Friday, 14 June 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Wawali Arya Wibawa Buka Gebyar Catin Kota Denpasar

150 Catin Terlibat, Fokuskan pada Orientasi Pendampingan dan Pemeriksaan Kesehatan

BALIILU Tayang

:

gebyar calon pengantin denpasar
BUKA GEBYAR CATIN: Wakil Walikota Denpasar yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat membuka Gebyar Calon Pengantin di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa, Selasa (11/6). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Sebanyak 150 orang calon pengantin (Catin) di Kota Denpasar mengikuti Gebyar Calon Pengantin, yang memfokuskan pada orientasi pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk pelayanan dan pengukuran, di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa, Selasa (11/6). Hadir untuk membuka kegiatan itu, Wakil Walikota Denpasar yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Adapun ragam kegiatan yang digelar pada Gebyar Calon Pengantin yang diadakan oleh BKKBN Provinsi Bali yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar ini adalah seputar pemeriksaan hemoglobin dan pengukuran Lingkar Lengan Atas (Lila) bagi Catin perempuan, serta juga pemaparan materi seputar perkawinan dari beberapa narasumber yang dihadirkan.

Selain Wawali Arya Wibawa, turut hadir pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Sarles Brabar, Ketua GOW Kota Denpasar, Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati, Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa, Dr. dr. Dewa Ayu Putri Sri Masyeni, dan tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya, Wawali Arya Wibawa menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Gebyar Calon Pengantin ini. Dirinya menilai, ini merupakan salah satu upaya intervensi serius yang dilakukan untuk dapat memberikan pendampingan dan edukasi seputar gizi dan kesehatan reproduksi pra-perkawinan.

“Gebyar Catin ini tentu dirasa sangat perlu dilakukan sebagai upaya pendampingan bagi para Catin yang akan melangsungkan pernikahan. Harapannya, melalui edukasi yang baik, Catin juga akan dapat dipastikan dalam kondisi yang sehat dan ideal untuk merencanakan kehamilan. Sehingga, resiko stunting akan dapat dicegah sejak dini,” ungkapnya.

Selebihnya, Wawali Arya Wibawa juga menuturkan, Pemerintah Kota Denpasar memiliki komitmen dan keseriusan terhadap upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kota Denpasar. Ada berbagai intervensi yang dilakukan, dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak.

Baca Juga  Jelang Galungan, Pemkot Gencar Turunkan Inflasi

Antara lain, pemberian PMT bagi balita dan ibu hamil di Posyandu, skrining stunting yang dilakukan TPK, berbagai usaha lainnya.

“Bahkan kami juga menggandeng pihak Majelis Desa Adat, untuk ikut serta dalam intervensi pencegahan stunting ini. Saat ini, ada kurang lebih 17 desa adat yang  mengeluarkan perarem atau aturan adat, yang berisi aturan bagi warga adat, yang akan menikah harus melakukan pendataan dan pengecekan kesehatan melalui Klian adat,” tutur Wawali Arya Wibawa lagi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Sarles Brabar, dalam kesempatan yang sama mengemukakan, salah satu dari 10 intervensi yang dilakukan dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah dengan memastikan setiap Calon Pengantin/calon PUS berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil.

“Tujuan dari kegiatan intervensi ini adalah kami ingin memastikan bahwa 100 persen Catin mendapatkan bimbingan perkawinan di KUA dan Lembaga Agama lainnya. Selain itu, kami juga ingin memastikan 100 persen, catin mendapatkan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran BB, TB dan LiLA di Posyandu oleh TPK dan terdata dalam aplikasi Elsimil. Adapun output yang diharapkan dalam intervensi ini adalah penurunan jumlah catin kurang gizi dan anemia,” paparnya.

Tak hanya itu, Sarles Brabar juga berharap semua pihak dapat memanfaatkan momentum ini untuk melaksanakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting dengan komitmen tinggi.

“Masa pelaksanaan intervensi serentak yang pendek, membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dari semua pihak untuk mencapai output dan outcome yang diharapkan,” imbuhnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

SSDM Polri gelar “He For She  Award” Wujud Komitmen dan Dukungan Terhadap Perempuan di Lingkungan Polri

Published

on

By

He For She award
Pakor Polwan RI, Brigjen Pol Desy Andriani. (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78, SSDM Polri menggelar serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah penghargaan He For She  2024. Ini merupakan ajang penghargaan yang pertama kali diadakan di instansi Polri.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kampanye He For She  dari UN Women. Ketua Penilaian Lomba yang diadakan SSDM Polri 2024, Kombes Pol Widy Saputra, mengatakan sejak awal Polri selalu mendukung perempuan berkarir di Kepolisian. Penghargaan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pimpinan Polri.

He For She  award dapat diikuti oleh semua Polda jajaran. Syaratnya peserta harus menunjukkan komitmen dukungan mereka dalam bentuk tulisan dan video. Penilaiannya nanti tergantung pada inovasi dan kreativitas peserta selain komitmen dukungan terhadap Perempuan tentunya,” ujar Kombes Pol Widy Saputra, dikutip dari humas.polri.go.id.

Polri sudah lama memberikan dukungan kepada Polwan-Polwan agar nyaman berkarir di Kepolisian. Saat ini semakin banyak Polwan yang menduduki posisi strategis di instansi Polri. Kuota penerimaan Polwan setiap tahun juga terus ditambah.

Polri memandang keberadaan Polwan sangat strategis untuk penyelesaian kasus-kasus dengan korban yang didominasi perempuan dan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana perdagangan orang.

Perhatian dan perlindungan terhadap perempuan dan anak ditunjukkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan mengajukan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Atas dukungan terhadap Perempuan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tahun 2023 mendapat penghargaan He For She dari International Association of Women Police atau Asosiasi Polwan Internasional atas dedikasinya mendorong kemajuan Perempuan di Kepolisian.

Baca Juga  Jadi Calon Juara Lomba Desa Tingkat Regional, Perbekel Desa Tegal Harum Paparkan Kemajuan Desa

Jenderal Pol Listyo Sigit juga dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan dan memajukan perempuan di Kepolisian.

Pakor Polwan RI, Brigjen Pol Desy Andriani menegaskan ruang berkarir di Kepolisian semakin terasa lebih ramah bagi Perempuan.

“Belum lama ini kami menerima audiensi UN Women. Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan komitmen UN Women untuk mendukung upaya Polri dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan di lingkungan Polri,” ujar Jenderal Perempuan Bintang satu ini.

Lebih lanjut Brigjen Pol Desy Andriani mengatakan dalam pertemuan ini juga dibahas proyeksi potensi kerjasama antara Polri dan UN Women. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pertandingan Tenis Ganggu Jam Istirahat Warga, Ketua DPRD Badung Imbau Penyelenggara Jaga Etika dan Norma

Published

on

By

ketua dprd badung
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Adanya tempat bermain tenis di Kabupaten Badung, yang jaraknya sangat dekat dengan lokasi villa atau pemukiman penduduk dikeluhkan sejumlah warga sekitar.

Parahnya lagi, setelah beroperasi, kondisi villa tidak ada yang datang, lantaran pertandingan tenis dilakukan hingga malam hari, yang semestinya dibuatkan aturan khusus dengan radius tertentu terkait jarak antara lapangan tenis dengan pemukiman atau villa penduduk.

Kondisi tersebut ditanggapi Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, saat diwawancarai awak media di kediamannya, Jalan Panji, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Kamis, 13 Juni 2024.

Menurut Putu Parwata, ternyata muncul aturan terbaru yang tidak ada jarak tertentu terkait sepadan yang harus dibuatkan antara tetangga satu dengan lainnya. Namun, hal itu bukan berarti tidak mengindahkan etika dan norma.

“Jadi, etikanya bagaimana semua lingkungan itu nyaman. Jadi, undang-undang yang terbaru mempermudah, tapi jangan memperkeruh situasi,” tegasnya.

Jika memang harus melakukan pertandingan tenis di lokasi dekat villa atau pemukiman penduduk, agar dilakukan pembatasan jam pertandingan.

“Misalnya, boleh sampai jam 10 malam. Kalau sampai jam 12 malam,  jam 1 dinihari, apalagi hingga larut pagi itu tentu sangat menggangu,” terangnya.

Oleh karena itu, Putu Parwata berharap, agar penyelenggara pertandingan tenis jangan membuat event di atas pukul 22.00 Wita.

“Kalau sampai jam 10 malam event pertandingan tenis itu sudah normal,” paparnya.

Selain itu, disebutkan pula seharusnya ada koordinasi dengan para tetangga, agar aktivitas pertandingan tenis tidak mengganggu jam istirahat warga.

“Itu bagaimana caranya, ya buatkanlah pengaman-pengaman dan peredam suara, artinya dibuat temboknya itu jangan sampai mengganggu kondisi villanya orang,” jelasnya.

Baca Juga  IGTKI Denpasar Gandeng ACK Gelar Lomba Menggambar dan Mewarnai

Untuk itu, perlu adanya kesadaran masing-masing para pihak yang berusaha di Kabupaten Badung, agar menjaga norma dan etika, supaya jangan saling merugikan.

Mengenai belum adanya izin PPG berarti tidak diperbolehkan untuk melakukan pembangunan, sehingga tinggal dikontrol oleh Satpol PP.

“Sudah lama dilakukan sidak, sebelum jadi, itu harus diperingatkan, Satpol PP bisa memperingatkan dan mengecek kembali,” tegasnya.

Mengingat, soal izin belum keluar, ditegaskan Putu Parwata, bahwa hal itu urusan izin merupakan kewenangan Satpol PP untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut.

“Hal itu bagaimana mestinya supaya jangan menjadi konflik di daerah pariwisata, daerah yang pembangunannya pesat, tapi malah menimbulkan konflik. Jadi, itu bagaimana membuat ekonomi maju dan pariwisata maju, sehingga semuanya aman. Memang perlu peran pemerintah, tapi juga perlu kesadaran masyarakat,” pungkasnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Apresiasi Peringkat IKK Tertinggi dari LAN, Walikota Jaya Negara Terima Studi Tiru BNN RI

Published

on

By

walikota jaya negara
TERIMA BNN: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Toton Rasyid berserta jajarannya pada Kamis (13/6) di kantor Walikota Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Toton Rasyid berserta jajarannya pada Kamis (13/6) di kantor Walikota Denpasar.

Kehadiran perwakilan BNN RI ini ke Kota Denpasar terkait agenda studi tiru pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

Dalam kesempatan tersebut turut mendampingi Walikota yakni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Denpasar, AA. Gde Risnawan dan Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, serta perwakilan OPD lainnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada Toton Rasyid beserta jajarannya di Kota Denpasar.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran BNN RI yang telah memilih Kota Denpasar sebagai lokasi studi tiru dalam pelaksanana penilaian IKK,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut Walikota Jaya Negara menyampaikan, IKK merupakan indikator Reformasi Birokrasi yang mengukur kualitas kebijakan pemerintah. Pelaksanaan ini mengukur kualitas kebijakan, dari proses pembuatan kebijakan, agenda, formulasi, implementasi disertai evaluasi.

“Tentunya dari pertemuan ini diharapkan dapat menajamkan lagi kolaborasi signifikan antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BNN, terutama terkait upaya-upaya mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika di Kota Denpasar,” ujar Walikota Jaya Negara.

Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Toton Rasyid mengucapkan terima kasih atas pertemuan yang dapat dilaksanakan kali ini bersama Walikota Denpasar.

Dipilihnya Pemkot Denpasar sebagai lokasi studi tiru, tidak terlepas dari Peringkat IKK Tertinggi yang diraih Pemkot Denpasar untuk Pemerintah Daerah di tahun 2023 berdasarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Kami berharap studi tiru ini dapat memberikan manfaat, masukan dan arahan serta bimbingan dari jajaran Pemkot Denpasar terkait penilaian IKK. Tentu pada akhirnya tujuannya dapat memberikan output yang maksimal ke publik dan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Baca Juga  IGTKI Denpasar Gandeng ACK Gelar Lomba Menggambar dan Mewarnai

Sementara Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi menjelaskan, penilaian mandiri IKK oleh seluruh instansi pemerintah dilaksanakan dalam periode waktu 2 tahun sekali, yakni tahun 2021 – tahun 2023 dan tahun 2025 nanti.

“Partisipasi pengukuran IKK oleh instansi pemerintah diawali melalui penilaian mandiri oleh setiap instansi pemerintah disertai bukti dukung. Selanjutnya dinilai oleh LAN, apakah penilaian sudah sesuai dan disertai bukti. LAN yang berperan sebagai instansi pengampu IKK yang digunakan sebagai dasar penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah” Jelas Komang Lestari. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca