Denpasar, baliilu.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) memulai langkah strategis untuk mendorong Indonesia menjadi pusat finansial bertaraf internasional melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mengkapitalisasi Likuiditas Global untuk Akselerasi Infrastruktur dan Pembangunan Nasional Berkelanjutan” yang digelar di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bali, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan dan pelantikan Kelompok Kerja Jaksa Garda Desa (Pokja Jaga Desa) program kolaborasi Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Desa PDTT yang bertujuan mendampingi, mengawal, dan mengawasi pengelolaan Dana Desa agar lebih transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.

FGD dibuka oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, dan dihadiri jajaran pengurus SMSI Pusat, SMSI Provinsi Bali, serta insan pers dari berbagai daerah di Bali.

Dalam sambutannya, Sanjaya mengapresiasi kepercayaan SMSI Pusat yang memilih Bali sebagai lokasi pertama penyelenggaraan FGD Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang sangat besar sehingga layak menjadi pusat keuangan dunia.

“Kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia ini negara yang sangat kaya. Tetapi mengapa Singapura yang menjadi pusat keuangan dunia? Ini yang menarik. Semestinya kita, khususnya masyarakat dan pemerintah Bali, menjadi garda terdepan untuk menjadikan Bali sebagai pusat keuangan dunia,” tandas Sanjaya.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menjelaskan Bali dipilih sebagai titik awal pembahasan PFII karena memiliki posisi strategis sebagai wajah Indonesia di mata dunia.

“Bali kami pilih sebagai tempat pertama untuk membahas Pusat Finansial Internasional Indonesia karena Bali merupakan etalase Indonesia. Ketika orang di dunia mengenal Indonesia, yang pertama kali mereka sebut adalah Bali,” ujarnya.

Firdaus mengatakan, selama ini pusat keuangan dunia identik dengan negara-negara seperti Swiss dan Singapura. Melalui gagasan PFII, Indonesia diharapkan mampu menghadirkan pusat finansial internasional yang dapat memperkuat perekonomian nasional.

“Selama ini Swiss dan Singapura selalu menjadi pusat uang dunia. Sekarang kita ingin Indonesia, khususnya Bali, memiliki kota yang menjadi pusat finansial internasional,” katanya.

Menurutnya, keberadaan PFII nantinya tidak hanya akan memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pelestarian budaya Bali.

“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam mendukung pelestarian budaya Bali,” tambah Firdaus.

Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja, menegaskan bahwa pelaksanaan FGD merupakan program kerja SMSI Pusat dan SMSI Bali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana.

“Program ini sepenuhnya merupakan program kerja pengurus pusat. Saya sendiri tidak tahu mengapa Bali dipilih menjadi tempat pertama pelaksanaannya. Kami di Bali hanya bertindak sebagai penyelenggara atau tuan rumah,” kata pria yang akrab disapa Edo itu.

Melalui forum tersebut, SMSI berharap mampu menghimpun berbagai masukan dari akademisi, praktisi, pelaku industri, serta para pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan konsep Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang dapat mempercepat pembangunan nasional secara berkelanjutan.

FGD PFII yang digelar SMSI ini mendapat dukungan dari Bank BPD Bali bersama sejumlah perbankan lainnya. Hadir sebagai narasumber Dewan Pakar PHRI Bali Trisno Nugroho dan Anggota Pokja Gubernur Bali Bidang Ekonomi Perbankan Dr. Agus Syabarrudin, dengan diskusi dipandu Wakil Ketua Umum SMSI Pusat Yono Hartono.

Turut hadir dalam FGD tersebut Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali, Ketua SMSI kabupaten/kota se-Bali dan wartawan Pena NTT.

Acara FGD ini berlangsung dengan sukses atas dukungan DPD RI Perwakilan Bali, Pemkab Tabanan, dan Bank BPD Bali bersama perbankan lainnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster minta dukungan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk percepatan program kedaulatan pangan di Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan Made Muliawan Arya (De Gadjah) sebagai Ketua DPD HKTI Bali Periode 2026-2031 di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7).

Ketua DPD HKTI Bali beserta jajaran pengurus dilantik oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa secara umum sektor pertanian di Bali berkembang cukup baik. “Perhitungan kami, produksi kita mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali. Bahkan beberapa diantaranya ada yang surplus seperti beras, jagung, bawang merah dan cabai,” ujarnya.

Hanya saja, hingga saat ini Bali mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan bawang putih sehingga masih mengandalkan import.

Menurut Gubernur Bali dua periode ini, kondisi itu terjadi karena masyarakat lebih menyukai bawang putih import, mengingat harganya lebih murah dibanding hasil produksi petani Bali. Menyikapi hal ini, Pemprov Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus mendorong perluasan area tanam bawang putih di sejumlah kabupaten seperti Bangli, Jembrana dan Karangasem.

“Saya terus dorong perluasan area tanam bawang putih. Kalau produksinya sudah cukup, kita bisa hentikan import,” imbuhnya.

Ditambahkannya, hal ini juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kedaulatan pangan Bali. “Salah satu prioritas pembangunan Bali adalah upaya mewujudkan kedaulatan pangan,” sebutnya.

Masih dalam sambutannya, Gubernur Koster menyinggung besarnya kontribusi sektor pertanian pada PDRB Bali yang mencapai 14 persen. Oleh sebab itu, Pemprov Bali memberi perhatian serius pada sektor pertanian. “Saat ini kami tengah berupaya meningkatkan kapasitas pertanian dari hulu hingga hilir,” katanya.

Selain itu, Pemprov Bali juga memprioritaskan pengembangan pertanian organik, khususnya pada lahan sawah.

Ia menyebut, dari 64 hektare sawah, 60 persen diantaranya telah mengantongi sertifikat organik. “Ini sejalan dengan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik,” ungkapnya.

Program ini mendapat sambutan antusias dari para petani karena peningkatan nilai ekonomi pada produk yang mereka hasilkan. “Ini juga sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati sehingga tidak merusak ekosistem,” cetusnya.

Sejalan dengan semakin antusiasnya petani dalam menerapkan sistem pertanian organik, belakangan Bali menghadapi kekurangan suplai pupuk cair. “Kami berharap dapat kuota lebih banyak karena meningkatnya kebutuhan. Dulu sangat sulit mengarahkan petani ke organik, tapi belakangan sangat antusias,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan selamat kepada Ketua HKTI beserta jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap, kolaborasi pemerintah dan HKTI mampu mendorong kemajuan sektor pertanian di Daerah Bali.

Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono mengajak HKTI Bali berperan aktif dalam program ketahanan pangan. “HKTI harus bisa menjembatani kebutuhan petani kita. Saya berharap tak ada lagi petani yang hidupnya tidak baik dan tak ada lagi produk pertanian yang dibeli dengan harga rendah,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi program Pemprov Bali dalam memajukan sektor pertanian dan siap memberi dukungan penuh, termasuk penambahan kuota pupuk cair.

Sementara itu, De Gadjah menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Koster sehingga kegiatan pelantikan dapat berjalan dengan waktu persiapan yang sangat singkat.

Ia menyebut Gubernur Koster sebagai sosok penyelamat yang mengedepankan sinergi untuk kepentingan Bali.

Sebagai Ketua HKTI Bali yang baru dilantik, ia menilai jabatan ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. “Dengan dukungan Bapak Gubernur, kita berkolaborasi untuk kepentingan para petani Bali,” pungkasnya. (gs/bi)

Makassar, Sulawesi Selatan, baliilu.com – Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, didampingi Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, serta Wakil Ketua Harian Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Gusti Ayu Putu Suwandewi Eddy Mulya, menghadiri Acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) bertajuk “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia” di Trans Studio Mall, Makassar, Jumat (10/7).

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan Pameran HUT Ke-46 Dekranas yang ditandai dengan penabuhan Gandrang Pakanjara serta pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Selvi Gibran Rakabuming, sebagai simbol dimulainya perayaan sekaligus komitmen memajukan industri kerajinan nasional.

Dalam sambutannya, Selvi Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pembinaan bagi para perajin dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing di pasar global. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dekranas dan Dekranasda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang selama ini konsisten mendampingi para perajin di  daerah daerah.

Menurut Selvi, selama 46 tahun Dekranas telah menjadi rumah bagi para perajin Indonesia untuk berkembang dan memperluas pasar. Kehadiran lebih dari 3.000 peserta dari berbagai daerah pada peringatan HUT tahun ini menjadi bukti besarnya semangat bersama dalam memajukan sektor kerajinan nasional.

“Yang dibutuhkan bukan hanya kuantitas pembinaan, tetapi kualitas pembinaan yang benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi perajin dan memberikan solusi nyata,” tegas Selvi.

Ia juga menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kerajinan berbasis kekayaan sumber daya alam dan budaya. Namun, di tengah persaingan global, perkembangan teknologi, dan perubahan tren pasar, para perajin dituntut terus berinovasi.

Produk kerajinan, menurutnya, tidak hanya harus memiliki nilai estetika, tetapi juga berkualitas, didukung kemasan yang menarik, kapasitas produksi yang memadai, serta mengedepankan nilai budaya dan keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, Selvi mendorong Dekranas dan Dekranasda agar tidak hanya menjadi penyelenggara kegiatan, tetapi juga berperan sebagai pendamping, pembina, dan fasilitator bagi para perajin. Dukungan tersebut meliputi akses permodalan, pelatihan desain dan kemasan, digitalisasi, strategi pemasaran global, manajemen keuangan, hingga fasilitasi perizinan ekspor. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan agar setiap program pembinaan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas dan daya saing perajin.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, menyampaikan bahwa Dekranasda Kota Denpasar siap menindaklanjuti arahan Ketua Umum Dekranas dengan terus memperkuat perannya sebagai pendamping, pembina, dan fasilitator bagi para perajin di Kota Denpasar.

Menurutnya, berbagai program pembinaan yang selama ini dijalankan Dekranasda Kota Denpasar telah mencakup fasilitasi akses permodalan, pelatihan peningkatan kualitas produk, pengembangan desain dan kemasan, digitalisasi pemasaran, peningkatan kapasitas manajemen usaha, hingga pendampingan dalam membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.

“Dekranasda Kota Denpasar berkomitmen untuk terus mendampingi para perajin agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif, berdaya saing, serta mampu menembus pasar nasional maupun internasional. Arahan Ketua Umum Dekranas menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para pelaku UMKM dan perajin,” ujar Ny. Sagung Antari Jaya Negara.

Melalui momentum HUT Ke-46 Dekranas ini, Dekranasda Kota Denpasar optimistis sinergi antara pemerintah, Dekranas, dan para pelaku UMKM akan semakin kuat dalam mewujudkan industri kerajinan yang berkelanjutan serta mampu mengangkat produk-produk kriya Indonesia ke pasar dunia. (eka/bi)