Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

DPRD Bali Terima Raperda Perubahan APBD 2023 Ditetapkan Menjadi Perda

BALIILU Tayang

:

kusuma putra
PENDAPAT AKHIR DEWAN: Koordinator Pembahasan Drs. Gede Kusuma Putra, Ak, MBA, MM saat menyampaikan Pendapat Akhir dan Rekomendasi DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna Ke-41 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 DPRD Provinsi Bali pada Senin (Soma Pon Pahang), 4 September 2023. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dapat menerima Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Koordinator Pembahasan Drs. Gede Kusuma Putra, Ak, MBA, MM mengatakan hal tersebut saat menyampaikan Pendapat Akhir dan Rekomendasi DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna Ke-41 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 DPRD Provinsi Bali pada Senin (Soma Pon Pahang), 4 September 2023.

Kusuma Putra menyampaikan, Dewan telah mengikuti dan menyimak penyampaian Gubernur tentang Nota Keuangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023 dalam Rapat Paripurna ke-36 pada Jumat, 1 September 2023, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna ke-38 pada Sabtu, 2 September 2023, Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna ke-39 pada Minggu 3 September 2023 dan Rapat Paripurna ke-40 (intern) pada hari ini tadi pagi Senin, 4 September 2023.

Semua itu mengacu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Kusuma Putra menandaskan, kita pahami bersama bahwa ada alasan-alasan dan argumentasi yang melandasi dirancangnya Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023, dimana salah satunya adalah keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja.

Gambaran Perubahan APBD 2023 secara lebih rinci disampaikan sebagai berikut. Pendapatan Daerah direncanakan naik Rp. 309,513 M lebih, yang semula Rp. 6,933 T lebih menjadi Rp. 7,243 T lebih. Belanja Daerah direncanakan naik Rp. 438,199 M lebih yang semula Rp. 7,522 T lebih menjadi Rp 7,960 T lebih. Poin tersebut mengakibatkan Defisit naik Rp. 128,686 M lebih yang semula Rp. 588,445 M lebih menjadi Rp. 717,131 M lebih. Defisit Rp. 717,131 M lebih ini memerlukan pembiayaan netto positif (Penerimaan Pembiayaan lebih besar dari Pengeluran Pembiayaan) dengan jumlah yang sama.

Baca Juga  Bupati Sanjaya Dampingi Gubernur Koster Serahkan Aset Pemprov Bali Guna Pembangunan Kantor Desa Subamia

Penerimaan pembiayaan senyatanya adalah Rp. 330,133 M lebih berasal dari silpa APBD SB TA 2022 audited serta pencaiaran dana cadangan Rp. 78,829 M lebih sehingga totalnya Rp. 408,963 M lebih. Pengeluaran pembiayaan senyatanya adalah Rp. 395,788 M lebih (terdiri dari Rp. 150 M Dana Cadangan, Rp. 100 M Penyertaan Modal Daerah serta Rp. 145,788 M lebih untuk pembayaran cicilan hutang yang jatuh tempo).

Mencermati hal itu ada Penerimaan Pembiayaan senyatanya positif Rp. 13,175 M lebih, sehingga untuk menutupi defisit Rp. 717,131 M lebih perlu ada lagi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 703,955 M lebih yang diharapkan bersumber dari Penerimaan Pinjaman Daerah. Penerimaan Pembiayaan secara keseluruhan adalah Rp. 1,112 T lebih (Silpa APBD SB TA 2022 audited Rp. 330,133 M lebih + pencairan dana cadangan Rp. 78,829 M lebih + penerimaan pinjaman daerah Rp. 703,955 M lebih).

Terkait hal tersebut, Dewan menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi.  ‘‘Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Bali khususnya Bapenda yang telah berupaya keras dengan berbagai cara hingga masih mampu berupaya meningkatkan PAD sebesar Rp. 310,027 M lebih (6,55% dari APBD Induk) serta realisasi PAD hingga bulan juli 2023 ini telah mencapai 55,16%,‘‘ ujar Kusuma Putra.

Dikatakan, segala bentuk upaya dan langkah-langkah guna terjadinya Transformasi Ekonomi Bali agar terus digalakkan, dimaksimalkan dan diprioritaskan karena akan menjadikan terbentuknya keseimbangan baru dalam Perekonomian Bali yang berdampak terhadap peningkatan daya tahan ekonomi (yang tidak terlalu bertumpu pada sektor pariwisata), adanya lapangan kerja baru yang berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta memungkinkan peningkatan PDRB Per Kapita Masyarakat Bali karena adanya proses nilai tambah yang dihasilkan.

Terhadap penganggaran dana untuk Pecalang Wanakerthi Gunug Agung dan Gunung Batur sebesar Rp. 10,441 M lebih pada prinsipnya Dewan dapat memahami sepanjang semua proses yang dilaksanakan sejak rekrutmen tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Baca Juga  Gubernur Koster Buka Bulan Bung Karno IV di Provinsi Bali

Dewan tetap mengingatkan kepada Pemprov Bali khususnya TPID untuk senantiasa menjaga tingkat inflasi yang angkanya tidak melebihi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Bali. Prestasi yang lebih baik dari rata-rata nasional perlu tetap dijaga.

Terkait Undang-Undang No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Dewan mendesak Pemprov Bali untuk menyiapkan beberapa kemungkinan regulasi yang memungkinkan Pemprov Bali mendapatkan manfaatnya khususnya terhadap peningkatan PAD. Dan sekarang semua regulasi yang diperlukan telah ada, telah selesai pembahasan dan disetujui bersama. Karenanya Dewan meminta Pemprov Bali untuk dalam tiga bulan ke depan fokus mengupayakan, menggarap untuk bisa terealisasinya penerimaan pendapatan yang telah direncanakan.

Pada kesempatan itu juga disampaikan Laporan Akhir Dewan terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, dan Pendapat Akhir Gubernur Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

Rapat Paripurna Istimewa dipimpin Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Sugawa Korry, Nyoman Suyasa, dan Tjok. Gede Asmara Putra Sukawati. Hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali bersama istri, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Bali bersama istri, Forkopimda Provinsi Bali, Sekretaris Daerah beserta Perangkat Daerah Provinsi Bali, Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Antisipasi Banjir, Walikota Jaya Negara Tinjau Normalisasi Sungai Tukad Loloan Sanur Kauh

Published

on

By

Tukad Mati
TINJAU NORMALISASI: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara meninjau langsung pekerjaan normalisasi Tukad Loloan, Sanur Kauh, Sabtu (3/10) pagi. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara meninjau langsung pekerjaan normalisasi Tukad Loloan, Sanur Kauh, Sabtu (3/10) pagi.

Kegiatan di bawah komando Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar ini merupakan langkah antisipasi untuk mencegah banjir pada musim penghujan mendatang.

Ditemui di sela peninjauan, Walikota Jaya Negara yang didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja mengatakan, pekerjaan normalisasi ini telah dikerjakan sejak satu setengah bulan lalu.

Di Tukad Loloan Sanur Kauh, pengerjaan berlangsung cukup lama. Hal tersebut dikarenakan sedimentasi sungai cukup tinggi. “Makanya kita sudah kerjakan sejak satu setengah bulan lalu. Mudah-mudahan bisa mencegah banjir,” ungkapnya.

Lebih jauh, Jaya Negara mengatakan, saat ini setidaknya di seluruh Kota Denpasar terdapat 40 titik aliran sungai dan drainase yang tengah dikerjakan normalisasi oleh Dinas PUPR Kota Denpasar, termasuk di antaranya Tukad Loloan, Tukad Mati, Tukad Rangda, dan Tukad Ayung.

“Kemarin di Tukad Mati, kami juga bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mendatangkan dua wheel loader untuk mempermudah pekerjaan ini,” ujar Jaya Negara.

Pihaknya kemudian menjelaskan, pekerjaan normalisasi ini ditargetkan selesai di akhir Oktober nanti.  “Kita targetkan akhir Oktober bisa selesai dikerjakan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa mengatakan, pengendalian banjir di Kota Denpasar dapat dilakukan dengan dua cara. Yakni pembangunan sistem drainase dan operasi pemeliharaan (OP) drainase.

Pembangunan sistem drainase, kata dia, di Denpasar tahun ini telah berjalan di 11 titik yakni, Jalan Kerta Raharja Sidakarya, Jalan Gunung Salak, Jalan Gunung Catur, sekitar Pantai Duyung Kelurahan Sanur, sekitar SD 10 Sesetan, Jalan Tukad Batanghari, Jalan Pulau Adi Pedungan, Jalan Kebo Ireng Padangsambian Kaja, Gang Klampit Jalan Gunung Batur, Jalan Pura Demak III dan Jalan Suradipa. Kemudian untuk OP drainase dalam hal ini termasuk pengerukan atau normalisasi sungai dilakukan di 40 titik di Kota Denpasar.

Baca Juga  Bupati Sanjaya Dampingi Gubernur Koster Serahkan Aset Pemprov Bali Guna Pembangunan Kantor Desa Subamia

Sistem pengelolaan drainase di Kota Denpasar, kata dia, mengacu kepada 5 sistem. Diantaranya, sistem satu ada di Tukad Badung, dua di Tukad Ayung, tiga di Tukad Mati, empat ada di Renon, Panjer, Sanur, Sidakarya dan sekitarnya serta kelima ada di Pemogan.

“Masing-masing sistem itu ada strategi tersendiri di dalam pengendalian pengelolaan untuk mengantisipasi banjir. Termasuk di sini di sistem 4, ada beberapa sungai yang dalam ukuran yang medium, tidak seperti besar seperti Ayung, Tukad Mati, maupun Tukad Badung, pengelolaannya seperti ini, kita lakukan OP,” katanya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Yowana Bali Siapkan Pemilihan Manggala Kabupaten/Kota, Aturan Baru Mulai Diterapkan

Published

on

By

Yowana Bali
RAPAT PERSIAPAN: Yowana Provinsi Bali menggelar rapat persiapan pemilihan Manggala Pasikian Yowana Kabupaten/Kota se-Bali. Kegiatan berlangsung di Ruang Gosana Lantai 3, Puspem Badung, Sabtu, 3 Oktober 2026. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Yowana Provinsi Bali menggelar rapat persiapan pemilihan Manggala Pasikian Yowana Kabupaten/Kota se-Bali. Kegiatan berlangsung di Ruang Gosana Lantai 3, Puspem Badung, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Rapat tersebut dihadiri para ketua yowana kabupaten/kota serta ketua yowana kecamatan se-Bali. Sejumlah hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan dibahas, termasuk surat keputusan (SK), mekanisme pemilihan, hingga berbagai kendala yang ditemukan di masing-masing wilayah.

Ketua Yowana Provinsi Bali, Diana Putri, S.Ked., mengatakan rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan pemilihan yowana di tingkat kabupaten/kota. “Acara hari ini Yowana Provinsi Bali menggelar persiapan pemilihan yowana kabupaten/kota. Hari ini digelar teknis pemilihan, SK dan lain sebagainya dibahas termasuk kendala-kendala dari setiap kabupaten,” kata Diana.

Lebih lanjut kata dia, pembahasan utama dalam rapat tersebut berkaitan dengan tata cara pemilihan ketua di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan. Yang mana tahun ini terdapat perubahan aturan yang menjadi acuan dalam proses pemilihan.

“Konsen kita di agenda hari ini adalah bagaimana tata cara pemilihan dari setiap ketua ring kabupaten-kota dan juga di kecamatan masing-masing, karena saat ini di tahun ini ada peraturan baru di mana yang dulunya kami menggunakan pemilihan, menggunakan peraturan yang sesuai peraturan MDA Provinsi Bali dan tapi di tahun ini peraturannya baru yaitu menggunakan peraturan yang ada di MDA di kabupaten masing-masing,” jelasnya.

Diana juga menyampaikan harapan agar para ketua yang nantinya terpilih dapat menjalankan tanggung jawab selama masa kepemimpinan lima tahun dengan mendedikasikan diri terhadap adat, seni dan budaya Bali.

“Imbauan saya sebagai ketua di Provinsi, semoga ketua yang terpilih saat ini yang akan memimpin lima tahun ke depan, orang-orang yang memang benar-benar mau mendedikasikan diri terhadap adat seni dan budaya yang ada di kabupaten masing-masing, terutama di Provinsi Bali,” ujarnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Resmi Buka Porprov Bali XV 2022

Menurut Diana, kepengurusan yowana yang baru juga diharapkan siap menjalankan pengabdian secara lahir dan bathin. Salah satu program Yowana Provinsi Bali yang telah berjalan selama setahun adalah Yowana Meplesiran.

Program tersebut dilaksanakan dengan mengunjungi kabupaten dan kota di Bali. Kegiatan itu di antaranya memberikan literasi mengenai makna Catur Brata Penyepian serta melakukan kunjungan ke sejumlah Sekaa Teruna Teruni (STT), termasuk yang berada jauh dari kawasan perkotaan.

Sementara itu, Penyarikan Agung MDA Provinsi Bali, dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H., M.H., menyampaikan bahwa yowana memiliki peran penting bagi bangsa, keluarga, desa adat, hingga MDA di Bali.

Ia mengatakan yowana akan menjadi generasi penerus yang menerima tongkat estafet kepemimpinan. Karena itu, generasi muda diharapkan tetap menghargai dan tidak melupakan para pemimpin serta generasi sebelumnya.

“Nanti seandainya adik-adik menjadi pengurus yowana di kabupaten kota dan kecamatan, agar tidak lupa dengan yang menjabat sebelumnya. Karena kita tidak lepas dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang,” kata Dewa Nyoman Rai.

Ia menambahkan, perhatian terhadap masa depan perlu tetap disertai dengan penghargaan terhadap pengalaman dan pengamalan generasi sebelumnya. “Oleh karenanya kita selalu melihat walaupun kita harus menatap masa depan, namun kita tidak boleh melupakan masa lalu,” ujarnya.

Dewa Nyoman Rai juga menyampaikan selamat atas pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka mempersiapkan Paruman Madya dan pembentukan prajuru yowana kabupaten/kota serta kecamatan. “Saya berpesan agar pemargi paruman madya berjalan lancar dan rahayu,” ucapnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Putri Koster: Perlindungan Endek Bali Harus Dilakukan dari Hulu hingga Hilir

Published

on

By

Putri Koster
HADIRI JOURNEY OF WASTRA: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, saat menghadiri Journey of Wastra, serangkaian peringatan HUT ke-36 Discovery Kartika Plaza Hotel, di Beach Gate, Discovery Kartika Plaza Hotel, Kabupaten Badung, Jumat (2/10). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menegaskan pentingnya perlindungan kain tenun tradisional Endek Bali secara menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga identitas Endek sebagai warisan budaya sekaligus memperkuat daya saing dan kesejahteraan perajin.

Hal tersebut disampaikan Ibu Putri Koster saat menghadiri Journey of Wastra, serangkaian peringatan HUT ke-36 Discovery Kartika Plaza Hotel, di Beach Gate, Discovery Kartika Plaza Hotel, Kabupaten Badung, Jumat (2/10).

Ibu Putri Koster mengatakan, pelestarian Endek Bali tidak cukup hanya dilakukan pada sisi hilir melalui peningkatan penggunaan, promosi, dan pemasaran. Perlindungan juga harus dilakukan pada sisi hulu dan proses produksi agar kualitas, motif, serta karakter Endek sebagai warisan budaya Bali tetap terjaga.

“Untuk menjaga keberadaan kain tenun tradisional Endek Bali, harus ada upaya perlindungan dari hulu hingga hilir. Ketika di hilir keberadaannya mulai diangkat, maka di hulu dan bagian tengahnya juga harus dijaga. Jangan sampai produksinya keluar dari koridor yang akhirnya membuat kita kehilangan identitas warisan leluhur,” ujar Ibu Putri Koster.

Menurutnya, setiap daerah di Nusantara memiliki kekayaan wastra dengan ciri khas masing-masing. Kekhasan tersebut harus dipertahankan dan tidak diseragamkan karena menjadi bagian dari identitas budaya sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat dan perajin.

Selain pelestarian, Ibu Putri Koster menyoroti pentingnya perlindungan terhadap ide, desain, dan motif karya perajin. Regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual diperlukan agar karya perajin tidak digunakan pihak lain tanpa memperhatikan hak penciptanya.

“Kalau ada yang memiliki ide dan motif kemudian diambil oleh pihak lain, aturan dan sanksinya harus ditegakkan. Kalau kita diam saja, kita akan semakin kehilangan warisan kita. Jangan menyamakan satu daerah dengan daerah lainnya karena masing-masing harus memiliki dan mempertahankan ciri khasnya,” tegasnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Resmi Buka Porprov Bali XV 2022

Dari sisi ekonomi, Ibu Putri Koster mendorong terciptanya ekosistem yang mampu mempertemukan perajin dengan pasar. Dekranasda Provinsi Bali, antara lain, menyediakan ruang di Art Center sebagai wadah pemasaran produk kerajinan lokal sehingga karya perajin semakin dikenal dan memiliki akses pasar yang lebih luas.

Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap Endek Bali akan membuka peluang bagi perajin untuk meningkatkan produksi sekaligus mengembangkan kreativitas dan variasi motif. Namun, peningkatan kuantitas harus tetap diimbangi dengan kualitas serta mempertahankan karakter daerah asal Endek tersebut.

Regenerasi konsumen juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan Endek Bali. Karena itu, generasi muda perlu didorong untuk mencintai produk lokal dan diberikan ruang mengembangkan penggunaan Endek sesuai selera serta perkembangan fesyen tanpa menghilangkan identitas wastra tersebut.

“Anak-anak muda harus kita ajarkan mencintai produk lokal terlebih dahulu. Setelah itu, biarkan mereka menggunakan dan mengembangkannya sesuai selera masing-masing, tetapi tetap dengan bahan Endek yang kita miliki,” katanya.

Ibu Putri Koster juga mendorong penguatan kolaborasi antara Dekranasda Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga keberlanjutan kerajinan daerah. Setiap pihak diharapkan menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, termasuk dalam perlindungan kekayaan intelektual serta penegakan ketentuan yang berlaku.

ehadiran Journey of Wastra dinilai menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan wastra Bali kepada masyarakat yang lebih luas, tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang promosi bagi perajin dan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Bali.

Rangkaian kegiatan diisi dengan pameran karya perajin IKM Bali, kegiatan membatik, talk show, serta peragaan busana. Talk show menghadirkan Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya Kementerian Perindustrian Dickie Sulistya Aprilyanto, Idon Pande selaku Creative Director, serta Tjok. Istri Ratna selaku Coordinator of Fashion Design.

Journey of Wastra juga menampilkan peragaan busana dengan karya desainer Cok Abi, Padmi, serta desainer dari Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya Kementerian Perindustrian. Melalui kegiatan tersebut, wastra Bali diharapkan semakin berkembang sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus memiliki nilai tambah ekonomi bagi perajin dan pelaku industri kreatif Bali. (gs/bi)

Baca Juga  Penuh Khidmat ‘’Melaspas Rsi Gana’’, Koster Apresiasi Krama Adat Payangan Setia Lestarikan Tradisi

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca