Unud akhirnya memvonis bebas mantan Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. Nyoman Gde Antara pada sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Kamis (22/2/2024).

Kasus yang menjadi perhatian publik ini ramai dihadiri rekan dan kolega Prof. Antara yang hadir pada persidangan Pengadilan Tipikor untuk memberikan dukungan moril.

Pada persidangan kali ini, majelis hakim terdiri dari Ketua Majelis Hakim Agus Akhyudi bersama Hakim Anggota Putu Sudariasih, Nelson, Gede Putra Astawa dan Soebekti satu persatu membacakan pendapat. Dari semua pendapat hakim, Prof. Antara dinyatakan tidak bersalah dan divonis bebas oleh Hakim di hadapan persidangan.

“Terdakwa (Prof Antara, red) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum,” kata Hakim Ketua Agus Akhyudi di hadapan persidangan.

Agus Akhyudi dalam putusannya meminta agar harkat dan martabat Prof. Antara dikembalikan sebagaimana sebelumnya. “Dua, membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan pengembalian jabatan Prof. Antara sebagaimana sebelumnya,” tegas Agus Akhyudi seraya meminta agar terdakwa agar segera dibebaskan dari penahanan sementara.

Prof. Antara divonis bebas setelah semua dalil dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dianggap oleh Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan karena tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Baca Juga  Gubernur Koster Perintahkan Kanwil Kemenkumham Bali Deportasi WNA yang Foto Tanpa Busana di Obyek Wisata Kayu Putih Tabanan

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali langsung menyatakan akan mengajukan banding. Sementara terdakwa Prof. Antara dan penasihat hukumnya langsung menerima putusan tersebut.

Sementara itu, ditemui setelah persidangan Prof. Antara menyebut, sejak awal dirinya sudah meyakinkan kalau tidak pernah melakukan perbuatan korupsi. “Sedari awal kami sudah mengatakan bahwa kami tidak melakukan seperti yang disangkakan kepada kami. Tetapi kami menghargai proses hukum. Dan kita menyaksikan bahwa tidak terbukti bahwa korupsi. Itulah yang sebetulnya terjadi,” pungkas Prof. Antara. (bi/bb)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca