Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Jelang Nataru 2024, TPID Bali Bersinergi Kendalikan Inflasi

BALIILU Tayang

:

inflasi bali
APRESIASI: Saat HLM, TPID Bali memberikan apresiasi kepada enumerator harga dan neraca pangan https://sigapura.baliprov.go.id/ (Sigapura: Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis). (Foto: Hms BI)

Denpasar, baliilu.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan High Level Meeting (HLM) pada 18 Desember 2023. HLM dipimpin oleh Penjabat Gubernur Bali, dan dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Bulog Divre Bali, Kepala Badan Pusat Statistik Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Paiketan Perumda Pangan Bali, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. HLM dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga kestabilan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Inflasi nasional maupun Bali secara umum cukup stabil dan terkendali. Pada November 2023, inflasi bulanan nasional tercatat sebesar 0,38% (mtm), sedangkan inflasi bulanan gabungan Kota Denpasar dan Singaraja sebesar 0,41% dan menempati posisi ke-13 secara nasional. Adapun inflasi tahunan gabungan Kota Denpasar dan Singaraja sebesar 2,77% (yoy) lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 2,86%, serta berada pada ranking ke-28. Berdasarkan pola historis, tekanan inflasi Volatile Food Gabungan Kota Denpasar dan Singaraja menunjukkan pola peningkatan di akhir tahun, namun kembali menurun pada triwulan pertama.

Penjabat Gubenur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menekankan perlunya kerja sama seluruh pihak dengan konsep Ngerombo, yaitu Satu Hati, Satu Kata, dan Satu Tindakan. Konsistensi dari kerja sama TPID Provinsi dan kabupaten/kota se-Bali perlu terus dilakukan untuk menjaga kestabilan harga, khususnya menjelang periode liburan HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Mahendra juga mengajak seluruh Bupati/Walikota se-Bali terus berkolaborasi dan bekerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kinerja guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra menekankan pentingnya monitoring harga dan ketersediaan pasokan untuk mendeteksi lebih dini kenaikan harga. Pengawasan pada distribusi bahan pokok penting (bapokting) di lapangan juga menjadi langkah yang perlu terus dilakukan. Narendra menambahkan bahwa Kepolisian akan terus berupaya untuk menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalulintas termasuk penyeberangan sehingga aman dan kondusif selama periode HBKN Natal dan Tahun Baru 2024.

Baca Juga  Jelang Nyepi dan Ramadan, TPID Lakukan Sinergi dari Hulu ke Hilir Kendalikan Inflasi Pangan

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menyampaikan pentingnya memperkuat pasokan dan menjaga kelancaran distribusi bahan pangan. Hal ini mengingat bahwa masyarakat Bali akan menghadapi momen-momen yang berpotensi meningkatkan permintaan sepanjang Desember 2023 hingga triwulan I 2024, seperti Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Tahun Baru Imlek, Pemilihan Umum, Hari Raya Galungan dan Kuningan, awal bulan puasa dan Idulfitri, serta Hari Raya Nyepi. Pada kesempatan ini, seluruh Bupati/Walikota juga memberikan tanggapan atas pengendalian inflasi yang telah dan akan dilakukan di wilayahnya masing-masing.

Seluruh peserta rapat sepakat untuk memperkuat kegiatan pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu Keterjangkuan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. High Level Meeting 18 Desember 2023 menyepakati pentingnya kolaborasi, inovasi, dan sinergi (KIS) dalam rangka pengendalian inflasi melalui kerangka kebijakan 4K, yaitu:

  1. Memperkuat keterjangkauan harga terutama bahan pangan strategis, melalui pelaksanaan operasi pasar, meningkatkan peran Paiketan Perumda Pangan Bali, hilirisasi produk hortikultura, mendorong peran distributor, serta pemberian subsidi biaya angkut.
  2. Meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pangan strategis, antara lain dengan memperluas peran Paiketan Perumda Pangan Bali sebagai offtaker dan distributor dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan lokal, penguatan program closed loop, dan peningkatan cadangan pangan berkoordinasi dengan Bulog. Lebih lanjut, masing-masing kabupaten/kota juga diharapkan memperkuat data ketersediaan pangan. Ke depan, gerakan pengendalian inflasi pangan akan difokuskan pada komoditas penyumbang utama inflasi, antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan komoditas hortikultura.
  3. Menjamin kelancaran distribusi bahan pangan strategis, antara lain melalui monitoring arus pangan keluar masuk di titik-titik penyeberangan, termasuk memastikan pasokan suplai bahan bakar dan LPG terjaga menjelang HBKN.
  4. Memperkuat komunikasi efektif kepada masyarakat untuk belanja bijak dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai efisiensi konsumsi dan pengurangan limbah pangan, sehingga mampu menciptakan kesadaran perilaku yang lebih baik terhadap konsumsi, saving, dan investasi.
Baca Juga  Kendalikan Inflasi, Pemkot Denpasar Kembali Gelar Bazar Pangan

Terkait pasar murah, Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Bank Indonesia, BPD Bali, Bulog, TPID Provinsi Bali, Paiketan Perumda Pangan dan Pertamina telah memulai program tersebut pada 10 Desember 2023 lalu. Pasar Murah tersebut bertempat di Depan Kantor Gubernur Bali dan telah dilaksanakan dua kali pada 10 dan 17 Desember 2023, serta akan dilaksanakan pada 24 dan 29 Desember 2023 bersamaan dengan kegiatan car free day. Paling sedikit lima puluh pedagang turut berpartisipasi pada pasar murah tersebut dengan menyediakan komoditas bahan pokok seperti beras, bawah merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, gula pasir, dan ayam potong dengan harga yang terjangkau.

Selain diselenggarakan oleh TPID Provinsi, pasar murah juga dilaksanakan oleh TPID seluruh Kota/Kabupaten se-Bali dengan jadwal yang terkoordinasi dalam rangka menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Pada kesempatan HLM ini, juga dilakukan pemberian apresiasi kepada enumerator harga dan neraca pangan https://sigapura.baliprov.go.id/ (Sigapura: Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis). Hal ini diharapkan mampu terus mendorong penggunaan Sigapura sebagai sumber informasi harga, neraca pangan, dan kegiatan pengendalian inflasi kepada masyarakat. Apresiasi juga diberikan kepada enumerator daerah yang aktif melakukan serta melaporkan kegiatan pengendalian inflasi. TPID se-Provinsi Bali akan senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga kestabilan harga di Provinsi Bali.

Pada tahun 2024, akan terdapat 2 (dua) tambahan kota IHK di Provinsi Bali, yaitu Tabanan dan Badung. Dengan demikian, pada 2024 terdapat 4 kota IHK di Provinsi Bali, yaitu Denpasar, Singaraja, Badung, dan Tabanan sehingga lebih dapat mencerminkan angka inflasi se-Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Sarkofagus Berusia Ribuan Tahun Ditemukan di Desa Bengkel, Jadi Jejak Kehidupan Prasejarah

Published

on

By

Sarkofagus Peninggalan Megalitikum di Desa Bengkel
Sarkofagus yang ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, menyimpan peninggalan bersejarah dari era prasejarah berupa sarkofagus atau peti kubur batu. Benda purbakala berbentuk menyerupai telur tersebut menjadi salah satu bukti adanya kehidupan masyarakat pada masa megalitikum di kawasan itu.

Sarkofagus tersebut ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. Penemuan bermula saat aktivitas pengerukan dan perataan tanah dilakukan di lahan milik warga untuk rencana pembangunan perumahan serta pembuatan batu bata merah.

Jro Made Widiasa menuturkan, awalnya pekerja menemukan batu cadas berukuran besar ketika menggali dan meratakan gundukan tanah. Setelah dilakukan penggalian lebih lanjut, barulah terlihat bentuk benda yang diketahui sebagai sarkofagus.

“Awalnya ada gundukan tanah yang diratakan untuk perumahan. Ketika digali, pekerja menemukan batu cadas berukuran besar. Setelah terus digali, barulah terlihat wujud sarkofagus tersebut,” ujar Jro Made Widiasa selaku Tetua dan Tokoh Adat setempat, saat ditemui, Sabtu 7 November 2026.

Sarkofagus tersebut memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan bentuk bulat polos tanpa ukiran maupun motif hiasan. Karakteristiknya disebut menyerupai sarkofagus yang sebelumnya ditemukan di kawasan Gilimanuk.

Dalam tradisi megalitikum, sarkofagus merupakan wadah pemakaman yang umumnya dikaitkan dengan tokoh-tokoh penting dalam kelompok masyarakat, seperti pemimpin komunitas maupun orang yang dihormati.

Keberadaan peninggalan tersebut pun menjadi petunjuk penting untuk menelusuri kehidupan masyarakat prasejarah di Desa Bengkel. Temuan ini membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai keberadaan komunitas serta perkembangan kehidupan sosial masyarakat pada masa lampau.

“Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan eksplorasi dan penelitian lebih lanjut. Hal ini membuktikan bahwa ada kehidupan dan komunitas masyarakat yang berkembang di Desa Bengkel sejak zaman prasejarah, perkiraannya berasal dari tradisi megalitikum,” tambahnya.

Baca Juga  Desa Dangin Puri Klod Realisasi PKTD Lewat Penebaran 8000 Benih Lele

Namun, proses pengungkapan sejarah peninggalan tersebut tidak sepenuhnya berjalan mudah. Saat pertama kali ditemukan, sejumlah pecahan tembikar yang berada di sekitar lokasi sempat terbuang sebelum sempat diteliti lebih lanjut.

Selain itu, berkembangnya cerita mistis di tengah masyarakat, termasuk adanya warga yang mengalami kerauhan atau kesurupan, turut memengaruhi proses penelitian mendalam terhadap temuan tersebut.

Penelitian kemudian mulai direalisasikan dengan melibatkan tim ahli dan kalangan akademisi untuk menggali informasi mengenai nilai sejarah serta konteks keberadaan sarkofagus tersebut.

Hingga kini, peninggalan purbakala itu masih disimpan dan dilestarikan di lokasi asalnya di Banjar Salin, Desa Bengkel. Keberadaannya menjadi bagian dari kekayaan sejarah desa yang perlu dijaga sekaligus diteliti lebih lanjut. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan Rp 98 Juta kepada Tiga Korban Kebakaran di Jembrana

Pemprov Bali Juga Salurkan Bantuan Penguatan Ekonomi Rp 206 Juta kepada 27 Penerima

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan; mantan Bupati Jembrana periode 2000–2010, I Gede Winasa; serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.

Bantuan sosial diserahkan secara simbolis kepada tiga penerima dengan nilai yang disesuaikan berdasarkan kondisi kerusakan bangunan akibat kebakaran.

Ketiga penerima tersebut yakni I Ketut Sumerta, warga Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, yang menerima bantuan Rp 23 juta untuk perbaikan rumah dengan kategori rusak sedang.

Selanjutnya, I Kadek Dwi Loka Wijaya, warga Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, menerima bantuan Rp 50 juta untuk perbaikan rumah dan balai sari yang mengalami kerusakan berat.

Sementara itu, Ahmad Kurniawan, warga Banjar Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, menerima bantuan Rp 25 juta untuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan sedang.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa warga. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya hadir membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan akibat bencana.

“Ini adalah wujud implementasi program Bapak Gubernur Bali, salah satunya dalam penanganan bencana. Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami memberikan bantuan sesuai dengan kerugian yang dialami masyarakat akibat bencana,” ujar Wagub Giri Prasta.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pemulihan tempat tinggal agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Baca Juga  Pimpin High Level Meeting TPID, Pj. Gubernur Bali Tekankan Pentingnya Langkah Strategis Agar Inflasi Tetap Terjaga

“Bantuan ini sudah dipergunakan untuk membangun kembali rumah yang sebelumnya terkena bencana. Semoga rumah yang dibangun ini bisa dijadikan tempat beraktivitas yang aman dan nyaman,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wagub Giri Prasta juga menyerahkan bantuan tambahan senilai Rp 2 juta kepada salah satu korban kebakaran, I Ketut Sumerta.

Selain bantuan perbaikan rumah bagi korban kebakaran, Pemerintah Provinsi Bali juga menyalurkan bantuan sosial berupa penguatan ekonomi kepada 27 penerima manfaat di Kabupaten Jembrana dengan total nilai mencapai Rp 206 juta.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyaluran kedua jenis bantuan tersebut mencapai Rp 304 juta, terdiri atas bantuan perbaikan rumah sebesar Rp 98 juta kepada tiga penerima dan bantuan penguatan ekonomi sebesar Rp 206 juta kepada 27 penerima.

Bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pemulihan masyarakat yang terdampak bencana atau musibah, baik dari aspek tempat tinggal maupun kondisi ekonomi.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyerahan bantuan pada 5 November 2026 merupakan penyerahan bantuan yang kesepuluh di Kabupaten Jembrana sejak awal tahun 2026.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan sembilan kali penyerahan bantuan serupa dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 507,5 juta.

Dengan tambahan bantuan sebesar Rp304 juta yang diserahkan pada 5 November 2026, total bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Jembrana hingga November 2026 mencapai Rp 811,5 juta.

Penyaluran bantuan secara berkelanjutan tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi Bali dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana atau musibah serta mendukung percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan kepada 27 Petani Terdampak Gagal Panen di Jembrana

Dorong Konservasi Sumber Air dan Perlindungan Harga Hasil Pertanian untuk Menjaga Kesejahteraan Petani

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan untuk Petani Jembrana
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan diserahkan di Balai Subak Pangkung Buluh, didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.

Sebanyak 27 petani penerima bantuan berasal dari tiga subak, yakni Subak Peh, Subak Pangkung Buluh, dan Subak Tegal Jati. Mereka mengalami kerugian akibat keterbatasan pasokan air irigasi selama musim kemarau yang berdampak terhadap produktivitas pertanian.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyerahkan bantuan secara simbolis kepada empat perwakilan petani, yakni I Ketut Kaler sebesar Rp 20 juta, I Ketut Waca sebesar Rp 15,6 juta, I Ketua Malya sebesar Rp 8,9 juta, dan I Made Winata sebesar Rp 8,4 juta.

“Ini program dari Pemerintah Provinsi Bali. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat petani yang terdampak gagal panen,” ujar Giri Prasta.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami kerugian akibat kekeringan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan usaha pertanian, memperkuat ekonomi keluarga, serta menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian.

Wagub Giri Prasta mengapresiasi kerja keras para petani yang terus berupaya mempertahankan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan ketersediaan air. Menurutnya, petani memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan.

Ia menyampaikan bahwa Gubernur Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami gagal panen agar mereka tidak harus menanggung kerugian tanpa adanya dukungan pemerintah.

“Pemerintah hadir untuk membantu meringankan kerugian yang dialami petani. Kita tidak ingin para petani yang sudah bekerja keras justru menghadapi kesulitan tanpa mendapatkan perhatian,” ungkapnya.

Baca Juga  Tekanan Inflasi pada Maret 2023 Terus Melandai

Dalam dialog bersama Wagub Giri Prasta, sejumlah petani menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari menurunnya debit air irigasi, kerusakan saluran pengairan, hingga harga jual hasil pertanian yang dinilai belum menguntungkan petani.

I Ketut Kaler mengeluhkan semakin berkurangnya debit air irigasi yang berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan krama subak. Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap stabilitas harga hasil pertanian.

Sementara itu, I Ketut Waca menyampaikan persoalan kebocoran saluran irigasi yang menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian tidak optimal. Ia juga mengusulkan perbaikan sumur bor serta penggantian pompa berbahan bakar solar menjadi pompa bertenaga listrik.

“Kami berharap sumur bor yang ada dapat diperbaiki dan menggunakan tenaga listrik. Selama ini penggunaan bahan bakar solar menjadi kendala karena sulit diperoleh,” ujar I Ketut Waca.

Menanggapi persoalan menurunnya debit air irigasi, Wagub Giri Prasta menekankan pentingnya langkah konservasi sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengajak pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan krama subak bersinergi menjaga kawasan hulu bendungan melalui penghijauan dan penanaman pohon.

Secara khusus, Giri Prasta menyoroti pentingnya pelestarian kawasan hulu Bendungan Benel dan Bendungan Palasari sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian.

“Di sini ada Bendungan Benel dan Bendungan Palasari. Kita harus mulai melakukan penanaman pohon yang mendukung kelestarian sumber air di kawasan hulu bendungan. Ini untuk kepentingan jangka panjang, bagi anak cucu dan generasi mendatang,” tegasnya.

Menurutnya, konservasi kawasan hulu menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air irigasi sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan sumur bor.

Ia juga mengaitkan upaya pelestarian lingkungan tersebut dengan nilai kearifan lokal Bali melalui perayaan Tumpek Uduh yang mengajarkan penghormatan dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Terus Galakkan Beragam Inovasi Jaga Stabilitas Inflasi Berkelanjutan

Selain persoalan ketersediaan air, Wagub Giri Prasta turut menyoroti pentingnya perlindungan harga hasil pertanian agar para petani memperoleh pendapatan yang layak, terutama saat memasuki musim panen.

Ia menyampaikan bahwa persoalan harga hasil pertanian telah dikoordinasikan dengan tim pengendalian inflasi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pasar dan melindungi kepentingan petani.

Menurutnya, upaya menjaga harga hasil pertanian merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan sebagaimana menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Ini tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami akan berupaya menjaga agar harga hasil pertanian tidak jatuh saat musim panen,” tegas Giri Prasta.

Melalui penyerahan bantuan sosial penguatan ekonomi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap para petani terdampak gagal panen dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian sekaligus mempertahankan perekonomian keluarga.

Selain bantuan langsung, perhatian terhadap keberlanjutan sektor pertanian juga diarahkan pada upaya pelestarian sumber air, perbaikan sistem irigasi, serta stabilisasi harga hasil pertanian agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca