Tuesday, 5 March 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Gubernur Koster: Tahun Politik 2019 Berjalan Aman, Modal Awal Dukung Geliat Ekonomi 2020

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR KOSTER: Hadiri Econimic Outlock 2020 yang diselengarakan oleh Bank BNI yang membidangi wilayah Bali dan Nusra di Hotel Sheraton-Kuta. Jumat (14/2). (Foto:Ist)

Badung, baliilu.com – Gubenur Bali I Wayan Koster menyampaikan sebagaimana telah ketahui bersama bahwa tahun 2019 yang telah dilewati adalah tahun yang penuh dengan dinamika perekonomian nasional, dimana momentum pemilihan umum dan berbagai macam dinamika politik pada triwulan II Tahun 2019 lalu, telah berjalan dengan aman sebagaimana harapan kita bersama.  

‘’Sebagai jendela pariwisata dunia kondisi seperti ini  tentu menjadi modal awal bagi kita untuk melangkah menghadapi setiap persoalan  sekaligus mendukung geliat perekonomian di tahun 2020, sehingga apa yang telah kita capai selama ini dapat kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan,’’ ujar Gubernur Koster saat menghadiri acara Econimic Outlock 2020 yang diselengarakan oleh Bank BNI yang membidangi wilayah Bali dan Nusra di Hotel Sheraton-Kuta. Jumat (14/2).

Dikatakan, sejalan dengan kondisi ekonomi nasional, kinerja ekonomi Bali pada triwulan I Tahun 2019 juga menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan yakni sebesar 5,80 persen atau mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni 5,82 persen.  Perekonomian Bali pada triwulan III 2019 tumbuh sebesar 5,34 persen, meningkat dari triwulan II 2019 tercatat sebesar 3,04 persen.  

Dari sisi penawaran perlambatan ekonomi Bali tersebut disebabkan oleh perlambatan kinerja di sebagian besar lapangan usaha.  Sementara itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada sisi permintaan disebabkan oleh perlambatan ekonomi rumah tangga yang mengalami penurunan kemampuan daya beli masyarakat.

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun.  Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali selalu berada di bawah rata-rata nasional, bahkan dalam 2 tahun terakhir merupakan yang terendah di antara seluruh Provinsi di Indonesia.  Pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak positif bagi penurunan kemiskinan wilayah. Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali cenderung menurun selama periode 2009-2014. Tingkat kemiskinan di Bali juga jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional. Pada triwulan I tahun 2015 persentase penduduk miskin di Bali sebesar 3,79 persen sedangkan kemiskinan di tingkat nasional sebesar 9,41 persen. Di tingkat wilayah Jawa dan Bali kondisi kemiskinan di Provinsi Bali ini merupakan yang terendah  kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.   Kondisi ini tentu tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan guna kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu Nangun Sat Kherti Loka Bali, sehingga tingkat kemiskinan di Bali tetap bertahan pada kondisi rendah dan cenderung menurun.

Baca Juga  Soal Privat Party Ekspatriat, Begini Kronologi Kejadiannya

Di samping itu, berbagai kemajuan memang telah dicapai Bali di tahun 2019, namun demikian berbagai kendala  masih perlu mendapat pemikiran bersama, menyangkut  tingginya angka pertambahan penduduk pada setiap tahunnya. Hal ini tentu membawa konsekwensi terhadap peningkatan penyediaan sarana dan prasarana wilayah, di samping membawa dampak pada terjadinya kerawanan sosial, ketentraman dan ketertiban daerah, serta pengangguran yang semakin meningkat.

Dilihat dari aspek pengembangan wilayah, masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota se-Bali.  Ketimpangan ini disebabkan tidak meratanya potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota di samping belum meratanya infrastruktur penunjang pada masing-masing wilayah.

Dari sisi ekonomi sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik.  Karakteristik perekonomian Bali yang sangat dominan dipengaruhi oleh sektor tersier, walaupun demikian peranan sektor primer dan sekunder turut menjadi penopang perekonomian Bali. Hal ini mengingat bahwa industri pariwisata, yang termasuk dalam sektor tersier, sangat tergantung dari sektor lainnya dan rentan terhadap dampak isu lokal, regional maupun internasional.

Prospek pertumbuhan daerah di tahun 2020 akan ditentukan oleh seberapa besar realisasi investasi di daerah. Posisi geografis Bali yang strategis yang didukung dengan stabilitas keamanan daerah yang semakin kondusif merupakan modal pembangunan di Bali.  Namun demikian kondisi ekonomi Bali di tahun 2020 diprediksi masih dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan  dari sisi lapangan usaha, terdapat potensi risiko penurunan laju pertumbuhan penyediaan akomodasi, makan dan minum yang merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi Bali, seiring masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global dan perbaikan kondisi negara kompetitor yang menjadi destinasi pariwisata.  Dari sisi permintaan,  masih minimnya permintaan global juga mempengaruhi kinerja ekspor, yang berimplikasi pada tertahannya akselerasi perekonomian Bali.

Baca Juga  Live IG @toyadevasya di Tengah Pandemi Covid-19, Berbagi Ilmu antara Toya Devasya dan DNI Skin Centre

Berfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing berpengaruh pada tertundanya import  barang modal yang menyebabkan terjadinya perlambatan kegiatan investasi di Bali. Terkait dengan prediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi makro dan mikro tersebut, secara tidak langsung akan berpengaruh kepada Sektor Perbankan.  

Untuk itu Gubernur Koster mengingatkan kepada para pelaku perbankan untuk selalu menjaga target-target perencanaan yang bukan hanya dilihat dari kuantitas semata, tetapi juga secara kualitas dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

Begitu juga penyaluran kredit tanpa masalah harus terus diupayakan dan ditingkatkan, prospek keuangan jangan hanya melihat kredit dari agunannya saja, namun harus juga lebih selektif.

Di samping itu, untuk meningkatkan perekonomian Bali, maka saat ini Pemprov Bali sedang menata kembali pembangunan pariwisata Bali agar lebih terstruktur dan terarah. Di antaranya adalah mengutamakan pembangunan infrastruktur yang akan memudahkan mobilisasi masyarakat Bali  dalam menunjang aktivitas ekonominya.

Pada kesempatan itu Gubernur juga menyinggung terkait virus corona yang saat ini berpengaruh terhadap pariwisata di Bali. Gubernur Bali menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik secara berlebihan, karena sampai saat ini Bali masih aman dari virus ini dan pariwisata Bali juga masih tetap berjalan, karena wisatawan yang berasal dari negara lain selain China masih tetap berdatangan. Maka tidak benar isu yang beredar Bali seperti pulau mati yang tidak lagi kedatangan wisatawan. Hal tersebut ditangkis oleh Gubernur Bali yang menyatakan pariwisata Bali masih aman dan masih berjalan dengan baik.

Gubernur juga berterimakasih kepada BNI yang turut membantu meningkatkan perekonomian kerakyatan di Bali dengan melakukan pembinaan dengan UMKM. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi contoh bagi perbankan lainnya untuk dapat menunjukkan kontrobusi nyata bagi pembangunan Bali. Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan CSR Bank BNI untuk pembangunan gedung Majelis Desa Adat sebesar 2,5 M.

Baca Juga  Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru, Sekda Rai Iswara Pantau Kesiapan Sejumlah Instansi Vertikal di Denpasar

Sementara itu Pimpinan Bank BNI wilayah Bali Nusra I Made Sukajaya mengatakan bahwa tujuan dari seminar yang bertemakan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi 2020 adalah untuk memberikan masukan bagi para nasabah kiat-kiat apa yang harus dilakukan dalam menjaga kestabilan ekonomi di tahun 2020. Untuk itu telah disiapkan beberapa narasumber yang ahli dalam bidangnya, sehingga para peserta bisa bertukar ilmu pengetahuan. Ia juga mengatakan bahwa BNI sebagai salah satu bank BUMN selalu berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pemerintah. Terlebih di Bali dimana visi misi Gubernur Bali saat ini adalah Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali era Baru merupakan suatu tantangan tersendiri bagi BNI untuk memberikan kontribusi nyata apa kepada pembangunan Bali.

Untuk diketahui bahwa tahun 2019 BNI telah memberikan dana CSR di Bali sendiri sebesar 3,5 M baik berupa fasilitas umum, pendidikan, UMKM dan yang lainya. Untuk itu, ia berharap ke depan BNI semakin bisa bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Bali ke arah yang lebih baik. (*/balu1)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Tekanan Inflasi Meningkat, Namun Masih Dalam Rentang Sasaran Inflasi 2024

Published

on

By

inflasi bali
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga Provinsi Bali pada Februari 2024 tercatat inflasi sebesar 0,61% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,09% (mtm) dan lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 0,37% (mtm).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali sebesar 2,98% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,75% (yoy), namun masih dalam rentang sasaran inflasi 2024 sebesar 2,5±1 %.

Secara spasial, Denpasar mengalami inflasi sebesar 0,65% (mtm) atau 2,72% (yoy), kemudian Badung mengalami inflasi sebesar 0,58% (mtm) atau 2,90% (yoy), Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,51% (mtm) atau 3,02% (yoy), dan Tabanan mengalami inflasi sebesar 0,68% (mtm) atau 3,87% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/3/2024) mengatakan, berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga beras, tomat, cabai merah, daging ayam ras, dan daging babi. Selain kenaikan harga beras yang terjadi hampir di seluruh provinsi, secara historis selama lima tahun terakhir, komoditas cabai merah dan daging ayam ras cenderung mengalami kenaikan harga menjelang hari raya Galungan dan Kuningan. ‘’Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bawang merah dan cabai rawit,’’ ujar Erwin.

Pada Maret 2024, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menyebut risiko yang perlu diwaspadai antara lain ketersediaan pasokan yang cukup untuk bahan pangan dan bahan bakar (BBM dan gas LPG) di tengah meningkatnya permintaan menjelang hari raya. Peningkatan permintaan canang sari juga berpotensi mendorong kenaikan harga.

Baca Juga  Pasar Galiran jadi Kluster Baru Sebar Covid-19, Sekda Dewa Indra Tegaskan 1.700 Pedagang harus Dirapid Test

Selanjutnya, terdapat kenaikan harga bawang putih di China yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga bawang putih di tingkat konsumen. Selain itu, masih terbatasnya produksi padi pada Maret 2024 berpotensi menyebabkan berlanjutnya tekanan kenaikan harga beras di Bali.

Erwin Soeriadimadja menegaskan, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali secara konsisten melakukan pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K antara lain: i) Peningkatan intensitas pelaksanaan operasi pasar murah di seluruh kabupaten/ kota se-Bali untuk bahan pangan; (ii) Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina untuk meningkatkan pasokan gas LPG 3 kg; (iii) Pelaksanaan program gerakan tanam cepat panen yang diawali di lingkungan Pemprov Bali dan akan diperluas di seluruh Kabupaten/ Kota di Bali; (iv) Peningkatan ketersediaan beras Bulog dan penyaluran beras SPHP ke masyarakat; (v) Peningkatan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) di Provinsi Bali dan luar Bali; serta (vi) Pemberian subsidi ongkos angkut termasuk untuk pelaksanaan operasi pasar.

Sinergi pengendalian inflasi di Bali terus diperkuat dalam rangka mengendalikan harga pangan di tengah momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Galungan, Kuningan, Nyepi dan Bulan Puasa, melalui langkah tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi tahun 2024 tetap akan rendah dan terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Ekonomi Bali Tumbuh 5,86%, Sektor Potensial dan Digitalisasi Perlu Terus Diperkuat

Published

on

By

seminar
SARASEHAN: Bank Indonesia Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024 menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sarasehan Perekonomian Bali bertempat di Grha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024 menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sarasehan Perekonomian Bali bertempat di Grha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra; dan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Fitria Irmi Triswati.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari memaparkan bahwa di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja ekonomi nasional dan Bali tetap tumbuh tinggi dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga sesuai target sasaran 3%±1%. Pada triwulan IV 2023, perekonomian Bali tumbuh menguat dan tercatat sebesar 5,86% (yoy) atau 5,71% (yoy) untuk keseluruhan tahun 2023, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,36% (yoy). Lebih lanjut, level pertumbuhan ekonomi Bali juga lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy) dan Bali menempati peringkat 6 (enam) dari 34 provinsi di Indonesia.

‘’Untuk mengakselerasi perekonomian Bali, sektor potensial lain di luar pariwisata perlu didorong, salah satunya sektor pertanian. Sektor pertanian menyumbang sekitar 15% terhadap PDRB Bali, dan mampu menyerap hingga 20% tenaga kerja, serta berperan penting dalam pengendalian inflasi. Subsektor perikanan yang termasuk dalam sektor pertanian juga memiliki pangsa terbesar dan potensi ekspornya cukup tinggi,’’ ujar Utari. Namun, pertumbuhan kredit subsektor ini justru terkontraksi karena dinilai berisiko tinggi, yang tercermin dari tingginya Non Performance Loan (NPL) dan Loan at Risk (LAR).

Diversifikasi sumber pertumbuhan di luar pariwisata penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara kawasan utara dan selatan Bali. Saat ini, daerah berbasis pariwisata memiliki pendapatan per kapita per bulan, pengeluaran per bulan, dan intermediasi kredit yang lebih tinggi dibandingkan daerah nonpariwisata.

Baca Juga  Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru, Sekda Rai Iswara Pantau Kesiapan Sejumlah Instansi Vertikal di Denpasar

Utari lanjut mengatakan bahwa kestabilan harga juga perlu dijaga karena pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat harus dibarengi dengan inflasi yang terkendali. Pengendalian inflasi tidak hanya untuk kestabilan harga jangka pendek namun juga jangka panjang dengan membentuk ekosistem rantai distribusi hulu-hilir yang melibatkan Perumda pangan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor potensial memerlukan dukungan kemudahan akses pembiayaan dan dukungan investasi baik melalui perbankan maupun FDI. ‘’Oleh karena itu. perlu sinergi seluruh pihak untuk mempromosikan sektor potensial di Provinsi Bali,‘‘ ujar Utari.

Senada dengan Utari, I Wayan Wiasthana Ika Putra selaku Kepala Bappeda Provinsi Bali menjelaskan pentingnya inklusivitas bagi masyarakat Bali. Hingga saat ini, isu kesenjangan antarwilayah di Bali bagian selatan dan Bali bagian utara masih menjadi sorotan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun transformasi sektor pariwisata dan diversifikasi ekonomi melalui enam strategi utama, yaitu: 1) Bali Sehat dan Pintar; 2) Bali Produktif; 3) Bali Smart Island; 4) Bali Hijau; 5) Bali Terintegrasi; serta 6) Bali Kondusif dan Berintegritas. Sinergi antarpemangku kepentingan melalui PIKBS dapat menjadi sarana untuk mewujudkan transformasi tersebut dengan menggali potensi investasi yang terdapat pada masing-masing kabupaten dan kota di Bali.

Sementara, Fitria Irmi Triswati selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran menuturkan bahwa digitalisasi pembayaran merupakan kunci untuk mengakselerasi perekonomian Bali yang inklusif. Fitria mengelaborasi fakta bahwa transaksi pembayaran digital di tahun 2023 mampu mencapai Rp 60,3 triliun atau setara dengan 3 kali Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, persentase pertumbuhan pembayaran digital sejak tahun 2019 hingga 2023 mencapai 123,1%. Sedangkan salah satu fasilitas pembayaran digital yaitu QRIS juga sudah mampu mengakomodasi transaksi antarnegara. Ekosistem digital yang sudah berkembang pesat di Indonesia diyakini mampu mendorong pengembangan sektor-sektor potensial di Bali, baik transaksi domestik maupun ekspor. Transaksi QRIS di Bali tumbuh signifikan sejalan dengan perluasan akseptasi pembayaran digital.

Baca Juga  Sekda Rai Iswara Kembali Sidak, Siap Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru

Pada Desember 2023, volume transaksi QRIS Provinsi Bali mencapai 43,33 juta transaksi dengan total pengguna QRIS tercatat mencapai 993.415 pengguna atau tumbuh 60,91% (yoy). Jumlah merchant QRIS juga terus tumbuh hingga mencapai 789.004 merchant dimana 96,11% diantaranya adalah UMKM. Transaksi QRIS Antarnegara di Provinsi Bali juga meningkat sejalan dengan peningkatan total transaksi QRIS Antarnegara nasional. Pada Desember 2023, transaksi inbound QRIS Antarnegara terutama berasal dari wisatawan Malaysia, diikuti wisatawan Singapura dan Thailand. Provinsi Bali merupakan provinsi keenam terbesar transaksi QRIS Antarnegara secara nasional.

Triswati menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi harus berjalan beriringan. Upaya yang sedang dilakukan saat ini adalah menyiapkan pondasi ekonomi keuangan digital yang kokoh untuk masa depan Indonesia, dengan didukung pertumbuhan ekonomi yang perlu terus diakselerasi. Lebih lanjut, kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan yang telah terjalin dengan baik dapat terus dijaga guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

BI dan Pemprov Bali Luncurkan Website PIKBS Guna Memacu Investasi, Perdagangan dan Pariwisata

Published

on

By

luncurkan
LAUNCHING: Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024, menyelenggarakan ''Launching'' Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) di Kantor Perwakilan BI Bali Denpasar. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024, menyelenggarakan Launching Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) di Kantor Perwakilan BI Bali Denpasar.

Acara ini dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja; serta perwakilan Kementerian terkait, Konsulat Jenderal, Forkopimda, Walikota, Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, Perbankan, Akademisi dan Asosiasi, pelaku usaha serta UMKM yang hadir secara luring maupun daring.

Deputi Gubernur, Filianingsih Hendarta, dalam keynote speech-nya menuturkan bahwa PIKBS diharapkan mampu menjadi sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi, sehingga terbentuk persepsi positif investor terhadap sektor-sektor unggulan baru di Bali. PIKBS juga dapat menyinergikan peran Pemerintah Daerah, kementerian dan lembaga, terutama dalam mendorong promosi UMKM berorientasi ekspor, pariwisata berkualitas dan proyek investasi di sektor-sektor prioritas.

Dalam kesempatan tersebut, Filianingsih juga menyampaikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Bali beserta jajaran atas kerja sama dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran di Bali. ‘’Bali memiliki peluang besar untuk dapat mengakselerasi peningkatan implementasi QR lintas batas melalui strategi pelaksanakan kegiatan promosi yang terintegrasi dalam linkage hubungan investor global, nasional dan regional,’’ ujar Filianingsih menambahkan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah, mengatakan bahwa PIKBS merupakan bentuk inovasi dalam menyediakan informasi untuk mendorong investasi di Provinsi Bali. PIKBS diharapkan dapat menjadi motor penggerak dan mengambil peran strategis dalam penguatan program promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata Provinsi Bali.

Pada kesempatan terpisah saat sosialisasi Website PIKBS, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyampaikan bahwa PIKBS dapat mengakselerasi daya saing dan pertumbuhan ekonomi Bali antara lain dengan membangun persepsi positif stakeholders eksternal.

Baca Juga  Sekda Rai Iswara Kembali Sidak, Siap Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru

Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja mengatakan bahwa PIKBS bertujuan untuk menjaga persepsi positif ekonomi Bali dalam mendorong investasi, perdagangan, dan kunjungan wisatawan berkualitas (quality tourism). Ke depan, Erwin mengharapkan kerja sama dan dukungan Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemeritah Kota/Kabupaten untuk dapat menyiapkan proyek Pemerintah Daerah yang clean and clear, UMKM unggulan dan siap ekspor, serta desa wisata unggulan untuk selanjutnya dipromosikan dan dipertemukan (business matching) dengan investor maupun buyer potensial. ‘’Kehadiran PIKBS merupakan hasil sinergi dan kolaborasi pihak terkait di Bali yang diformalkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali yang ditandatangani pada 6 Juni 2023,’’ ujar Erwin.

PIKBS diketuai oleh Kepala Bappeda dan wakil ketua oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, serta sekretaris oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian. Adapun Dewan Pembina PIKBS terdiri dari Gubernur Bali, Bupati/Walikota se-Bali, dan Kepala Bank Indonesia Bali.

Selanjutnya, PIKBS memiliki 3 kelompok kerja, yaitu: Kelompok Kerja Bidang Investasi, Kelompok Kerja Bidang Perdagangan, dan Kelompok Kerja Bidang Pariwisata dengan koordinator di masing-masing Kelompok Kerja, yaitu DPMPTSP Provinsi Bali, Disperindag Provinsi Bali, dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Menindaklanjuti terbentuknya PIKBS tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama dengan Kelompok Kerja PIKBS telah melakukan sosialisasi PIKBS kepada Perangkat Daerah di level provinsi maupun kabupaten/kota di Bali, serta pertemuan reguler triwulanan untuk penyusunan Presentation Book. Presentation Book merupakan produk utama PIKBS yang menyajikan informasi lengkap mengenai Bali yang antara lain mencakup profil dan perkembangan ekonomi, rencana pengembangan ke depan, panduan investasi (peraturan, prosedur, insentif, realisasi), aset dan proyek potensial, destinasi wisata berkualitas, serta produk UMKM unggulan dan siap ekspor.

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Working from Bali bisa Dikembangkan sebagai Tujuan Wisata Baru di Bali

Di samping itu, Bank Indonesia Provinsi Bali dan PIKBS juga telah berpartisipasi dalam event promosi dan business matching di Indonesia Investment Forum (IIF) Dubai dan IIF Tokyo 2023 yang diikuti oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Ke depan, proyek investasi Pemerintah Daerah yang clean and clear lainnya diharapkan dapat diikutsertakan dalam program promosi investasi berikutnya.

Erwin menyampaikan bahwa salah satu quick wins PIKBS adalah pelaksanaan Bali Jagadhita tahun 2024 yang merupakan program promosi terintegrasi perdagangan, pariwisata, dan investasi Bali yang tahun ini juga akan diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Event ini telah diagendakan dalam Calender of Event Pariwisata Provinsi Bali 2024, sehingga kolaborasi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota/Kabupaten memegang peranan penting dalam kesuksesan program kerja unggulan PIKBS, termasuk menyiapkan proyek Pemerintah Daerah yang clean and clear, produk UMKM unggulan dan siap ekspor, serta desa wisata unggulan.

Selain itu, terdapat program kerja lain, seperti optimalisasi pemanfaatan website PIKBS, publikasi rutin Presentation Book secara triwulanan, partisipasi dalam kegiatan promosi maupun business matching, dan Capacity Building Kelompok Kerja PIKBS. Website PIKBS diharapkan menjadi sarana promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi yang mudah diakses oleh buyer, wisatawan, dan investor potensial. Hal ini tentunya memerlukan dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam mengakselerasi daya saing dan pertumbuhan ekonomi Bali.

‘’Bank Indonesia Provinsi Bali terus berkomitmen dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Bali untuk menarik investasi berkualitas, mendorong sektor ekonomi potensial dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata berkualitas,’’ pungkasnya. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca