Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Belanja Hibah Rp 1,27 Triliun Lebih, Fraksi Golkar DPRD Bali: Hibah Harus Jadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

BALIILU Tayang

:

Jubir Fraksi Golkar Sampaikan Pandangan Umum di Paripurna DPRD Bali
RAPAT PARIPURNA: Juru Bicara Fraksi Golkar Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA (Hons) saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, pada Rapat Paripurna Ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Senin, 14 September 2026 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Bali memberikan perhatian khusus terhadap Belanja Hibah. Dalam Perubahan APBD Tahun 2026, Belanja Hibah meningkat dari sekitar Rp 1,12 triliun lebih menjadi Rp 1,27 triliun lebih, atau bertambah sekitar Rp 152 miliar lebih.

“Angka tersebut bukanlah angka kecil, karena itu semakin besar anggaran hibah, maka semakin besar pula tuntutan terhadap ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, verifikasi penerima, indikator manfaat, pengawasan, serta evaluasi pasca pemberian hibah. Kami Fraksi Golkar berpandangan bahwa hibah harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar instrumen distribusi anggaran. Setiap rupiah hibah harus dapat dijawab dengan sederhana, apa manfaatnya, siapa penerimanya, apa outputnya, dan bagaimanakah pemerintah memastikan tidak terjadi duplikasi atau ketidaktepatan sasaran,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA. (Hons) saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, pada Rapat Paripurna Ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Senin, 14 September 2026 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Diesel Astawa didampingi Wakil Ketua II Ida Gede Komang Kresna Budi dihadiri segenap anggota DPRD Bali. Hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Sekda Bali dan jajaran OPD Provinsi Bali, Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali, dan undangan lainnya.

Terkait belanja hibah tersebut, Agung Bagus Pratiksa Linggih menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Provinsi Bali membuka ruang evaluasi yang lebih transparan mengenai efektivitas belanja hibah.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar mencermati Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 meningkat dari sekitar Rp 806 miliar lebih menjadi Rp 841 miliar lebih. Peningkatan tersebut patut diapresiasi, tetapi secara proporsional, belanja modal masih jauh lebih kecil dibandingkan belanja operasi. Hal Ini menimbulkan pertanyaan strategis, apakah struktur APBD Provinsi Bali sudah cukup produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Bali membutuhkan APBD yang bukan hanya mampu membiayai birokrasi, tetapi juga mampu memperkuat infrastruktur, meningkatkan konektivitas, memperkuat pertanian, mengembangkan UMKM, memperluas digitalisasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi masyarakat lokal.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-23, Fraksi DPRD Bali Dukung Tambahan Penyertaan Modal ke BPD Bali  

Karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong agar setiap peningkatan belanja benar-benar diarahkan kepada sektor-sektor produktif, seperti pertanian dalam arti luas, perikanan, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata.

Dalam Perubahan APBD Tahun 2026, SiLPA Tahun 2025 audited sebesar Rp 712 miliar lebih. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa SiLPA harus dibaca secara hati-hati. SiLPA dapat menjadi indikator efisiensi apabila muncul karena penghematan yang sehat. Namun SiLPA juga dapat menjadi alarm perencanaan dan pelaksanaan anggaran apabila terjadi karena program tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, lemahnya eksekusi atau target pembangunan yang tidak realistis.

“Karena itu kami meminta Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan secara terbuka, berapa bagian SiLPA yang berasal dari efisiensi dan berapa bagian yang berasal dari tidak terlaksananya kegiatan? Ini bukan semata-mata persoalan teknis keuangan. Ini adalah persoalan kualitas manajemen pemerintahan,” kata Agung Bagus Pratiksa Linggih.

Menyertai Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar, pihaknya menyampaikan beberapa hal berupa usul, saran, dan masukan di antaranya Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan sengketa administrasi pemerintahan terkait pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida.

Fraksi Partai Golkar meminta kepada Gubernur agar kebijakan penganggaran ke depan lebih diarahkan ke daerah-daerah yang pertumbuhannya rendah, demi pemerataan antar-wilayah di Bali. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar kebijakan anggaran ke depan lebih fokus untuk membangun pertumbuhan di wilayah Bali Timur, Bali Utara dan Bali Barat agar bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi di wilayah tersebut untuk mengurangi laju urbanisasi.

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa wacana yang bergulir tentang kenaikan UMP Provinsi Bali merupakan langkah yang penting, tetapi tidak boleh diposisikan sebagai satu-satunya solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga  Dewan Sampaikan Penjelasan Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar

Fraksi Partai GOLKAR meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan produksi pangan, menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi sektor pertanian. Selain itu pengendalian alih fungsi lahan juga menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga produksi pangan Bali.

Fraksi Partai Golkar berpandangan agar Pemerintah Provinsi Bali memberikan subsidi, melakukan pengawasan distribusi yang ketat dan stabilisasi harga bahan baku pada sektor peternakan yang saat ini sedang tertekan dengan adanya kenaikan harga pakan ternak yang sangat memberatkan peternak.

Pada akhir pandangannya, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi dukungan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kritis, objektif dan bertanggung jawab. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

PLN Mengajar Hadir di SMA Negeri 1 Kerambitan, Kenalkan Dunia Ketenagalistrikan kepada Pelajar

Published

on

By

PLN Mengajar di SMA Negeri 1 Kerambitan
PLN MENGAJAR: Manajer PLN ULP Tabanan I Wayan Murtika bersama siswa SMA Negeri 1 Kerambitan dalam kegiatan PLN Mengajar di Desa Kukuh, Kerambitan, Tabanan, pada Selasa, 15 September 2026. (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Selatan melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tabanan kembali menghadirkan program PLN Mengajar bagi generasi muda. Kali ini, sebanyak 50 siswa SMA Negeri 1 Kerambitan, Tabanan, mendapatkan pembelajaran mengenai dunia ketenagalistrikan, keselamatan penggunaan listrik, serta pemanfaatan layanan digital PLN.

Kegiatan PLN Mengajar yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kerambitan, Desa Kukuh, Kerambitan, Tabanan, pada Selasa, 15 September 2026 itu berlangsung interaktif dan mendapat sambutan antusias dari para siswa. Tidak hanya menerima materi, siswa juga berkesempatan berdiskusi langsung dengan insan PLN mengenai kelistrikan, keselamatan dalam menggunakan listrik, hingga kemudahan mengakses layanan PLN melalui PLN Mobile.

Dalam kegiatan tersebut, tim PLN ULP Tabanan memberikan materi terkait informasi ketenagalistrikan, keselamatan dan potensi bahaya listrik, serta pengenalan PLN Mobile sebagai salah satu kanal layanan digital PLN.

Materi PLN Mengajar disampaikan oleh I Wayan Murtika selaku Manajer ULP Tabanan, I Komang P. Juniarta selaku Team Leader PP, dan I Komang Sutarjana selaku Team Leader K3L & KAM. Penyampaian materi dikemas secara interaktif sehingga siswa memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan berdasarkan pengalaman maupun hal-hal yang mereka temui dalam keseharian.

Selain sesi penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan kuis interaktif. Para siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan dan mengikuti kuis yang diberikan oleh tim PLN. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi siswa, PLN juga memberikan merchandise kepada peserta yang berpartisipasi dalam sesi interaktif tersebut.

Manager PLN UP3 Bali Selatan, Alexander J. Manuhuwa, mengatakan bahwa PLN Mengajar menjadi salah satu ruang bagi PLN untuk berbagi pengetahuan dan memperkenalkan dunia ketenagalistrikan kepada pelajar dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami.

Baca Juga  Komisi II DPRD Bali Bahas Plat Non-DK Beroperasi di Bali

“PLN Mengajar merupakan kesempatan bagi kami untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang kelistrikan secara langsung kepada para siswa. Kami ingin mereka memahami bahwa listrik memberikan banyak manfaat dalam kehidupan, namun penggunaannya juga harus disertai dengan pengetahuan mengenai keselamatan,” ujar Alexander.

Ia menambahkan, pengenalan mengenai PLN Mobile dalam kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membuat generasi muda lebih mengenal perkembangan layanan PLN yang semakin memanfaatkan teknologi digital.

“Di sisi lain, kami juga ingin memperkenalkan bagaimana masyarakat saat ini dapat mengakses layanan PLN melalui kanal digital. Harapannya, siswa mengenal PLN bukan hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai perusahaan yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan,” lanjutnya.

Sementara itu, Waka Humas SMA Negeri 1 Kerambitan, Ni Made Utami Asih, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada PLN atas pelaksanaan program PLN Mengajar di sekolahnya.

“Pihak sekolah berterima kasih atas kegiatan edukasi yang diberikan kepada siswa-siswi. Kegiatan seperti ini memberikan pengetahuan tambahan bagi mereka, khususnya agar lebih memahami keselamatan ketenagalistrikan dan lebih berhati-hati dalam menggunakan listrik,” ungkap Ni Made Utami.

Antusiasme siswa selama kegiatan juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan PLN Mengajar. Melalui sesi diskusi dan kuis, siswa tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi turut terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

PLN berharap program PLN Mengajar dapat terus menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada generasi muda, sekaligus membangun kesadaran mengenai penggunaan listrik yang aman serta memperkenalkan perkembangan layanan kelistrikan dan digitalisasi PLN kepada masyarakat sejak lingkungan pendidikan. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo dan Wakil PM Malaysia Perkuat Kerja Sama Penanganan Karhutla

Published

on

By

Presiden Prabowo Terima Kunjungan Wakil PM Malaysia
TERIMA KUNJUNGAN: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 18 September 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)

Hambalang, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 18 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Wakil PM Zahid membahas sejumlah hal, termasuk kerja sama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Beliau kawan lama, jadi beliau berkunjung ke saya dan kita bahas berbagai masalah, yang pertama dari pihak Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menyebut bahwa bantuan tersebut akan segera dikirimkan dalam waktu dekat. Malaysia akan mengerahkan satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 anggota tim pemadam kebakaran untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia.

“Ini juga pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan ini juga saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh, supaya tidak tiap beberapa tahun muncul lagi, muncul lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menilai dukungan dari negara-negara sahabat menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan tidak hanya menjadi perhatian Indonesia. Selain Malaysia, Indonesia juga telah menerima bantuan dari Jepang dan sejumlah negara lain yang menawarkan dukungan dalam penanganan karhutla.

“Ini adalah masalah lingkungan hidup yang memengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita, dan kita terima dengan baik,” lanjutnya.

Selain penanganan karhutla, Presiden Prabowo dan Wakil PM Zahid juga bertukar pandangan mengenai peluang kerja sama lainnya, termasuk pada bidang industri halal. Kepala Negara pun menegaskan pentingnya untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

Baca Juga  Gubernur Bali Sampaikan Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali TA 2022 di Rapat Paripurna DPRD Bali

“Jangan sampai kita, hal-hal yang mengganggu kita menjadi masalah yang dibesar-besarkan, Indonesia dan Malaysia adalah saudara, kita harus bekerja sama, kita harus pelihara hubungan yang sangat baik saya kira itu, terima kasih,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Jamin Stok BBM Bersubsidi, Menteri ESDM: Berikan Hak Subsidi kepada Rakyat yang Membutuhkan

Published

on

By

Menteri ESDM Bahlil Beri Keterangan soal BBM Bersubsidi
BERIKAN KETERANGAN: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah terus menyiapkan stok bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong agar penyaluran subsidi dapat makin tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang memang berhak.

“Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM bersubsidi,” ujar Menteri ESDM dalam keterangannya usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026.

Lebih lanjut, Menteri ESDM menyoroti adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Menurutnya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang memadai perlu ikut menjaga agar BBM bersubsidi tidak digunakan oleh kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

“Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa BBM subsidi disediakan untuk masyarakat yang berhak menerima manfaat tersebut. Karena itu, ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pengelolaan BBM bersubsidi.

“Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima itu, dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran,” lanjutnya.

Terkait kemungkinan penguatan regulasi, Menteri ESDM mengatakan pemerintah akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena perubahan aturan membutuhkan proses. Namun, menurutnya, imbauan kepada masyarakat mampu tetap penting disampaikan sejak sekarang.

“Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting,” ujarnya.

Baca Juga  Komisi II DPRD Bali Bahas Plat Non-DK Beroperasi di Bali

Menteri ESDM pun mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk memberikan ruang bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi.

“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Ya memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya,” tegasnya.

Pemerintah berkomitmen menjaga pasokan BBM sekaligus membenahi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, dukungan negara dapat diterima secara adil oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca