Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster melantik enam Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Selasa (3/2/2025).

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 175/04-C/HK/2026, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama yang dilantik antara lain Dr. Drs. I Made Rentin, AP., M.Si dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Masyarakat dari jabatan lamanya sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Selanjutnya Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H. dilantik sebagai Inspektur Daerah Provinsi Bali yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Kemudian Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali diisi oleh I Made Dwi Arbani, S.TP., M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.

Sementara itu tiga pejabat pimpinan tinggi pertama lainnya diisi dari promosi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali antara lain Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dijabat oleh Ida Bagus Alit Suryana, S.Ag., M.Si promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali dijabat oleh Ngurah Satria Wardana, S.H., M.H., promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali dan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dijabat oleh I Made Suparta. AP., MT promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Gubernur Koster menyampaikan akan memberikan pengarahan secara khusus setelah para Kepala Perangkat Daerah tersebut dilantik.

Ia meminta agar para pimpinan yang dilantik dapat bergerak cepat. Bekerja dengan fokus, tulus dan lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Visi dan Misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Di periode kedua ini, saya ingin tancap gas. Karena itu sedapat mungkin saya tidak mau melakukan perubahan lagi kecuali ada yang pensiun atau ada hal yang bersifat khusus,” ujar Gubernur Wayan Koster.

Koster menambahkan bahwa sebisa mungkin menjaga stabilitas pemerintahan khususnya birokrasi yang tulang punggungnya diisi oleh para Kepala Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu pengisian Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menurutnya harus sesuai dengan Sistem Merit yang berlaku yaitu sesuai dengan prestasi, kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

“Ada pejabat yang pensiun namun juga ada yang spesifik contohnya Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pak Rentin. Tugas yang dijalani berat yang menjadi isu saat ini dan diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.

Gubernur Koster menjelaskan bahwa sebelumnya Made Rentin dipilih langsung olehnya menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali karena melihat kepemimpinannya yang cepat dan responsif ketika menjabat sebagai Kepala BPBD Provinsi Bali.

Namun belakangan ia menyadari ternyata saat ini dalam keadaan kurang sehat sehingga ia memberikan kesempatan untuk melakukan perawatan terlebih dahulu hingga pulih kembali. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Simulasi Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang diikuti oleh 30 perusahaan se-Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini dilaksanakan di Padma Ubud Resort, Selasa (3/2), dalam rangka Bulan K3 Nasional Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, I Gede Suardana Putra, dan dihadiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gianyar, para pelatih dan instruktur dari Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Gianyar, serta para peserta sosialisasi dari berbagai sektor usaha.

Dalam sambutannya, Gede Suardana Putra menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026, yang diperingati mulai 12 Januari hingga 12 Februari 2026 dengan tema Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif.

“Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mewajibkan setiap tempat kerja menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di lingkungan kerja,” tegas Suardana Putra.

Dilanjutkannya selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kegiatan tersebut juga menindaklanjuti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), yang mewajibkan perusahaan menyediakan APAR sesuai standar dan dalam kondisi siap pakai.

Dalam kegiatan tersebut, diisi oleh narasumber dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, I Putu Adi Widyamika yang menekankan pentingnya pemenuhan norma K3, kewajiban perusahaan, serta peran pengawasan ketenagakerjaan dalam mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Sementara itu, kegiatan simulasi penggunaan APAR dipandu oleh instruktur dari Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Gianyar, yang memberikan pembekalan teknis serta praktik langsung kepada peserta terkait penanganan awal kebakaran di lingkungan kerja.

Melalui kolaborasi lintas instansi antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gianyar, serta Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Suardana Putra berharap mampu meningkatkan kesiapsiagaan 30 perusahaan peserta sosialisasi dalam menghadapi potensi kebakaran serta memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja di Kabupaten Gianyar.

“Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Tenaga Kerja berkomitmen untuk terus mendorong pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan K3 secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif di Kabupaten Gianyar,” pungkasnya.

Para peserta juga tampak antusias untuk mengikuti sosialisasi tersebut, terlihat dari kehadiran yang tepat waktu bahkan diskusi berjalan sangat menarik dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan para peserta terkait peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada usahanya masing-masing. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – UMKM Bali Pure asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, berhasil meraih Penghargaan Terbaik II Lomba Inovasi UMKM Produk Aman dan Berkelanjutan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penghargaan tersebut diumumkan pada 29 Januari 2026 di Jakarta, bertepatan dengan puncak peringatan HUT ke-25 BPOM.

Dikonfirmasi via telepon, Selasa (3/2), Ketut Sumayana selaku owner dan pengelola Bali Pure mengatakan penghargaan ini diberikan oleh BPOM sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku UMKM yang mampu menghadirkan inovasi produk yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga aman bagi konsumen dan berkelanjutan bagi lingkungan. “Tahun sebelumnya, kegiatan serupa juga pernah dilaksanakan untuk komoditas pangan di tingkat Provinsi,” ujarnya.

Lebih jauh disampaikan, bagi Bali Pure, capaian ini menjadi bukti nyata prestasi sekaligus pengakuan atas eksistensi UMKM Buleleng di tingkat nasional. Penghargaan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelaku UMKM lokal agar terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk industri skala besar, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan keberlanjutan produk.

“Peran Bali Pure dalam menciptakan produk yang aman dan berkelanjutan diwujudkan melalui penggunaan bahan-bahan alami berbasis lokal serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan arahan BPOM. Selama proses produksi, Bali Pure juga mendapatkan pendampingan langsung dari LOKA POM Buleleng,” imbuhnya.

Diungkapkan oleh Sumayana, inovasi unggulan Bali Pure terletak pada pengolahan minyak VCO (Virgin Coconut Oil) menjadi produk bernilai tambah berupa body oil dan sabun VCO. Tidak hanya itu, air kelapa yang biasanya menjadi limbah dalam produksi VCO dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku sabun mandi, sejalan dengan konsep zero waste yang diterapkan perusahaan.

“Seluruh proses produksi dilakukan di Desa Sembiran dengan melibatkan lebih dari 20 tenaga kerja lokal, termasuk kelompok tani, ibu rumah tangga, dan remaja desa. Penggunaan bahan alami yang ramah lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal menjadi faktor penting yang mengantarkan Bali Pure meraih penghargaan tersebut,” tegasnya.

Ditambahkan oleh Suma, keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya Dinas Dagperinkop UKM Buleleng melalui pendampingan PLUT Singaraja, serta pembinaan dari LOKA POM Buleleng di bawah kepemimpinan Rai Gunawan, S.Farm., Apt, beserta tim.

Di akhir, Suma menjelaskan selain fokus pada kualitas produk, Bali Pure juga memiliki kepedulian sosial dan lingkungan. Perusahaan secara rutin menyalurkan bantuan sembako dan zakat kepada masyarakat sekitar, serta memberikan jaminan penggantian produk apabila ditemukan kerusakan sebelum masa kedaluwarsa.

“Capaian kami ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi UMKM lainnya di Buleleng untuk terus berinovasi, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi dalam membangun ekonomi daerah yang berdaya saing, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (gs/bi)