Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pemandangan Umum Gabungan Fraksi DPRD Bali terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD Bali 2025-2045

Gabungan Fraksi DPRD Bali Berikan Apresiasi yang Tinggi Atas Capaian 11 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP terhadap LKPD oleh BPK-RI

Loading

BALIILU Tayang

:

dprd bali
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI: Tjokorda Gede Agung, S.Sos. saat membacakan pemandangan umum gabungan Fraksi DPRD Bali saat Rapat Paripurna Ke-12 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, Soma Paing Klawu, 24 Juni 2024 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali Jalan Kusuma Atmaja 3, Renon, Denpasar. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Gabungan Fraksi DPRD Bali pada Senin, 24 Juni 2024 menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045 pada Rapat Paripurna Ke-12 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, Soma Paing Klawu, 24 Juni 2024 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali Jalan Kusuma Atmaja 3, Renon, Denpasar.

Pemandangan umum gabungan Fraksi DPRD Bali yang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Nasdem, PSI, Hanura ini dibacakan oleh juru bicara Tjokorda Gede Agung, S.Sos.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Nyoman Suyasa. Hadir Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Bali, Pimpinan OPD Provinsi Bali, dan Kelompok Ahli Fraksi DPRD Provinsi Bali.

Terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023 dan Raperda tentang RPJPD Provinsi Bali 2025-2045, Tjokorda Gede Agung menyampaikan bahwa Gabungan Fraksi DPRD Bali memberikan apresiasi yang tinggi atas capaian 11 kali dalam 11 tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Bali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2023, yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan pada Buda Wage, Menail, 22 Mei 2024.

‘’Dengan demikian, kami gabungan Fraksi DPRD Bali, mendorong pencapaian predikat WTP tersebut tidak hanya sebagai prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, taat asas, profesionalisme, dan transparansi Pemerintahan Provinsi Bali dalam tata kelola keuangan daerah,’’ ujarnya.

Baca Juga  Fraksi Nasdem PSI Hanura DPRD Bali Tegaskan Perlunya Efesiensi dan Optimalisasi Peran OPD Bertalian dengan Pelayanan Dasar Masyarakat

Mencermati laporan realisasi anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali, dengan rincian Pendapatan Daerah terealisasi Rp 6,77 triliun lebih atau 93,45 persen dari anggaran Rp 7,24 triliun lebih. Belanja dan transfer terealisasi Rp 6,60 triliun lebih atau 83,29 persen dari anggaran Rp 7,93 triliun lebih. Pembiayaan daerah terdiri dari: 1) Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp 408,96 miliar lebih 4 atau 37,88 persen dari anggaran Rp 1,07 triliun lebih; 2) Pengeluaran Pembiayaan terealisasi Rp 404,44 miliar atau 102,19 persen dari anggaran Rp 395,78 miliar. Dari perhitungan komponen Laporan Realisasi Anggaran tersebut, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp 171,48 miliar lebih.

Dari SiLPA tersebut, terdapat Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 berupa Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp 243,46 miliar lebih dan Utang Belanja Rp 954,56 miliar lebih, yang wajib dianggarkan tahun 2024 yang seharusnya secara keseluruhan dapat dibiayai dari SiLPA 2023. Namun demikian, jika dihitung secara keseluruhan menunjukkan jumlah SiLPA yang tersedia per 31 Desember 2023 jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan untuk belanja yang sifatnya terikat yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023.

‘’Sehubungan dengan hal tersebut, kami Gabungan Fraksi DPRD Bali mohon kepada saudara Pj. Gubernur perlunya pencermatan kembali terkait pembiayaan program/kegiatan yang bersumber dari SiLPA Tahun 2023 dalam APBD Tahun Anggaran 2024,’’ ujar Tjok. Agung.

Sedangkan terkait Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 2023, Gabungan Fraksi DPRD Bali mohon kepada Pj. Gubernur dengan jajaran Perangkat Daerah melakukan trobosan yang inovatif mencari sumber-sumber pendapatan untuk peningkatan Kas Daerah dan mencegah terjadinya defisit. Dalam peningkatan pendapatan untuk Kas Daerah diantaranya dapat diperoleh dari Pemungutan Wisatawan Asing dengan pola diberikan upah pungut sebagai motivasi agar sistem pemungutan berjalan efektif, dengan upaya melakukan revisi Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing.

Baca Juga  Rapat Dengar Pendapat Pansus TRAP DPRD Bali, Ungkap Hotel The Edge Beroperasi 14 Tahun Tanpa Izin Lengkap

Tentang pengelolaan Aset Daerah supaya memiliki nilai yang lebih ekonomis, Dewan mendorong kepada Pj. Gubernur agar melakukan langkah-langkah dengan proaktif, pendekatan, dan komunikasi yang baik terhadap program pemerintah pusat, kerja sama dengan sektor swasta, pemeliharaan dan renovasi aset, dan pengembangan teknologi.

‘’Khusus terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan dari hasil reses pada masyarakat, agar Pemprov Bali dapat mengalokasikan dalam APBD berupa anggaran melalui program kerja Perangkat Daerah,’’ ujarnya.

dprd baliKetua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menyerahkan pemandangan umum Gabungan Fraksi DPRD Bali kepada Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya. (Foto: gs)

Selanjutnya, Gabungan Fraksi DPRD Bali menyampaikan bahwa Penyusunan Raperda RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 menjadi penting dan mempunyai nilai strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, Gabungan Fraksi DPRD Bali memberikan saran dan masukan di antaranya agar di judul menambahkan frase “Semesta Berencana” yang mengandung makna “Pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur”.

Dalam konteks dasar hukum agar disarankan perlu dan penting untuk dilakukan koordinasi dan konsultasi oleh Pansus DPRD dan Pemprov Bali ke Bappenas dan DPR-RI terhadap penegasan penerbitan ketentuan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 tersebut.

Terkait pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bali yang mewujudkan visi “Bali Dwipa Jaya: Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan dengan Tetap Berpijak pada Budaya Lokal Bali”, Dewan menyarankan dalam visi tersebut ada penambahan frase “Bali Dwipa Jaya dengan Nangun Sat Kerti Loka Bali dan Menuju Bali Era Baru, Mewujudkan Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Penyusunan Raperda RPJPD 2025-2045, disarankan juga penting dan perlu memasukkan pendekatan “Nilai Kearifan Lokal”, sebagaimana dimaksud pada Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, dan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera.

Baca Juga  Wagub Giri Prasta Apresiasi Dukungan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bali atas Raperda Perubahan Perda No. 6 Tahun 2023

Demikian juga disarankan menguraikan isu-isu strategis daerah Bali yang ada, seperti mengatur masalah kesehatan, pendidikan, perekonomian, bahwa peranan PT Jamkrida Bali Mandara mendukung dan memfasilitasi sumber-sumber permodalan UMKM di Bali. Kemudian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

‘’Dapat kami sampaikan untuk penyempurnaan penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, dan Raperda Provinsi Bali tentang RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 selanjutnya akan dibahas dalam rapat-rapat Pansus melalui hearing, konsultasi serta harmonisasi,’’ ujar Tjok. Agung menutup pemandangan umum gabungan Fraksi DPRD Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Gubernur Bali Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp 4.559.287,00, Naik 42,15 Persen

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi FSPM dan KSPSI Bali terkait penetapan UMP Bali Tahun 2027
TERIMA AUDIENSI: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287,00 per bulan. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/Hk/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Penetapan tersebut diputuskan pada Jumat (Sukra Umanis, Ukir), 20 November 2026, yang bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80. Selain UMP, Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 pada sektor Hotel Bintang—sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025—sebesar Rp 4.644.907,00 per bulan.

Nilai UMP Bali 2027 sebesar Rp 4.559.287,00 naik Rp 1.351.828,00 per bulan atau sekitar 42,15 persen dibandingkan dengan UMP 2026 sebesar Rp 3.207.459,00. Rasio UMP 2027 terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2027 yang ditetapkan pada 2026 sebesar Rp 5.604.481,00 mencapai 81,35 persen, meningkat dari rasio 2026 sebesar 61,54 persen (Rp 3.207.459,00 berbanding Rp 5.253.107,00).

Keputusan tersebut mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali melalui Berita Acara Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali menyampaikan aspirasi langsung kepada Gubernur Bali Wayan Koster pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026 agar penghitungan UMP menggunakan pendekatan berbasis KHL, bukan formula pengupahan, serta FSPM meminta penetapan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp 4.559.287,00.

Wayan Koster menginstruksikan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, dan pelaku usaha untuk melaksanakan keputusan mengenai UMP sebesar Rp 4.559.287,00 tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kebijakan ini juga merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025, serta dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca Juga  Fraksi Nasdem PSI Hanura DPRD Bali Tegaskan Perlunya Efesiensi dan Optimalisasi Peran OPD Bertalian dengan Pelayanan Dasar Masyarakat

Dengan besaran UMP tersebut, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah, serta pekerja usaha sektor pariwisata diproyeksikan memperoleh peningkatan pendapatan, daya beli atas produk yang dikonsumsi, serta kesejahteraan dan kebahagiaan niskala-sakala. Langkah ini juga diharapkan mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas para pegawai dan pekerja. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kapal Pesiar Azamara Pursuit Sandar di Celukan Bawang, 673 Wisatawan Mancanegara Jelajahi Destinasi Unggulan Buleleng

Published

on

By

Kapal pesiar Azamara Pursuit bersandar di Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng
BERSANDAR: Kapal pesiar internasional Azamara Pursuit saat bersandar di Pelabuhan Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, beberapan waktu ini. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Kapal pesiar internasional Azamara Pursuit bersandar di Pelabuhan Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, beberapan waktu ini. Kedatangan kapal pesiar tersebut disambut langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, sebagai bentuk perhatian dan dukungan Pemkab Buleleng terhadap pengembangan pariwisata, khususnya wisata kapal pesiar di Bali Utara.

Berdasarkan informasi dari agen perjalanan Cruise Asia by Destination Asia, kapal pesiar tersebut mengangkut total 1.062 orang, terdiri atas 389 anak buah kapal (ABK) dan 673 penumpang. Kapal dijadwalkan kembali berlayar menuju Pelabuhan Benoa.

Dalam kunjungan tersebut, tercatat sebanyak 99 wisatawan telah memesan lima paket perjalanan wisata untuk mengeksplorasi berbagai destinasi unggulan di Bali Utara. Paket wisata tersebut meliputi snorkeling di Pulau Menjangan dan Mimpi Resort sebanyak 25 wisatawan, Singaraja Sightseeing sebanyak 28 wisatawan dengan mengunjungi Pelabuhan Buleleng, Museum Gedong Kertya, Puri Kanginan, dan Pura Beji.

Selanjutnya, paket Munduk Highland diikuti 19 wisatawan dengan tujuan Pelabuhan Buleleng, kawasan Danau Kembar (Twin Lake), Ulun Danu, Elevate Bali, dan Pak Oles. Paket Pedawe Traditional Village diikuti 11 wisatawan dengan mengunjungi Desa Pedawa dan Brahmavihara Arama. Sementara itu, 16 wisatawan memilih paket Lovina Beach at Leisure dengan mengunjungi Puri Bagus Lovina dan Pantai Lovina.

Saat dihubungi, Sabtu (21/11), Plt. Suwarmawan menyampaikan, selain paket perjalanan tersebut, wisatawan lainnya juga berkesempatan mengunjungi sejumlah destinasi unggulan di Kabupaten Buleleng.

“Selain destinasi tersebut juga wisatawan mengunjungi DTW Pelabuhan Buleleng, Twin Lake, Ulun Danu, Puri Kanginan, Gedong Kertya, Museum Buleleng, Pak Oles, Pura Beji, Pulau Menjangan, Desa Pedawa, serta berbagai destinasi favorit lainnya,” ungkap Suwarmawan.

Baca Juga  Dinobatkan Sebagai Destinasi Terbaik Dunia, Ketua DPRD Bali: Hasil Kerja Sama Pemerintah dengan Masyarakat

Untuk mendukung kelancaran mobilitas wisatawan selama melakukan perjalanan, pihak penyelenggara turut menyiapkan 9 orang pemandu wisata (guide), 4 unit bus, dan 5 unit minivan.

Kunjungan kapal pesiar Azamara Pursuit ini menjadi salah satu momentum positif bagi pariwisata Kabupaten Buleleng. Selain memperkenalkan kekayaan alam, budaya, sejarah, dan tradisi lokal kepada wisatawan mancanegara, kunjungan ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat serta pelaku usaha pariwisata setempat.

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus mendukung pengembangan potensi destinasi wisata yang berdaya saing, sehingga Buleleng semakin dikenal sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Bali Utara.

“Harapan kita, Buleleng akan menjadi salah satu tujuan/rute tetap setiap kunjungan wisata, khususnya wisatawan kapal pesiar,” tutup Suwarmawan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Sanjaya Dukung Festival Local Land 2026

Published

on

By

Bupati Sanjaya hadiri Festival Local Land 2026 di Lapangan Umum Kediri, Tabanan, dalam rangka HUT ke-533 Kota Singasana
HADIRI FESTIVAL: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat menghadiri gelaran Festival Local Land 2026 dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-533 Kota Singasana, Jumat (20/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Semangat kreativitas anak muda mewarnai Lapangan Umum Kediri, Tabanan, melalui gelaran Festival Local Land 2026. Menjadikan Tabanan sebagai “titik kumpul” komunitas dan ruang ekspresi generasi muda Bali, kegiatan yang digagas anak muda Tabanan ini mendapat dukungan langsung dari Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-533 Kota Singasana, Jumat (20/11).

Berlangsung selama dua hari, 20–21 November 2026, festival musik dan ruang kreatif tersebut menghadirkan beragam komunitas dari seluruh Bali. Mulai dari komunitas motor se-Bali, pameran motor custom, BMX freestyle competition, hingga puluhan UMKM lokal Tabanan yang menghadirkan tenant kuliner dan brand pakaian lokal. Berbagai penampilan band lintas genre serta karya kreatif komunitas turut melengkapi kemeriahan acara yang terbuka untuk masyarakat secara gratis.

Hadir dengan iring-iringan Vespa, Bupati Sanjaya didampingi anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan beserta para Asisten Setda, Kapolsek, para Kepala Perangkat Daerah, serta jajaran Forkopimcam Kediri. Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama rombongan mengunjungi satu per satu tenant dan komunitas yang berpartisipasi, mulai dari pelaku UMKM kuliner hingga komunitas kreatif. Bahkan, Sanjaya turut mempraktikkan langsung aktivitas sablon kaos di salah satu tenant brand lokal serta mencoba mengendarai sepeda BMX berwarna merah, milik komunitas dengan penuh antusias.

Mengapresiasi inisiatif dan kreativitas anak muda Tabanan, orang nomor satu di Tabanan itu menyambut baik penyelenggaraan Local Land sebagai ruang positif bagi generasi muda untuk berkumpul, berinteraksi, sekaligus mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat masing-masing. Menurutnya, pemerintah memiliki peran untuk memberikan ruang dan kesempatan agar kreativitas anak muda dapat tersalurkan melalui kegiatan yang produktif.

Baca Juga  DPRD Provinsi Bali Mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1947 dan Idul Fitri 1446 Hijriah

“Saya sambut baik ketika ada Local Land di Tabanan. Ini menjadi wahana bagi anak-anak muda untuk berkumpul dan mengekspresikan kreativitasnya. Yang suka musik disiapkan panggung, yang suka skate dan BMX ada tempatnya, komunitas motor bisa beraktivitas, begitu juga UMKM dan fashion. Kita berikan kesempatan bagi anak-anak muda Tabanan dan Bali untuk melakukan aktivitas positif sesuai bakat dan minatnya,” ungkapnya.

Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui interaksi langsung bersama para peserta komunitas. Bupati Sanjaya bahkan memberikan tantangan atraksi kepada lima peserta terbaik dan menyerahkan hadiah tunai secara langsung sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan serta semangat anak-anak muda yang menunjukkan kebolehannya dalam festival tersebut.

Secara khusus, kepada komunitas BMX yang turut hadir, Bupati Sanjaya menyampaikan kebanggaannya melihat antusiasme dan keterampilan generasi muda dalam menekuni olahraga tersebut. Ia juga mengajak para komunitas untuk memanfaatkan fasilitas skatepark di Lapangan Umum Kediri sebagai ruang pengembangan bakat.

“Bapak bangga melihat anak-anak, khususnya komunitas BMX Bali. Skatepark yang ada di Lapangan Kediri ini menjadi wahana bagi anak-anak skate maupun BMX untuk menyalurkan hobinya dengan kegiatan positif. Melalui Local Land, anak-anak muda memiliki tempat untuk menunjukkan kemampuan, mengembangkan keterampilan, dan saling berinteraksi,” pesannya.

Lebih lanjut, Bupati Sanjaya berharap Local Land dapat menjadi ruang berkelanjutan bagi generasi muda untuk saling mengenal, berkolaborasi, dan mengembangkan kreativitas. Melalui dukungan terhadap kegiatan yang diinisiasi anak muda ini, Tabanan diharapkan semakin dikenal sebagai titik kumpul kreativitas dan kolaborasi komunitas anak muda Bali, sekaligus menyemarakkan HUT ke-533 Kota Singasana. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca