Denpasar, baliilu.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Bali memberikan perhatian khusus terhadap Belanja Hibah. Dalam Perubahan APBD Tahun 2026, Belanja Hibah meningkat dari sekitar Rp 1,12 triliun lebih menjadi Rp 1,27 triliun lebih, atau bertambah sekitar Rp 152 miliar lebih.
“Angka tersebut bukanlah angka kecil, karena itu semakin besar anggaran hibah, maka semakin besar pula tuntutan terhadap ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, verifikasi penerima, indikator manfaat, pengawasan, serta evaluasi pasca pemberian hibah. Kami Fraksi Golkar berpandangan bahwa hibah harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar instrumen distribusi anggaran. Setiap rupiah hibah harus dapat dijawab dengan sederhana, apa manfaatnya, siapa penerimanya, apa outputnya, dan bagaimanakah pemerintah memastikan tidak terjadi duplikasi atau ketidaktepatan sasaran,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA. (Hons) saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, pada Rapat Paripurna Ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Senin, 14 September 2026 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Diesel Astawa didampingi Wakil Ketua II Ida Gede Komang Kresna Budi dihadiri segenap anggota DPRD Bali. Hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Sekda Bali dan jajaran OPD Provinsi Bali, Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali, dan undangan lainnya.
Terkait belanja hibah tersebut, Agung Bagus Pratiksa Linggih menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Provinsi Bali membuka ruang evaluasi yang lebih transparan mengenai efektivitas belanja hibah.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar mencermati Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 meningkat dari sekitar Rp 806 miliar lebih menjadi Rp 841 miliar lebih. Peningkatan tersebut patut diapresiasi, tetapi secara proporsional, belanja modal masih jauh lebih kecil dibandingkan belanja operasi. Hal Ini menimbulkan pertanyaan strategis, apakah struktur APBD Provinsi Bali sudah cukup produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Bali membutuhkan APBD yang bukan hanya mampu membiayai birokrasi, tetapi juga mampu memperkuat infrastruktur, meningkatkan konektivitas, memperkuat pertanian, mengembangkan UMKM, memperluas digitalisasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi masyarakat lokal.
Karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong agar setiap peningkatan belanja benar-benar diarahkan kepada sektor-sektor produktif, seperti pertanian dalam arti luas, perikanan, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata.
Dalam Perubahan APBD Tahun 2026, SiLPA Tahun 2025 audited sebesar Rp 712 miliar lebih. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa SiLPA harus dibaca secara hati-hati. SiLPA dapat menjadi indikator efisiensi apabila muncul karena penghematan yang sehat. Namun SiLPA juga dapat menjadi alarm perencanaan dan pelaksanaan anggaran apabila terjadi karena program tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, lemahnya eksekusi atau target pembangunan yang tidak realistis.
“Karena itu kami meminta Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan secara terbuka, berapa bagian SiLPA yang berasal dari efisiensi dan berapa bagian yang berasal dari tidak terlaksananya kegiatan? Ini bukan semata-mata persoalan teknis keuangan. Ini adalah persoalan kualitas manajemen pemerintahan,” kata Agung Bagus Pratiksa Linggih.
Menyertai Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar, pihaknya menyampaikan beberapa hal berupa usul, saran, dan masukan di antaranya Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan sengketa administrasi pemerintahan terkait pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida.
Fraksi Partai Golkar meminta kepada Gubernur agar kebijakan penganggaran ke depan lebih diarahkan ke daerah-daerah yang pertumbuhannya rendah, demi pemerataan antar-wilayah di Bali. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar kebijakan anggaran ke depan lebih fokus untuk membangun pertumbuhan di wilayah Bali Timur, Bali Utara dan Bali Barat agar bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi di wilayah tersebut untuk mengurangi laju urbanisasi.
Fraksi Partai Golkar memandang bahwa wacana yang bergulir tentang kenaikan UMP Provinsi Bali merupakan langkah yang penting, tetapi tidak boleh diposisikan sebagai satu-satunya solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai GOLKAR meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan produksi pangan, menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi sektor pertanian. Selain itu pengendalian alih fungsi lahan juga menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga produksi pangan Bali.
Fraksi Partai Golkar berpandangan agar Pemerintah Provinsi Bali memberikan subsidi, melakukan pengawasan distribusi yang ketat dan stabilisasi harga bahan baku pada sektor peternakan yang saat ini sedang tertekan dengan adanya kenaikan harga pakan ternak yang sangat memberatkan peternak.
Pada akhir pandangannya, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi dukungan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kritis, objektif dan bertanggung jawab. (gs/bi)