Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pemandangan Umum Gabungan Fraksi DPRD Bali terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD Bali 2025-2045

Gabungan Fraksi DPRD Bali Berikan Apresiasi yang Tinggi Atas Capaian 11 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP terhadap LKPD oleh BPK-RI

Loading

BALIILU Tayang

:

dprd bali
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI: Tjokorda Gede Agung, S.Sos. saat membacakan pemandangan umum gabungan Fraksi DPRD Bali saat Rapat Paripurna Ke-12 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, Soma Paing Klawu, 24 Juni 2024 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali Jalan Kusuma Atmaja 3, Renon, Denpasar. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Gabungan Fraksi DPRD Bali pada Senin, 24 Juni 2024 menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045 pada Rapat Paripurna Ke-12 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, Soma Paing Klawu, 24 Juni 2024 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali Jalan Kusuma Atmaja 3, Renon, Denpasar.

Pemandangan umum gabungan Fraksi DPRD Bali yang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Nasdem, PSI, Hanura ini dibacakan oleh juru bicara Tjokorda Gede Agung, S.Sos.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Nyoman Suyasa. Hadir Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Bali, Pimpinan OPD Provinsi Bali, dan Kelompok Ahli Fraksi DPRD Provinsi Bali.

Terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023 dan Raperda tentang RPJPD Provinsi Bali 2025-2045, Tjokorda Gede Agung menyampaikan bahwa Gabungan Fraksi DPRD Bali memberikan apresiasi yang tinggi atas capaian 11 kali dalam 11 tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Bali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2023, yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan pada Buda Wage, Menail, 22 Mei 2024.

‘’Dengan demikian, kami gabungan Fraksi DPRD Bali, mendorong pencapaian predikat WTP tersebut tidak hanya sebagai prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, taat asas, profesionalisme, dan transparansi Pemerintahan Provinsi Bali dalam tata kelola keuangan daerah,’’ ujarnya.

Baca Juga  Fraksi Partai Golkar DPRD Bali Apresiasi Rencana Gubernur Bangun 8 SMA dan SMK Negeri di Bali

Mencermati laporan realisasi anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali, dengan rincian Pendapatan Daerah terealisasi Rp 6,77 triliun lebih atau 93,45 persen dari anggaran Rp 7,24 triliun lebih. Belanja dan transfer terealisasi Rp 6,60 triliun lebih atau 83,29 persen dari anggaran Rp 7,93 triliun lebih. Pembiayaan daerah terdiri dari: 1) Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp 408,96 miliar lebih 4 atau 37,88 persen dari anggaran Rp 1,07 triliun lebih; 2) Pengeluaran Pembiayaan terealisasi Rp 404,44 miliar atau 102,19 persen dari anggaran Rp 395,78 miliar. Dari perhitungan komponen Laporan Realisasi Anggaran tersebut, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp 171,48 miliar lebih.

Dari SiLPA tersebut, terdapat Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 berupa Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp 243,46 miliar lebih dan Utang Belanja Rp 954,56 miliar lebih, yang wajib dianggarkan tahun 2024 yang seharusnya secara keseluruhan dapat dibiayai dari SiLPA 2023. Namun demikian, jika dihitung secara keseluruhan menunjukkan jumlah SiLPA yang tersedia per 31 Desember 2023 jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan untuk belanja yang sifatnya terikat yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023.

‘’Sehubungan dengan hal tersebut, kami Gabungan Fraksi DPRD Bali mohon kepada saudara Pj. Gubernur perlunya pencermatan kembali terkait pembiayaan program/kegiatan yang bersumber dari SiLPA Tahun 2023 dalam APBD Tahun Anggaran 2024,’’ ujar Tjok. Agung.

Sedangkan terkait Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 2023, Gabungan Fraksi DPRD Bali mohon kepada Pj. Gubernur dengan jajaran Perangkat Daerah melakukan trobosan yang inovatif mencari sumber-sumber pendapatan untuk peningkatan Kas Daerah dan mencegah terjadinya defisit. Dalam peningkatan pendapatan untuk Kas Daerah diantaranya dapat diperoleh dari Pemungutan Wisatawan Asing dengan pola diberikan upah pungut sebagai motivasi agar sistem pemungutan berjalan efektif, dengan upaya melakukan revisi Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing.

Baca Juga  Eksekutif dan Legislatif Provinsi Bali Sepakat Bahas 2 Raperda Inisiatif Dewan Jadi Perda

Tentang pengelolaan Aset Daerah supaya memiliki nilai yang lebih ekonomis, Dewan mendorong kepada Pj. Gubernur agar melakukan langkah-langkah dengan proaktif, pendekatan, dan komunikasi yang baik terhadap program pemerintah pusat, kerja sama dengan sektor swasta, pemeliharaan dan renovasi aset, dan pengembangan teknologi.

‘’Khusus terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan dari hasil reses pada masyarakat, agar Pemprov Bali dapat mengalokasikan dalam APBD berupa anggaran melalui program kerja Perangkat Daerah,’’ ujarnya.

dprd baliKetua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menyerahkan pemandangan umum Gabungan Fraksi DPRD Bali kepada Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya. (Foto: gs)

Selanjutnya, Gabungan Fraksi DPRD Bali menyampaikan bahwa Penyusunan Raperda RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 menjadi penting dan mempunyai nilai strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, Gabungan Fraksi DPRD Bali memberikan saran dan masukan di antaranya agar di judul menambahkan frase “Semesta Berencana” yang mengandung makna “Pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur”.

Dalam konteks dasar hukum agar disarankan perlu dan penting untuk dilakukan koordinasi dan konsultasi oleh Pansus DPRD dan Pemprov Bali ke Bappenas dan DPR-RI terhadap penegasan penerbitan ketentuan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 tersebut.

Terkait pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bali yang mewujudkan visi “Bali Dwipa Jaya: Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan dengan Tetap Berpijak pada Budaya Lokal Bali”, Dewan menyarankan dalam visi tersebut ada penambahan frase “Bali Dwipa Jaya dengan Nangun Sat Kerti Loka Bali dan Menuju Bali Era Baru, Mewujudkan Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Penyusunan Raperda RPJPD 2025-2045, disarankan juga penting dan perlu memasukkan pendekatan “Nilai Kearifan Lokal”, sebagaimana dimaksud pada Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, dan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera.

Baca Juga  DPRD Bali Tetapkan Dua Perda Penting untuk Pembangunan Bali Era Baru

Demikian juga disarankan menguraikan isu-isu strategis daerah Bali yang ada, seperti mengatur masalah kesehatan, pendidikan, perekonomian, bahwa peranan PT Jamkrida Bali Mandara mendukung dan memfasilitasi sumber-sumber permodalan UMKM di Bali. Kemudian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

‘’Dapat kami sampaikan untuk penyempurnaan penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, dan Raperda Provinsi Bali tentang RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 selanjutnya akan dibahas dalam rapat-rapat Pansus melalui hearing, konsultasi serta harmonisasi,’’ ujar Tjok. Agung menutup pemandangan umum gabungan Fraksi DPRD Bali. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Bupati Adi Arnawa Potong Tumpeng Perayaan HUT Ke-59 Banjar Mumbul, Apresiasi Aplikasi Sikap Mumbul

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa
HADIRI HUT: Bupati Adi Arnawa saat menghadiri perayaan HUT Banjar Mumbul ke-59 Tahun sekaligus launching Aplikasi Sikap Mumbul, Senin (29/6) bertempat di Balai Banjar Mumbul (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Banjar Mumbul ke-59 Tahun sekaligus launching Aplikasi Sistem Krama dan Prajuru Adat Mumbul (Sikap Mumbul), Senin (29/6) bertempat di Balai Banjar Mumbul. Turut hadir dalam kesempatan ini Anggota DPRD Badung I Wayan Sukses, Perwakilan Camat Kuta Selatan, Perwakilan Lurah Benoa, Bendesa Adat, Kaling, Kelian Adat I Wayan Sumo, tokoh serta masyarakat setempat.

Perayaan HUT Banjar Mumbul mengangkat tema “Dharma Raksita, Mumbul Wjaya Jagadhita” yang berarti dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai- nilai dharma sebagai landasan kehidupan, Banjar Mumbul terus melangkah menuju kejayaan, kemajuan, serta mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh krama.

Dalam sambutannya Bupati Adi Arnawa, menyampaikan rasa syukur dapat ikut merayakan wanti warsa Banjar Mumbul ke-59 yang bertepatan rahina Purnama Kasa. Semoga krama Banjar Mumbul semakin kompak, sukses dan jaya selalu. Bupati juga sangat mengapresiasi terbangunnya aplikasi Sikap Mumbul.

“Ini luar biasa sekali, ke depan dapat dikembangkan lagi, tidak hanya untuk krama adat saja, namun aplikasi ini juga dapat dipakai untuk banjar dinas terutama untuk masyarakat pendatang. Jadi kita mengetahui data pasti berapa jumlah penduduk pendatang yang ada di Kabupaten Badung khususnya yang ada di Banjar Mumbul ini,” terangnya.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, untuk menopang sektor pariwisata serta mengatasi persoalan kemacetan dan keterbatasan akses jalan di Badung, Pemkab Badung telah melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan baru sehingga mempercepat waktu tempuh masyarakat. Selain itu, Pemkab Badung juga telah dan akan menggulirkan berbagai program bantuan kepada masyarakat. Mulai dari beasiswa S1 gratis untuk keluarga berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, bantuan bagi lansia yang mencapai usia 75 tahun, dibantu 3 juta pada saat hari ulang tahun dan ada program bantuan hari raya keagamaan sebesar 2 juta per KK. Di tahun 2026 ini pihaknya juga akan memberikan beasiswa “Nak Badung” untuk anak-anak SMA Negeri maupun swasta yang bersekolah di Badung. Untuk penyandang difabel dibantu sebesar 1 juta per bulan. Hal ini untuk meringankan beban keluarga setidaknya untuk kebutuhan makan bagi penyandang difabel. Ada pula program tertib administrasi akte kematian dibantu sebesar 10 juta.

Baca Juga  DPRD Bali Tetapkan Dua Perda Penting untuk Pembangunan Bali Era Baru

Sementara itu, Ketua Panitia I Ketut Sulandra mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung berserta jajaran yang telah berkenan hadir dan memberi dukungan kepada krama banjar dalam perayaan HUT Banjar Adat Mumbul tahun ini. Dikatakan, perayaan ini bukan sekedar sebuah peringatan perjalanan waktu, tetapi menjadi momentum untuk mengenang sejarah, menghargai perjuangan para pendahulu dan memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Banjar Mumbul yang kita cintai.

Disampaikan bahwa sejarah banjar Mumbul berasal dari terbentuknya sebuah organisasi kepemudaan pada tahun 1963 yang diberi nama Rukun Pemuda Mumbul. Organisasi ini menjadi wadah pemersatu generasi muda pada masa itu sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya Banjar Mumbul. Adapun tokoh penting pemrakarsa dari organisasi kepemudaan “Rukun Pemuda Mumbul” sekaligus pemrakarsa terbentuknya Banjar Mumbul yaitu Almarhum Bapak Ir. I Nyoman Gelebet, M.Si. Beliau merupakan sosok visioner yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi terhadap masyarakat. Berkat pemikiran, dedikasi dan perjuangan Beliau bersama para tokoh lainnya, fondasi kebersamaan dan persatuan masyarakat Mumbul dapat terbangun dengan kokoh hingga berkembang seperti saat sekarang.

“Perayaan HUT Banjar Mumbul ke-59 ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan, melestarikan warisan para pendahulu, serta mewujudkan Banjar Mumbul yang semakin maju, mandiri dan sejahtera,” ujarnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wabup Badung Terima Kunjungan Bupati Kendal

Published

on

By

Alit Sucipta
TERIMA KUNKER: Wabup Bagus Alit Sucipta saat menerima kunjungan kerja Bupati Kendal, Jawa Tengah Dyah Kartika Permanasari beserta jajaran di Puspem Badung, Selasa (30/6). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menerima kunjungan kerja Bupati Kendal, Jawa Tengah Dyah Kartika Permanasari beserta jajaran terkait dengan optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak dan retribusi yang terkait dengan Industri Hospitality di Kabupaten Badung, bertempat di Ruangan Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Selasa (30/6).

Pada kesempatan ini, Wabup didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan beserta OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung.

Wabup Bagus Alit Sucipta dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada Bupati Kendal beserta rombongan di Kabupaten Badung. Menurutnya, kunjungan kerja tersebut menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat sinergi dan saling berbagi pengalaman dalam tata kelola pemerintahan, khususnya terkait optimalisasi PAD.

“Sektor pariwisata masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Badung sehingga optimalisasi pajak dan retribusi daerah terus dilakukan melalui penguatan sistem digital, peningkatan pengawasan, serta membangun kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, bersama Bapak Bupati memperkuat pembangunan infrastruktur untuk menangani beberapa masalah seperti kemacetan, sampah dan lainnya. Untuk menjaga pariwisata Badung berkualitas,” ujarnya.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari dalam sambutannya menyampaikan bahwa secara geografis, Kabupaten Kendal hampir sama dengan Kabupaten Badung. Namun, PAD Kabupaten Kendal sangat jauh dari Kabupaten Badung. Dijelaskan lebih lanjut, di Kabupaten Kendal terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal industri yang berdampak untuk pertumbuhan ekonomi Kendal yang tumbuh hingga 7,99%.

“Terima kasih kepada Bapak Wabup beserta jajaran yang telah menerima kami. Tujuan kami yaitu silaturahmi karena kami percaya bahwa silaturahmi membawa kemanfaatan. Selain itu, kami juga ingin belajar tentang bagaimana meningkatkan PAD kami dengan pemberdayaan desa wisata untuk meningkatkan perekonomian. Kami ingin bertukar pikiran untuk program yang bisa diadopsi oleh Kabupaten Kendal dan juga berharap pertemuan ini bisa membuka peluang kerja sama ekonomi antara Kabupaten Badung dan Kendal,” ucapnya. (gs/bi)

Baca Juga  Gubernur Koster Apresiasi Kerja Keras dan Kerja Sama Dewan atas Dirampungkan Dua Raperda Terakhir Ditetapkan Jadi Perda

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Adi Arnawa Hadiri Rakor Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di Kemendagri

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa
HADIRI RAKOR: Bupati Adi Arnawa saat menghadiri Rakor Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos, bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran, Selasa (30/6). (Foto: Hms Badung)

Jakarta, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos), bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran, Selasa (30/6).

Rapat ini juga dihadiri langsung Gubernur Bali I Wayan Koster beserta Bupati/Wali Kota se-Bali, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan secara daring oleh para Bupati/Walikota daerah perluasan piloting, serta kementerian dan lembaga terkait.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari monitoring terhadap pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota. Selain mengevaluasi perkembangan implementasi di masing-masing daerah, pertemuan juga membahas kesiapan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bansos, sekaligus mempersiapkan agenda rapat terbatas mengenai percepatan transformasi pemerintahan digital.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat transformasi digital, khususnya pada tata kelola penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

“Pemkab Badung siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menyukseskan implementasi digitalisasi bantuan sosial. Melalui sistem yang terintegrasi, diharapkan penyaluran bantuan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Bupati Adi Arnawa.

Bupati Adi Arnawa menambahkan, keikutsertaan Kabupaten Badung dalam perluasan piloting digitalisasi bansos menjadi wujud komitmen daerah dalam mendukung agenda transformasi digital nasional. Sinergi antar-pemerintah diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, modern dan berorientasi pada pelayanan publik yang semakin berkualitas. “Melalui sinergitas ini, mudah-mudahan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung,” ujarnya. (gs/bi)

Baca Juga  Fraksi Partai Golkar DPRD Bali Apresiasi Rencana Gubernur Bangun 8 SMA dan SMK Negeri di Bali

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca