NEWS
Komisi I dan IV DPRD Bali Gelar Raker Kedudukan Bandesa Adat Dalam Pemilu 2024
DPRD Bali: Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tak Menjadi Kewajiban untuk Mengundurkan Diri
Denpasar, baliilu.com – Komisi I dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyatakan pendapat bahwa bandesa adat dan prajuru desa adat dalam pencalonan anggota legislatif tak menjadi kewajiban untuk mengundurkan diri.
Kesimpulan pendapat itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budiutama, SH setelah menerima masukan dari Dinas PMA Bali, Biro Hukum Setda Bali, Badan Kesbangpol Bali, Bandesa Agung MDA Bali, Ketua KPU Bali dan Bawaslu Provinsi Bali, pada Rapat Kerja (Raker) Komisi I dan IV DPRD Bali terkait Kedudukan Bandesa Adat Dalam Pemilu 2024 yang digelar pada Selasa (2/5/2023) di ruang rapat lantai III Gedung DPRD Bali.
Budiutama lanjut menjelaskan, bandesa adat dan prajuru desa adat dalam pencalonan anggota legislatif tak menjadi kewajiban untuk mengundurkan diri didasarkan pada Kedudukan Hukum Bandesa dan Prajuru Desa Adat terkait Pemilu, dikaitkan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; dan Pasal 7 huruf k, PKPU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; tidak menjadi dasar hukum yang kuat dan tidak dibenarkan. Karena secara penafsiran analogi hukum bahwa Badan Lain disebutkan adalah PLN, PJKA, Telkom, Taspen, Angkasa Pura, Pelindo, Bidang Transportasi, Bidang Keuangan, PDAM, dan sebagainya. ‘‘Sedangkan Desa Adat di Bali tidak dapat dianalogikan sebagai Badan Lain, karena Desa Adat kedudukannya sebagai Sistem Pemerintahan Desa Adat yang diberikan kewenangan menyelenggarakan otonomi aslinya di bidang adat dan budaya,‘‘ ujar Budiutama.
Kemudian Desa Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, kata Budiutama, tidak dapat anggaran dana alokasi yang bersumber dari APBN, melainkan bersumber dari APBD Provinsi Bali dalam bentuk Dana Hibah yang tidak mengikat. Sehingga Bandesa dan Prajuru Desa Adat dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak menjadi kewajiban untuk “mengundurkan diri”.
Selanjutnya, ungkap Budiutama, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Desa adalah menjadi Sistem Pemerintahan Terbawah. Maka Perangkat Desa boleh menjadi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan syarat mengundurkan diri. Sedangkan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat bukan merupakan Penyelenggaraan Sistem Permerintahan Terbawah dalam Pemerintahan Negara, maka dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak perlu mengundurkan diri.
Ketentuan Pasal 32 huruf e (Perda No. 4 tahun 2019 tentang Desa Adat), dapat ditegaskan bahwa Bandesa dan Prajuru Desa Adat ketika mencalonkan diri dan/atau menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta menjadi calon dalam Pilkada tidak dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Parpol. Dan sesuai Perda Desa Adat dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya (UU Pemilu, UU Pemda, UU Desa, PKPU) tidak ada mengatur Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dilarang mencalonkan diri dan/atau mengundurkan diri terlebih dahulu ketika menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta menjadi calon dalam Pilkada, dan juga tidak dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Parpol.
Kedudukan SE MDA Bali No.006/SE/MDA-Prov Bali/2020, dan Keputusan Pasamuhan Agung Il MDA Bali No.12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Ngadegang Bandesa Adat/Kelihan Desa atau sebutan lain dan Prajuru Desa Adat, pada huruf j mengatur “tidak merangkap menjadi Pengurus Partai Politik‘‘. Jika dikomparasikan dengan derajat hukum yang lebih tinggi yaitu Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 32 menyatakan Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilarang: huruf e; dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Organisasi Terlarang. Jadi dari ketentuan tersebut mengalami conflict van norm maka secara teoretik hukum dapat berlaku yang bersifat legal and binding untuk mengatur Bandesa Adat dan Prajuru Adat dilarang mencalonkan diri dan/atau mengundurkan diri terlebih dahulu ketika menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta menjadi calon dalam Pilkada. Dan juga tidak ada larangan menjadi Anggota dan/atau Pengurus Parpol.
‘‘Kami mengharapkan pendapat ini menjadi pedoman dalam penyeleggaraan Pemilu 2024 oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali yang berlandaskan Pemilu yang Jurdil,‘‘ tegas Budiutama.
Sebelum pada kesimpulan pendapat akhir Dewan ini, Biro Hukum, Dinas PMA Bali, Badan Kesbangpol Bali, MDA Provinsi Bali, KPU dan Bawaslu Bali menyampaikan pendapatnya secara bergantian.
Bandesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet berpendapat bahwa MDA tidak boleh mengintervensi hak otonom desa-desa adat sepanjang itu adalah desa mawacara sebelum menjadi Bali mawacara yang akan diputuskan melalui paruman agung yang dihadiri seluruh bandesa dan Majelis Desa Adat.
‘‘Oleh karena belum menjadi Bali mawacara, kami mengembalikan kepada desa adat masing-masing melalui perarem dan awig-awignya. Kalau perarem dan awig-awig mensyaratkan bahwa calon bandesa tak boleh dari unsur politik, jika mencalonkan diri sebagai caleg sementara menjadi bandesa maka harus mundur sesuai perarem dan awig-awig tersebut,‘‘ ujarnya.
Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan menegaskan KPU tidak mengada-ngada dan menafsirkan undang-undang. Begitu sudah ada pendapat kami akan minta pendapat dari pengadilan negeri, kepolisian apa yang dimaksud itu. Yang penting jika di riwayat hidupnya mencantumkan bandesa kita harus cek. Kalau tidak ya tidak apa. Namun jika nanti ada masalah silakan ke Bawaslu.
Lidartawan menegaskan pihaknya tidak ingin ada masalah. Oleh karena itu, alangkah bagusnya jika Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali minta fatwa ke Kemendagri, apa yang dimaksud pasal-pasal itu. Kita tak bisa menafsirkan pasal-pasal karena yang tahu adalah pembuat undang-undang yakni pemerintah dan DPR.
Sementara Bawaslu Provinsi Bali melalui perwakilannya mengungkapkan subjek hukum bandesa jika maju sebagai calon legislatif tidak ada larangan dalam UU Pemilu. Namun ketika bandesa menggunakan kekuasaan, kewenangan, anggaran yang dikelolanya untuk mendukung salah satu peserta pemilu maka subjek hukumnya setiap orang atau setiap jro bandesa. (gs/bi)
NEWS
Wawali Arya Wibawa Buka Parade Gong Kebyar dan Baleganjur Se-Kota Denpasar
Wadahi Kreativitas Seni Generasi Muda Lestarikan Budaya Bali
