Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

SMSI Gelar FGD PFII di Bali, Perkuat Visi Indonesia Jadi Pusat Keuangan Global

Dirangkaikan Pengukuhan dan Pelantikan Kelompok Kerja Jaksa Garda Desa, Program Kolaborasi Kejaksaan RI dan Kementerian Desa PDTT

Loading

BALIILU Tayang

:

fgd smsi
BUKA FGD: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya (tengah) membuka Focus Group Discussion (FGD) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bertema "Mengkapitalisasi Likuiditas Global untuk Akselerasi Infrastruktur dan Pembangunan Nasional Berkelanjutan" yang digelar di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bali, Jumat (10/7/2026). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) memulai langkah strategis untuk mendorong Indonesia menjadi pusat finansial bertaraf internasional melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mengkapitalisasi Likuiditas Global untuk Akselerasi Infrastruktur dan Pembangunan Nasional Berkelanjutan” yang digelar di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bali, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan dan pelantikan Kelompok Kerja Jaksa Garda Desa (Pokja Jaga Desa) program kolaborasi Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Desa PDTT yang bertujuan mendampingi, mengawal, dan mengawasi pengelolaan Dana Desa agar lebih transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.

FGD dibuka oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, dan dihadiri jajaran pengurus SMSI Pusat, SMSI Provinsi Bali, serta insan pers dari berbagai daerah di Bali.

Dalam sambutannya, Sanjaya mengapresiasi kepercayaan SMSI Pusat yang memilih Bali sebagai lokasi pertama penyelenggaraan FGD Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang sangat besar sehingga layak menjadi pusat keuangan dunia.

“Kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia ini negara yang sangat kaya. Tetapi mengapa Singapura yang menjadi pusat keuangan dunia? Ini yang menarik. Semestinya kita, khususnya masyarakat dan pemerintah Bali, menjadi garda terdepan untuk menjadikan Bali sebagai pusat keuangan dunia,” tandas Sanjaya.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menjelaskan Bali dipilih sebagai titik awal pembahasan PFII karena memiliki posisi strategis sebagai wajah Indonesia di mata dunia.

“Bali kami pilih sebagai tempat pertama untuk membahas Pusat Finansial Internasional Indonesia karena Bali merupakan etalase Indonesia. Ketika orang di dunia mengenal Indonesia, yang pertama kali mereka sebut adalah Bali,” ujarnya.

Firdaus mengatakan, selama ini pusat keuangan dunia identik dengan negara-negara seperti Swiss dan Singapura. Melalui gagasan PFII, Indonesia diharapkan mampu menghadirkan pusat finansial internasional yang dapat memperkuat perekonomian nasional.

Baca Juga  SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Pers, Pengganti UU Pers

“Selama ini Swiss dan Singapura selalu menjadi pusat uang dunia. Sekarang kita ingin Indonesia, khususnya Bali, memiliki kota yang menjadi pusat finansial internasional,” katanya.

Menurutnya, keberadaan PFII nantinya tidak hanya akan memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pelestarian budaya Bali.

“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam mendukung pelestarian budaya Bali,” tambah Firdaus.

Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja, menegaskan bahwa pelaksanaan FGD merupakan program kerja SMSI Pusat dan SMSI Bali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana.

“Program ini sepenuhnya merupakan program kerja pengurus pusat. Saya sendiri tidak tahu mengapa Bali dipilih menjadi tempat pertama pelaksanaannya. Kami di Bali hanya bertindak sebagai penyelenggara atau tuan rumah,” kata pria yang akrab disapa Edo itu.

Melalui forum tersebut, SMSI berharap mampu menghimpun berbagai masukan dari akademisi, praktisi, pelaku industri, serta para pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan konsep Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang dapat mempercepat pembangunan nasional secara berkelanjutan.

FGD PFII yang digelar SMSI ini mendapat dukungan dari Bank BPD Bali bersama sejumlah perbankan lainnya. Hadir sebagai narasumber Dewan Pakar PHRI Bali Trisno Nugroho dan Anggota Pokja Gubernur Bali Bidang Ekonomi Perbankan Dr. Agus Syabarrudin, dengan diskusi dipandu Wakil Ketua Umum SMSI Pusat Yono Hartono.

Turut hadir dalam FGD tersebut Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali, Ketua SMSI kabupaten/kota se-Bali dan wartawan Pena NTT.

Baca Juga  SMSI Bali Berharap Rapimnas SMSI Putuskan Sikap Tolak 12 Pasal Krusial RUUKUHP

Acara FGD ini berlangsung dengan sukses atas dukungan DPD RI Perwakilan Bali, Pemkab Tabanan, dan Bank BPD Bali bersama perbankan lainnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Rakor Bappeda Se-Bali 2026, Jembrana Raih Peringkat Pertama

Published

on

By

Jembrana Raih Terbaik I Penghargaan Pembangunan Daerah
PERINGKAT PERTAMA: Kabupaten Jembrana sukses meraih peringkat pertama (Terbaik I) dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2026. (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kabupaten Jembrana sukses meraih peringkat pertama (Terbaik I) dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2026. Prestasi gemilang ini diumumkan secara resmi di sela-sela acara Rapat Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Bali.

Tahun ini, Rapat Koordinasi Bappeda mengusung tema strategis, “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025-2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali“.

Keberhasilan Kabupaten Jembrana dalam menyabet penghargaan tertinggi ini didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap konsistensi dan kualitas dokumen perencanaan daerah. Indikator utama penilaian mencakup: pertama, keselarasan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kedua, keterpaduan program antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Piagam penghargaan Terbaik I diserahkan langsung sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menjaga ritme pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan sejalan dengan visi pembangunan nasional serta visi daerah Bali.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran OPD di Lingkungan Pemkab Jembrana untuk terus meningkatkan performa perencanaan dan eksekusi program demi kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  SMSI Bali Berharap Rapimnas SMSI Putuskan Sikap Tolak 12 Pasal Krusial RUUKUHP
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wabup Agung Mayun Hadiri Rapat Paripurna PU Fraksi DPRD Gianyar

Published

on

By

Rapat Paripurna DPRD Gianyar Bahas APBD 2027
RAPAT PARIPURNA: Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (12/10) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar. (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (12/10) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD I Ketut Sudarsana tersebut, empat fraksi DPRD menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan infrastruktur, penanganan kemiskinan, dan pengurangan.

Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Gianyar dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Gianyar I Made Suteja. DPRD mengapresiasi pengajuan Ranperda APBD 2027 oleh Bupati Gianyar serta menekankan pentingnya pembahasan anggaran secara kritis, transparan, dan akuntabel agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“APBD bukan hanya persoalan angka, tetapi mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah, instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Suteja membacakan PU Fraksi.

Dalam rencana tersebut, pendapatan daerah direncanakan lebih dari Rp 3.751 triliun, terdiri atas PAD sebesar Rp 2.478 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp 1.272 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp 3.690 triliun lebih.

Empat fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan Demokrat Bersatu, menyampaikan sejumlah catatan strategi terhadap rencana anggaran tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi perbaikan infrastruktur jalan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Fraksi ini juga mendorong agar kebijakan anggaran tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam menyediakan kebutuhan dasar, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan.

Fraksi Golkar menyoroti proyeksi SiLPA sebesar Rp 158,9 miliar lebih dan meminta penjelasan mengenai besaran yang bersumber dari efisiensi anggaran maupun kegiatan yang tidak terealisasi. Fraksi ini juga menyerap optimalisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta alokasi anggaran untuk mengatasi kemiskinan, kemiskinan, dan masalah pendidikan serta kesehatan.

Baca Juga  SMSI Usulkan Verifikasi Media Deserahkan pada Organisasi Media, Ketua Dewan Pers: Siap Membahas

Selain itu, pembangunan jalan di pedesaan dinilai perlu mendapat perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Fraksi Gerindra menekankan pentingnya perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi sekolah rusak, serta kepastian penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan pada tahun 2027. Fraksi ini juga meminta evaluasi terhadap pengelolaan usaha air minum dalam kemasan (AMDK) yang dinilai belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Persyaratan personalia administrasi penyaluran hibah juga menjadi perhatian agar anggaran yang telah ditetapkan dapat terserap tepat waktu dan tepat sasaran.

Sementara itu, Fraksi Demokrat Bersatu meminta penjelasan mengenai prioritas pembangunan, strategi peningkatan PAD dari sektor pariwisata, retribusi dan pengelolaan aset daerah, serta komitmen pemerintah dalam menjaga efisiensi belanja dan mencegah kebocoran anggaran.

Secara umum, keempat fraksi menegaskan bahwa APBD harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki target yang terukur, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

Meski memberikan sejumlah catatan dan pertanyaan, keempat fraksi pada prinsipnya menerima Ranperda APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan-undangan.

Pembahasan selanjutnya diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DWP Buleleng Perkuat Peran Orang Tua Cegah Kekerasan pada Anak melalui Sosialisasi BESTIE Buleleng

Published

on

By

Sosialisasi BESTIE Buleleng bersama DWP
SOSIALISASI: Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak serta pengenalan inovasi BESTIE Buleleng dari Dinsos P3A Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan di Gedung PLUT Singaraja, Senin (12/10). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buleleng terus memperkuat peran keluarga dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak serta pengenalan inovasi BESTIE Buleleng (Bersama Edukasi Sebaya, Tumbuhkan Inspirasi dan Empati) dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Buleleng dalam pertemuan rutin DWP Buleleng yang terselenggara di Gedung PLUT Singaraja, Senin (12/10).

Ketua DWP Kabupaten Buleleng, Ny. Dewi Suyasa, menyampaikan bahwa sosialisasi ini memberikan manfaat penting bagi para anggota, khususnya dalam meningkatkan pemahaman orang tua untuk melindungi anak di lingkungan keluarga.

Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, mengenali berbagai bentuk kekerasan, serta memberikan pemahaman agar anak mampu melindungi diri dari situasi yang membahayakan.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap ibu-ibu anggota DWP semakin mampu mendampingi dan mengawasi anak-anaknya, sekaligus membangun komunikasi yang baik agar anak memahami bentuk-bentuk kekerasan dan dapat mengantisipasinya,” ujarnya.

Dewi Suyasa juga berharap sosialisasi serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di masing-masing instansi, sekolah, serta unsur DWP perangkat daerah. Dengan demikian, informasi mengenai pencegahan kekerasan pada anak dan inovasi BESTIE Buleleng dapat tersebar lebih luas, tidak hanya di kalangan anggota DWP, tetapi juga masyarakat umum.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Buleleng, Putu Agustini, selaku narasumber, memaparkan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, meliputi kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Ia juga menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui edukasi sejak dini, komunikasi antara anak dan orang tua, serta keterlibatan satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Baca Juga  SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Pers, Pengganti UU Pers

Dalam kesempatan tersebut, turut diperkenalkan inovasi BESTIE Buleleng, sebuah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan menginspirasi remaja untuk memiliki empati dan menjadi tutor bagi teman sebaya. Program ini dijalankan melalui tiga langkah, yakni tutor sebaya, layanan WhatsApp, serta sinergi dengan lembaga terkait.

Masyarakat yang membutuhkan informasi atau layanan terkait pencegahan kekerasan pada anak dapat menghubungi layanan WhatsApp BESTIE Buleleng di nomor 0821-312-5468.

Melalui kegiatan ini, DWP Kabupaten Buleleng diharapkan semakin berperan aktif dalam membangun keluarga yang peduli, meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan, serta mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca