Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta memimpin Apel Gabungan Kesiapan Pasukan Antisipasi dan Kesiapsiagaan Pencegahan Bencana di Lapangan Iptu Soetardjo, Mako Brimob, Tohpati, Denpasar, Kamis (5/11).

Apel tersebut melibatkan 446 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, dan tenaga kesehatan. Seluruh personel disiagakan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya intensitas hujan di Bali.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terpadu.

Dalam amanatnya, Giri Prasta mengingatkan bahwa Bali tengah memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas ringan hingga lebat berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Bali selama November.

Kondisi tersebut perlu diantisipasi mengingat sejumlah wilayah di Bali memiliki kerawanan terhadap bencana banjir, tanah longsor, banjir rob, hingga abrasi. Potensi cuaca ekstrem yang dapat berubah dengan cepat juga menuntut peningkatan kewaspadaan seluruh pihak.

Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi kebutuhan mendesak bagi Bali sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata. Bencana tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian dan citra pariwisata Bali.

“Kejadian bencana di Bali akan berdampak luas terhadap keselamatan jiwa, perekonomian, serta citra Bali di mata dunia. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi komitmen bersama,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, sebanyak 446 personel gabungan disiagakan dari Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Ditpolair, Polres Bandara, BPBD Bali, Basarnas Bali, serta unsur tenaga kesehatan.

Selain personel, sebanyak 42 unit kendaraan dan sarana pendukung turut disiapkan untuk menunjang pelaksanaan operasi penanganan bencana. Seluruh kekuatan tersebut diharapkan dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana di wilayah Bali.

Giri Prasta menekankan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya menyangkut jumlah personel dan kelengkapan peralatan, tetapi juga kesiapan fisik, mental, serta kemampuan seluruh unsur dalam merespons situasi darurat.

Ia meminta agar kendaraan dan peralatan operasional dipastikan berada dalam kondisi siap digunakan sehingga tidak menghambat kecepatan penanganan ketika terjadi bencana.

Giri Prasta menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan komunikasi antara TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, hingga desa adat dalam menghadapi potensi bencana.

Seluruh unsur terkait diminta membangun mekanisme koordinasi dan komando penanganan yang jelas agar pengerahan personel, peralatan, serta bantuan kepada masyarakat dapat berlangsung secara efektif.

Selain itu, pemantauan informasi dan peringatan dini BMKG perlu terus dioptimalkan, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

“Utamakan keselamatan masyarakat dan keselamatan diri. Tingkatkan edukasi kepada masyarakat, berikan informasi yang akurat, serta laporkan setiap perkembangan secara berjenjang,” pesannya.

Giri Prasta menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dan alam dari ancaman bencana merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Menurutnya, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi tanggung jawab bersama, mengingat dampak bencana dapat diminimalkan melalui perencanaan yang matang, kesiapan sumber daya, dan kerja sama seluruh pihak.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Bali, Kodam IX/Udayana, BPBD, tenaga kesehatan, serta seluruh unsur yang terlibat dalam penguatan kesiapsiagaan bencana di Bali.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Kehadiran kita di sini merupakan bukti bahwa kesiapsiagaan bencana adalah tugas bersama,” ujarnya.

Menutup amanatnya, Giri Prasta mengajak seluruh unsur yang terlibat untuk mengedepankan semangat menyama braya atau kebersamaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

“Dengan semangat menyama braya, mari satukan tekad untuk siaga sebelum bencana, siap saat bencana, dan bangkit setelah bencana. Jadilah yang terdepan menjaga Bali dengan hati dan aksi nyata, demi Bali yang aman, nyaman, dan lestari,” tutupnya.

Usai apel, Giri Prasta bersama Kapolda Bali Brigjen Pol. Pasma Royce dan Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana melakukan pemeriksaan pasukan serta sarana dan prasarana pendukung.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan operasional dalam mendukung upaya antisipasi serta penanganan bencana di wilayah Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menerima kunjungan Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara, Prof. Dr. Muliaman Darmansyah Hadad, dalam rangka peninjauan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali di Jalan Raya Pelabuhan Nomor 7X, Pedungan, Denpasar Selatan, Kamis (5/11). Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar, BPI Danantara, PT PLN (Persero) Pusat, PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), serta pihak terkait lainnya.

Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara, Prof. Dr. Muliaman Darmansyah Hadad, menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy) di Bali yang dinilainya menunjukkan kemajuan sangat baik dan konkret.

Menurutnya, proyek ini memiliki potensi menjadi model percontohan yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Ekosistem kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, PLN, investor, hingga unsur TNI menjadi kekuatan dalam membangun pengelolaan proyek secara terintegrasi. Selain menghasilkan energi, proyek ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

“Proyek PSEL Bali diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan pengelolaan sampah nasional yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adhi Merta, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, menyambut baik kunjungan tersebut.

Menurutnya, penanganan sampah merupakan tantangan perkotaan yang membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan langkah konkret seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pengembangan PSEL Bali diharapkan menjadi salah satu solusi strategis dalam menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

“Melalui penerapan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, sampah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai persoalan, tetapi juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan menjadi sumber energi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Arya Wibawa.

Direktur Utama PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), Fadli Rahman, menjelaskan kapasitas pengolahan sampah 1.500 ton per hari dan potensi produksi listrik sebesar 240 GWh per tahun. Fasilitas yang dibangun di atas lahan seluas enam hektare tersebut memiliki kapasitas energi rata-rata 30 MW dan ditargetkan rampung dalam waktu 24 bulan. Dari sisi pembangunan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan rekomendasi teknis ketinggian bangunan dari otoritas bandara telah diperoleh.

“Penyusunan Basic Engineering Design juga telah rampung dengan 386 gambar desain, sementara mesin dan peralatan utama sedang dalam proses pemesanan serta fabrikasi,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pekerjaan konstruksi berupa pemancangan dengan metode bore pile telah menyelesaikan 723 dari total 1.100 titik dan ditargetkan rampung pada November 2026. Pembangunan pondasi waste bunker dan incinerator juga tengah berjalan dengan target penyelesaian Maret 2027. Proyek ini diperkirakan melibatkan lebih dari 700 tenaga kerja selama masa konstruksi. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen memperkuat tata kelola aset daerah dan mengoptimalkan sektor pendapatan sebagai langkah nyata dalam pencegahan korupsi serta mewujudkan keuangan daerah yang sehat.

Berdasarkan data laporan performa capaian hingga kuartal akhir tahun 2026, sinergi program sertifikasi tanah, penelusuran fisik bangunan, hingga intensifikasi pajak terbukti memberikan dampak signifikan bagi penyelamatan keuangan daerah Kota Denpasar.

Hal tersebut disampaikan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di hadapan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Iksan Al Huda, dan Bupati se-Bali, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola pada Pemda se-Wilayah Bali, Kamis (5/11) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.

Didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Walikota Jaya Negara memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar, sebagai berikut:

Hingga Triwulan III tahun 2026, Pemkot Denpasar mencatatkan total penyelamatan keuangan daerah sebesar Rp 3.469.030.359.666,83. Angka ini bersumber dari nilai 1.867 bidang tanah milik pemerintah daerah yang berhasil dilegalkan melalui kepemilikan sertifikat resmi atau mencapai 96,99 persen dari total 1.925 bidang tanah.

Rincian luasan tanah yang berhasil diselamatkan meliputi tanah jalan sebanyak 1.308 bidang tanah senilai Rp 2,45 triliun, tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) sebanyak 180 bidang tanah senilai Rp 65,17 miliar, dan tanah lainnya sebesar 379 bidang tanah senilai Rp 951,58 miliar.

Sementara itu, untuk sisa 74 bidang tanah yang belum bersertifikat, Pemkot Denpasar menargetkan penyelesaian menyeluruh secara bertahap pada tahun 2026 dan 2027, selama dokumen pendukung lengkap dan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Sebagai wujud transparansi, Pemkot Denpasar melaporkan total kepemilikan gedung dan bangunan sebanyak 2.374 unit dengan nilai aset mencapai Rp 1,64 triliun,” jelasnya.

Dalam penelusuran berkala, lanjut Jaya Negara, ditemukan 16 unit aset atau setara 0,67 persen dari total jumlah aset, senilai Rp 3,16 miliar, yang tidak ditemukan keberadaan fisiknya karena mayoritas bangunan lama tersebut telah dibongkar. Aset tersebut tersebar di beberapa instansi, seperti Bagian Tata Pemerintahan Setda, Dinas Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR.

Menyikapi hal ini, lanjut Jaya Negara, Pemkot Denpasar mengambil tindakan tegas dan akuntabel sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dengan mereklasifikasi aset tersebut ke pos Aset Lain-lain serta membentuk SK Tim Peneliti Penghapusan Aset.

Di sektor pendapatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar menunjukkan performa yang solid. Hingga Oktober 2026, realisasi pajak daerah terkumpul sebanyak Rp 1.699,74 miliar atau menembus 89,58 persen dari target sebesar Rp 1.897,38 miliar.

Beberapa sektor pajak mencatatkan performa gemilang melebihi ekspektasi, di antaranya Pajak Reklame dengan capaian 109,72 persen atau realisasi Rp 14,26 miliar, PBJT Jasa Parkir dengan capaian 100,59 persen atau realisasi Rp 8,05 miliar, dan PBJT Jasa Perhotelan dengan capaian 95,98 persen atau realisasi Rp 265,86 miliar.

Di samping itu, penagihan piutang pajak yang menumpuk per 31 Desember 2025 terus dikejar. Hingga Oktober 2026, Pemkot berhasil mencairkan tunggakan sebesar Rp 89,30 miliar dari total piutang pajak Rp 719,54 miliar, di mana sektor Pajak Restoran menjadi salah satu yang paling kooperatif dengan capaian penagihan mencapai 51,99 persen.

Lebih lanjut, Walikota Jaya Negara mengatakan, untuk strategi berkelanjutan ke depan, guna memaksimalkan sisa target di sisa tahun anggaran, Pemkot Denpasar menggencarkan program Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

“Langkah intensifikasi mencakup pemberian insentif fiskal berupa penghapusan denda administratif, pemberian reward PBB-P2, optimalisasi mobil keliling, hingga pemanfaatan klaster digital melalui alat rekam PBJT,” ungkapnya.

Sedangkan untuk ekstensifikasi, Pemkot menjalin kerja sama erat dengan pihak desa/kelurahan serta Universitas Udayana guna melakukan verifikasi data lapangan terkait potensi objek PBB-P2 baru, termasuk mengidentifikasi tanah kosong yang kini telah beralih fungsi menjadi bangunan.

“Langkah ini selaras dengan semangat falsafah Vasudhaiva Kutumbakam, yakni Denpasar untuk semua, demi mewujudkan kota yang maju, transparan, dan bebas korupsi,” kata Jaya Negara. (eka/bi)