Denpasar, baliilu.com – Pemkot Denpasar melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP) secara berkelanjutan menggelar bazzar pangan sebagai upaya untuk pengendalian inflasi serta sebagai penyeimbang harga bahan pokok di pasaran. Kali ini pada, Jumat (1/12) Bazzar Pangan digelar di lapangan Lumintang, Denpasar.

Kegiatan bazzar pangan ditinjau Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana bersama Asisten Perekonomian Anak Agung Gede Risnawan. Dalam kesempatan tersebut Sekda Alit Wiradana menyampaikan bahwa bazzar pangan ini adalah bagian dari 9 program pemerintah untuk menekan inflasi, dengan fokus menyasar desa-desa.

Alit Wiradana mengingatkan masyarakat akan keberadaan bazzar pangan memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan produk kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih terjangkau. Dengan memberikan akses harga terjangkau, bazzar pangan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung perekonomian lokal.

“Dalam bazzar pangan dilibatkan langsung 22 distributor pangan dan produsen pangan, sehingga diharapkan masyarakat dapat harga terjangkau,” ungkap Alit Wiradana.

Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan, Ida Bagus Mayun Suryawangsa, mengatakan bazzar pangan kali ini merupakan pelaksanaan ke-19 dan terakhir di tahun 2023. Bazzar pangan melibatkan 22 distributor dan produsen pangan, berharap masyarakat berpartisipasi untuk mendapatkan kebutuhan pangan lebih ekonomis.

Harga di bazzar pangan disiapkan lebih murah, seperti bawang merah harganya hanya Rp. 24 ribu sedangkan dipasaran  harganya berkisar Rp. 25-27 ribu per kg. Bawang putih di pasar pangan  harganya Rp. 30 ribu sedangkan di pasaran harganya Rp. 30-35 ribu, cabai kecil di bazzar pangan harganya Rp. 80 ribu sedangkan di pasaran harganya Rp. 85 ribu, beras  bulog medium yang 5 kg harganya Rp. 52 ribu, beras premium yang 10 kg harganya Rp. 131 ribu dan yang lima kg hanya Rp. 57 ribu. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dengan ketidakpastian yang tinggi, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan terus menunjukkan prospek yang baik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai kisaran 4,7–5,5% pada 2024 dan akan meningkat 4,8–5,6% pada 2025. Inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Di lain pihak, stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, serta digitalisasi juga terus berkembang pesat. Berbagai tantangan global ke depan yang perlu dicermati, meliputi perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi yang lambat, suku bunga negara maju yang lebih tinggi dan lebih lama, kuatnya mata uang dollar, serta pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging markets ke negara maju. Untuk itu, sinergi sebagai kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi akan terus diperkuat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 yang digelar secara hybrid di Jakarta (29/11).

Presiden RI, Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergi yang telah terbangun sehingga proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik dan perekonomian Indonesia dalam kondisi stabil. Ke depan, Presiden Joko Widodo berpesan pentingnya kita untuk terus optimis namun tetap waspada untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. Untuk menopang momentum perekonomian yang berkelanjutan, strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah merupakan penggerak perekonomian nasional.

Menghadapi ketidakpastian global yang terus meningkat di tengah siklus ekonomi dan keuangan nasional yang masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial, bauran kebijakan Bank Indonesia akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bauran kebijakan tersebut terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas (pro-stability) khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara empat kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth).

Pada perhelatan PTBI 2023, Bali berhasil meraih 4 (empat) penghargaan sekaligus dari Bank Indonesia dalam ajang BI Award 2023. Empat penghargaan yang berhasil diraih adalah Pemerintah Provinsi Bali untuk kategori pemerintah provinsi dengan implementasi QRIS terbaik di wilayah Balinusra, dan Bank BPD Bali untuk kategori Peserta Sistem Pembayaran (SKN BI dan KPDHN) Terbaik di Bank KMBI 1 dan 2.

Tidak hanya itu, 2 (dua) UMKM Bali juga memperoleh BI Award untuk kategori Merchant QRIS Usaha Mikro dan Kecil Terbaik di Wilayah Bali Nusra yaitu Jenar Kopi Kaliasem dan Nasi Temponk Pink. Penghargaan diterima oleh Pj. Gubernur Provinsi Bali, Irjen Pol. Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H., Direktur Utama BPD Bali, Nyoman Sudharma serta Owner dari Jenar Kopi Kaliasem dan Nasi Tempong Pink, didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja di Graha Bhasvara Icchana, Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jakarta, Rabu (29/11). Pencapaian Provinsi Bali pada ajang BI Award 2023 tersebut tidak lepas dari akselerasi digitalisasi khususnya pada sistem pembayaran yang diadopsi dengan sangat cepat di Bali khususnya pada penggunaan QRIS yang masif. Dari sisi supply, jumlah merchant yang menyediakan opsi pembayaran QRIS di Bali pada akhir Oktober 2023 tercatat sebanyak 778.397 merchant atau tumbuh 43% (yoy). Sementara dari sisi demand, jumlah jumlah pengguna atau user QRIS di Bali tercatat sebanyak 943.680 user atau tumbuh 55% (yoy). Pesatnya digitalisasi berperan penting ikut mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,35% (yoy) pada triwulan III 2023.

Pencapaian BI Award yang diterima oleh Bali tentunya merupakan dukungan dari seluruh pemerintah daerah, asosiasi, perbankan dan seluruh pelaku ekonomi yang telah bahu-membahu bersinergi yang menjadi kunci membangun digitalisasi Provinsi Bali. Pada saat yang bersamaan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga melaksanakan PTBI Provinsi Bali 2023 bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Wakil Gubernur Bali 2018 – 2023, Bupati Jembrana, Forkopimda, pimpinan instansi/lembaga vertikal, pimpinan perbankan, akademisi, media serta stakeholders Bank Indonesia Provinsi Bali.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Gusti Agung Diah Utari menyampaikan bahwa ekonomi Bali 2023 tumbuh 5,35% (yoy) pada triwulan III 2023, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang tercatat 4,94% (yoy). Sejalan dengan perkembangan jumlah kedatangan wisatawan, khususnya wisman yang mencapai sekitar 5,25 juta orang, pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2023 diprakirakan berada pada kisaran 5,0%-5,8% (yoy).

Pada tahun 2024, dengan terus pulihnya pariwisata, berlanjutnya pembangunan proyek strategis, penyelenggaraan event domestik dan internasional serta didukung pembiayaan produktif dan digitalisasi, pertumbuhan ekonomi Bali di 2024 diperkirakan tetap kuat pada kisaran 5,0% – 5,8%. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Bali yang cukup tinggi, didukung dengan inflasi yang rendah dan terkendali. Pada Oktober 2023 inflasi IHK tercatat sebesar 2,64% (yoy), sesuai sasaran inflasi 3±1%.

Terkendalinya inflasi IHK tidak lepas dari peran dan koordinasi yang solid seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui kerangka 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif). Melalui berbagai program pengendalian inflasi tersebut, inflasi Bali tahun 2023 diprakirakan terkendali dalam kisaran target 3 ± 1%. Pada tahun 2024, inflasi Bali diharapkan tetap berada pada kisaran 2,5 ± 1 % meskipun terdapat risiko tekanan harga energi dan pangan yang masih tetap tinggi akibat meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan 4 strategi akselerasi pembangunan ekonomi Bali, yaitu (i) akselerasi realisasi APBD provinsi/kabupaten/kota dan APBN, (ii) pengendalian inflasi, (iii) mendorong investasi, dan (iv) akselerasi program bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan. Lebih lanjut, Ika menyampaikan bahwa transformasi sektor pariwisata dan diversifikasi ekonomi dilakukan melalui 6 strategi utama, yaitu Bali sehat dan pintar, Bali produktif, Bali smart island, Bali hijau, Bali terintegrasi, serta Bali kondusif dan berintegritas.

Pada kesempatan PTBI tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga memberikan 13 (tiga belas) apresiasi Bali Kertha Bhuwana kepada mitra strategis Bank Indonesia yang telah mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan Bank Indonesia di Provinsi Bali. Bank Indonesia Provinsi Bali juga memberikan Program Sosial Bank Indonesia Kepedulian Sosial kepada 24 penerima yang tersebar di 9 kota dan kabupaten se-Provinsi Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (30/12).

Rapat yang dipimpin langsung Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa ini dilaksanakan guna menjaga stabilitas inflasi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Gusti Ayu Diah Utari, Pimpinan OPD yang tergabung dalam TPID Kota Denpasar serta instansi terkait lainnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Gusti Ayu Diah Utari dalam paparannya menyampaikan bahwa inflasi di Kota Denpasar masih terkendali sebesar 2,49 (Oktober 2023 terhadap Oktober 2022 atau year on year /yoy). Hal ini dapat dilihat dari harga barang kebutuhan pokok yang dapat terjaga, kecuali beberapa komoditas terlihat mengalami kenaikan harga seperti beras dan cabai.

Dijelaskan Diah Utari, harga beras masih terpantau naik dalam beberapa minggu terakhir yang dipicu oleh ketersedian pasokan. Sementara itu, cabai adalah komoditas yang sangat tergantung dengan faktor cuaca, sehingga harga sangat fluktuatif.

“Komoditas yang diproyeksi menjadi penyumbang inflasi selama 3 bulan ke depan ini yaitu, beras, daging ayam ras, telur ras dan gula, serta cabai rawit,” ujarnya.

Sementara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan beberapa langkah antisipatif yang dilakukan dalam pengendalian inflasi di Kota Denpasar. Langkah dan strategi tersebut yakni pelaksanaan pasar murah/bazar pangan untuk komoditas yang berpotensi naik, pengembanan gerai alternatif milik perumda, peningkatan cadangan pangan melalui kerjasama antardaerah, dan peningkatan ketahanan pangan rumah tangga melalui urban farming.

“Dengan berbagai langkah dan strategi yang sudah dirancang TPID Kota Denpasar ini, diharapkan harga bahan pangan menjelang nataru dapat terkendali. Sehingga target inflasi plus minus 3 persen dapat tercapai,” ujarnya.

Lebih lanjut Arya Wibawa menekankan bahwa ke depan akan dilakukan pengecekan ketersedian stok beras di Gudang Bulog dan pemantauan operasi pasar. Hal tersebut guna memastikan kelancaran proses distribusi dan ketersediaan stok.

“Pulihnya perekonomian Bali dan meningkatnya jumlah kunjungan wisawatan ke Bali khususnya saat Nataru mengakibatkan meningkatnya permintaan atau konsumsi bahan pangan, oleh karena itu menjadi penting menjaga ketersediaan stok seluruh komoditi yang menyebabkan inflasi,” ujarnya. (eka/bi)