Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Badung Made Sunarta memimpin Rapat Kerja di Ruang Rapat Gosana Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Badung, Selasa, 28 Pebruari 2023. (Foto: ist)
Badung, baliilu.com – Berkenaan dengan agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Badung pada Selasa, 28 Februari 2023 menggelar Rapat Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua (Waka) II DPRD Kabupaten Badung Made Sunarta di Ruang Rapat Gosana Lantai II, Gedung DPRD Kabupaten Badung.
Agenda rapat tersebut membahas dan menetapkan tentang realisasi kegiatan DPRD Kabupaten Badung bulan Februari 2023, rancangan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Badung bulan Maret 2023 dan rekomendasi permohonan Hibah tanah aset milik Pemda Badung seluas 25 are kepada Pura Subak Alas Harum, Desa Adat Batu Bayan, Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
‘’Ada beberapa hal yang kita bahas dalam acara tadi yakni tentang pelaksanaan kegiatan 2023 bulan Februari dan pembuatan jadwal kegiatan DPRD Badung bulan Maret 2023,” kata Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Badung Made Sunarta selepas acara.
Oleh karena itu, Made Sunarta menyebutkan DPRD Badung memberikan dua hal rekomendasi sesuai dengan permohonan Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan Hibah kepada Pura Subak Alas Harum di Desa Adat Batu Bayan, Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan juga kepada Desa Sedang.
“Karena tanah yang telah ada dan dimohonkan itu, memang sangat diperlukan untuk kegiatan Desa Taman maupun Desa Sedang,” terangnya.
Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta. (Foto: ist)
Oleh karena itu, Made Sunarta menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sudah mengajukan kepada DPRD Badung dan hasil rapat tersebut memutuskan dan merekomendasikan tanah tersebut untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kepada Desa yang memerlukannya, yaitu Pura Subak Alas Harum, Desa Taman dan juga Desa Sedang.
Terkait kegiatan bulan Maret 2023, Made Sunarta mengungkapkan DPRD Badung melakukan kegiatan biasa saja, namun, ada kegiatan sosialisasi yang wajib dilakukan pada bulan Maret 2023 yang terkait dengan kegiatan Propem Perda.
“Karena, mungkin dulu tahun 2022 ada Propem Perda yang kita bentuk, belum kita sosialisasikan, kadang-kadang sudah kita ketok. Tapi, sekarang, sebelum diketok atau disetujui, diperdakan harus disosialisasikan dulu, sehingga kegiatan DPRD Badung lebih banyak lagi disosialisasikan dan harapan itu betul-betul diterapkan dan direalisasikan di masyarakat dengan tanpa ada cacat,” ungkapnya.
Secara real materi sosialisasi, lanjutnya, nantinya akan diberikan Propem Perda sekaligus disosialisasikan. “Jadi, materinya akan diberikan sebelum jalan dari sekretariat. Disana beberapa Propem Perda yang disepakati itu harus wajib disosialisasikan,” jelasnya.
Soal ada temuan sehingga ada tawar-menawar yang alot, Made Sunarta menyanggahnya. Dijelaskan, pihaknya hanya mengajukan untuk Propem Perda itu sesuai dengan hitungan 24 setahun. “Kalau kita kunjungan kerja kemana, bisa melakukan 10-15 kali. Sedangkan, kita hanya mengajukan anggaran 24 kali setahun. Kalau dibagi 12 kan 2 sedangkan Propem Perda itu lebih daripada 2. Seharusnya lebih, misalnya satu Propem Perda bisa kita lakukan sosialisasi di masyarakat dalam satu bulan 4 kali, sehingga anggarannya untuk tahun 2023 jelas kurang dan itu kan untuk masyarakat, pesertanya 25, jadi, 100 ping 25 adalah 2,5 juta. Itu harus diberikan kepada masyarakat bukan untuk DPRD. Ditransfernya ke masyarakat yang hadir pada saat sosialisasi,” rincinya.
Terkait usulan Dewan, disebutkan hal itu termasuk kegiatan penting, yang diharapkan program tersebut menambah anggaran untuk sosialisasi, sehingga masyarakat mengetahui lebih awal tentang Propem Perda yang ditetapkan oleh DPRD maupun Pemerintah nantinya. Dalam kegiatan tersebut difasilitasi oleh DPRD Badung yang didampingi oleh dua orang Staff Administratif yang dikerjakan sesuai dengan SPJ.
“Untuk anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan. Transport saja sekitar Rp 2,5 juta per sekali kegiatan, kali misalnya berapa itu, tidak terlalu banyak, agar masyarakat mengetahui lebih awal awal, itu tidak terlalu banyak. Jadi, kita usulkan kepada Pemerintah untuk ditambahkan anggarannya, kalau bisa digeser anggarannya. Intinya, kita jangan sampai kegiatan itu fiktif dan jangan sampai tidak dijalani, namun anggaran itu betul-betul digunakan sesuai dengan materi kegiatan, karena Propem Perda itu sudah disepakati dari awal, kan Desember 2022 sudah kita sepakati,” tutupnya (gs/bi)
TERIMA PIMPINAN TNI: Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.
“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.
Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.
Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan. “Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Seskab Teddy.
Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.
“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Seskab Teddy.
Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Seskab Teddy. (gs/bi)
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.
Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.
“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.
Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (gs/bi)
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.
Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.
“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.
Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.
“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.
Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.
“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.
Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.
Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.
Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah. (gs/bi)